Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ada konsensus bahwa PBB dewasa ini harusmencerminkan perubahan-perubahan mendasar dalampolitik dunia dan karena itu Dewan Keamanan PBBharus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahantersebut. Sejalan dengan perubahan itu, munculseruan agar Dewan Keamanan PBB memainkan peranyang lebih aktif dalam mengatasi isu-isu keamananinternasional. lde reformasi PBB muncul karena latarbelakang tersebut. Artikel ini berpendapat bahwasemangat reformasi hams memberi inspirasi kepadaPBB untuk memperoieh kembali statusnya sebagaiorganisasi antar pemerintah yang legitimate dan yangsecara khusus diberi mandat untuk menjagaperdamaian dan keamanan internasional."

"Tulisan ini secara khusus membahas proses peace-building melalui state-building di Timor Timur dilihat dari segi keamanan. Selain proses peace-buifding dilakukan untuk menjamin keamanan eksternalnya, baik melalui pembentukan pasukan pertahanan reguler (ETDF) maupun melalui pengelolaan hubungan luar negeri dan diplomas!, proses itu juga menjelaskan pembentukan ETDF yang dapat memberikan kapabilitas minimal guna menjamin keamanan milker eksternal Timor Timur sebagai garis utama pertahanan. Tulisan ini juga membahas sejumlah isu yang berkaitan dengan pembentukan ETDF dan art/ pentingnya bagi hubungan Australia dan Indonesia serta bagi terciptanya suatu kerja sama regional. "

"ABSTRAKThis paper will assess the progress and challenges of the peace agreement between the Government of Indonesian and Free Aceh Movement (MoU Helsinki) post the enactment of the Law on Aceh Government 11/2006 (LAG), particularly on the vulnerability status of MoU both in national and international legal system. Using normative approach and analysing data from local, national and international sources to describe the recent implementation of MoU. It confirms that after eleven years security and political aspect has been demonstrated, while economic and human rights-related issues remain left behind. Therefore this paper argues that the legalization of MoU in the international procedural system will ensure the compliance of agreement, and strengthen sustainable peace in Aceh-Indonesia context."

"ABSTRAKThis paper will assess the progress and challenges of the peace agreement between the Government of Indonesian and Free Aceh Movement (MoU Helsinki) post the enactment of the Law on Aceh Government 11/2006 (LAG), particularly on the vulnerability status of MoU both in national and international legal system. Using normative approach and analysing data from local, national and international sources to describe the recent implementation of MoU. It confirms that after eleven years security and political aspect has been demonstrated, while economic and human rights-related issues remain left behind. Therefore this paper argues that the legalization of MoU in the international procedural system will ensure the compliance of agreement, and strengthen sustainable peace in Aceh-Indonesia context."