Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"As syari'ah, al-Qur'an is one of the sources of Islamic law and the living orientation for Muslim ummah in going through their life. Textual message of Islam (al-Qur'an) had stopped when Muhammad died. In other side, the growing up of the problems is faster than their solutions can be made. The problems grow up in line with globalization and information technology that offer some traditions and cultures that meet our different cultures and traditions. We can't create a new message of al-Qur'an in nowdays context. We need to use methodological tools from multidiscipline of science in understanding al-Qur'an in order to actualize spirit of al-Qur'an in Indonesian and nowdays context."

"ABSTRAKSeiring berkembangnya zaman, globalisasi informasi, ekonomi, pendidikandan transportasi menyebabkan batas negara bukan lagi halangan untukberinteraksi. Hal tersebut berdampak semakin meningkatnya perkawinan antarbangsa yang terjadi hampir di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Hal yangdemikian itu dapat menimbulkan perbedaan kewarganegaraan dalam keluargasuatu perkawinan campuran. Misalnya antara anak dan salah satu dari orangtuanya. Perbedaan kewarganegaraan antara anak Warga Negara Asing (WNA)dengan ayah atau ibunya yang berkewarganegaraan Indonesia menimbulkanbanyak masalah hukum, Masalah yang timbul berkaitan dengan status anakyang berkewarganegaraan asing yaitu mengenai warisan yang ditinggalkanayah atau ibunya yang berkewarganegaraan Indonesia. Apakah seorang anakWNA tersebut dapat menjadi ahli waris dari ayah atau ibunya? Berkaitandengan pertanyaan tersebut, timbul permasalahan lain yaitu siapakah yangberwenang untuk menetapkan ahli waris tersebut? Skripsi ini akan membahasdan menganalisis mengenai hal tersebut, dan sekaligus menganalisis kasusputusan mengenai hak waris bagi anak WNA. Penelitian ini merupakanpenelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa di Indonesia, anak WNA berhak mewaris dari keduaorangtuanya. Apabila warisan berupa hak milik, anak tersebut tetap dapatberhak untuk mewaris asalkan dalam waktu 1 tahun setelah ia menerimawarisan tersebut, ia harus melepaskan atau mengalihkan hak miliknya.

---

ABSTRACTAs time, the globalization of information, economics, education and transportcausing national boundaries are no longer an obstacle to interact. It isimpacting the increasing intermarriage occurring almost all over the world,including Indonesia. This can lead to differences in citizenship in a family ofmixed marriages. For example between the child and one of his parents.Nationality differences between children of foreign nationality by the father ormother of Indonesian nationality raises many legal issues. Problems arisingwith regard to the status of children of foreign nationality is the legacy left byhis father or his mother as an Indonesian citizen. Whether a foreign nationalchild can be an heir of the father or mother? Relating to these questions,another problem arises that who is authorized to assign these heirs? This thesiswill discuss and analyze the subject, and also analyze the case of a decisionregarding inheritance rights for children of foreign nationality. This research isa normative legal research using secondary data. The results showed that inIndonesia, a child of foreign nationality entitled to inherit from both of theirparents. If the legacy of proprietary rights, the child can still be entitled toinherit provided that within 1 year after he received the inheritance, he mustrelease or transfer his property."

"[Studi dalam penelitian ini mengenai Janin sebagai objek perjanjian asuransi ditinjau menurut perspektif hukum Islam. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana pelaksanaan asuransi janin di Pt. xxx menurut Peraturan perundang-undangan yang mengatur asuransi di Indonesia. (2) Bagaimana hukum asuransi janin dalam kandungan menurut hukum Islam. (3) Bagaimana perlindungan konsumen Muslim pada produk Asuransi Janin di Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan analisis destriktif kualitatif. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pelaksanaan asuransi janin di Pt. xxxmenurut peraturan Perundang-undangan yang mengatur asuransi di Indonesia. Mengetahui hukum asuransi janin dalam kandungan bagi kaum muslim. Mengetahui perlindungan konsumen Muslim pada produk Asuransi Janin di Indonesia. Hasil analisis deskriptif ini bahwa, dalam perundang-undangan di Indonesia tidak mengatur tentang asuransi janin. Akan tetapi, pembahasan tentang janin, objek perjanjian dan asuransi diatur dalam Undang-undang maupun Peraturan lainnya.Menurut hukum Islam dalam jual beli yang di dalamnya ada unsur gharar maka akan berakibat batalnya transaksi tersebut. Sehingga tujuan dari terciptanya kemaslahatan bagi umat manusia atau maqashidu syariah yang dicita-citakan tidak tercapai. Produk asuransi yang telah beredar sejak 2012 ini juga memiliki nasabah yang beragama Islam, oleh karena itu kaitannya dengan perlindungankonsumen muslim yang memakai jasa produk asuransi janin ini cukup erat, akan tetapi belum juga ada peraturan yang mengatur tentang hal ini.;Point in this research about the fetus as an object of the Insurance agreement is reviewed from the prespective of Islamic law, the issues in this research were : (1) How is the implementation of a fetus in PT. xxx according to the legislation governing insurance in Indonesia? (2) How is the law of fetus insurance, according to Islamic law? (3) How muslim consumer protection at fetus insurance products in Indonesia? In this research, using qualitative analysis destriktif. This analysis is used todetermine fetus insurance implementation in PT. xxx according to the rule of legislation governing in Indonesia, Knowing fetus insurance laws for muslim. Knowing the muslim consumer protection at fetus insurance products in Indonesia. Result of descriptive analysis is, in Indonesia legistation doesn’t regulate fetus insurance, but discussions about fetus, object of agreement and insurance is set in statute as well as rules else. According to Islamic law in the commerce, that befound in “Gharar” inside, it will be cancellation of the transaction, so the purpose benefit of the creation to mankid or “sharia maqashidu” will be unless. Insurance products that have been since 2012 and have muslim customer also, therefore to do with muslim customer protection who use the service of an insurance product is quite closely fetus., Point in this research about the fetus as an object of the Insurance agreement isreviewed from the prespective of Islamic law, the issues in this research were : (1)How is the implementation of a fetus in PT. xxx according to the legislationgoverning insurance in Indonesia? (2) How is the law of fetus insurance,according to Islamic law? (3) How muslim consumer protection at fetus insuranceproducts in Indonesia?In this research, using qualitative analysis destriktif. This analysis is used todetermine fetus insurance implementation in PT. xxx according to the rule oflegislation governing in Indonesia, Knowing fetus insurance laws for muslim.Knowing the muslim consumer protection at fetus insurance products inIndonesia.Result of descriptive analysis is, in Indonesia legistation doesn’t regulate fetusinsurance, but discussions about fetus, object of agreement and insurance is set instatute as well as rules else. According to Islamic law in the commerce, that befound in “Gharar” inside, it will be cancellation of the transaction, so the purposebenefit of the creation to mankid or “sharia maqashidu” will be unless. Insuranceproducts that have been since 2012 and have muslim customer also, therefore todo with muslim customer protection who use the service of an insurance productis quite closely fetus.]"

"Salah satu produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh Bank Syariah adalah pembiayaan kepemilikan rumah dimana objek rumahnya masih belum ada atau masih dalam proses pembangunan. Hal ini dimungkinkan karena seiring dengan meningkatnya kebutuhan konsumen terhadap perumahan dan adanya keterbatasan dari Developer/pengembang dalam membangun proyek perumahan secara cepat. Oleh karena itu transaksi jual beli rumah dapat dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu (indent) dimana rumahnya belum jadi dan masih berupa tanah kavling matang. Para pihak yang terlibat dalam transaksi pembiayaan pemilikan rumah (KPR iB) ini adalah Pembeli (konsumen/nasabah), Developer (pengembang) dan Bank (dalam hal ini Bank Syariah). Tahapan penjualan rumah yang masih dalam proses pembangunan memerlukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yaitu pengikatan awal yang dapat dibuat dengan akta notariil atau pun di bawah tangan, dan memiliki fungsi untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuatnya. Tesis ini akan menganalisis mengenai hakikat bentuk PPJB menurut Hukum Perikatan Islam dan penerapannya dalam pembiayaan pemilikan rumah (KPR iB) di Bank Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian ialah bahwa dalam PPJB yang dibuat para pihak sebagai perjanjian pendahuluan ditinjau dari Hukum Perikatan Islam adalah lebih dekat kepada Janji (wa?d), dan kebijakan penerapan proses pembiayaan kepemilikan rumah (PKR iB) yang menggunakan akad murabahah atas objek rumah yang sedang dibangun, yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah perlu ada pengkajian ulang ditinjau dari segi Hukum Perikatan Islam.

---

One of the products the distribution of funds offered by Islamic Bank is financing house (mortgage iB) where the object of house is still under construction. This is possible because along with increasing consumer demand for housing and the limitations of Developer / developers in building housing projects quickly. Therefore, buying or selling a home can be done by ordering in advance (indent) where his house is not been finished and still form mature land plots. The parties involved in the transaction financing (mortgage iB) is the buyer (consumer / customer), Developer and the Bank (in this case the Islamic Bank). Stages of home sales is still in the development process requires a Sale and Purchase Agreement (SPA) with fixation start can be made with a notary deed or under the hand, and has a function to provide legal certainty and legal protection for the parties. This thesis will analyze the nature PPJB form according to Commitments of Islamic law and its application in the financing (mortgage iB) at Bank Syariah. The method used is a normative juridical or legal research literature. The research result is that in PPJB made by the parties as a preliminary agreement in terms of Islam Law, is closer to Promise (wa'd), and the policy implementation process of financing house (mortgage) that uses a murabaha contract on a house under construction objects , conducted by Bank Syariah BRI there needs to be a review of the terms of the Islamic law."

"Wakaf merupakan salah satu lembaga dalam hukum Islam yang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabat serta berkesinambungan diikuti oleh kaum muslimin hingga saat Wakaf tersebut merupakan ibadah bagi yang melaksanakannya dan dapat berfungsi sosial jika para nazir mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif. Di antara fungsi tersebut adalah sebagai salah satu alternatif untuk menanggulangi kemiskinan. Fungsi wakaf seperti ini di Kabupaten Bandung belum terlaksana disebabkan antara lain kebanyakan tanah-tanah wakaf digunakan sebagai sarana ibadah dan para nazir belum berfungsi sebagaimana mestinya. Selain itu, pengetahuan dan pemahaman para nazir, wakif, tokoh masyarakat, serta pejabat terkait terhadap pelaksanaan perwakafan kebanyakan masih kurang. Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan yang relevan adalah pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan wakaf di lokasi penelitian yakni Kabupaten Bandung. Selanjulnya, bagaimana usaha pengelolaan dan pengembangan wakaf dalam usaha penanggulangan kemiskinan hambatan-hambatan, dan pemberdayaannya. Hal ini berkaitan dengan usaha-usaha yang perlu dilakukan agar wakaf tidak hanya bermanfaat sebagai sarana ibadah saja, tetapi peruntukannya lebih luas Iagi, diantaranya dapat dimanfaatkan sebagai salah satu altrnatif bagi penanggulangan kemiskinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dan pengembangan wakaf serta pemanfaatannya di Kabupaten Bandung. Di samping itu, untuk menganalisis pengelolaan dan pengembangan wakaf sebagai salah satu alternatif penanggulangan kemiskinan, hambatan-hambatan, serta pemberdayaannya di lokasi penelitian. Penelitian ini terdiri dari penelitian lapangan dan literatur. Langkah-langkahnya dimulai dengan menentukan para responden yang akan diteliti, kemudian menentukan langkah-langkah dalam literatur, yaitu mengumpulkan buku-buku, kitab-kitab tentang wakaf dan lain-lain yang berhubungan dengan perwakafan. Sumber datanya terdiri dari data lapangan dan literatur. Metode pengumpulan data dari lapangan dengan mencatat data-data observasi, wawancara, kuesioner, dan literatur. Selanjutnya dalam penyusunan disertasi ini digunakan metode analisis kualitatif. Harta benda wakaf yang dikelola dan dikembangkan secara produktif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari?at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat bermanfaat bukan hanya sebagai tempat ibadah saja, tetapi peruntukarmya dapat lebih luas lagi, di antaranya untuk membantu fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, bea siswa, dan Iain-lain. Di lokasi penelitian, sebagian besar nazir belum melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, akan tetapi sebagian lagi sudah ada yang mulai mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif untuk dimanfaatkan sebagai salah satu altematif untuk menanggulangi kemiskinan di masyarakat."

"Dinamika perkembangan dan posisi hukum Islam senantiasa mengalami pasang surut sesuai gelombang dan iklim politik yang menyertainya. Jauh sebelum Kemerdekaan, hukum Islam telah berkembang dan menjadi hukum positif bagi kerajaan Islam. Pada awal pemerintahan kolonial Belanda hukum Islam diterima sepenuhnya sebagai hukum yang berlaku bagi orang Islam dengan teori Receptio in Complexu oleh L.W.C. Van den Berg yang mengakui eksisensi hukum Islam, namun teori ini dibantah oleh Snouck Hurgronje dengan teori Receptie-nya, bahwa hukum Islam baru dapat diterima setelah diakui oleh hukum adat. Selanjutnya teori ini mendapat reaksi dari umat Islam, Hazairin misalnya menyebutnya sebagai teori iblis. Pada masa pemerintahan Balatentara Jepang, posisi hukum Islam masih tetap sama seperti pada masa pemerinahan Hindia Belanda. Menjelang Indonesia merdeka tercapai sebuah kompromi antara pendukung negara berdasarkan agama (Islam) dan pendukung negara berdasar Pancasila tertuang dalam ?Piagam Jakarta?, kendatipun hanya sebentar, piagam tersebut seolah meniupkan angin segar bagi perkembangan dan posisi hukum Islam. Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan terjadi nncoretan atas kalimat "dengan kewajiban menjalankan syari?at Islam bagi pemeluk-pemeluknya", sebagai garansi utuhnya NKRI. Demi menjaga stabilitas politik, keamanan dan keselamatan negara, Prsiden Soekamo mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 untuk memberlakukan kembali UUD 1945. Dalam dekrit tersebut Presiden Soekamo menyatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusi. Piagam Jakarta memang tidak tampak dalam konstitusi Indonesia, akan tetapi ia ada, menjiwai dan hidup, serta memberi kehidupan bagi perkembangan hukum Islam, Jiwa dari Piagam Jakarta itulah yang melahirkan berbagai produk perundang-undangan yang bersumber dari hukum Islam yang wajib dilaksanakan oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam. Dari sini dapat dipahami, bahwa Dekrit Presiden RI 5 Juli 1959 dapat menjadi dasar inspirasi dan pegangan dalam upaya penerapan hukum Islam di Indonesia. Era reformasi dan otonomi claerah temyata disambut baik oleh sejumlah Pemerintah Daerah di Indonesia untuk berperan lebih besar. Di Kabupaten Tasikmaiaya, Cianjur dan Gamt misalnya, telah menetapkan Perda untuk membasmi penyakit sosial masyarakat dan sejumlah kebijakan Iainnya untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat. Kreativitas Pemerintah Daerah dan masyarakar tampaknya cukup beralasan, yakni adanya semacam kerinduan umat Islam terhadap syari'at agamanya untuk diterapkan dalam kehidupan mereka. Kreatifitas ini clinilai oleh sebagian anggota masyarakat sebagai kompensasi politik pemerintah kepada rakyat. Upaya itu terkesan dipolitisasi dalam bentuk formalisasi dan simbolisasi syari'at Islam untuk menarik simpatik rakyat dan institusi-institusi umat Islam untuk memuluskan roda pembangunan yang dicanangkannya. Seperti apapun wacana dan kontroversi yang muncul mengenai gerakan pemerintah yang sedang berkuasa, bagi penulis adaiah hal yang wajar. Yang panting dalam perspektif yuridis tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara konstitusional kebijakan itu dapat dibenarkan karena sesuai dengan Pancasila dan Dekrit Presiden RI S Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD I945, tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, bahkan sesuai dengan realitas masyarakat. Keherlakuan hukum Islam adalah suatu kenyataan, bukan sesuatu yang datang secara tiba-tiba, menafikan keberlakuan hukum Islam berarti menafikan pula terhadap realitas, dan menafikan terhadap realitas, itu artinya pengkhianatan terhadap keberadaan umat Islam. Karena itu, kenika kita berbicara mengenai pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka semua unsur pembentukan hukum harus cliperlakukan secara adil, tak terkecuali hukum Islam. Mengenai simbolisasi dan substansialisasi dalam penerapan hukum Islam, menurut penulis keduanya baik dan diperlukan. Narnun jika lerjadi pilihan karena sesuatu hal yang dapat memicu terjadinya konflik sesama anak bangsa, maka tentu saja yang menjadi pilihan adalah substansinya, karena simbolisasi itu memang hanya merupakan proses dan jalan menuju tercapainya substansialisasi."

"makalah disampaikan pada seminar tentang revitalisasi dan reinterpretasi nilai-nilai hukum tidak tertulis dalam pembentukan dan penemuan hukum, diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan MAM RI. tanggal 28-30 september 2005 di Makassar"

"Topik penelitian ini berhubungan dengan salah satu sumber hukum Islam, setelah Qur'an, Sunnah dan Ijma (konsensus ulama), yaitu Ijtihad. ljtihad secara sederhana sebenarnya adalah usaha sungguh-sungguh kalangan ahli hukum Islam yang bertolak dari maksud-maksud (magdshid) Qur'an dan Sunnah dengan menggunakan akal sehat dan dalil-dalil logika untuk sampai kepada suatu ketentuan hukum syari (sah secara Islam). Formulasi hukum melalui ijtihad ini biasanya menggunakan metodologi ushul figh, dengan metode-metode standar seperti giyus (analogi), istihsan (pemakaian opsi terbaik, application of the discretion in a legal decision), istishlah (kemaslahatan) dan lain-lain.Di zaman lampau, Ijtihad dilakukan secara individual, dan pada zaman modern, karena kelangkaan ulama atau ahli hukum tipe mujtahid (individu yang melakukan ijtihad) masa lalu, maka tugas ini dilakukan secara kolektif. Usaha bersama untuk memformulasikan hukum ini dapat disebut sebagai ijtihad jama'i (ijtihad kolektif) atau istinbath jama?i (perumusan hukum secara kolektif). Usaha ini di Indonesia, antara lain, dilakukan oleh Lajnah Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama.Lajnah Tarjih mengadakan penyeleksian terhadap ketentuan-ketentuan hukum Islam yang pernah dikeluarkan oleh para mujtahid muslim pada masa lalu. Tarjih berarti mengambil pendapat yang arjah (terkuat) dari beberapa pendapat yang ada, dari aliran (mazhab) mana pun. Karena itu, dalam masalah figh (pemahaman hukum), Muhammadiyah terkenal sebagai tidak bermazhab, atau tidak terikat oleh satu mazhab tertentu. Selain penyeleksian, lembaga ini juga memutuskan ketentuan-ketentuan hukum bare yang belum dibicarakan oleh para pendahulu.Sementara itu, pertemuan Lajnah Bahsul Masa'il dihadiri oleh alim ulama NU untuk membahas "kitab-kitab kuning" (buku-buku lama) dari berbagai disiplin pengkajian Islam tradisional, dari karangan imam imam mazhab, terutama mazhab Syafi'i. Tujuannya adalah untuk menyarikan ketentuan-ketentuan hukum Islam bagi kepentingan umum. Dalam pertemuan pertemuan ini juga dibahas masalah-masalah baru yang belum jelas ketentuan hukumnya."