Hasil Pencarian

Ditemukan 128 dokumen yang sesuai dengan query

Luhur Kurnianto, author

Tinjauan terhadap Pemilihan Umum Kepala Daerah (Gubernur) secara langsung menurut UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945

Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Menurut C.F. Strong, pemerintah pusat negara kesatuan memegang kedaulatan internal dan kedulatan eksternal secara absolut dan tidak mengakui adanya badan berdaulat tambahan dalam pemerintahannya. Negara kesatuan sendiri memiliki sifat dasar yang sentralistik dari segi pemerintahannya....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

S25498

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan otonomi khusus bagi pemerintah daerah Provinsi Papua berdasarkan undang-undang no. 21 tahun 2001

Universitas Indonesia, 2004

S25446

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Tambahan lembaran daerah propinsi daerah tingkat I Sumatera Utara tahun 1992 No. 01-10

Medan: Biro Hukum Setwildasu , 1992

352.598 TAM

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Sudono Syueb

Dinamika hukum pemerintah daerah: sejak kemerdekaan sampai era reformasi

Yogyakarta: Laksbang mediatama, 2008

342.09 SUD d

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Lubis, M. Solly, author

Perkembangan garis politik dan perundamg-undangan pemerintah daerah

Bandung: Alumni, 1983

352 LUB p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Himpunan lembaran daerah Propinsi daerah tingkat I Jawa Barat

Jakarta: t.p., 1992

352.598 HIM I

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Kurnia Addien, author

Pemilihan Kepala Daerah sebagai bentuk Pemilihan Umum dan mekanisme pemberhentian Kepala Daerah sebagai pejabat publik ditinjau dari hukum tata negara

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

S25497

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Oktoaji Kharissuhud, author

Kebijakan dana bagi hasil antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah pada kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi ditinjau dari Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah = Policy funds to result the central and local government on the contract business activities upstream oil and gas review of Law number 33 of 2004 about financial balance between central and local governments

ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai perhitungan dan implementasi penyaluran dana bagi hasil sumber daya alam minyak dan gas bumi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang didasarkan pada UU Nomor 33 Tahun 2004 serta peraturan pelaksanaan lainnya. Metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini meyimpulkan bahwa perhitungan dana bagi hasil sumber...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39104

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Wisnu Jaya Surya Putra, author

Pembentukan peraturan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia = Establishment of local regulations within the framework of the unitary state of the Republic of Indonesia

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang politik hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia khususnya dalam pembentukan peraturan daerah sejak era orde baru sampai dengan era reformasi serta analisis pengaturan terkait dengan pelaksanaan pembentukan peraturan daerah di Indonesia. Pelaksanaan pembentukan peraturan daerah saat ini seringkali ditemukan berbagai macam permasalahan selain banyaknya peraturan daerah...

2018

T50443

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Anggarani Utami Dewi, author

Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam Era Nontransisional (Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh) = The Establishment of Truth and Reconciliation Commission in the Nontransitional Era (Study of Law No. 21/2001 on Special Autonomy for Papua Province and Law No. 11/2006 on Aceh Government)

Pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang berkedudukan di daerah oleh pemerintah daerah mengalami perdebatan khususnya mengenai legalitas penyidikan peristiwa pelanggaran HAM yang berat di masa lalu oleh komisi ini. Tesis ini akan menjawab permasalahan mengenai implementasi KKR dalam era non transisional serta pengaturan mengenai pembentukan dan implementasi KKR yang...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian