Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 128 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Dian Bakti Setiawan
Pemberhentian kepala daerah : Mekanisme pemberhentiannya menurut sistem pemerintahan di Indonesia
Jakarta: Rajawali, 2011
352.1 DIA p (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Proses pembahasan rancangan undang-undang tentang pemerintahan daerah
Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2000
352.02 IND p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Bayu Surianingrat
Himpunan peraturan perundangan mengenai pemerintahan daerah I / dihimpun oleh Baju Surianingrat dan Marsono
Bandung: BARU, 1972
352 BAJ h I
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Meliala, Djaja Sembiring
Perkembangan hukum perdata : tentang benda hukum perikatan
Bandung: Nuansa Aulia, 2015
346 04 MEL p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ohoiwutun, Martinus Guntur
Telaah kritis pembentukan peraturan daerah khusus
Depok: Rajawali Pers, 2023
342.09 OHO t
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Undang-undang RI tahun 1999 tentang pemerintah daerah, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pembentukan delapan kotamadya dan kabupaten daerah tingkat II otonomi daerah
Jakarta: Tamita Utama, 1999
R 352 UND
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah
Surabaya: Karina, 2005
352.02 PER
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah
Jakarta: Percetakan Negara RI, 2005
352.02 PER
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Heri Basuki
Dimensi kewenangan daerah dalam peluang berinvestasi di era otonomi
" Pelaksanaan otonom daerah yang merupakan implementasi dan desentrahsasi di negara Indonesia telah menjadi konsensus nasional dalam setiap undang-undang dasar yang pernah berlaku selalu terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang penyelenggaraan pemenntah daerah di Indonesia Pemerintah daerah adalah merupakan legimitasi rakyat untuk melaksanakan sesuatu pemerintahan lokal yang mandiri sehingga dan harus dapat mendorong berkembangnya prakarsa sendiri dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan untuk kepentingan masyarakat setempat dengan berkembangnya prakarsa sendiri tercapailah apa yang dimaksud dengan demokrasi yaitu pemerintahan dan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
T25047
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ariestya Anggraeni
Analisis implementasi kebijakan penyusunan standar kompetensi teknis kepala dinas kesehatan: kajian berdasarkan undang-undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah = Analysis of policy implementation for Head of regional health office competencies standard formulation at ministry of health: study based on law number 23 year 2014 concerning regional government
" Otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri, memberikan warna tersendiri pada dinamika penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah masuknya kesehatan ke dalam kelompok urusan pemerintahan yang bersifat konkuren. Seolah berupaya menjawab tantangan tersebut, Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam Lampirannya menyatakan bahwa salah satu kewenangan pemerintah pusat adalah menetapkan stadar kompetensi teknis dan sertifikasi pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan yang salah satunya adalah Kepala Dinas Kesehatan. Penelitian ... "
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2019
T53069
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>