Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perhitungan dan implementasi penyaluran dana bagi hasil sumber daya alam minyak dan gas bumi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang didasarkan pada UU Nomor 33 Tahun 2004 serta peraturan pelaksanaan lainnya. Metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini meyimpulkan bahwa perhitungan dana bagi hasil sumber daya alam minyak dan gas bumi dicapai dengan dasar data penerimaan negara periode sebelumnya dan perolehan tahun berjalan. Dalam implementasinya, penyaluran dana bagi hasil minyak dan gas bumi kepada daerah penghasil sudah sejalan dengan apa yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 serta aturan pelaksanaannya meskipun persentase dana bagi hasil untuk sebagian daerah penghasil yang pendapatan asli daerahnya sangat minim menilai persentase tersebut belum memenuhi keadilan partisipasif namun baru sebatas keadilan distributif. Penelitian ini menyarankan perhitungan dana bagi hasil sumber daya alam dapat didukung dengan informasi dan teknologi yang baik agar lebih akurat dan cepat, selain itu dalam hal implementasi penyalurannya perlu adanya peertimbangan terkait dengan persentase dana bagi hasil bagi daerah penghasil.

---

ABSTRACT

This thesis discusses review the calculation and the implementation of the distribution of funds for the result of natural resources oil and gas of the earth between the central government with local government based on law number 33 / 2004 as well as other implementation regulation. Normative research methods law. This research result meyimpulkan that calculation funding for the natural resources oil and gas reached on the basis of data state revenues the previous period and acceptance years running. In its implementations, the distribution of funds for the results of oil and natural gas to producing areas already in line with what he has stipulated in the law number 33 / 2004 as well as the rules of its execution though the percentage of funding for yield to partially producing areas that its local revenue the percentage is very low rate has not yet meet justice partisipasif but just for distributive justice. This research suggest calculation funding for the natural resources can be supported with information and technology good to be more accurate and quicker, besides in terms of implementation penyalurannya need of peertimbangan related rate funds to the quotient of producing areas."

"Koleksi hukum Indonesia dengan mengacu pada peraturan pemerintah kolonial Belanda berupa pembentukan kota, mulai tentang rencana pembentukan kota sampai dengan aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam pembentukan kota. "

"ABSTRAKPenelitian ini membahas desain kebijakan reformasi angkutan umum di Kota Bogor dalam kerangka Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Teori utama yang digunakan yaitu elemen desain kebijakan yang dikemukakan oleh Thomas A. Birkland 2011 . Birkland menyebutkan bahwa terdapat lima elemen yang perlu diperhatikan dalam merancang suatu desain kebijakan, yaitu tujuan kebijakan, model kausalitas kebijakan, alat kebijakan, sasaran kebijakan, serta implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan instrumen kebijakan yang digunakan. Hal ini disebabkan instrumen kebijakan, yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2013 lebih berorientasi kepada penyesuaian terhadap UU Nomor 22 Tahun 2009, bukan sebagai jawaban atas permasalahan angkot yang menjadi tujuan kebijakan. Hal ini berdampak pada munculnya masalah-masalah di ketiga elemen kebijakan lainnya. Untuk itu, diperlukan instrumen kebijakan khusus di luar Perda Nomor 3 Tahun 2013 yang mengatur reformasi angkot secara komprehensif.

---

ABSTRACTThis research discusses about design analysis of public transportation reform policy in bogor with study on Local Government Regulation No. 3 on Conduct of Traffic and Transportation in 2013. This research uses Birkland rsquo s Elements of Policy Design 2011 . Birkland mentioned there are five elements that need to be considered in designing policy. They are goals of the policy, causal model of the policy, tools of the policy, targets of the policy, and implementation of the policy. This research uses Post Positivist approach and Descriptive design.The result shows that there is gap between goal of the policy and instrument of the policy used. This is due to Local Government Regulation No. 3 is oriented to adjustment of National Government Regulation No. 22 in 2009, not as an answer to public transportation problem which became the policy objective. This cause problem to all three other policy elements. Thus, specific policy instrument that organize public transport reform policy comprehensively is needed."