Ditemukan 128 dokumen yang sesuai dengan query
Ismail Suny
Djakarta: Pradnja Paramita, 1968
332.6 ISM t
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Universitas Indonesia, 1996
S23034
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program (NLRP), 2010
332.6 IKH (1)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Universitas Indonesia, 1995
S22974
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Talitha Azka Ramadhania
"Skripsi ini membahas mengenai penerapan konsep grandfather clause sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal Perpres DNI 2016 . Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan grandfather clause terhadap penanaman modal yang telah disetujui sebelum Perpres DNI 2016 disahkan, khususnya pada bidang usaha jasa konstruksi. Tujuannya ialah untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai keberlakuan konsep grandfather clause sebagai bentuk perlindungan terhadap investor asing dan dampak dari diberlakukannya grandfather clause tersebut pada penanaman modal yang bidang usahanya diatur lebih lanjut terkait syarat dan kriterianya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian ini diketahui bahwa pengaturan grandfather clause pada Perpres DNI 2016 merupakan bentuk perlindungan yang dapat menjamin suatu kepastian hukum. Pada bidang usaha jasa konstruksi, grandfather clause dapat diberlakukan walaupun pada Perpres DNI 2016 terdapat perubahan ketentuan mengenai bidang usaha jasa konstruksi yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi UMKMK . Permasalahan muncul ketika Rancangan Undang-Undang Jasa Konstruksi yang akan segera diberlakukan menjadi Undang-Undang, mengatur secara spesifik mengenai kualifikasi usaha yang harus dilaksanakan oleh Perusahaan PMA yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruski. Dalam keadaan yang demikian, grandfather clause menjadi tidak dapat diberlakukan untuk melindungi Perusahaan PMA dari kewajiban untuk mengikuti ketentuan tersebut.
This thesis analyzes the application of grandfather clause as regulated in Article 13 of Presidential Decree 44 2016 corncerning Negative Investment List NIL 2016 . The main issue researched is how the concept of grandfather clause applies to existing investments, specifically in construction services sector. The main purpose of this research is to explain and analyze the enforceability of the grandfather clause as a protection toward foreign investors and the impacts of the enforceability itself on business sectors which are being required to meet certain conditions and criterias. The research method used in this thesis is normative legal research. This research found that grandfather clause is a means of protection that could ensure legal certainty for investment. In construction services sector, grandfather clause could be applied toward existing investments, even though there is a change of provision in the NIL 2016 regarding the areas of business which are required to be in a form of micro, small, and medium enterprises, or union. The problem arrises when the draft of the Construction Services Law that shortly would be enacted as a Law, specifically regulates the qualification which should be conducted by Foreign Direct Investment Company in construction services sector. In that case, grandfather clause could not be applied to protect the existing investments from the responsibility to follow the new requirements."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S66636
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Agaputra Ihsan Oepangat
"Dalam satu dekade terakhir, Indonesia telah mengakhiri hampir semua perjanjian investasi bilateralnya dengan salah satu alasan yang merupakan kemudahan investor dalam mengajukan gugatan terhadap Indonesia ke arbitrase internasional. Pengakhiran massal tersebut disebabkan oleh susunan kata dalam perjanjian bilateral tersebut yang memungkinkan majelis arbiter untuk dengan mudah menyimpulkan bahwa Indonesia telah memberi persetujuan terhadap arbitrase yang memberi majelis arbiter kewenangan untuk mengadili sebuah sengketa. Skripsi ini mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi persetujuan negara terhadap arbitrase berdasarkan hukum investasi internasional sehubungan dengan perkembangan yang terlihat dalam yurisprudensi arbitrase investasi. Selanjutnya, skripsi ini akan juga akan menentukan apakah kerangka hukum Indonesia, yang terdiri dari undang-undang investasinya dan perjanjian investasi internasional yang baru, menangani masalah persetujuan yang sebelumnya menjadi permasalahan. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan teoritis maupun pendeketan perundang-undangan. Skripsi ini akan mendalami pengalaman Indonesia dalam menangani persetujuan terhadap arbitrase dengan membahas kata-kata dari perjanjian investasi bilateral yang lama serta sengketa yang muncul dari akibat gugatan yang tidak tepat. Selanjutnya, perjanjian investasi internasional Indonesia yang baru akan dibahas dan dibandingkan dengan perjanjian investasi bilateral yang lama. Skripsi ini akan menyimpulkan bahwa kerangka hukum Indonesia saat ini, yang terdiri dari Undang-Undang Penanaman modal dan perjanjian investasi internasional baru, dengan tepat menangani sebagian besar perkembangan hukum dalam hukum investasi internasional yang mempengaruhi persetujuan negara dan oleh karena itu mengatasi masalah yang timbul dalam perjanjian investasi bilateral lama yang telah diakhiri oleh Indonesia.
Within the last decade, Indonesia has terminated almost all of its bilateral investment treaties with one of the reasons being the ease of which investors were able to submit claims against Indonesia to international arbitration. This mass termination was attributed to the poor wording present within the bilateral investment treaties which allowed arbitral tribunals to infer Indonesia’s consent to arbitration and which provides them with jurisdiction to adjudicate the dispute. This thesis examines the factors which affect state consent to arbitration under international investment law with regards to the developments seen in investment arbitration jurisprudence. Subsequently this thesis will also determine whether or not the Indonesian legal framework, which comprises of its investment law and new international investment agreements, addresses the issues of consent which have previously been of concern. This thesis adopts a juridical normative research method utilizing a theoretical and statutory approach. This thesis will explore Indonesia’s experience in dealing with consent to arbitration as it discusses the wording of its old bilateral investment treaties as well as the disputes which arose out of unwarranted treaty claims. Furthermore, Indonesia’s new international investment agreements will be discussed in comparison to the old bilateral investment treaties. This thesis will conclude that the current Indonesian legal framework, consisting of the Investment Law and the new international investment agreements, properly address the majority of developments which would affect state consent under international investment law and therefore addresses the problems presented by Indonesia’s terminated bilateral investment treaties."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Salman Alfarizi Ridwan
"Perkembangan di Pasar Modal beriringan dengan banyaknya perusahaan yang membutuhkan pendanaan dan meningkatnya minat masyarakat untuk berpartisipasi melalui investasi di Pasar Modal. Kedua hal tersebut ditandai dengan bervariatifnya jenis pendanaan untuk perusahaan di Pasar Modal dan juga meningkatnya risiko bagi investor. Otoritas Jasa Keuangan menjawab masalah tersebut dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana perlindungan investor melalui klasifikasi investor di Pasar Modal, serta perbandingannya dengan negara Amerika Serikat, Singapura, Hong Kong, dan Kanada. Metode penelitian yang akan digunakan adalah yuridis-normatif yaitu menganalisis permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan. Pendekatan komparatif selanjutnya digunakan untuk membandingkan aturan-aturan di sistem hukum negara lain untuk menemukan persamaan dan/atau perbedaan di antara sistem hukum negara pembanding. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa perlindungan dengan klasifikasi investor dicapai melalui pembatasan akses bagi investor yang minim pengalaman, kekayaan, atau portofolio terhadap investasi yang berisiko tinggi. Kemudian, ditemukan bahwa klasifikasi investor di Indonesia, Amerika Serikat, Singapura, Hong Kong, dan Kanada memiliki persamaan seperti kriteria yang ditentukan negara-negara tersebut untuk mengategorikan investor. Adapun, perbedaannya adalah nomenklatur dari klasifikasi investor misalnya accredited investor. Indonesia juga menyebutkan di peraturannya mengenai jenis investasi apa saja yang dapat diakses oleh pemodal profesional.
Developments in the Capital Market coincide with the many companies that need funding and the increasing public interest in participating through investment in the Capital Market. Both of these are marked by the varied types of funding for companies in the Capital Market as well as increased risks for investors. Otoritas Jasa Keuangan responded to this problem by issuing Otoritas Jasa Keuangan regulations governing the Issuance of Debt and/or Sukuk Based Securities to Professional Investors. This research will discuss how to protect investors through the categorization of investors in the Capital Market, as well as a comparison with the United States, Singapore, Hong Kong, and Canada. The research method to be used is juridical-normative, namely analyzing legal issues through statutory regulations. A comparative approach is then used to compare rules in other countries' legal systems to find similarities and/or differences between the legal systems of the comparison countries. Through this research, it was found that the protection of investor through categorization is achieved by limiting regular investors with minimum experience, net worth, and portofolio access to high risk investments. Also, the regulations regarding the categorization of investors in Indonesia, the United States, Singapore, Hong Kong, and Canada have similarities, such as the criteria set by these countries to categorize investors. Meanwhile, the difference is in the nomenclature of categorized investors, for example, accredited investor. Indonesia also stated in the regulations regarding what types of investments can be accessed by professional investors."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Wildan Hasbia
"Semakin meningkatnya pendapatan masyarakat Indonesia berbanding lurus dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia akan investasi demi mencapai kesejahteraan finansial. Investasi dalam hal ini salah satunya dapat dilakukan secara tidak langsung melalui pasar modal, yang mana di dalamnya terdapat berbagai pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal sesuai ketentuan UU Pasar Modal. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi berbagai pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal, serta melindungi kepentingan masyarakat sebagai investor dari praktik yang merugikan. Praktik ilegal yang dilakukan oleh suatu pihak yang tidak memiliki izin dan/atau menyalahgunakan izin yang dimilikinya tentu memberikan sentimen negatif dan kekhawatiwan masyarakat terhadap investasi di pasar modal. Maka dari itu, Satgas Waspada Investasi dibentuk dengan tujuan untuk melakukan tugas pencegahan dan tugas penanganan terhadap dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Penelitian yuridis-normatif ini akan membahas dan menganalisis pengaturan terkait Satgas Waspada Investasi dengan meninjau tugas, wewenang, bentuk pencegahan, dan bentuk penanganan yang dapat dilakukan oleh Satuan Tugas Waspada Investasi terhadap dugaan kegiatan investasi ilegal. Penelitian ini juga akan membahas bagaimana efektivitas peran Satgas Waspada Investasi dalam menangani suatu dugaan kasus investasi ilegal dalam pasar modal. Satgas Waspada Investasi sebagai forum koordinasi dalam hal ini perlu dasar hukum yang lebih tinggi untuk mengakomodir tugas dan wewenangnya, serta lebih proaktif dalam menjalankan tugas pencegahan dan penanganan terhadap kegiatan investasi ilegal yang merugikan masyarakat sebagai investor di pasar modal.
The increasing income of the Indonesian people is directly proportional to the increasing awareness of the Indonesian people about investment to achieve financial welfare. Investment, in this case, of which can be done indirectly through the capital market, in which various parties are carrying out activities in the capital market under the provisions of the Capital Market Law. The provision aims to provide legal certainty for various parties carrying out activities in the capital market, as well as protect the interests of the public as investors from harmful practices. Illegal practices carried out by a party who does not have a license and/or abuses the permit have certainly given negative sentiment and public concern towards investment in the capital market. Therefore, the Investment Alert Task Force was formed to carry out preventive and enforcement tasks against alleged unlawful acts in the field of collecting public funds and managing investments. This juridical-normative research will discuss and analyze the relevant regulation of the Investment Alert Task Force by reviewing the duties, authorities, forms of prevention, and forms of enforcement that can be carried out by the Investment Alert Task Force against alleged illegal investment activities. This research will also discuss the effectiveness of the role of the Investment Alert Task Force in dealing with an alleged case of illegal investment in the capital market. The Investment Alert Task Force as a coordination forum in this case needs a higher legal basis to accommodate its duties and authorities, as well as be more proactive in carrying out the task of preventing and enforcing on illegal investment activities that harm the public as investors in the capital market."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Jakarta: Departemen Kehakiman dan Ham RI, 2003
332.6 PER
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library
Jakarta: Departemen Kehakiman dan Ham RI, 2003
332.6 PER
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library