Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Profesi perawat maternitas dan bidan memiliki beberapa persamaan terkait kewenangan asuhan pelayanan kesehatan oleh perawat maternitas dan bidan dalam penyelenggaraan proses persalinan di suatu rumah sakit. Kondisi demikian dijumpai di RSUD Banyumas. Dalam skripsi ini permasalahan utama yang diangkat adalah bagaimana perbandingan kompetensi dan kewenangan perawat maternitas dan bidan serta pengaturannya di suatu rumah sakit yang dalam hal ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (RSUD Banyumas). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pengaturan terkait kompetensi dan kewenangan perawat maternitas ada pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dan Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Keperawatan Di Rumah Sakit Khusus sementara untuk bidan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan. Selain itu, rumah sakit (RSUD Banyumas) bertanggung jawab dalam pengaturan terkait kewenangan klinis (clinical previlege) antara perawat maternitas dan bidan yang dianalisis berdasarkan proses kredensial dan rekredensial. Kementerian Kesehatan, RSUD Banyumas, IBI, dan PPNI seharusnya mengadakan sosialisasi terkait pengaturan kompetensi dan kewenangan perawat maternitas dan bidan di suatu rumah sakit.

---

Maternity nurses and midwives profession have some similarities related to the authority of maternity nurses and midwives in the delivery of health care services escpecially maternity services in a hospital. This condition was found in Banyumas General Hospital. 

The main problem in this study is about comparison of competencies and authority of maternity nurses and midwives that are analyzed based on health law and studies at the Banyumas Regional General Hospital.

This study is a normative legal study with a descriptive type of study.

The conclusion of this study is the regulation about competencies and authority of maternity nurses are regulated in Act No. 38 of 2014 about Nursing and Attachment I of the Minister of Health Regulation No. 10 of 2015 about Standard Nursing Services in Special Hospitals while for midwives regulated in Act No. 4 of 2019 about Midwifery and Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 28 of 2017 about Permits and Implementation of Practices. 

In addition, hospitals (Banyumas General Hospital) have responsibilities related to clinical previlege between maternity nurses and midwives which is analyzed based on the credential and recrendential process.

The Ministry of Health, Banyumas General Hospital, IBI, and PPNI should have a socialization related to the competence and authority of maternity nurses and midwives in a hospital.

"

"Skripsi ini mengkaji penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja bagi perawat sebagai tenaga kerja dalam Rumah Sakit Islam Asshobirin pada masa Pandemi COVID-19 menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan tipe penelitian problem identification. Rumusan masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah mengenai kesesuaian penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja bagi perawat sebagai tenaga kerja di Rumah Sakit Islam Asshobirin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada masa Pandemi COVID-19 dan peraturan hukum yang sudah diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dalam menjamin Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi Perawat Sebagai Tenaga Kerja Kesehatan dalam Rumah Sakit Islam Asshobirin terselenggara pada masa Pandemi Covid-19. Data penelitian menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, serta melalui wawancara mendalam dengan informan dari Rumah Sakit Islam Asshobirin dengan dua anggota Tim Pencegahan Penyakit Infeksi. Simpulan dari penelitian ini adalah: bahwa penyelenggaraan Kesehatan dan Keselamatan Kerja terhadap perawat di Rumah Sakit Islam Asshobirin sudah sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan juga dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Kesehatan. Selain itu, peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah sudah mencukupi dalam menjamin perlindungan para Perawat dalam menjalankan tugasnya di Rumah Sakit Islam Asshobirin. Penelitian ini menyarankan kepada pemerintah terutama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjan untuk menjaga Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi perawat dan memberikan pengawasan serta sanksi yang pantas kepada pihak-pihak yang melanggar Protokol Kesehatan agar tidak mempersulit penanganan Pandemi COVID-19 serta kepada pihak Rumah Sakit untuk menegakkan disiplin dan edukasi tentang Protokol Kesehatan.

---

This thesis examines the implementation of occupational health and safety for nurses as workers in Asshobirin Islamic Hospital during the COVID-19 Pandemic using juridical- normative research method with problem identification research type. The formulation of the problem that becomes the study in this research is about the suitability of the implementation of occupational health and safety for nurses as workers in Asshobirin Islamic Hospital based on Law No. 13/2003 concerning Manpower during the COVID-19 Pandemic and legal regulations that have been issued by the Indonesian government in ensuring Occupational Health and Safety for Nurses as Health Workers in Asshobirin Islamic Hospital is implemented during the Covid-19 Pandemic. The research data used secondary data consisting of primary and secondary legal materials, as well as through in-depth interviews with informants from Asshobirin Islamic Hospital with two members of the Infectious Disease Prevention Team. The conclusion of this research is: that the implementation of Occupational Health and Safety for nurses at Asshobirin Islamic Hospital is in accordance with the legal regulations contained in Law Number 13 Year 2003 and also complemented by regulations issued by the Minister of Health. In addition, the regulations issued by the government are sufficient to ensure the protection of nurses in carrying out their duties at Asshobirin Islamic Hospital. This study suggests to the government, especially the Ministry of Health and the Ministry of Manpower, to maintain Occupational Health and Safety for nurses and provide supervision and appropriate sanctions to those who violate the Health Protocol so as not to complicate the handling of the COVID-19 Pandemic and to the Hospital to enforce discipline and education about the Health Protocol."