Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengkaji mengenai Badan Usaha Milik Daerah yang berbadan hukum Perseroan Terbatas yakni bagaimana Pendirian, Pembubaran dan Dampak Hukum atas Pembubaran yang tidak ditindaklanjuti dengan likuidasi. Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif dengan studi kasus pembubaran PT Rumah Sakit Haji Jakarta. Sebagai Badan Usaha Milik Daerah maka baik pendirian maupun pembubaran didahului dengan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 331 ayat (2) junto Pasal 342 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah setelah itu mengikuti ketentuan tentang perseroan terbatas sebagaimana Pasal 339 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2014. Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan, tidak serta merta perseroan tersebut hanya diwacanakan saja; terdapat tahapan-tahapan yang harus dilanjutkan. Pasal 142 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengisyaratkan bahwa Pembubaran Perseroan tersebut wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi. Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa selama pemberitahuan pembubaran perseroan tidak dilakukan sesuai dengan Pasal 147 UU PT, maka pembubaran perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga dan pembubaran perseroan tidak mengakibatkan perseroan kehilangan status badan hukumnya sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan. Akibat dari pembubaran perseroan, maka setiap surat keluar perseroan dicantumkan kata "dalam likuidasi" di belakang nama perseroan tersebut. Namun pada prakteknya, pembubaran Perseroan tidak diikuti dengan penghapusan Badan Hukumnya. Hal ini seperti yang terjadi pada PT Rumah Sakit Haji Jakarta. Langkah seperti ini sebenarnya memiliki implikasi hukum, seperti masih adanya beban pajak yang pada Perseroan tersebut serta belum adanya implikasi hukum pembubarannya pada pihak ketiga. Oleh karenanya menjadi penting untuk melakukan pembubaran Perseroan Terbatas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sehingga Badan Hukum yang ada benar-benar terhapuskan sehingga tidak memiliki dampak yuridis yang negatif.

---

This research studies regarding the Local Government Owned Enterprise incorporated under the laws of how to Establishment, Dissolution and Liquidation of the impact of the above Law is not followed by liquidation. The research method used is a normative juridical dissolution case studies PT Rumah Sakit Haji Jakarta. As the Local Enterprise both the establishment and dissolution preceded by local regulation as stipulated in Article 331 paragraph (2) jo Article 342 paragraph (1) of Law No. 23 of 2014 on Local Government after it followed the provisions of the limited liability company as Article 339 paragraph ( 2) Act No. 23 of 2014. In the event of dissolution of the Company, it is not only discourse; There are steps that must be followed. Article 142 Paragraph (2) of Law No. 40 of 2007 suggests that the Liquidation of the Company shall be followed by liquidation conducted by a liquidator or curator; and the Company is not able to take legal actions, unless required to clean up all the affairs of the Company in order to liquidation. Limited Liability Company Act provides that during the dissolution of the company's notification is not made in accordance with Article 147 of Company Law, the dissolution of the company does not apply to third parties and the company does not result in the dissolution of the company's loss of legal status until the completion of the liquidation and the liquidator liability is accepted by the RUPS/GMS or court . As a result of the dissolution of the company, then any outgoing mail listed company in liquidation word behind the company name. However, in practice, the dissolution of the Company is not followed by the removal of Legal Entity. It's like that happened at PT Rumah Sakit Haji Jakarta. Such measures have actually had legal implications, such as the persistence of the tax burden on the company as well as the absence of the legal implications of its dissolution on third parties. It is therefore important to perform the dissolution of Limited Liability Company in accordance with applicable laws. So that the legal entity that is completely erased so do not have a negative impact juridical."

"Penelitian ini membahas mengenai pengujian Peraturan Daerah melalui mekanisme executive review, executive preview yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan judicial review. Selain itu penelitian ini juga membahas mengenai koordinasi pengujian antara executive review dengan judicial review. Skripsi ini dibuat dengan metode kepustakaan normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa adanya pengujian ganda terhadap Peraturan Daerah dan belum terdapat koordinasi antara mekanisme executive review dengan judicial review.

---

The focus of this study discusses the testing of local act through the mechanism of executive review, executive preview based on UU No. 23 Tahun 2014 and judicial review. In addition this study also discusses the coordination between the executive review from judicial review. This research prepared by the method of normative literature. The study found that the presence of a double test against local act and yet there is coordination between the executive review with judicial review."

"Skripsi ini membahas mengenai suatu peraturan perundang-undangan apakah dikecualikan atau tidak menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan melakukan analisis Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2014 yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta upaya apa yang dapat dilakukan terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang menghambat persaingan usaha yang sehat. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2014 tidak dikecualikan menurut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan terdapat dugaan persaingan usaha yang tidak sehat pada beberapa pasal dalam Peraturan Gubernur tersebut yang mempersulit pelaku usaha impor terutama importir gula dalam melakukan distribusi produk impornya kedalam wilayah Lampung.

---

The focus of this study is to analyze whether Lampung Governor Regulation Number 59 Year 2014 is excluded from the perspective of Law Number 5 Year 1999 and to recognize any efforts can be conducted to a legislation that obstructs healthy competition. Based on the analysis, Lampung Governor Regulation Number 59 Year 2014 is not excluded from Law Number 5 Year 1999. Also, there might be some rules which lead to unhealthy competition in the regulation that interferes the impoertes, especially sugar importers in distributing their products into Lampung?s area."