Hasil Pencarian

Ditemukan 128 dokumen yang sesuai dengan query

Mochammad Iqbal Cakrabuana, author

Kewenangan pemerintah pusat terhadap pengawasan peraturan daerah setelah putusan MK no. 137/PUU-XIII/2015 dan putusan MK no. 56/PUU-XIV/2016 = Central government authority on supervision of local regulations after the contitutional Court Decision no. 137/PUU-XIII/2015 and constitutional Court Decision no. 56 /PUU-XIV/2016

ABSTRACT
Negara Indonesia adalah Negara yang menganut bentuk Negara Kesatuan (Unitary) berdasarkan UUD 1945. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan keweenangan pemerintah pusat mengawasi Peraturan Daerah secara Executive Review melalui pembatalan Peraturan Daerah tersebut. Seteleah terbitnya putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 56/PUU-XIV/2016, kewenangan tersebut dianggap...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Warsiyatno, author

Analisis terhadap kasus perkara gugatan Muhamad Daivi melawan Pemerintah RI CQ Departeman Luar Negeri atas dasar perbuatan melanggar hukum

ABSTRAK
Belum terwujudnya Badan Peradilan Tata Usaha Negara., perkara-perkara gugatan terhadap aparat negara atas dasar perbuatan melanggar hukum diadili oleh Hakim Pengadilan Negeri, sehingga timbul adany.~;;,ap:gg~:f.J.n bahwa seolah-olah p8 laksanaan pengadilan tersebut tidak obyektif

Karena disatu pihaK hakim sebagai aparat pemerintah, di lain pihak yang diadili adalah dari pihak pemerintahj~ ga.,

Penafsiraii-secara -.analogi: terhada.p pasal 28 · Undang- Undang Nomor...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1984

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Eka Purwantara, author

Implikasi pelaksanaan undang-undanf no. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah terhadap pembinaan ketenagaan pegawai negeri sipil daerah (studi empiris di pemerintah daerah Kabupaten Bekasi)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002

S25420

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Keabsahan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kampar No. 07/KPTS?DPRD/04 tentang usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Kampar

Universitas Indonesia, 2004

S25475

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Satria Mahendra, author

Analisis atas putusan Mahkamah Konstitusi tentang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dalam undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daaerah

Depok: Universitas Indonesia, 2005

S25510

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Mirna Rahmadina Gumati, author

Analisis desain kebijakan reformasi angkutan umum di Kota Bogor: studi pada peraturan daerah Kota Bogor nomor 3 tahun 2013 tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan = Design analysis of public transportation reform policy in Bogor: study on local government regulation no 3 on conduct of traffic and transportation in 2013

ABSTRAK
Penelitian ini membahas desain kebijakan reformasi angkutan umum di Kota Bogor dalam kerangka Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Teori utama yang digunakan yaitu elemen desain kebijakan yang dikemukakan oleh Thomas A. Birkland 2011 . Birkland menyebutkan bahwa terdapat lima elemen yang perlu diperhatikan...

2017

S69709

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

William Aditya Sarana, author

Mekanisme pengujian peraturan daerah pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 137/PUU-XII/2015 dan nomor 56/PUU-XIV/2016 dalam kerangka negara kesatuan = Mechanism of regional regulation review after contitutional court decision no. 137/PUU-XIII/2015 and constitutional court decision no. 56 /PUU-XIV/2016 in the framework of unitary state

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137 / PUU-XIII / 2015 dan Nomor 56/PUU- XIV/2016, Pemerintah Pusat tidak lagi dapat membatalkan Perda Provinsi dan Kabupaten Kota namun tetap dapat membatalkan Peraturan Kepala Daerah. Mahkmah Agung menjadi satu-satunya lembaga negara yang dapat membatalkan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang. Dalam dua Putusan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Divio Adi Winanda, author

Pembelotan Broker Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Cilegon Tahun 2020 = Political Broker's Defection in Cilegon City 2020 Regional Head Election

Di Indonesia, broker politik memiliki posisi yang strategis dalam pemilu akibat lemahnya institusi partai politik dan bergantungnya politisi kepada jaringan-jaringan personalnya. Akan tetapi, pembelotan broker masih menjadi masalah yang dihadapi para politisi. Kasus di Pilkada Kota Cilegon Tahun 2020 menunjukkan bagaimana Sahruji sebagai seorang clientelist broker membelot dari dinasti politik...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Himpunan peraturan perundang-undangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali tentang pendapatan asli daerah / disusun oleh Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali

Denpasar: Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali , 1991

339.3 BAL h I

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi, demokrasi dan akuntabilitas pemerintahan daerah

Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2005

352.095 8 DES

Buku Teks Universitas Indonesia Library

<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian