Ditemukan 128 dokumen yang sesuai dengan query
R. Joeniarto
Bandung: Alumni, 1979
320.959 8 JOE p (1)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: PARIBA, [1999]
352 IND d
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: CAPPLER Project, 2009
352.01 IND p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Annisa Rizkytia
Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam hubungan dan kerjasama dengan luar negeri. Penelitian ini memiliki bentuk penelitian yuridis normatif-empiris dengan metode analitis data kualitatif dengan sifat penelitan deskriptif. Kewenangan pemerintah daerah di Indonesia dalam melakukan hubungan dan kerjasama dengan luar negeri terdapat pada kerjasama yang hubungan hukumnya bersifat keperdataan saja, selain itu dalam menjalankan kewenangannya tersebut pemerintah daerah tetap harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis yang berlaku. Dalam pelaksanaannya tidak sedikit pemerintah daerah yang tidak menjalankan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan peraturan teknis yang terkait. Sehingga disarankan bahwa pihak terkait seperti Kementerian Dalam Negeri perlu lebih mengintensifkan sosialisasi kepada seluruh pemerintah daerah tentang kewenangannya tersebut, Kementerian Luar Negeri sebaiknya melakukan koordinasi yang baik dengan pihak KBRI atau Konsulat Jenderal/Konjen RI (KJRI) di luar negeri agar diperoleh kesamaan pemahaman yang benar mengenai kewenangan pemerintah daerah di Indonesia dalam melakukan hubungan dan kerjasama dengan luar negeri, pemerintah daerah juga harus lebih mengoptimalkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah dibentuk yang berkaitan dengan hubungan dan kerjasama pemerintah daerah dengan luar negeri, serta dilakukan pengawasan dan evaluasi yang lebih intensif baik dari pemerintah daerah itu sendiri, maupun kementerian atau instansi lain yang terkait.
This thesis describes about the authority of local government in Indonesia on relations and cooperation with foreign. It has the method of the research, qualitative analytical data, and descriptive as well. The authority of local government in Indonesia to conduct relations and cooperation with foreign law relations of a cooperation, beside that normative-juridical form of empirical as in non-legal relations of public law or only on the cooperation that is private local governments still must comply with laws and regulations. In the implementation was not a little local governments that do not run the authority in accordance with legislation and relevant technical regulations. So it is recommended that the relevant parties such as the Ministry of Home Affairs needs to further intensify the socialization to all local government authorities, the Ministry of Foreign Affairs should have good coordination with the Embassy or Consulate General (Consul General) RI abroad in order to obtain a correct understanding of common authority local governments in Indonesia in conducting relations and cooperation with foreign countries, local governments should also optimize the regional work units that have been established relating to the relationship and cooperation with foreign governments, and conducted surveillance and more intensive evaluation of both local government itself, as well as ministries or other relevant agencies.
Depok: Universitas Indonesia, 2011
S575
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Dita Harina Sawenda
Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang manfaat pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan perspektif hukum keuangan publik. Penelitian ini mengangkat tiga permasalahan, yaitu Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam peningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, Manfaat pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di masyarakat desa, dan Efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) ditinjau dari hukum keuangan publik, studi kasus di Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normatif empiris yang bertumpu pada data sekunder dan dilanjutkan pada pengumpulan data primer melalui hasil wawancara dan disajikan dengan bentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran Badan Usaha Milik Desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dapat dilihat dari tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara. Kemudian terkait dengan manfaat yang diberikan Badan Usaha Milik Desa kepada masyarakat adalah dilihat dari manfaat yang diberikan Badan Usaha Milik Desa sendiri dari awal berdirinya sampai sekarang kepada masyarakat berupa manfaat secara langsung yaitu pemberian bunga yang rendah dan kemudahan syarat menjadi anggota pada unit usaha simpan pinjam yang membuat bidang usaha ini disukai oleh masyarakat desa dari pada lembaga perekonomian lain di perdesaan. Selanjutnya dari segi efektivitas pengelolaannya dapat dilihat dari peningkatan pendapatan asli desa dan pengelolaan dana sudah berjalan sesuai dengan pembangunan perekonomian desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.
......This thesis discussed the benefits of establishing a Village Owned Enterprise (BUM Desa) in accelerating the realization of the welfare of the village community based on the perspective of public finance law. This research has raised three issues: the role of Village Owned Enterprises in improving the welfare of village communities, the benefits of establishing Village Owned Enterprises in village communities, and the effectiveness of managing Village Owned Enterprises based on case study in Ploso, Jombang. The method used in this research is normative-empirical, relying on secondary data and continued on primary data collection through interviews and is presented in the form of descriptive-analytical. The results showed that the role of Village Owned Enterprises in improving the welfare of rural communities can be seen from the purpose of establishing Village Owned Enterprise that has been mandated in the Law aimed at community welfare following the objectives of the state. Then related to the benefits provided by Village Owned Enterprises to the community is seen from the benefits provided by the Village Owned Enterprises themselves from its inception until now. The benefits are given in form of direct benefits namely low-interest rates and ease of conditions in getting membership of the savings and loan business units, in which it is favored by rural communities over other economic institutions in the countryside. Furthermore, the effectiveness of its management can be seen from the increase of village’s income and the funds’ management that has been running under the development of the village economy to help actualize the welfare of the village community.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Jakarta: Komnas Perempuan, 2010
320
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Rine Nine Furusine
Abstrak :
Ditahun 2010 Undang-Undang Migas No. 22 Tahun 2001 ditetapkan akan revisi. Alasannya, diundangkannya undang-undang ini menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya diindustri hulu. Tesis ini meneliti ketentuan apa saja dalam undang-undang tersebut yang harus direvisi dan apakah system kontrak PSC harus direvisi karena tidak memiliki asas keadilan. Metode penelitiannya yuridis normative dan mengolah data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa ketentuan dalam UU migas yang harus direvisi menyangkut tiga aspek, yaitu kurang tegasnya ketentuan mengenai preferensi kepentingan dalam negeri; rumitnya birokrasi yang dapat menghambat investasi; dan efektifitas Badan Pelaksana. Penelitian ini juga menunjukan bahwa system kontrak PSC sudah menganut asas keadilan, sehingga sistem ini tidak perlu diubah.
......In the year of 2010, natural oil and gas act No.22 year 2001 planned for revision. The reason beyond is this act has been predicted to causing several problems, especially in upstream industry. This study aims to examine on critical points that need revisions of the act and whether the PSC contract system need to be revised to fulfill social justice aspects. This study using juridical normative as research method and processing secondary data. The result of the study indicates that, critical points that need revision consisting of three aspects, the lack of firmness of ruling for domestic preference, complicated bureaucracy which impede investment and the effectiveness of executor body. This study result show also that the PSC contract system has no need to be revised as it already fulfilled social justice aspect.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T29216
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Luh Rina Apriani
Abstrak :
Perdebatan mengenai kedudukan Desa Adat di Bali kembali mencuat pasca lahirnya UU Desa 2014. Bali menilai penormaan Pasal 6 sebagai pertanyaan retoris bagi mereka dan berbalik memperkuat eksistensi Desa Adar melalui Perda Desa Adat, 2019. Perda tersebut kembali menekan Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Bali dengan karakternya yang khas dan dikelola berdasarkan filosofi Hindu, Tri Hita Karana yang bersumber dari Sad Kerti. Penelitian ini akan melihat tata hubungan antara Desa Adat Ubud yang memiliki otonomi saat bertemu dengan Kelurahan Ubud yang berposisi sebagai fungsinya. Observasi serta wawancara mendalam membuktikan bangwa Desa Adat Ubud dan Kelurahan Ubud membangun pola hubungan yang sinergis melalui asa Desa Mawacara dan Bali Mawacara dalam pemahaman bahwa manusia harus menjalin hubungan yang baik dengan Penccipta, sesama dan lingkungan sekitarnya. Hubungan yang sinergis ini tentunya perlu dipertahankan dan dapat menjadi model hubungan antara Desa Adat lain di Bali dalam rangka menciptakan relasi yang baik antara sesama Desa Adat dan pemerintah.
......The debate about position of Desa Adat in Bali resurfaced after the birth of 2014 Village in Law. Bali considers the norm of Article 6 as a rhetorical question and turn to strengthen the existence of Desa Adat as a unity of customary law communities in Bali with its distinctive character and is managed based on Hindu Philosophy, Tri Hita Karana which comes from Sad Kerthi. This research will look at the relationship between Desa Adat Ubud which has autonomy when meeting with Kelurahan Ubud which is positioned as a sub-district apparatus and no longer has autonomy in carrying out its functions. In-depth observations and interviews prove that Desa Adat and Kelurahan Ubud build a synergistic relationship pattern through the principles of Desa Mawacara and Bali Mawacara in the understanding that humans must establish a good relationship with the Creator, others and the surrounding environment. This synergistic relationship certainly needs to be maintained and can be a model of relations between other Desa Adat in Bali in order to create good relations between Desa Adat and the government.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
D-pdf
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library