Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tanah sangat berperan dalam melaksanakan pembangunan tetapi kebutuhan akantanah terus meningkat yang menyebabkan tanah semakin sedikit dan sempitsehingga muncul ketidakseimbangan antara ketersediaan tanah dan kebutuhanakan tanah dan munculnya sengketa tanah khususnya menyangkut tanah yangbelum bersertipikat seperti tanah milik adat dalam bentuk girik. Sebagian besarmasyarakat menganggap girik sebagai alat bukti hak atas tanah. Tanah milik adatdengan bukti girik tidak mempunyai kepastian hukum yang kuat. Pendaftarantanah merupakan salah satu cara untuk mendapatkan alat bukti hak atas tanahyang mempunyai kepastian hukum yang kuat yaitu sertipikat. Penelitian inimenggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif, sehinggapenelitian ini dapat memberi analisa mengenai ketidakpastian hukum giriksebagai alas hak atas tanah, khususnya permasalahan yang terjadi pada PutusanPengadilan Tinggi Nomor 311/PDT./2004/PT.DKI. Hasil penelitian adalah giriktidak tepat jika dijadikan alas hak atas tanah dan sering menimbulkan berbagaipermasalahan. Salah satu jawaban sebagai penyebab banyaknya masalahpertanahan di Negara ini adalah belum terdaftarnya seluruh bidang tanah yangada, sehingga Negara tidak dapat mengulurkan tangan kekuasaannya untukmenjamin kepastian hukum atas hak-hak tanah masyarakat. Oleh karena itu, untukmemberikan jaminan kepastian hukum sekaligus menyelesaikan masalahpertanahan, metode yang tepat dijalankan tetaplah dengan percepatan pendaftarantanah, tentu pencapaiannya dengan menempuh berbagai cara, strategi dan progamyang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan perkembanganzaman. Untuk itu, pengetahuan tentang konsepsi dan hukum formal yangmengatur pendaftaran tanah menjadi suatu hal yang perlu menjadi perhatiansemua pihak.

---

Land is veiy involved in implementing development needs but will continue

to increase the soil causes the soil and a little narrow so appear imbalance between

the availability of land and the need for land and land disputes, especially the

regarding the land that is not certified such as indigenous land in the form of girik.

Most people consider as evidence girik land rights. With customary land girik

does not have any evidence of rule of law is strong. Land registration is one way

to get evidence that land rights have a legal certainty that is a strong title.

Research using this method of research with a qualitative approach normative, so

that this research can provide analysis of the legal uncertainty as girik covering

land rights, especially the problems that occur in the High Court Decision

31 l/PDT./2004/PT.DKI. Results of research is girik not be appropriate if the

rights to the land base and often cause various problems. One of the answers as

the cause of many problems in the state this land is not registered entire land area

of the existing, so the State can not hold out his hand to ensure legal certainty over

rights of public land. Therefore, to guarantee legal certainty as well as completing

the land, the exact method we run with the acceleration of land registration, of the

achievements through various ways, strategy and program tailored to the needs

and demands of the people of the age. Therefore, knowledge of the draft law and

the formal registration of land into a matter that needs to come to the attention of

all parties."

"Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya harus taat hukum, bekerja profesional, memegang teguh sumpah jabatan dan Kode Etik Notaris. Dalam praktek, adanya akta notaris yaitu akta risalah rapat umum pemegang saham dan atau akta pernyataan keputusan rapat yang menjadi sengketa hukum dan mengandung cacat yuridis yang menjadikan notaris sebagai tersangka. Cacat yuridis suatu akta notaris dapat disebabkan oleh kesalahan notaris yang bersifat administratif, kesalahan profesi, kesalahan perdata dan atau kesalahan pidana. Tidak selalu kesalahan notaris merupakan kesalahan pidana, bisa juga termasuk dalam lingkup kesalahan profesi, kesalahan administratif dan atau kesalahan perdata. Hasil penelitian ini yang didasarkan pada analisis dengan menggunakan 4 posisi kasus terhadap akta risalah rapat dan atau akta pernyataan keputusan rapat yang mengandung cacat yuridis yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan mengakibatkan aktanya batal demi hukum yang penetapannya bersifat declaratoir, dan penerapan sanksi pidana terhadap Notaris. Kesalahan pidana terhadap notaris yang membuat akta risalah rapat dan atau akta pernyataan keputusan rapat harus menggunakan parameter standar pelayanan yang menimbulkan malpraktek atau perbuatan "negligence", doktrin profesi, doktrin perdata dan doktrin pidana. Perbuatan Notaris masuk ruang lingkup hukum pidana terletak pada parameter unsur melawan hukum disertai dengan pertanggungjawaban pidana antara lain berupa unsur kesengajaan termasuk kesengajaan bersyarat (dolus eventualis) dalam melakukan delik dan sanksi pidana merupakan ultimum remedium. Kejahatan dalam profesi Notaris merupakan kejahatan di bidang ekonomi yang dikategorikan white collar crime.

---

A notary as a public official in running his or her position has to obey the law, works professionally, uphold the official oaths and code of ethics of Public Notary Association. In practice, the notarial deed of the minutes of the general meeting of shareholders or a deed of declaration and the decision of the legal dispute and contain a flaw that makes the juridical notary as a suspect. A legal disability may be caused by a public notary who is an administrative error, professional error, mistake or error in civil, criminal as well as administrative law.Public notary mistake is not always the fault of criminal law field of law , it could be included within the scope of professional errors, mistakes or errors of administrative and civil liability. The results of this study is based on an analysis byusing the four position of the cases against the deed or deed of minutes of meetings and statements containing the decision of the legal disabilities that is contrary to the Notary Act and the Limited Liability Company Act and the resulting void deed to be legally canceled the establishment is declaratoir, and the application of criminal sanctions against the notary. Mistakes are made penal to the notary deed or deed of minutes of meetings and the decision of the statements should use the standard of service parameters that lead to malpractice or acts of "negligence", the doctrine of the profession, the doctrine of civil and criminal doctrine. Notary deed into the scope of criminal law lies in the parameters of criminal liability with unlawful element accompanied by criminal responsibility among other thing malicious intent which include dolus eventualis and criminal sanctions is an ultimum remedium. The crime in the profession of notary is a crime in the area of economic crime which categorized as white collar crime."

"Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, staadblad 1860 no.3 Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang membuat akta otentik sepanjang oleh peraturan umum tidak dikecualikan kepada pejabat lain. Peran Notaris sebagai Pejabat Umum yang mempunyai kewenangan secara atribusi yang diangkat oleh Penguasa Umum (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk menjalankan sebagian Fungsi Publik dari Negara untuk menciptakan Kepastian Hukum, Ketertiban Hukum, dan Perlindungan Hukum dalam melayani masyarakat. Pandangan ini membawa konsekwensi bahwa Notaris merupakan salah satu profesi yang mempunyai karekteristik yang memerlukan integritas serta kualifikasi tersendiri dibandingkan profesi lain seperti : Advokat, Jaksa, Arbirter dan Hakim, dimana Notaris membutuhkan keahlian khusus dan keterampilan khusus sebagai salah satu prasyarat untuk menjadi profesional dalam profesi tersebut, oleh karenannya Profesi Notaris merupakan jabatan yang terhormat (officium nobile) yang dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, Notaris tidak boleh mengabaikan ketentuan yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, ketentuan-ketentuan dari perundangan lainnya yang terkait dengan masalah hukum yang dibuat, termasuk juga Kode Etik Jabatan maupun Kode Etik Organisasi.

---

Based on Article 1 section 1 of Law number 30 year 2004 about Notary position in article 1 of Notary Regulation, staadblad 1860 no.3 Notary is the only one General officer who have authority to make an authentic deed as long as the general rules does not include the other officer. Notary`s role as general officer who have authority in attribution raised by public authority (Ministry of Justice and Human Rights) perform some public function from the state to create the law certainty, law order and law protection in serving the community. This view brings the consequence that notary is one of the profession that has characteristic that require the integrity and qualifications of its own compared to other professions such as : advocate, attorney, arbiter and judge, which notary need special expertise and special skill as one of the prerequisites to become a professional in the profession, because of that notary is a respectable position (officium mobile) in carrying out the duties and position, Notary should not neglect the terms which already regulated by Law number 30 year 2004 about notary, the provisions of other law related to legal issues created, including the profession ethic code as well as organization ethic code."

"Notaris yang merangkap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah dua profesi yang bisa dirangkap oleh satu orang. Sebagai profesi yang dilatarbelakangi ilmu dan pengetahuan hukum ternyata Notaris yang merangkap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tersebut bisa saja melakukan hal-hal berbentuk pelanggaran hukum dalam tugas dan wewenangnya, sehingga menimbulkan kerugian bagi klien. Keadaan ini menyebabkan Notaris yang merangkap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) itu mendapatkan akibat hukum baik berupa hukuman pidana, maupun tuntutan ganti rugi atas kerugian klien. Di samping itu bisa juga Notaris yang merangkap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) itu di ajukan permohonan pailit dan akhirnya jabatan yang diembannya menjadi hilang karena diberhentikan dengan tidak hormat.

---

Notary who doubles Land Deed Officer (PPAT) are two professions that can be concurrently performed by one person. As a professional science background and knowledge of the law turns a double Notary Deed of Land Officer (PPAT) could have been doing things against the law in the form of duties and authority, giving rise to this cause harm to this client. In this moment Notary Deed of land and concurrently Officer (PPAT) it?s getting good legal consequences of criminal penalties, or claims for compensation for loss of client. Besides, it could be a double Notary Deed of the Land Officer (PPAT) is filed for bankruptcy and eventually lost the position to which it aspires to be dismissed without due respect."

"Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang, faktor-faktor penghambat pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang untuk mengatasinya. Metode penulisan yang dipakai adalah metode yuridis empiris yang merupakan pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder disamping melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang. Teknik analisa yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif, untuk mendapatkan deskripsi tentang peran Majelis Pengawas Daerah dalam upaya pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Di bagian akhir disimpulkan bahwa Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang belum dapat melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksananya, karena beberapa hal, diantaranya keterbatasan dana, waktu, dan sarana prasarana. Karenanya penulis membahas beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang dalam menjalankan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan Notaris di Kabupaten Tangerang.

---

This thesis discusses about the implementation of the Guidance and the supervision of Notary by the Regional Council of Trustees in Kabupaten Tangerang, the inhibiting factors as well as the efforts undertaken by the Regional Council of Trustees in Kabupaten Tangerang to overcome the problems. The writing method to use in this thesis is the method of legal empiric, which is an approach that refers to pad the written regulations or other legal materials which are secondary in addition to doing field research by conducting interviews with members of the Regional Council of Trustees in Kabupaten Tangerang. Analysis technique used was a qualitative analysis, the data obtained and compiled systematically selected and then analyzed in a qualitative way, to get a description of the role of the Regional Council of Trustees in an effort of the guidance and supervision of Notary.

At the end, it is concluded that the Regional Council of Trustees in Kabupaten Tangerang could not implement the guidance and supervision in accordance with Article 70 and Article 71 of the Law Number 30 Year 2004 concerning Notary, for several reasons, including lack of funding, time, and infrastructure. Therefore, the author discusses some of the things that need to be done by the Regional Council of Trustees in Kabupaten Tangerang regency in their duty to provide guidance and supervision of Notary in Kabupaten Tangerang."

"ABSTRAKPerjanjian simulasi atau perjanjian pura-pura atau perjanjian persekongkolan diartikan sebagai perjanjian dimana keadaan yuridis dari suatu perbuatan hukum tersebut disembunyikan dari pihak ketiga. Perjanjian simulasi terjadi bilamana ada dua persetujuan yaitu persetujuan lanjutan (akta lanjutan) dibuat berbeda dengan persetujuan semula (akta aslinya) dan keadaan yuridis dari perbuatan hukum lanjutan disembunyikan dari pihak ketiga. Persetujuan lanjutan jika memuat kausa yang terlarang disebut perjanjian simulasi absolut dan jika kausanya tidak terlarang disebut perjanjian semulasi relatif. Perjanjian simulasi secara teknis yuridis terjadi jika ada pertentangan antara kehendak dan pernyataan yang tidak diketahui oleh pihak ketiga atau suatu perjanjian yang dibuat dengan kausa yang palsu. Akibat Hukum dari perjanjian simulasi yang keadaan yuridis dari perbuatan hukum yang disembunyikan dari pihak ketiga tidak berlaku bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Dalam praktek notaris di Kabupaten Bandung Barat didapat ada bentuk-bentuk perjanjian smulasi dengan berbagai variasi, ada yang kausanya palsu dan ada yang kausanya terlarang.

---

Abstract

Simulation agreement or pretense agreement or conspiracy agreement is taken to mean an agreement in which the judicial situation of a legal act is hidden from the third party. A simulation agreement occurs when there are two agreements, namely a subsequent agreement is made different from the first agreement (its original deed) and the legal act of the subsequent agreement is hidden from the third party. If the subsequent agreement contains a forbidden cause, it is called absolute simulation agreement and if it contains a non-forbidden cause, it is called relative simulation agreement. Technically and judicially, a simulation agreement occurs if there is contradiction between the will and the statement that is not known by the third party or an agreement made with a false cause. The legal consequence of a simulation agreement in which the judicial situation of a legal act is hidden from the third party does not apply to the third party who has good will. In the practice of notaries in Bandung barat Regency are found varied forms of simulation agreements, the causes of some are false and causes of some others are forbidden."

"Notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang untuk membuat akta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Salah satu jenis akta yang dapat dibuat oleh Notaris adalah Akta Perjanjian Kerjasama Bersyarat. Dalam KUHPerdata diatur adanya perjanjian bersyarat, dimana syarat tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan . Dalam UUJN tidak diatur terkait perjanjian bersyarat, sehingga dalam pelaksanaannya perjanjian bersyarat tetap menggunakan aturan dalam KUHPerdata, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang lainnya. Dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam pembuatan akta tersebut, apabila Notaris melakukan penggaran, maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UUJN dan Kode Etik Notaris. Dan bagi Akta Perjanjian Kerjasama bersyarat tersebut juga dimungkinkan menjadi batal demi hukum. Dalam persiapan penulisan Tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian Kepustakaan yang bersifat Yuridis Normatif.

---

Notary as a public attendant has the authority to make a deed in accordance with the provisions of the law. One kind deed that can be made by the Notary Deed of Agreement is conditional. In the Civil Code set a conditional agreement, which terms shall not be contrary to the legislation. In related unregulated UUJN conditional agreement, resulting in the implementation agreement remains conditional use rules in the Civil Code, as long as not contrary to other law. In performing their task, powers, and duties in such deed, if the notary violations, it may be subject to sanctions in accordance with the Code of Conduct UUJN and Notary. And the Deed of Conditional Agreement is also possible to be null and void. In preparation for writing this thesis, the author uses research methods that are juridical normative literature."

"Tesis ini membahas mengenai Werda Notaris, dimana Werda Notaris ini dapat berperan –aktif di dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia (yang kemudian disebut I.N.I.) sebagai Anggota Biasa. Di dalam tubuh I.N.I. terdiri dari tiga yaitu Anggota Biasa (Notaris aktif dan Werda Notaris), Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan. Sebagai Anggota Biasa di I.N.I., Werda Notaris mempunyai peran yaitu: perannya dilihat dari hak dan kewajiban; perannya di dalam Kongres; perannya di dalam Konferensi Wilayah; perannya di dalam Konferensi Daerah; dan perannya sebagai anggota Dewan Kehormatan I.N.I. Namun tidak semua Werda Notaris dapat diikutsertakan dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh I.N.I. Hanya yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu saja yang dapat berperan-aktif ikut di dalam kegiatan-kegiatan organisasi I.N.I. Adapun kriteria-kriteria tesebut adalah diberhentikan dengan hormat karena telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun serta dapat diperpanjang menjadi 67 (enam puluh tujuh) tahun; dan berhenti atas permintaan sendiri; mereka yang pada saat menjalankan jabatannya sebagai Notaris tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap apa yang dilarang Undang-Undang Jabatan Notaris (yang kemudian disebut UUJN) dan juga yang tidak dikenakan sanksi sebagaimana diatur Pasal 84 dan 85 UUJN; mereka yang pada saat menjalankan jabatannya sebagai Notaris tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap apa yang dilarang Kode Etik Notaris dan juga yang tidak dikenakan sanksi sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris; mereka yang ketika masih menjabat sebagai Notaris, turut berperan aktif memberikan sumbangsih baik tenaga maupun pikirannya terhadap organisasi I.N.I; mereka yang aktif mengajar sebagai Dosen di bidang Kenotariatan baik ketika menjabat sebagai Notaris maupun ketika sudah menjadi Werda Notaris. Apresiasi Ikatan Notaris Indonesia terhadap Werda Notaris yang berperan aktif adalah adanya pemberian tanda penghargaan kepada anggota yang telah berjasa bagi kepentingan jabatan Notaris dan perkumpulan; adanya perlindungan dari Perkumpulan, dan bantuan serta layanan dari perkumpulan guna memperoleh bahan atau dokumen; tidak adanya kewajiban membayar uang pangkal; dan sumbangan lain bagi Werda Notaris.

---

This Thesis discusses about Retired Notary, where these Retired Notary can active in the Indonesian Notary Organization (called Ikatan Notaris Indonesia) as Ordinary Members. This organization has three members, there are : Ordinary Member (active Notary and Retired Notary); Outstanding Member; and Honorary Member. They have roles as an Ordinary Member in this organization, there are : role that seen from they right and they obligation; role in Congress; role in Stake Conference; role in Regional Conference; and role as a member of board of trustees in the organization. But, not all of the Retired Notary can be included in evey organization activity. Only Retired Notary whose meet the criteria that can be actived in every organization activity. Those criteria are : the Retired Notary whose respectfully dismissed because of the age limit of Notary served in age sixty-five years old and can be extended to sixty-seven years old, and quit from Notary position as they own request; the Retired Notary whose never broke the law (Indonesian Notary’s regulation) when they served as Notary, and they never got sanctions that ruled in section 84(eighty four) and 85 (eighty five) Indonesian Notary’s Regulation; the Retired Notary whose never broke the code of conduct (Indonesia Notary’s Code of Conduct), and they never got sanctions that ruled in section 6(six) subsection 1(one) Indonesian Notary’s Code of Conduct; the Retired Notary whose give their power and their ideas for this Organization, when they served as Notary; the Retired Notary whose active teaching as lecture in notary line, in their liveliness or in their retireness. The appreciation of the Indonesian Notaries Association to play an active Notary Werda is the grant of a token of appreciation to members who contributed to the interests of the Notary instituttion and their associations; the protection of the Society, and the assistance and services of the association in order to obtain any materials or documents, no obligation to pay tuition , and other donations from Retired Notary."

"Jaminan atas kepastian keadilan hukum adalah kebutuhan setiap warga Negara tanpa terkecuali. Tidak ada aturan yang mengistimewakan dan memperlakukan seseorang atau kelompok/golongan tertentu agar berada dalam kondisi ?Kebal Hukum?, setiap orang sebagaimana yang diatur oleh undang-undang dasar Negara Republik Indonesia, memiliki kedudukan yang sama dalam hak dan kewajibannya di hadapan hukum, termasuk notaris. Penulisan Tesis ini dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif bermaksud untuk menempatkan perlakuan dan sikap yang benar terhadap dan oleh notaris ketika yang bersangkutan diperiksa oleh majelis pengawas notaris. mulai dari tingkat pemeriksaan majelis pengawas daerah, majelis pengawas wilayah sampai pada tingkat majelis pengawas pusat. Apakah peran advokat dibutuhkan pada tingkat pemeriksaan ini atau tidak, dan dalam hal apa atau dalam situasi yang bagaimanakah seorang notaris membutuhkan pendampingan advokat. Untuk memeberikan informasi tambahan sebagai pembanding dan pembedaan maka dimasukkan juga pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia (INI) terhadap notaris. Mengingat rentannya seorang notaris diperhadapkan dengan masalah-masalah hukum terkait dengan tugas dan kewajiban serta wewenangnya dalam melaksanakan jabatannya sebagai seorang notaris, baik menurut tatacara undang-undang perdata maupun hukum pidana, yang tentunya dapat berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dan lunturnya nilai-nilai profesi notaris sebagai jabatan yang mulia.

---

Guarantee the certainty of legal justice is the need of every citizen without exception. There are no rules to privilege and treat individuals or groups / certain groups that are in a state of "Invulnerability Law", any person as stipulated by the constitution of the Republic of Indonesia, has an equal in rights and duties before the law, including the notary. Writing thesis using the Juridical Normative research intends to put the treatment and the right attitude and by the notary in question when examined by a panel of supervisors notary. starting from the examination council area supervisor, area supervisor assembly to assembly supervisor at the center. Is the role of the advocate is needed at this examination or not, and in what way or in a situation that requires assistance how a notary advocate. For additional release information for comparison and distinction that also included an inspection by the Honorary Board of the Indonesian Notaries Association (INI) to the notary. Given the vulnerability of a notary confronted with legal issues related to the duties and obligations and authority in carrying out his job as a notary, according to both civil procedure law and criminal law, which of course can result in loss of public confidence in the profession of notary and erosion notary profession as a noble occupation."

"Notaris San Smith dihukum penjara selama 2 tahun karena “turut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik” dengan cara menempatkan SitePlan dalam AJB yang berbeda dengan yang telah disetujui dalam PPJB. Permasalahan dalam tesis ini adalah mengapa menggunakan Notaris dan PPAT berbeda dalam pembuatan PPJB dan AJB; dan sanksi bagi Notaris berkaitan dengan akta yang memuat keterangan palsu. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat beberapa alasan memilih Notaris dan PPAT yang berbeda dalam pembuatan PPJB dan AJB, salah satunya adalah adanya itikad tidak baik, dan sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris adalah sanksi perdata, administratif, etika, dan pidana.

---

Notary San Smith was jailed for 2 years for participating in putting false information into authentic deed by placing different Siteplan in AJB than the Siteplan in the PPJB. This thesis will discuss the reasons of using different Notary and PPAT to make PPJB and AJB, and penalties for the Notary in regards of authentic deed which contains false information. The conclusion is that there are several reasons to choose different Notary and PPAT in making PPJB and AJB, one of which is the existence of bad faith, and the sanctions that may be imposed against the Notary are civil, administrative, ethical, and criminal penalties."