Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulis menggunakan lirik-lirik lagu Bob Dylan yang dikaitkan dengan perang Vietnam untuk menganalisa pengaruh sebuah link lagu protes, terhadap gerakan antiperang, dalam kasus gerakan anti-perang Vietnam. Penulis menggunakan metode kajian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif dalam penyusunan tesis. Data-data yang berkaitan ini diperoleh dari buku-buku, literatur-literatur, artikel-artikel, dan situs-situs.Perang Vietnam menjadi latar belakang seorarg musisi seperti Bob Dylan dalam menuliskan lagu-lagu yang mengekspresikan opini atau pendapatnya dalam menentang perang Vietnam dan diskriminasi yang terjadi di Amerika. Semua lagu protes yang diciptakannya menggambarkan situasi yang sedang dialami oleh seluruh rakyat Amerika di tahun 1960 an.Lagu protes ikut memainkan peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat Amerika, karena lagu-lagu protes ini digunakan oleh musisi tersebut sebagai alat protes untuk membuat bangsa Amerika mengerti dan menyadari apa yang sedang terjadi di negaranya. Pada mulanya lagu-lagu protes hanya dianggap sebagai opini pribadi penulisnya akan tetapi pada akhirnya opini pribadi ini berkembang menjadi opini publik (mayoritas) bangsa Amerika, disaat mereka menyadari bahwa lirik-liriknya berisikan kepentingan yang sama. Kemudian mereka mulai menggunakan lagu-lagu protes untuk mendukung gerakan anti-perang Vietnam tersebut, yang akhirnya menjadikan Bob Dylan tokoh musisi (folk hero) di masa 60's yang masih dikenang hingga sekarang.

---

Bob Dylan and Anti-Vietnam War Movement The writer used Bob Dylan's songs text connected to Vietnam War to analyze the impact of the lyrics of protest songs to Anti-Vietnam War Movement happened in the 60's. The writer also used qualitative approach to write this thesis. Data were collected from literatures, articles, and websites.

As the result, the Vietnam War became the motive for musician like Bob Dylan to write songs that expressed his opinion, in opposition toward the Vietnam War in the United States. All his protest songs reflected the situation faced by the people in 1960s.

Protest songs played a role in American society, because the songs are used as a tool to make American people understand and realize about what happened in their country. At first, protest songs may only show the writer's opinion, but when people understand and realize the lyrics also reflected their expression and opinion, finally, they started to use protest songs to support their movement "The Anti-Vietnam War movement" in the 60's."

"ABSTRAKIndonesia menyukai program Peace Corps, suatu hal yang dirancang untuk memberikan pengajaran bahasa Inggris di Indonesia. Jelas sebuah kombinasi antara daya tarik dan pengaruh Amerika dalam segala aspek kehidupannya yang telah menyentuh orang Indonesia. Program ini akan semakin memikat dan diperkirakan akan tumbuh dengan sangat pesat di Indonesia. Ini adalah penelitian untuk menunjukkan bahwa program Peace Corps adalah salah satu implementasi smart power Amerika, yang secara langsung akan berpengaruh terhadap masa depan Indonesia. Studi ini akan menelusuri latar belakang inisiatif smart power ini mulai dari tempat kelahirannya di Amerika. Kemudian, mengikuti jejak relawan Peace Corps gelombang pertama serta mengungkap bagaimana program ini dapat hadir kembali di Indonesia, setelah sempat berakhir tragis pada tahun 1960-an.

---

ABSTRACTIndonesia loves the Peace Corps program, wich was designed for English teaching in Indonesia. Clearly this is a combination of American attractiveness and influence in every aspect of life that has touched all Indonesians. The program will become more attractive and have the prospect to grow rapidly in Indonesia. This research is to explore to what extent the Peace Corps program constitutes an important element of American smart power implementation in Indonesia, which will directly influences Indonesia’s future. The study explores the background of this smart power initiative, from its original birth place in America. Moreover, this study has attempted to follow the first track of the Peace Corps volunteers program and discovered how this program managed to finally resume its existence among Indonesians, after ending tragically in the 1960s."

"[ABSTRAKStudi WHO pada 2001 menunjukan gangguan depresi menjadi penyebab keempat disabilitas atau tidak mampunya seseorang menjalankan aktivitas normal sehari- hari. Pada 2020 nanti diproyeksikan gangguan depresi akan menjadi penyebab kedua disabilitas setelah penyakit jantung. Fenomena ini terjadi karena ketidakmampuan individu mengelola kondisi kejiwaannya untuk mendapatkan standar ketenangan pada dirinya.Islam menawarkan metoda untuk meraih ketenangan jiwa ini dengan zikir. Metode zikir telah dikembangkan oleh banyak dikembangkan oleh komunitas tarekat dengan eksplorasi fisik dan jiwa, dan mampu menjadi salahsatu alternatif bagi masyarakat modern untuk menggapai ketenangan jiwa, sebagai bentuk keselarasan hidup.Penelitian dilakukan untuk lebih mengetahui mengenai ketenangan jiwa yang diperoleh para pengamal setelah melaksanakan zikir Sholawat wahidiyah, menggunakan pendekatan kualitatif sebagai tumpuan analisis. Data dikumpulkan melalui pengumpulan dokumen, pengamatan langsung dan wawancara mendalam terhadap pengamal.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah mengamalkan sholawat wahidiyah sangatlah kentara. Gangguan kejiwaan (symtomp) seperti bosan, jenuh, resah, gelisah, tidak puas, yang dialami sebelumnya akan sirna ketika sudah mampu mendawamkan amalan sholawat wahidiyah ini dan mengikuti ajaran-ajarannya. Perasaan tenang, ketentraman jiwa serta kekhusu’an dalam beribadah dapat mereka peroleh ketika enam aspek ketenangan jiwa dalam sholawat wahidiyah dipenuhi, yakni syukur, ikhlas, sabar, ridho, mahabbah dan husnudzhan.

---

ABSTRACTResearch of WHO on 2001 showed that depressive disorders become the fourth leading cause of disability or inability of a person to run the daily activities. The prediction on 2020, depressive disorders will become the second leading cause of disability after heart disease. This phenomenon occurs because of the inability of the individual to manage his mental state to reach the standard of serenity.Islam offers a method to achieve this peace of mind with remembrance. Remembrance method has been developed by many community of congregations with physical and mental exploration, and be able to be an alternative for modern society to achieve peace of mind, as a form of harmony of life.This research conducted in order to know about the peace of mind which felt by the doer after doing Sholawat wahidiyah dhikr, by using the qualitative approach as the pedestal of analysis. The data collected through the collection of documents, direct observation and in-depth interview towards the doers.The result of the research shows that the changes which happened before and after doing the Sholawat Wahidiyah dhikr is really obvious. Mental disorders symptoms like bored, restless, and dissatisfied which are previously experienced will disappear when a man is able to accustom this sholawat wahidiyah and following the teachings brought by the Muallif. They can feel the sense of calm, tranquility and also devoted in doing the religion rituals when they fulfill the six aspects of peace of mind within sholawat wahidiyah, namely gratitude, sincerity, patience, blessing, love and good prejudice.;Research of WHO on 2001 showed that depressive disorders become the fourth leading cause of disability or inability of a person to run the daily activities. The prediction on 2020, depressive disorders will become the second leading cause of disability after heart disease. This phenomenon occurs because of the inability of the individual to manage his mental state to reach the standard of serenity.Islam offers a method to achieve this peace of mind with remembrance. Remembrance method has been developed by many community of congregations with physical and mental exploration, and be able to be an alternative for modern society to achieve peace of mind, as a form of harmony of life.This research conducted in order to know about the peace of mind which felt by the doer after doing Sholawat wahidiyah dhikr, by using the qualitative approach as the pedestal of analysis. The data collected through the collection of documents, direct observation and in-depth interview towards the doers.The result of the research shows that the changes which happened before and after doing the Sholawat Wahidiyah dhikr is really obvious. Mental disorders symptoms like bored, restless, and dissatisfied which are previously experienced will disappear when a man is able to accustom this sholawat wahidiyah and following the teachings brought by the Muallif. They can feel the sense of calm, tranquility and also devoted in doing the religion rituals when they fulfill the six aspects of peace of mind within sholawat wahidiyah, namely gratitude, sincerity, patience, blessing, love and good prejudice.;Research of WHO on 2001 showed that depressive disorders become the fourth leading cause of disability or inability of a person to run the daily activities. The prediction on 2020, depressive disorders will become the second leading cause of disability after heart disease. This phenomenon occurs because of the inability of the individual to manage his mental state to reach the standard of serenity.Islam offers a method to achieve this peace of mind with remembrance. Remembrance method has been developed by many community of congregations with physical and mental exploration, and be able to be an alternative for modern society to achieve peace of mind, as a form of harmony of life.This research conducted in order to know about the peace of mind which felt by the doer after doing Sholawat wahidiyah dhikr, by using the qualitative approach as the pedestal of analysis. The data collected through the collection of documents, direct observation and in-depth interview towards the doers.The result of the research shows that the changes which happened before and after doing the Sholawat Wahidiyah dhikr is really obvious. Mental disorders symptoms like bored, restless, and dissatisfied which are previously experienced will disappear when a man is able to accustom this sholawat wahidiyah and following the teachings brought by the Muallif. They can feel the sense of calm, tranquility and also devoted in doing the religion rituals when they fulfill the six aspects of peace of mind within sholawat wahidiyah, namely gratitude, sincerity, patience, blessing, love and good prejudice., Research of WHO on 2001 showed that depressive disorders become the fourth leading cause of disability or inability of a person to run the daily activities. The prediction on 2020, depressive disorders will become the second leading cause of disability after heart disease. This phenomenon occurs because of the inability of the individual to manage his mental state to reach the standard of serenity.Islam offers a method to achieve this peace of mind with remembrance. Remembrance method has been developed by many community of congregations with physical and mental exploration, and be able to be an alternative for modern society to achieve peace of mind, as a form of harmony of life.This research conducted in order to know about the peace of mind which felt by the doer after doing Sholawat wahidiyah dhikr, by using the qualitative approach as the pedestal of analysis. The data collected through the collection of documents, direct observation and in-depth interview towards the doers.The result of the research shows that the changes which happened before and after doing the Sholawat Wahidiyah dhikr is really obvious. Mental disorders symptoms like bored, restless, and dissatisfied which are previously experienced will disappear when a man is able to accustom this sholawat wahidiyah and following the teachings brought by the Muallif. They can feel the sense of calm, tranquility and also devoted in doing the religion rituals when they fulfill the six aspects of peace of mind within sholawat wahidiyah, namely gratitude, sincerity, patience, blessing, love and good prejudice.]"

"ABSTRAKNotaris adalah profesi yang diberi wewenang oleh pemerintah untukmembuat akta autentik. Dalam pembuatan akta autentik tersebut, Notaris harustidak boleh memihak, mandiri, seksama, dan cermat. Selain itu, untuk membatasikewenangannya, maka Notaris diberikan batas untuk melaksanakan hak dankewajibannya. Salah satu pembatasannya adalah dengan larangan untukmerangkap jabatan. Seperti yang telah terjadi dalam Putusan Majelis PengawasWilayah Notaris Nomor :10/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/XII/2014 dalamperkara antara N. melawan H. Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris ProvinsiDaerah Khusus Ibu Kota Jakarta telah memeriksa dan memutuskan perkaramengenai adanya rangkap jabatan yang dilakukan oleh H yakni seorang NotarisPengganti sekaligus Komisaris dan Direktur sebuah perseroan. Prosespemeriksaan yang terjadi, serangkaian acara pemeriksaan, penjatuhan sanksi padaNotaris yang merangkap jabatan dalam pelanggarannya terhadap UUJNmenunjukkan adanya kerapuhan dalam rohani manusia diikuti dengan kurangnyawawasan hukum.

---

ABSTRACTNotary as public officials run an authority to legitimize deeds as given by thegovernment stated in the Law of Notary Position. On the authoring process, a Notaryshould be independent, thourough, impartial and careful. To run their essential duties,government, as ordered by the law, a Supervisory council have to be established. To limittheir power of authoring deeds, the law strictly prohibited a Notary having concurrentpositions. Case Study Analysis Over Decision of Territorial Examiner Council January 14th2015 Number 10/PTS/MJ.PWN.Prov.DKI.Jakarta/XII/2014 concluded that a Notary willgrounded after proven violating the law related to having concurrent positions. In thecase, it is told that H is a Notary who have concurrent positions as a locally-ownedenterprises or private entities. An examination conducted upon the report of the casesubsequently followed by a verdict. Concurrent positions in the Law of Notary Position isa violation of the law and merely not only because they deliberate to commit, but alsothere was a lack of knowledge."

"Notaris dalam menjalankan jabatanya tidak lepas dari hak dan kewajibannya yang diembannya selaku pejabat umum. Sebagai pejabat umum harus terus berpegang teguh pada perundang-undangan tentang Jabatan Notaris. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai akibat hukum dan tanggung jawab notaris terhadap akta perdamaian yang dibuatnya. Dalam kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12 maret 2014 Nomor 536K/pdt/2013 penulis dalam hal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana penulis mengacu pada norma-norma hukum dengan studi kepustakaan dengan cara meneliti serta menganalisa bahan pustaka dibidang hukum. Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa akibat hukum terhadap akta perdamaian yang tidak memenuhi prosedur, yang dalam hal ini menjadi dasar dalam pembuatan akta pemberian hak tanggungan menjadi tidak sah, tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena akta perdamaian dalam hal ini ialah akta yang menjadi dasar dibuatnya akta pemberian hak tanggungan, sehingga apabila akta dasarnya saja tidak memenuhi prosedur yang berlaku maka akta selanjutnya akan berlaku surut , dan terhadap akta yang dibuatnya notaris bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya maupun kelalaiannya dalam membuat akta, sehingga notaris dapat dimintai ganti kerugian yang diakibatkan kelalaiannya dalam membuat akta.

---

Notary in running jabatanya can not be separated from the rights and obligations that diembannya as general officials. As a general official must continue to adhere to the legislation on the Notary 39 s Office. In this study the author discusses the legal consequences and responsibilities of the notary to the deed of peace he made. In the case of the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia dated March 12, 2014 Number 536K pdt 2013 the author in this case using normative juridical research method, where the authors refer to legal norms by literature study by researching and analyzing library materials in the field of law. From the results of the study the authors concluded that the legal effect on the deed of peace that does not meet the procedure, which in this case became the basis in making the deed of granting the mortgage becomes illegitimate, worthless and has no binding legal force, because the deed of peace in this case is deed which becomes the basis for the deed of granting the mortgage right, so that if the deed essentially fails to comply with the applicable procedure then the deed shall subsequently be retroactive, and to the deed of which the notarial deed is responsible for the loss caused by his actions or his negligence in making the deed so that the notary can be asked compensation due to his negligence in making the deed."

"Penelitian ini membahas mengenai kesepakatan perdamaian sebagai alternatif penyelesaian sengketa antarpersero dalam sebuah perseroan terbatas. Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat yaitu pejabat yang diangkat oleh pemerintah yang memperoleh kewenangan secara atributif dari negara untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam hubungan hukum yang terjadi antara mereka yang digunakan sebagai alat bukti akan dokumen-dokumen legal yang sah yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam pelayanannya, Notaris terikat pada peraturan jabatan dan kode etik profesi sebagai notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris menetapkan kewenangan, kewajiban, larangan, serta ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh tiap-tiap notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya yang berfungsi sebagai "kaidah hukum". Sementara Kode Etik Notaris memuat hal-hal baik dan buruk serta sanksi-sanksi yang dapat dikenakan jika ada yang melakukan pelanggaran, berfungsi sebagai "kaidah moral" bagi praktik kenotariatan di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif karena menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis. Metode analisa data secara kualitatif sehingga bentuk hasil penelitian ini berbentuk eksplanatoris analitis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa bisnis melalui jalan pengadilan dianggap kurang menguntungkan bagi pelaku bisnis sebab selain mahal, prosesnya panjang, dan berbelit-belit. Wewenang utama dari notaris adalah membuat akta otentik. Kesepakatan perdamaian secara tertulis dapat dibuat di hadapan notaris sehingga menjadi akta otentik. Oleh karena itu, kesepakatan perdamaian memiliki tiga kekuatan pembuktian seperti halnya akta otentik, yaitu pembuktian formil, pembuktian materiil, dan pembuktian lahir atau keluar. Kesepakatan perdamaian yang merupakan alat bukti tertulis, memberikan sumbangan nyata dalam alternatif penyelesaian sengketa secara hemat waktu dan biaya.

---

Research discuss about peace agreement as an alternative dispute resolution between the parties of company. Public Notary as public servant functioned as official legally appointed by the government for attributive authority of the state to serve the public in their legal associations to be used as an evidence of legal documents which attain as a perfect evidence. The Law No. 30 of 2004 concerning Notary determine the authority, duties, prohibitions as well as other stipulations to be observed by each public notary in performing their duty and post and function as "principles of law" for the notary, while the Code of Ethics for Public Notary which contain the decent and adverse issues as well as sanctions imposed to violation on the code functioned as "moral principles" for notaries practice in Indonesia. Approaching method use normative juridical because of emphasizing secondary data that is written law norm. Data analyze method is qualitative, so that the format of research result is analytical explanatory.Research result show that dispute resolution for business dispute through litigation process has less benefit. Business people consider that litigation way needs high cost, long process, and complicated. The main authority of notary is creating authentic document. Peace agreement in writing can be made by the presence of notary, thus becomes authentic document. Therefore a peace agreement has three strength of evidence that is formal, material, and outer. Peace agreement is such a written evidence that giving real contribution in alternative dispute resolution because it is cost-effective and saving time."

"Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mempunyai peranan dan tanggung jawab yang cukup penting didalam pelaksanaan putusan pailit maupun putusan perdamaian dalam kepailitan. Sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk mambuat akta-akta autentik, Notaris dan PPAT wajib mengikuti peraturan-peraturan dan hukum yang berlaku. Hukum kepailitan bukan merupakan produk hukum yang baru di Indonesia, tetapi didalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengerti Hukum Kepailitan. Pelaksanaan putusan palit maupun putusan perdamaian dalam kepailitan oleh Notaris maupun PPAT didalam kenyataannya banyak memiliki celah-celah yang dapat mengakibatkan seorang Notaris maupun PPAT harus berhadapan dengan “masalah hukum”. Kurator yang diberi kewenangan oleh hukum untuk mengambil alih kepengurusan Debitur Pailit seharusnya dengan sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya dengan mengelola harta debitur Pailit . Materi tesis ini akan mencoba membahas lebih jauh masalah-masalah yang dihadapi Notaris PPAT didalam melaksanakan putusan pailit maupun putusan perdamaian dalam kepailitan, dan tentunya diharapkan dapat memberi masukan-masukan bagi banyak pihak agar pelaksanaan putusan pailit maupun pelaksanaan putusan perdamaian dalam kepailitan dapat berjalan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dan tidak ada pihak yang dirugikan

---

Notaries and Land Deed Making Officials (PPAT) have important roles and responsibilities in the implementation of bankruptcy decisions and reconciliation decisions in bankruptcy. As Public Officials authorized to make authentic deeds, Notaries and PPATs are required to follow the applicable laws and regulations. Bankruptcy law is not a new legal product in Indonesia, but in reality there are still many people who do not understand Bankruptcy Law. The implementation of bankruptcy decisions and reconciliation decisions in bankruptcy by a Notary and PPAT in reality has many loopholes that can result in a Notary or PPAT having to deal with "legal problems". The curator who is authorized by law to take over the management of the Bankrupt Debtor should seriously carry out his duties by managing the assets of the Bankrupt Debtor.

The material of this thesis will try to further discuss the problems faced by PPAT Notaries in implementing bankruptcy decisions and reconciliation decisions in bankruptcy, and of course it is hoped that it can provide input for many parties so that the implementation of bankruptcy decisions and the implementation of reconciliation decisions in bankruptcy can run in accordance with applicable laws and regulations and no party is harmed."

"Putusan No. 89 PK/TUN/2008 yang berkekuatan hukum tetap telah memenangkan Susuna Dewi dan menyatakan batal Sertipikat HPL No. 1/Kuningan Barat, Sertipikat HGB No. B.119/Kuningan Barat, dan Sertipikat HGB No. 198/Kuningan Barat serta Surat Keputusan Pemberian Hak yang bersangkutan. Namun, pembatalannya tidak dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena adanya perdamaian di antara para pihak yang tertuang dalam Akta Perdamaian Tanggal 21 Desember 2011 Nomor 117 (Akta Notaris). Pokok permasalahan yang dibahas adalah mengenai kekuatan hukum Sertipikat dan Surat Keputusan Pemberian Hak tersebut ditinjau dari mekanisme eksekusi otomatis dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta implikasi hukum dari Akta Perdamaian Nomor 117 terhadap Putusan No. 89 PK/TUN/2008. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan menggunakan tipelogi deskriptif untuk membahas objek penelitian dari sudut pandang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sertipikat dan Surat Keputusan Pemberian Hak yang telah dinyatakan batal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum secara administrasi. Sedangkan, hak atas tanah yang lahir daripadanya yang bersifat keperdataan tidak hapus. Akta Perdamaian Nomor 117 yang mengesampingkan Putusan No. 89 PK/TUN/2008 dapat dilakukan karena substansi dari keduanya serupa, yaitu untuk melindungi kepentingan hukum Susuna Dewi yang telah dirugikan. Akan tetapi, Akta Perdamaian Nomor 117 tidak menghilangkan kewajiban BPN untuk membatalkan Sertipikat dan Surat Keputusan Pemberian Hak yang bersangkutan serta jalannya perdamaian hanya didasarkan pada itikad baik para pihak karena tidak dikukuhkan dalam Putusan Perdamaian.

---

Decision No. 89 PK/TUN/2008, which has a permanent legal force, has won Susuna Dewi and has cancelled HPL Certificate No. 1/Kuningan Barat, HGB Certificate No. B.119/Kuningan Barat, and HGB Certificate No. 198/Kuningan Barat and the related Decree on the Granting of Rights. However, the cancellation was not carried out by the National Land Agency (BPN) because of the peace between the parties as stated in the Peace Deed dated 21 December 2011 Number 117 (Notary Deed). The main issues discussed were regarding the legal power of the Certificate and Decree on the Granting of Rights in terms of the automatic execution mechanism in Article 116 paragraph (2) of Law Number 5 Year 1986 regarding State Administrative Courts as well as the legal implications of the Peace Deed Number 117 on Decision No. 89 PK/TUN/2008. The research method used is juridical normative and uses descriptive typology to discuss the object of research from the point of view of laws and regulations in effect. The results of this study indicate that the Certificate and the Decision to Grant the Rights which have been declared null and void have no administrative legal force. Meanwhile, land rights that are born thereof which are civil in nature are not deleted. Peace Deed Number 117 which overrides Decision No. 89 PK/TUN/2008 can be implemented because the substance of the two is similar, namely to protect the legal interests of Susuna Dewi which have been violated. However, the Peace Deed No. 117 does not eliminate the obligation of BPN to cancel the Certificate and Decision to Grant the Rights concerned and the peace is only based on the good faith of the parties because it is not reinforced in a Conciliatory Decision."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait hubungan antara gaya pengasuhan orang tua yang dipersepsikan oleh dewasa muda dan sikap terhadap perdamaian. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu oleh Canegallo, dkk. (2020). Gaya pengasuhan mengacu pada tipologi Baumrind (1971) yaitu authoritative, authoritarian, dan permissive dan diukur menggunakan Parental Authority Questionnaire (PAQ). Sementara itu, sikap terhadap perdamaian diukur menggunakan Peace Attitude Scale (PAS). Partisipan dari penelitian ini terdiri dari 140 dewasa muda pada rentang usia 17-40 tahun dan merupakan warga negara Indonesia. Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan bahwa gaya pengasuhan authoritative memiliki hubungan yang signifikan dan positif dengan sikap terhadap perdamaian. Tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara gaya pengasuhan authoritarian dan permissive dengan sikap terhadap perdamaian. Gaya pengasuhan authoritative juga ditemukan berkorelasi secara signifikan dan positif dengan beberapa faktor sikap terhadap perdamaian yaitu sociopolitical, personal well-being, ease with diversity, dan caring. Dengan demikian, semakin authoritative gaya pengasuhan orang tua maka semakin positif sikap terhadap perdamaian dewasa muda, utamanya pada faktor sociopolitical, personal well-being, ease with diversity, dan caring.

---

This study aims to provide an overview of the relationship between parenting styles perceived by young adults and attitudes towards peace. This study is a replication one of Canegallo, et al. (2020). Parenting style refers to Baumrind's (1971) typology: authoritative, authoritarian, and permissive, measured by Parental Authority Questionnaire (PAQ). Meanwhile, attitudes towards peace were measured using the Peace Attitude Scale (PAS). The participants of this study were 140 Indonesian citizens young adults, between 17-40 years old. Pearson correlation test results showed that authoritative parenting style had a significant and positive relationship with attitudes towards peace. There were no significant relationships between authoritarian and permissive parenting styles with attitudes towards peace. Moreover, authoritative parenting style correlatedsignificantly and positively with most dimensions of attitude towards peace, specifically: sociopolitical, personal well-being, ease with diversity, and caring. To sum up, the more perceived authoritative parenting style, the more positive the attitude towards peace among young adults, especially on the dimensions of sociopolitical, personal well- being, ease with diversity, and caring."