Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris San Smith dihukum penjara selama 2 tahun karena “turut serta menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik” dengan cara menempatkan SitePlan dalam AJB yang berbeda dengan yang telah disetujui dalam PPJB. Permasalahan dalam tesis ini adalah mengapa menggunakan Notaris dan PPAT berbeda dalam pembuatan PPJB dan AJB; dan sanksi bagi Notaris berkaitan dengan akta yang memuat keterangan palsu. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat beberapa alasan memilih Notaris dan PPAT yang berbeda dalam pembuatan PPJB dan AJB, salah satunya adalah adanya itikad tidak baik, dan sanksi yang dapat dikenakan terhadap Notaris adalah sanksi perdata, administratif, etika, dan pidana.

---

Notary San Smith was jailed for 2 years for participating in putting false information into authentic deed by placing different Siteplan in AJB than the Siteplan in the PPJB. This thesis will discuss the reasons of using different Notary and PPAT to make PPJB and AJB, and penalties for the Notary in regards of authentic deed which contains false information. The conclusion is that there are several reasons to choose different Notary and PPAT in making PPJB and AJB, one of which is the existence of bad faith, and the sanctions that may be imposed against the Notary are civil, administrative, ethical, and criminal penalties."

"Prinsip rahasia jabatan yang diatur di dalam kode etik Notaris wajib ditaati oleh semua Notaris termasuk Notaris yang berpraktek dalam bidang pasar modal. Pasar Modal menganut prinsip keterbukaan (disclosure) dimana segala seluk beluk transaksi yang terjadi di dalamnya yang dilakukan oleh seluruh profesi dan profesi penunjang pasar modal harus terbuka kepada publik tanpa terkecuali. Prinsip rahasia jabatan yang artinya adalah Notaris harus merahasiakan seluruh isi akta dan keterangan yang ia peroleh selama pembuatan akta tentunya bertentangan dengan prinsip keterbukaan yang harus dilaksanakan oleh seluruh pelaku pasar modal, tidak terkecuali Notaris. Hal ini tentu membingungkan bagi Notaris karena Notaris tentunya memiliki kewajiban untuk menyerahkan akta-akta yang dibuatnya kepada otoritas pasar modal (dalam hal ini Bapepam-LK) atau pihak lain yang terkait. Prinsip rahasia jabatan juga terkait dengan masalah perdagangan orang dalam dalam pasar modal. Notaris pasar modal sebagai pihak yang turut serta sejak awal-akhir suatu transaksi tentunya memiliki Informasi Orang Dalam. Hal ini yang harus dicermati oleh Notaris yakni supaya dapat menjaga informasi tersebut sehingga tidak melanggar prinsip rahasia jabatan.

---

The principle of professional confidentiality which sets out in the Notary’s Code of Conduct must be adhered by all Notaries including Notary who practices in the field of capital market. The Capital Market fields is stick to the Principle of Transparency (disclosure) in which all transactions that occur in this field should be open to the public without any limitation and exception. The Principle of Professional Confidentiality means a notary must keep the entire contents of the deed, and the information he/ she gained during the drafting of the deed and it’s contrary to the disclosure principle that should be implemented by all professions in capital market sector, including but not limited to Notary. It is certainly confusing for Notaries because Notaries certainly have an obligation to hand over the deeds that were made related to the transactions ​​to the capital market authority, in this case is the Capital Market Supervisory Board (Bapepam-​​LK). The principle of Professional Confidentiality also issues related to insider trading in the stock market. Capital market Notary as well as those who participated from the beginning to the end of a transaction must have an inside information. It is needed to be observed by the notary in order to keep such information as a secret so as not to violate the Principle of Professional Confidentiality."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Kewenangan besar yang diberikan kepada Notaris, memerlukan pembatasan dan pengawasan dari suatu organisasi profesi. Organisasi profesi notaris di Indonesia berbentuk wadah tunggal, artinya pemerintah hanya mengakui keabsahan satu organisasi notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia. Dengan wadah tunggal akan memudahkan pengawasan terhadap kinerja Notaris. Atas dasar tersebut Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 009-014/PUU-III/2005 menegaskan INI sebagai satu-satunya organisasi notaris sebagaimana yang diatur UUJN. Dalam Anggaran Dasar INI, salah satu tugas INI dalam meningkatkan kinerja notaris adalah terkait penyelenggaraan pendidikan kenotariatan. Sebelum tahun 2000, INI adalah salah satu konseptor pendidikan kenotariatan di Indonesia, namun setelah tahun 2000, INI tidak terlalu berperan dalam pendidikan kenotariatan, khususnya dalam pemberian rekomendasi pembukaan program studi Magister Kenotariatan baik di Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta. Hal tersebut dijadikan celah bagi pihak tertentu untuk dapat membuka prodi kenotariatan atas rekomendasi selain dari INI. Penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut dengan melakukan penelitian dengan bentuk penelitian yuridis normatif dengan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan, bahwa ketentuan satu wadah organisasi notaris yang diatur oleh UUJN, tidak bertentangan dengan kebebasan para notaris untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat. Demi meningkatkan profesionalitas notaris, semua pihak terkait kenotariatan wajib tunduk dan menghormati peraturan terkait eksistensi INI termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan kenotariatan.

---

Notary is a public official authorized to make an authentic deed. A huge authority given to notary, requires restriction and supervision of a professional organization. Notary professional organizations in Indonesia should be united only in one single organization, mean that the government only recognizes the validity of one notary organization,which is the Indonesian Notaries Association (INI). With a single organization will facilitate monitoring of the performance of a Notary. Those mindset become basis of the Constitutional Court in its Decision No. 009-014/PUU-III/2005 this confirmed as the only organization of notaries as written on Law Number 30, 2009 about Notarial Profession regulates (UUJN). In Statutes INI, one task to improve performance is related to notary education. Before 2000, INI is one of the conceptor notary education in Indonesia, but after 2000, INI is not too involve in notary role education, particularly in the opening program of the recommendations in both studies Master of Notary Public Universities and Private Colleges. It is used as a loophole for certain parties to be able to open the notary department of the recommendation from other organization beside INI. Authors interested in the issues raised by conducting research with normative juridical form with data analysis using methods of qualitative analysis. Based on the results of the study can be stated, that the provisions of the organization is governed by UUJN, does not conflict with constitutional 1945, for getting freedom of association and of expression. In order to improve the professionalism of notaries, all parties shall be respect the existence which is included in notary education. "

"Tesis ini membahas tentang Jabatan notaris selaku pelaksana fungsi publik dalam hukum perdata sebagai pembuat minuta akta. Minuta akta dikategorikan sebagai arsip Negara. Notaris diwajibkan untuk merahasiakannya, akan tetapi ketika terjadi sengketa ada kemungkinan untuk dilakukan penyitaan akta dan pemanggilan notaris oleh penyidik. Untuk itu selaku notaris harus dapat mencermati bagaimana pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris oleh penyidik dan upaya yang dapat dilakukan oleh notaris.Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan menggunakan bahan sekunder sebagai acuan utama dengan bantuan tambahan wawancara dan bahan-bahan penunjang lainya sehingga mengahasilkan analisa dengan cara deduktif analisis yang menyimpulkan bahwa dalam melakukan penyitaan minuta akta notaris, penyidik harus dapat memperhatikan undang-undang jabatan notaris sebagai payung hukum notaris dan penyidik hendaknya juga menjadikan akta sebagai bukti bukan keterangan notaris, tapi apabila kedudukan notaris sebagai tersangka maka notaris dapat dimintakan keteranganya oleh penyidik maupun dipengadilan. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh notaris apabila merasa keberatan dengan tindakan penyidik yaitunya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas putusan persetujuan Majelis Pengawas Daerah, dan upaya menggunakan hak ingkar yang melekat pada Jabatan Notaris.

---

This thesis discusses about Title notary who carry out public functions in the civil law as a maker deed minute. Deed minute categorized as State archives. Notaries are required to keep it a secret, but when the dispute is likely to do foreclosure deed and notary by calling an investigator. For it as a notary must be able to observe how the decision deed minute and calls notarial by the investigator and the efforts to be made by a notary.

The study was conducted with the normative method using secondary materials as the main reference with the help of additional interviews and other supporting materials that result in the analysis of the deductive method of analysis which concludes that in conducting foreclosure deed minute, the investigator should be able to pay attention to the law office of notary as notaries and legal protection investigator should also make the deed as evidence not notarized statement, but if the position the notary notarized as a suspect may be requested the investigator and his testimony in court. As for efforts to be made by a notary public if objected to investigators that his actions by filing a lawsuit to the Administrative Court against the decision of the Regional Supervisory Council approval, and efforts to use the dissenter rights attached to the Notary."

"ABSTRAKPenelitian ini difokuskan kepada keberadaan premisse dalam akta notaris. Dimanapremisse akta notaris tidak diatur dalam Pasal 38 UUJN sebagai bagian dalamsuatu akta notaris. Namun dalam praktik notaris, hampir semua akta notarismemuat premisse pada bagian setelah komparisi dan sebelum isi akta. Dan tidakjarang kita temukan kasus dimana premisse yang keberadaannya tidak diaturundang-undang tersebut memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan faktayang terjadi dan Notaris dijadikan pihak yang dituntut pertanggungjawabannyaatas akta yang dibuatnya. Selain itu juga timbul pertanyaan mengenai akibathukum bagi akta yang bersangkutan apabila suatu akta notaris tidak memuatpremisse atau memuat premisse yang keterangannya tidak sesuai dengankenyataan yang terjadi. Dari hal tersebut diambil dua rumusan masalah yaknimengenai keberadaan premisse dalam akta notaris dan tanggung jawab notarisapabila keterangan yang tercantum dalam premisse tidak sesuai dengan fakta.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif denganmenggunakan studi kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Dari hasilpenelitian diketahui bahwa akta notaris yang tidak memuat premisse tetapmerupakan akta otentik. Namun dalam praktiknya, premisse bukan hanya sekedarberperan menguraikan latar belakang dibuatnya akta yang bersangkutan, namununtuk beberapa akta, premisse menentukan terbentuk atau tidaknya suatuperjanjian. Premisse akta notaris yang tidak mencantumkan keterangan yangsesuai dengan fakta akan tetap diterima sebagai suatu keterangan yang benar,sampai ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya. Hal ini dapatmengakibatkan akta tersebut mempunyai kekuatan di bawah tangan dan dapatdituntut pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan. Dan disini tanggung jawabnotaris dinilai, apabila berkaitan dengan premisse tersebut, notaris tidakmenjalankan jabatan sesuai dengan peraturan yang ada, maka notaris dapatdikenai sanksi perdata, administratif, etika, bahkan sanksi pidana.

---

ABSTRACTThis study focused on the existence of premisse within notarial deed. Wherepremisse is not regulated in Article 38 UUJN as part of a notarial deed. But innotary practice, almost all notary deed contains premisse in parts after comparitieand before the contents of the deed. And it is not uncommon to find cases wherethe position of premisse, which is not set by the law, provide an information thatdoes not in accordance with the facts that occurred, and as result, the Notary heldaccountable as the parties who made the deed. It also raised questions about thelegal effect of the deed in question, in the event of the deed does or does notcontain premisse with a statement that does not match the fact that occurred. Fromthis fact, taken two problem formulation, which is about the existence of thepremisse in a notary deed, and the liability/responsibility of the notary if theinformation contained in premisse inconsistent with the facts. This study usesnormative legal research method using normative juridical library research. Fromthe survey results, revealed that the notary deed which does not contain a premisseremains an authentic deed. However, in practice, premisse not only plays a role onoutlining the background of how the deed in question was made, but for somedeed, premisse determine whether or not an agreement is formed. Premisse of thenotary deed which does not include the information in accordance with the factswill still be accepted as a true statement, until there are those who can proveotherwise. This can result in the deed has the underhand power and thecancellation can be prosecuted by parties who feel aggrieved. And theresponsibilities of notaries will be assessed here, if it is associated with thepremisse, the notary does not execute the function of a public notary inaccordance with the existing regulations, then notary may subject to civilpenalties, administrative, ethical, even criminal sanctions."

"Tesis ini membahas mengenai proses pemanggilan dan pemeriksaan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris. Pemangilan dan pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris untuk memeriksa Notaris yang melakukan pelanggaran. Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik, pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan Notaris dan perilaku para Notaris di luar tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah tata cara pemanggilan dan pemeriksaan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris berdasarkan studi kasus, perbuatan Notaris yang dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Majelis Pengawas Notaris dan penerapan sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris kepada Notaris. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, tipe penelitian deskriptif evaluatif dengan studi kepustakaan guna memperoleh data sekunder dan didukung dengan wawancara, yang kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif. Kesimpulannya bahwa tata cara pemanggilan dan pemeriksaan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris diatur dalam Undang- Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris; Perbuatan Notaris yang bertentangan dengan peraturan Majelis Pengawas Notaris adalah yang berkaitan dengan perilaku Notaris dan tugas kewenangan Notaris. Perilaku yang tidak beretika terhadap Majelis Pengawas Notaris karena tidak hadir dalam pembinaan tanpa pemberitahuan termasuk dalam perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Majelis Pengawas Notaris, sehingga untuk pelanggaran etika moral tersebut, Majelis Pengawas Wilayah Notaris memberikan sanksi berupa teguran lisan yang merupakan sanksi paling ringan dan merupakan suatu peringatan terhadap Notaris.

---

This thesis discussed about the process of summoning and investigating a Notary by the Notary Supervisory Council. The Notary Supervisory Council summons and investigations are carried out to examine a Notary who perform violation. The Notary Supervisory Council has the competence to hold a hearing to examine allegation of violation of code of ethical, code of Notary conduct and the behavior of the Notaries outside their official duty as a Notary. The issue analyzed in this thesis is the procedure to summon and to investigate a Notary by the Notary Supervisory Council based on a case study, the acts of a Notary which can be deemed as a violation of the regulation of Notary Supervisory Council and the implementation of sanction to the Notary by the Regional Notary Supervisory Council. The analysis is performed through a judicial normative approach, the type of study is descriptive evaluative through a literature research in order to obtain secondary data, and by also performing an interview, the data will then qualitatively be analyzed and a conclusion is obtained through deduction. The conclusion is that the procedure to summon and investigate a Notary by the Notary Supervisory Council is regulated under the Law No.30 of 2004 on Notary (UUJN) and Regulation of the Minister of Law and Human Rights on the Procedure to Investigate by the Notary Supervisory Council; A breach of Notary Supervisory Council regulation relates to the act of the Notary and his/her authority. Breach of ethic against the Notary Supervisory Council because of being absent in a guidance session without providing any notification is considered as breach of Notary Supervisory Council regulation, and therefore, against such breach of moral ethic, the Regional Notary Supervisory Council gave sanction in the form of verbal warning, which is considered as the lightest sanction and it is a warning to the Notary."

"Dalam Praktik Kenotariatan, covernote lebih dikenal dengan istilah surat keterangan, surat ini digunakan untuk menerangkan atau menyatakan bahwa suatu akta sedang dalam proses pengurusan di kantor notaris yang bersangkutan. Tidak ada pengaturan mengenai covernote dalam Undang-undang Jabatan Notaris No.30 tahun 2004 padahal Surat keterangan merupakan salah satu produk dari Notaris sehingga dapat dikatakan produk covernote ini bukan wewenang Notaris namun tidak dilarang untuk dibuat oleh notaris. Dalam dunia perbankan, covernote hanya berfungsi sebagai jembatan antara pihak kreditur selaku bank dengan debitur yang membutuhkan kredit, supaya debitur tidak menunggu terlalu lama sampai semua sertipikat selesai maka dibuatlah covernote oleh notaris yang bersangkutan sebagai pegangan untuk bank dalam mencairkan kredit. Permasalahan dapat timbul apabila pada saat kredit sudah dicairkan kepada debitor dan ternyata agunan tidak diterima oleh kreditor, dalam tesis ini akan dibahas mengenai kekuatan hukum covernote dan tanggung jawab notaris terhadap pihak yang dirugikan akibatnya, metode penelitian adalah penelitian normatif yang bersifat yuridis normatif, tipologi yang dipakai adalah eksplanatoris dan preskriptif, jenis data yang dipakai adalah data sekunder dengan teknik analisis data dan pengambilan kesimpulan induktif (khusus-umum). Covernote dalam hal ini bukanlah akta otentik melainkan hanya surat yang menerangkan apa yang sedang diproses di kantor notaris bersangkutan, sehingga pada dasarnya covernote tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat antara debitur dengan kreditur. Karena covernote tidak diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), maka akibat yang ditimbulkan oleh adanya covernote berlaku ketentuan hukum umum, baik secara perdata maupun pidana. Oleh karenanya bentuk pertanggungjawaban yang dapat dituntut kepada Notaris akibat dari kegagalan covernote yang disebabkan oleh adanya kesalahan atau kelalaian Notaris, adalah pertanggungjawaban perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum atau berdasarkan wanprestasi. Pertanggung jawaban pidana hanya dapat dituntut kepada Notaris apabila adanya tindakan hukum dari Notaris yang secara sengaja dengan penuh kesadaran serta direncanakan oleh Notaris bersama debitor bahwa covernote yang diterbitkan tersebut untuk dijadikan suatu alat melakukan, turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu kebohongan/memberikan keterangan yang tidak benar yang dapat merugikan pihak bank.

---

In practice, covernote is better known as a reference letter/certificate, this letter is used as an explanation/statement that a deed still undergoes the legal process. There is no regulation that explicitly regulates covernote in the Notary Act 30 of 2004, despite the fact that a covernote is considered as one of notarial products. Therefore, it can be stated that Notary has no authority to produce covernote, yet such letter is not prohibited to be produced by Notary. In the banking world, covernote only serves as a bridge between creditors as the bank and debtors in need of credits, so it is not necessary for the borrowers (debtors) to wait too long for all certificates to be finished; instead covernote can be produced by the notary as a guarantee for the bank to disburse the credit.

Problems can arise if at the time the credit was disbursed to debtors and collateral apparently not accepted by the creditors, in this thesis will be discussed on legal powers and responsibilities of notaries covernote to the injured party as a result, the method of research is normative research with juridical normative characteristic, typology explanatory and prescriptive is used, the type of data used is secondary data with data analysis techniques and inductive inference making (special-general).Covernote in this case is not an authentic document but only a letter explaining what is still being processed at the notary's office, thus covernote does not have legal force which binds between a debtor and a creditor.

Due to the fact that covernote is not regulated in Notary Law (UUJN), the consequence caused by the presence of covernote is the applicability of provisions of the general law, either in the context of civil or criminal law. As a result, a form of liability that can be charged to the Notary a result of the failure or negligence caused by Notary in producing the covernote, is a civil liability based on tort or breach of contract. Criminal liability may only be prosecuted/charged to the Notary if it is proven that the Notary has committed an intentionally action and with a full awareness has jointly planned with the debtor to issue the covernote as a tool to conduct, participate, perform or assist in providing false information which could be detrimental to the bank."

"Keberadaan olahraga sebagai pendukung proses pembangunan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus ditempatkan dalam sistem hukum nasional, hal tersebut menjadi dasar dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UUSKN). Pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 (PP No 16/2007) sebagai peraturan pelaksana UUSKN, diatur mengenai organisasi keolahragaan berbadan hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian bersifat yuridis normatif, yang menggunakan data sekunder sebagai data utama dengan analisis data kualitatif sehingga penelitian ini berbentuk evaluatif analitis, yang menyimpulkan bahwa melalui peranan Notaris sebagai pejabat umum, sesuai dengan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), organisasi keolahragaan dapat menjadi perkumpulan berbadan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1653 KUHPer dan Staatblad 1870 No 64. Sehingga organisasi keolahragaan dapat memenuhi ketentuan dalam PP No 16/2007 serta dapat mencegah timbulnya permasalahan di bidang olahraga.

---

The existence of sport as a supporter of the process of nation building in the life of society and state should be placed in the national legal system, that?s the basis of the establishment of Law Number 3 of 2005 on the National Sports System (UUSKN). On Government Regulation Number 16 of 2007 (PP No. 16/2007) as the implementing regulations, set the legal status of sports organizations. Through role as a notary public official, in accordance with Article 1868 Book of the Law of Private Law (Civil Code) and Act Number 30 of 2004 concerning Notary (UUJN), so that sports organizations can be incorporated association as provided in section 1653 Civil Code and the Staatblad 1870 No. 64. So that sports organizations can comply with the requirements of Regulation No. 16/2007 and can prevent the onset of problems in the field of sports. In this study, the authors use a normative juridical research, with qualitative data analysis so that this form of evaluative analytical research."

"Tesis ini membahas pelanggaran Jabatan yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta otentik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis Normatif. Hasil dari Penelitian ini adalah Notaris selaku pejabat umum yang diberikan kewenangan dan kepercayaan dari Negara dalam pembuatan akta otentik, Notaris hendaknya memegang amanah tersebut sehingga segala tindakan yang dilakukan tidak merugikan orang atau pihak yang berkepentingan, terkait adanya pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh Notaris, sehingga dalam menjalankan tugas dan jabatannya haruslah sesuai dengan koridor kewenangan dan kewajibannya seperti apa yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Sebagai seorang Notaris Pelanggaran terjadi disebabkan karena Notaris tidak bertindak seksama dan cermat dalam pembuatan akta otentik. Dimana otensitas suatu Akta harus terpenuhi agar akta yang dibuat oleh Notaris tidak terdegradasi atau menjadi batal Demi Hukum, sehingga Notaris telah melanggar ketentuan Undang- Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik, hal seperti ini akan merugikan pihak yang berkepentingan dalam pembuatan Akta tersebut dan lembaga Notaris sehingga dapat menurunkan kualitas serta pelayanan seorang Notaris sehingga tidak dapat mempertahankan harkat dan martabat sebagai profesi notaris sendiri.

---

This thesis discusses about the abuse of Notary incumbency as public official in making of authentic Deed. This thesis uses a juridical normative analysis method. The results of this research are the Notary as a public official is given the authority and the trust of the Nation in making the authentic deed, The notary should hold the mandate so that all acts committed not to harm people or interested parties, related to offenders the Office undertaken by the notary, so that in the exercise of his duties and must comply with its obligations as a corridor authority and what has been stated in the Act of Notary and ethical code. As a notary public Violations occurred because the Notary does not act carefully and meticulously authentic certificate creation. Where otensitas a Deed must be fulfilled in order for the deed by the notary is not degraded or be annulled by law, making it Notarized had violated provisions of the Act of notary and ethical code, things like this will be detrimental to the parties concerned in making the Deed and Notarial institutions so that it can lower the quality and services of a notary public and therefore cannot defend the dignity and the dignity of the profession of notary public."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang proses pelegalisasian suatu akta perjanjianperdamaian yang dibuat di bawah tangan. Akta perjanjian perdamaian di bawahtangan ini dilegalisasi oleh dua Notaris yang berbeda, pada waktu dan tempatyang berbeda pula. Disamping itu, pada akta perjanjian perdamaian dibawahtangan yang dibahas ini tidak dicantumkan tanggal, sehingga tidak jelas kapanperjanjian ini dibuat. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka akta perjanjianperdamaian dibawah tangan ini diperkarakan oleh salah satu pihak yang membuatperjanjian melalui gugatan perdata dan sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeridengan Putusan Nomor 108/PDT.G/2008/PN.JKT.PST Tanggal 22 April 2009.Penelitian ini adalah penelitian yang berbentuk yuridis normatif dan bersifateksplanatoris dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada saatNotaris melakukan legalisasi atas akta dibawah tangan, Notaris harus mengikutisyarat –syarat dan ketentuan yang telah diatur dan ditentukan oleh peraturanperundang-undangan. Peran dan tanggung jawab Notaris dalam pelaksanaanlegalisasi adalah mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggalsurat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 15 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004tentang Jabatan Notaris (“Undang-undang Tentang Jabatan Notaris”). Dalampraktek, Notaris harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-undangTentang Jabatan Notaris dan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1874 dan 1874aKitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai syarat-syarat legalisasi.

---

ABSTRACTThis dissertation discuss about the legalization process of a deed of settlementagreement which is privately made. The privately made deed of settlementagreement was legalized by two different notaries, at different times and venues.In addition, the deed of settlement agreement does not states any dates, andtherefore cause uncertainty on when the agreement was signed. Due to the abovefacts, the privately made settlement agreement was disputed by one of the party ofthe agreement who then submitted a civil lawsuit, and further, a ruling of the casewas handed down by the District Court through its Ruling No.108/PDT.G/2008/PN.JKT.PST Dated 22 April 2009. This study is a judicialnormative study, explanatory and prescriptive. The result of this study shows that,when the Notary intend to carry out legalization of a deed which is privatelymade, the respective Notary must comply with the terms and condition set andgoverned by the prevailing laws. The role and responsibility of a Notary in theprocess of legalization is to validate the signature of the parties and to confirmthe date of the privately made agreement by registering it in a special book, asregulated under Article 15 (2) (a) of Law No.30 of 2004 on the Notary (“NotaryLaw”). In practice, a notary must comply with the provisions of Notary Law andLaw Article 1874 and 1874(a) of the Indonesian Civil Code on the requirement tocarry out legalization."