Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas itsbat nikah pada perkawinan poligami yang diajukansetelah perceraian perkawinan pertama. Saat ini masih banyak masyarakat yangmelakukan perkawinan di bawah tangan. Masyarakat tidak mengetahui dampakdari perkawinan di bawah tangan. Namun, KHI mengatur bahwa perkawinan dibawah tangan dapat disahkan dengan cara itsbat nikah ke Pengadilan Agama.Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana status itsbat nikah terhadapperkawinan poligami yang diajukan setelah perceraian perkawinan pertama,bagaimana akibat hukum dari perkawinan poligami yang telah mendapatpenetapan itsbat nikah dan apakah tepat pertimbangan hakim dalam PenetapanPengadilan Agama Singaraja No. 8 Pdt.G/2013/PA.Sgr. Dalam melakukanpenelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifatyuridis-normatif dan tipologi bersifat deskriptif analitis. Kesimpulan ataspermasalahan tersebut adalah perkawinan yang telah mendapatkan itsbat nikahadalah perkawinan yang sah, akibat hukumnya adalah isteri, anak, danperkawinannya mendapat kepastian hukum, dan Penetapan Pengadilan AgamaSingaraja No. 8 Pdt.G/2013/PA.Sgr adalah tepat.

---

ABSTRACTThis thesis examines marriage itsbat of polygamy marriage after divorcing firstmarriage. There are many unregistered marriage. They do not understand the badimpact of unregistered marriage. However, KHI mentions that unregisteredmarriage can apply to the Religious Court for ?itsbat nikah? petition.The problem in this thesis are how is the status of marriage itsbat on marriagepolygamy after a divorce with the first marriage, the consequences of thepolygamous marriage after marriage itsbat and whether Decree of Religious Courtof Singaraja Number 8 Pdt.G/2013/PA.Sgr is already appropriate and correct ornot. In conducting this research, the writer uses juridicial-normative libraryresearch methods and the typology is descriptive analytical. The conclusion ofthose problems are polygamous marriages after ?itsbat nikah? petition is legal, theconsequences are wife, children, and its marriage get legal certainty, Decree ofReligious Court of Singaraja Number 8 Pdt.G/2013/PA.Sgr is correct andappropriate."

"ABSTRAKSumpah li rsquo;an merupakan salah satu alat bukti dalam perkara cerai talak dengan alasan zina di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar rsquo;iyah sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Juncto Pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Sumpah li rsquo;an dapat menjadi solusi dari sulitnya pembuktian perbuatan zina dalam perkara cerai talak dengan alasan zina namun dalam praktiknya masyarakat jarang sekali menggunakan alat bukti sumpah li rsquo;an. Skripsi ini membahas mengenai penerapan sumpah li rsquo;an pada praktiknya di Pengadilan Agama Bekasi dan Mahkamah Syar rsquo;iyah Blangkejeren. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualititatif yang dilakukan dengan meneliti data sekunder yang didapatkan melalui studi dokumen yang didukung dengan wawancara dengan narasumber. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sumpah li rsquo;an sebagai alat bukti dalam perkara cerai talak dengan alasan zina di Pengadilan Agama Bekasi dan Mahkamah Syar rsquo;iyah Blangkejeren belum diterapkan dengan baik. Hasil penelitian ini menyarankan agar dilakukan penyuluhan, pembinaan, dan pemberian informasi kepada masyarakat terkait sumpah li rsquo;an agar sumpah li rsquo;an dapat diterapkan secara maksimal sebagai alat bukti dalam perkara cerai talak dengan alasan zina.

---

ABSTRACTli rsquo an is an evidence for divorce case based on adultery in Religious Court and Syar 39 iyah Court based on Article 87 Juncto Article 88 paragraph 1 of Law Number 7 Year 1989. Li rsquo an is a solution of the difficulty of proofing the act of adultery in the divorce case baesd on adultery. but unfortunately li rsquo an rarely used by people. This thesis discusses the application of li rsquo an in the Religious Court of Bekasi and the Syar 39 iyah Court of Blangkejeren. This study uses the normative juridical method, to know how the law works in the society. This is a descriptive research with qualitative approach which done by reviewing the secondry data, which supported with interview about the problems. This research indicates li rsquo an as and evidence in the divorce case based on adultery in the Religious Court of Bekasi and the Syar 39 iyah Blangkejeren Court has not been properly implemented. The results of this study suggest the goverment to conduct counseling, guidance, and provide information about li rsquo an as an evidence for divorce case based on adultery to society."

"Perkawinan merupakan salah satu dari peristiwa penting yang harus dicatatkan. Pencatatan perkawinan sendiri merupakan salah satu syarat perkawinan sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Apabila perkawinan tersebut tidak dicatatakan maka perkawinan tersebut hanya sah menurut hukum agamanya. Dalam perkawinan tentu tidak selamanya berjalan lurus, tentu akan terjadi suatu perselisihan dan pertengkaran. Dari perselisihan dan pertengkaran ini terkadang berujung pada suatu perceraian. Pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebenarnya mensukarkan suatu perceraian. Namun perceraian tersebut boleh apabila memenuhi alasan sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975. Dalam pencatatan perceraian membutuhkan akta perkawinan sebagai salah satu syarat agar diterbitkannya akta perceraian hal ini dapat pula dilihat dalam Pasal 75 Peraturan Presiden No 25 tahun 2008. Penerbitan akta perceraian tanpa akta perkawinan tidak sesuai dengan Pasal 75 Peraturan Presiden 25 Tahun 2008 sebab akta perceraian harus membubuhkan No Kutipan Akta Perkawinan.

---

Marriage is one of a important occurance that should be registered. Marriage Registraton is one of the legal requirements ruled by the Law Number 1 Year 1974 about Marriage article 2. A unregistered marriage is only valid according to religious law. A marriage sometimes there is a conflict that leads to a divorce. The Law Number 1 Year 1974 is disallow the occurrence of a divorce. The divorce is allowed if the fulfillment of the reasons as in Article 19 of Government Regulation Number 9 Year 1975. In the registration of divorce a marriage certificate is one of the requirement can also be seen in Article 75 of Presidential Regulation No. 25 of 2008. Publishes Divorce Certificate without Marriage Certificate is a falacy and make inconsistant law because prefer in article 75 on President Regulation Number 25 Year 2008 a divorce certificate must attach a Number on Marriage Certificate. The Issuance of a Divorce Certificate without Marriage Certificate it is not in accordance with Article 75 of Presidential Regulation 25 Year 2008 because The Divore Certificate must affix Number of Marriage Certificate."

"Penulisan tesis ini membahas tentang pembagian waris dalam poligami dengan menganalisis Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305/PK/Pdt/2017. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status dan kedudukan isteri dan anak dari poligami dari perspektif KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan serta pembagian waris terhadap para ahli waris dari poligami. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian eksplanatoris dan pengumpulan data kualitatif. Dari penelitian ini dapat ditarik simpulan bahwa status dan kedudukan isteri kedua yang menikah sah secara agama tetapi tidak dicatatkan tetap berstatus isteri sah, sehingga anak yang dilahirkan adalah anak sah. Ahli waris dalam poligami adalah isteri pertama dan anak-anaknya serta isteri kedua dan anaknya. Pembagian waris melihat pada ketentuan Pasal 65 ayat 1 huruf b Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam. Saran dari penelitian ini adalah calon suami dan calon isteri harus memperhatikan aturan perkawinan yang ada, Undang-Undang Perkawinan mengatur lebih tegas akibat dari suami yang melakukan poligami dan isteri pertama seharusnya dapat mengajukan pembatalan perkawinan.

---

This thesis discusses about division of inheritance in polygamy by analizing the Supreme Court of Republic of Indonesia Decision Review Number 305 PK Pdt 2017. This thesis aims to analyze the status and position of the second wife and child of polygamy from the perspective of KUHPerdata and Marriage Law and the division of inheritance to the heirs in polygamy. Research method whis is used in this thesis is normative juridical, explanatory writing typology and qualitative data collection. This research deduces that the status and position of the second wife who married religiously but the marriage was not registered is legal, therefore the cild who was born is also a legitimate child. The heirs in polygamy is the first wife and her children and the second wife and her child. The division of inheritance is regulated in Article 65 paragraph 1 letter b of Marriage Law and Article 94 of Compilation of Islamic Law. The suggestions of this research are the candidate of husband and wife must pay attention to the existing marriage rules, Marriage Law set more firmly the impact if a husband did polygamy and the first wife should be able to do a marriage revocation."

"Globalisasi mendorong perusahaan untuk melakukan pembaruan, perusahaan dapat melakukan inovasi teknologi di mana hal tersebut dapat membuat persaingan di dunia bisnis lebih kompetitif. Hal ini menjadikan meningkatnya perhatian pada intellctual capital (IC). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Intellectual Capital (IC) terhadap Islamic Social Responsibility (ISR) pada Bank Syariah baik pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung melalui kinerja berdasarkan maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan indeks ISR yang terdiri dari 66 item, kemudian dilakukan analisis konten terhadap 29 Bank Syariah dari 4 negara di ASEAN: Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina selama periode 2014 sampai 2017. Dengan menggunakan data panel dari 113 observasi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa IC memiliki pengaruh yang tidak signifikan baik terhadap kinerja berdasarkan maqashid syariah maupun terhadap aktivitas ISR. Sedangkan kinerja berdasarkan maqashid syariah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap aktivitas ISR. Penelitian ini juga menemukan bahwa kinerja berdasarkan maqashid syariah tidak dapat memediasi pengaruh IC terhadap aktivitas ISR. Implikasi penelitian ini adalah mendorong pemilik dan manajer Bank Syariah untuk mengakui pentingnya mengelola sumber daya tak berwujud dan modal fisik yang tertanam pada karyawan dan proses mereka.

---

Globalization encourages companies to make updates, companies can innovate in technology where it can make the competition in the business world more competitive. This has led to increased attention to intellectual capital (IC). This study aimed to examine the effect of Intellectual Capital (IC) on Islamic Social Responsibility (ISR) in Islamic Bank both direct and indirect effect through Maqashid Syariah-based Performance. This study used ISR index consisting of 66 items, then analyzed content on 29 Syariah Banks from 4 countries in ASEAN: Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, and Philippines during 2014 to 2017.

From the analysis of 113 observations, the results of this study found that IC has an insignificant effect both on Maqashid Syariah-based Performance and ISR activity. While the Maqashid Syariah-based Performance has a positive and significant influence on ISR activity. The study also found that Maqashid Syariah-based Performance cannot mediate the effect of IC on ISR activity. The implication of this research is to encourage Islamic Bank owners and managers to recognize the importance of managing intangible resources and physical capital embedded in employees and their processes."

"ABSTRAKPermasalahan mengenai pembuatan perjanjian perkawinan selama ikatan perkawinan kini dihalalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 ldquo;Putusan MK rdquo; . Secara daya laku Putusan MK langsung berlaku mengikat saat diputuskan. Namun soal efektivitas menjadi bermasalah karena untuk hal-hal teknis dalam pelaksanaan Putusan MK diperlukan pelaksanaan lebih lanjut tentang pengesahan perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pencatat perkawinan. Dalam hal ini telah hadir Surat Dirjen untuk mengatasi teknis pelaksanaan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan perjanjian perkawinan pasca Putusan MK yang ditindaklanjuti oleh Surat Dirjen/Surat Edaran. Hal tersebut menimbulkan tiga pokok masalah. Pertama, mengenai tanggung jawab notaris terhadap pelaksanaan perjanjian perkawinan pasca Putusan MK. Kedua, bentuk perjanjian perkawinan yang ideal. Ketiga, kedudukan hukum dan kekuatan mengikat Surat Dirjen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian fact finding dan evaluatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tanggung jawab notaris harus dijalankan sesuai kewenangan dan kewajibannya dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Jabatan Notaris dan undang-undang lain yang berlaku dengan cara sebelum perjanjian perkawinan dibuat notaris seyogyanya memverifikasi keterangan dan data harta perkawinan yang suami isteri sampaikan, meminta daftar inventarisasi harta perkawinan suami isteri guna dilampirkan dalam perjanjian perkawinan, memberi penyuluhan hukum serta memuat klausul ldquo;Perjanjian perkawinan yang dibuat selama ikatan perkawinan berikut perubahan dan pencabutannya berlaku sepanjang tidak merugikan pihak ketiga dan harta perkawinan tidak pernah ditransaksikan dengan cara dan bentuk apapun, untuk dan kepada siapapun rdquo;; guna menjembatani bentuk perjanjian perkawinan yang berbeda antara praktik dengan teori, maka idealnya bentuk akta perjanjian perkawinan dibuat notaril guna melindungi kepentingan para pihak, pihak ketiga dan KCS/KUA; kedudukan hukum Surat Dirjen bukanlah peraturan perundang-undangan maupun peraturan pelaksanaan sebagaimana dalam ketentuan UU No. 12/2011 dan kekuatan mengikatnya hanya mengikat internal Dukcapil dan Bimas Islam, tidak mengikat notaris dan suami/isteri. Oleh karenanya, untuk menjaga konsistensi dan kepastian hukum, idealnya Putusan MK ditindaklanjuti dengan perevisian Pasal 29 UUP lalu dibuat peraturan pelaksana berbentuk Peraturan Presiden atau minimal Peraturan Dirjen.Kata kunci:Perjanjian Perkawinan, Akta Notaril, Surat Dirjen.

---

ABSTRACTThe issue of a marriage agreement constructing during the marriage bond is now lawful under the Constitutional Court CC Verdict No. 69 PUU XIII 2015. Validitily, CC Verdict is directly binding when it is decided. But on the effectiveness becomes problematic because for the technical matters in the execution of CC Verdict is required further implementation on the marriage agreement legalization which legalized by marriage registrar. In this case the Directorate General Letter has been present to overcome the technical implementation. This raises three main issues. First, notary responsibility on the marriage agreement implementation post Verdict. Second, ideal marriage agreement form. Third, Directorate General Letter legal standing and binding power. This research uses normative juridical research method with fact finding and evaluative typology. This research results indicate that the notary responsibility should be executed according to the notary authority and obligations on Article 15 and 16 Act of Notary Incumbency and other prevailing laws by way of before the marriage agreement is constructed, the notary should verify the information and data of marriage treasure that is given by the husband and wife, ask the inventory list of husband rsquo s and wife rsquo s marriage treasure to be attached on the marriage agreement, give a legal counseling, and contain the clause Marriage Agreement that is made during the marriage bond and its amendment and revocation prevail as long as not harming the third party and the marriage treasures are never transacted in any manner and form, for and to anyone in order to bridge the difference of marriage agreement form between practice and theory, ideally the form of marriage agreement deed is made in notarial in order to protect the interests of the parties, third parties and KCS KUA and the Directorate General Letter legal standing is not a legislation or implementing regulation in accordance with the provisions of Act No. 12 2011 and its binding power only binds the internal of Dukcapil and Bimas Islam, not binding notary and spouses. Therefore, to maintain legal consistency and legal certainty, ideally the Constitutional Court Verdict is followed up by the revision of Chapter 29 UUP then is made the implementing regulation in the form of Presidential Regulation or at least the Regulation of Directorate General.Keyword Marriage Agreement, Notarial Deed, Directorate General Letter"

"

Abstrak

 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana hubungan risiko likuiditas dengan risiko kredit pada bank Syariah dan bank konvensional serta melihat bagaimana pengaruh risiko likuiditas terhadap stabilitas pada bank Syariah dan bank konvensional di Indonesia. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 30 bank konvensional dan 11 bank Syariah yang berada di Indonesia dengan rentang waktu selama tahun 2013-2018. Metode penelitian yang digunakan adalah estimasi data panel 3 stage least square. 3 stage least square dapat digunakan untuk meneliti persamaan simultan. Hasilnya ditemukan bahwa risiko likuiditas dengan risiko kredit memiliki hubungan interkoneksi yang signifikan pada bank Syariah dan memiliki arah negatif, namun tidak signifikan pada bank konvensional. Selain itu penelitian ini juga menemukan hubungan interkoneksi risiko likuiditas dengan stabilitas pada bank Syariah signifikan dengan arah positif, namun tidak signifikan pada bank konvensional.

 

Kata Kunci: Risiko Likuiditas, Risiko Kredit, Stabilitas Bank, Bank Syariah, Bank Konvensional

---

Abstract

 

This study aims to look at how the relationship between liquidity risk and credit risk in Islamic banks and conventional banks and see how the effect of liquidity risk on stability in Islamic banks and conventional banks in Indonesia. This study uses a sample of 30 conventional banks and 11 Islamic banks in Indonesia with a time span of 2013-2018. The research method used is the estimation of panel data 3 stage least square. 3 stage least square can be used to examine simultaneous equations. The results found that liquidity risk and credit risk have a significant interconnection relationship with Islamic banks and have a negative direction, but not significantly in conventional banks. In addition, this study also found a relationship between liquidity risk interconnection and stability in Sharia banks which was significant in a positive direction, but not significantly in conventional banks.

 

Keywords: Liquidity Risk, Credit Risk, Bank Stability, Sharia Bank, Conventional Bank

"

"Tingginya tingkat perceraian di Indonesia menimbulkan kekhawatiran terhadap kehidupan anak-anak korban perceraian. Berdasarkan UU Perkawinan, kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya tetap berjalan meskipun orang tua telah bercerai. UU Perlindungan Anak juga menyebutkan kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak. Melaksanakan tanggungjawab sebagai orang tua dalam mengasuh anak tentunya membutuhkan biaya, baik biaya hidup maupun biaya pendidikan. Oleh karena itu tunjangan anak merupakan hal penting dalam hal pemenuhan hak anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang demi masa depannya. Demi perkembangan hukum, melalui penelitian ini dilakukan perbandingan dengan negara lain, yaitu Australia, salah satu negara yang mempelopori sistem tunjangan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari mengenai tunjangan anak sebagai kewajiban orang tua akibat perceraian berdasarkan ketentuan yang ada di Indonesia dan Australia. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran umum tentang kewajiban orang tua akibat perceraian yang ada di Indonesia dan Australia serta menambah ilmu pengetahuan tentang tunjangan anak sebagai kewajiban orang tua akibat perceraian dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis–normatif dengan melakukan studi pustaka terhadap data sekunder. Di Indonesia, belum ada penghitungan secara pasti mengenai jumlah tunjangan anak beserta pemungutannya kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, belum ditemukan konsekuensi yang efisien terhadap orang tua yang tidak memenuhi kewajibannya setelah perceraian. Berbeda dengan Australia, negara tersebut sudah memiliki sistem mengenai tunjangan anak setelah perceraian. Dimulai dari adanya departemen yang khusus bertugas untuk menangani penagihan tunjangan anak, formula untuk menghitung jumlah tunjangan anak yang harus dibayarkan, serta berbagai konsekuensi yang akan dihadapi oleh orang tua sebagai upaya pemaksaan agar tunjangan anak dibayarkan. Melalui analisis terhadap putusan pengadilan di kedua negara tersebut, menunjukkan bahwa lebih mudah untuk meninggalkan kewajiban orang tua di Indonesia dibandingkan dengan di Australia.

---

The high divorce rate in Indonesia raises concerns about the lives of children who are victims of divorce. Based on the Marriage Law, the obligation of parents to care and educate their children as well as possible continues even though the parents are divorced. The Child Protection Law also mentions the obligations of parents in fulfilling children's rights. Carrying out parental responsibilities in raising children certainly requires costs, both living expenses and educational costs. Therefore, child support is essential in terms of fulfilling children's rights so they can grow and develop for their future. For the sake of legal development, this research makes a comparison with other countries, namely Australia, one of the countries that pioneered the child support system. This study aims to learn about child support as a parent's obligation due to divorce based on the provisions in Indonesia and Australia. The expected benefits of this research are to provide an overview of parental obligations due to divorce in Indonesia and Australia and to increase knowledge about child support as a parent's obligation due to divorce by using legal research methods juridical-normative by conducting literature studies on secondary data. In Indonesia, there is no exact calculation regarding the amount of child support and its collection except for civil servants. In addition, efficient consequences for parents who do not fulfill their obligations after divorce have not been found. Unlike Australia, the country already has a system regarding child support after divorce. Starting from a department specifically tasked with handling child support collection, a formula for calculating the amount of child support that must be paid, as well as the various consequences that parents will face in an effort to force child support to be paid. Through an analysis of court decisions in both countries, it is shown that it is easier to abandon parental obligations in Indonesia than in Australia."