Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lembaga legislatif merupakan lembaga representasi rakyat didalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Tesis ini membahas mengenai fungsi representasi anggota legislatif, khususnya yang diwujudkan dalam pelaksanaan fungsi legislasi dan fungsi anggaran; dan juga mengenai pelaksanaan akuntabilitas anggota legislatif dan faktor yang mempengaruhi kinerja anggota legislatif, dengan kajian pada DPRD Kota Depok. Hasil penelitian mendeskripsikan fungsi representasi di DPRD Kota Depok telah berjalan cukup baik dalam pelaksanaan fungsi legislasi dan fungsi anggaran, dimana anggota legislatif pada tingkat kota/kabupaten secara geografis sangat dekat dengan konstituen dan selalu melibatkan dalam proses perumusan kebijakan.

---

The legislative body is a representation agency in the governance, which has three functions: legislation, budgetary and oversight. This thesis discusses the representation function of legislative members, particularly those embodied in the implementation of the legislation and budgetary functions, and also regarding the implementation of the accountability of legislators and the factors affecting the performance of legislators, with studies on DPRD Kota Depok. The results describe the function of representation in Parliament Depok has been running pretty well in the implementation of the legislation and budgetary function, whereas legislators at the city / county is geographically very close to the constituents and always involve constituents in the policy formulation process."

"Apa yang dikemukakan Montesquie dan John Locke maka terdapat perbedaan dalam melaksanakan "pemisahan kekuasaan" dalam sebuah negara. Jika teori Montesquie yang dijadikan pedoman, maka kekuasaan eksekutif, legislative, dan yudisial memiliki kedudukan yang setara, akan tetapi jika teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke yang digunakan, maka diantara 3 (tiga) kekuasaan, maka kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara (supremasi parlemen). Setelah perubahan UUD 1945, sesuai dengan disepakati oleh PAH 1 MPR, maka sistem pemerintahan presidensil dengan mengatur antara lain mengenai pemilihan Presiden dan Wakil secara langsung dan pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden dengan pelanggaran hukum. Diantara berbagai hal yang mengalami perubahan mengenai kedudukan dan kewenangan MPR dalam sistem ketatanegaraan di 'lonesl,a. Walaupun kedudukan MPR setelah perubahan UUD 1945 menjadi setara lembaga negara lainnya, akan tetapi dalam hal pemberhentian Presiden dan Presiden, MPR tetap sebagai lembaga pemutus apakah Presiden dan Wakil 'esilten memenuhi syarat untuk dimakzulkan (souvereignty of parliament).

---

If the theory Montesquie used as a guide, then the power of the executive, legislative, andjudicial have an equalfooting, but t{the theory of separation of powers setforth by John Locke used, then between 3 (three) Ci{ power, the legislative power is the supreme power in a state (the supremacy Ci{parliament). After the 1945 changes, in accordance with what was agreed by PAH I MPR, the presidential system Ci{ government is emphasized by setting among others concerning the election Ci{ President and Vice President directly and the impeachment Ci{ President and Vice President by reason Ci{ violation Ci{ the law. Among the many things that are changing the position and authority Ci{ the Assembly in the state system in Indonesia. Although the position Ci{the Assembly after the 1945 changes to be on par with other state agencies, but in the case Ci{ termination Ci{ the President and Vice President, the Assembly remains as a body breaker if the President and Vice President are eligible for impeached (souvereignty of parliament)."