Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris dalam menjalankan jabatanya tidak lepas dari hak dan kewajibannya yang diembannya selaku pejabat umum. Sebagai pejabat umum harus terus berpegang teguh pada perundang-undangan tentang Jabatan Notaris. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai akibat hukum dan tanggung jawab notaris terhadap akta perdamaian yang dibuatnya. Dalam kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12 maret 2014 Nomor 536K/pdt/2013 penulis dalam hal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana penulis mengacu pada norma-norma hukum dengan studi kepustakaan dengan cara meneliti serta menganalisa bahan pustaka dibidang hukum. Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa akibat hukum terhadap akta perdamaian yang tidak memenuhi prosedur, yang dalam hal ini menjadi dasar dalam pembuatan akta pemberian hak tanggungan menjadi tidak sah, tidak berharga dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena akta perdamaian dalam hal ini ialah akta yang menjadi dasar dibuatnya akta pemberian hak tanggungan, sehingga apabila akta dasarnya saja tidak memenuhi prosedur yang berlaku maka akta selanjutnya akan berlaku surut , dan terhadap akta yang dibuatnya notaris bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya maupun kelalaiannya dalam membuat akta, sehingga notaris dapat dimintai ganti kerugian yang diakibatkan kelalaiannya dalam membuat akta.

---

Notary in running jabatanya can not be separated from the rights and obligations that diembannya as general officials. As a general official must continue to adhere to the legislation on the Notary 39 s Office. In this study the author discusses the legal consequences and responsibilities of the notary to the deed of peace he made. In the case of the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia dated March 12, 2014 Number 536K pdt 2013 the author in this case using normative juridical research method, where the authors refer to legal norms by literature study by researching and analyzing library materials in the field of law. From the results of the study the authors concluded that the legal effect on the deed of peace that does not meet the procedure, which in this case became the basis in making the deed of granting the mortgage becomes illegitimate, worthless and has no binding legal force, because the deed of peace in this case is deed which becomes the basis for the deed of granting the mortgage right, so that if the deed essentially fails to comply with the applicable procedure then the deed shall subsequently be retroactive, and to the deed of which the notarial deed is responsible for the loss caused by his actions or his negligence in making the deed so that the notary can be asked compensation due to his negligence in making the deed."

"Sejak 2018, aliran perdamaian positif terus berlanjut di Korea. Namun demikian, Asia Timur Laut masih memiliki faktor konflik Perang Dingin seperti konfrontasi ideologis, perpecahan, perselisihan wilayah dan ras senjata. Secara khusus, persaingan hegemonik antara Cina dan Amerika Serikat merupakan ancaman terbesar bagi tatanan internasional di Asia Timur Laut. Di satu sisi, ada semangat perdamaian berdasarkan rekonsiliasi dan kerja sama, tetapi di sisi lain, konfrontasi dan konflik terus berlanjut. Selain itu, arah dan langkah-langkah khusus untuk stabilitas di Asia Timur Laut masih kurang. Dalam tulisan ini, Perpetual Peace dari Kant ditetapkan sebagai kerangka struktur utama, dianalisis kembali sesuai dengan situasi saat ini, dan literatur terkait ditinjau untuk menganalisis kemungkinan promosi perdamaian di Asia Timur laut. Tulisan ini mengulas dan menganalisis literatur untuk melihat apakah tiga artikel definitif Kant yang efektif dalam Situasi Asia Timur Laut. Selain itu, berdasarkan ini, meninjau dan menganalisis literatur tentang apa yang harus dilakukan Korea untuk mempromosikan perdamaian di Asia Timur Laut dan hubungan apa yang harus dibangun dengan negara-negara tetangga.

---

Since 2018, the flow of positive peace has continued in Korea. T However, Northeast Asia still has Cold War conflict factors such as ideological confrontation, division, territorial disputes and arms races. In particular, hegemonic competition between China and the United States is the biggest threat to the international order in Northeast Asia. On the one hand, there is a spirit of peace based on reconciliation and cooperation, but on the other hand, confrontation and conflict continues. In addition, specific directions and steps for stability in Northeast Asia are lacking.

In this paper, Perpetual Peace from Kant is established as the main structural framework, analyzed again according to the current situation, and related literature is reviewed to analyze the possibility of promoting peace in Northeast Asia. This paper reviews and analyzes the literature to see whether Kant's three definitive articles are effective in the Northeast Asian Situation. In addition, based on this, reviewing and analyzing the literature on what Korea must do to promote peace in Northeast Asia and what relations should be established with neighboring countries."

"Pembahasan mengenai bangunan suci di Nusantara terlalu berkutat pada tinggalan-tinggalan yang ada di wilayah Jawa bagian tengah dan Jawa bagian timur. Padahal di wilayah Jawa bagian barat atau Tatar Sunda terdapat istilah Kabuyutan yang merujuk pada bangunan suci di masa Sunda Kuna. Penelitian ini menggunakan kajian arkeologi lanskap yang merupakan bagian dari paradigma arkeologi pasca-prosesual. Penelitian ini membahas mengenai lanskap kabuyutan di Bandung Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara lanskap dengan kabuyutan yang ada di Bandung utara serta untuk mengetahui makna dari lanskap kabuyutan Bandung Utara. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penempatan suatu kabuyutan erat kaitannya dengan pengetahuan masyarakat Sunda Kuna terhadap lanskap. Penempatan kepurbakalaan pada kabuyutan pun didasari dengan pengetahuan yang sama yaitu, pengetahuan mengenai lanskap. Selain itu, lanskap kabuyutan Bandung Utara menyimpan makna mengenai konsepsi pemujaan adikodrati yang terdiri dari dua tingkatan yaitu, Tingkatan Niskala dan Tingkatan Sakala-Niskala.

---

The discussion on sacred buildings in Nusantara is too much in the remains of the remains of the central and eastern parts of Java. Whereas in the western part of Java or the Tatar Sunda there is the term kabuyutan which refers to the sacred buildings in the old Sundanese period. This research use archeology lanscape study is a part of pasca-processual archaeology. This research discuss about lanscape of kabuyutan at North Bandung. This research purpose to knowing relation between lanscape and kabuyutan in North Bandung and to knowing mening of kabuyutan North Bandung lanscape. The result from this research tell the placement a kabuyutan base on people knowledge acient Sunda to lanscape. Placement acient at kabuyutan in based with same knowing about lanscape. Other than that, kabuyutan North Bandung landscape composed from Tingkatan (tiers) Niskala and Tingkatan (tiers) Sakala-Nikala. "

"Putusan No. 89 PK/TUN/2008 yang berkekuatan hukum tetap telah memenangkan Susuna Dewi dan menyatakan batal Sertipikat HPL No. 1/Kuningan Barat, Sertipikat HGB No. B.119/Kuningan Barat, dan Sertipikat HGB No. 198/Kuningan Barat serta Surat Keputusan Pemberian Hak yang bersangkutan. Namun, pembatalannya tidak dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena adanya perdamaian di antara para pihak yang tertuang dalam Akta Perdamaian Tanggal 21 Desember 2011 Nomor 117 (Akta Notaris). Pokok permasalahan yang dibahas adalah mengenai kekuatan hukum Sertipikat dan Surat Keputusan Pemberian Hak tersebut ditinjau dari mekanisme eksekusi otomatis dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta implikasi hukum dari Akta Perdamaian Nomor 117 terhadap Putusan No. 89 PK/TUN/2008. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan menggunakan tipelogi deskriptif untuk membahas objek penelitian dari sudut pandang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sertipikat dan Surat Keputusan Pemberian Hak yang telah dinyatakan batal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum secara administrasi. Sedangkan, hak atas tanah yang lahir daripadanya yang bersifat keperdataan tidak hapus. Akta Perdamaian Nomor 117 yang mengesampingkan Putusan No. 89 PK/TUN/2008 dapat dilakukan karena substansi dari keduanya serupa, yaitu untuk melindungi kepentingan hukum Susuna Dewi yang telah dirugikan. Akan tetapi, Akta Perdamaian Nomor 117 tidak menghilangkan kewajiban BPN untuk membatalkan Sertipikat dan Surat Keputusan Pemberian Hak yang bersangkutan serta jalannya perdamaian hanya didasarkan pada itikad baik para pihak karena tidak dikukuhkan dalam Putusan Perdamaian.

---

Decision No. 89 PK/TUN/2008, which has a permanent legal force, has won Susuna Dewi and has cancelled HPL Certificate No. 1/Kuningan Barat, HGB Certificate No. B.119/Kuningan Barat, and HGB Certificate No. 198/Kuningan Barat and the related Decree on the Granting of Rights. However, the cancellation was not carried out by the National Land Agency (BPN) because of the peace between the parties as stated in the Peace Deed dated 21 December 2011 Number 117 (Notary Deed). The main issues discussed were regarding the legal power of the Certificate and Decree on the Granting of Rights in terms of the automatic execution mechanism in Article 116 paragraph (2) of Law Number 5 Year 1986 regarding State Administrative Courts as well as the legal implications of the Peace Deed Number 117 on Decision No. 89 PK/TUN/2008. The research method used is juridical normative and uses descriptive typology to discuss the object of research from the point of view of laws and regulations in effect. The results of this study indicate that the Certificate and the Decision to Grant the Rights which have been declared null and void have no administrative legal force. Meanwhile, land rights that are born thereof which are civil in nature are not deleted. Peace Deed Number 117 which overrides Decision No. 89 PK/TUN/2008 can be implemented because the substance of the two is similar, namely to protect the legal interests of Susuna Dewi which have been violated. However, the Peace Deed No. 117 does not eliminate the obligation of BPN to cancel the Certificate and Decision to Grant the Rights concerned and the peace is only based on the good faith of the parties because it is not reinforced in a Conciliatory Decision."

"Artikel ini membahas mengenai kiprah Senator Robert “Fighting Bob” La Follette dari Wisconsin untuk mencegah masuknya Amerika Serikat ke Perang Dunia Pertama. La Follette merupakan salah satu politisi Progresif paling berpengaruh di Amerika Serikat pada awal abad 20, dan merupakan salah satu figur yang paling menentang imperialisme dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Ketidakpercayaannya terhadap bisnis besar dan korporasi menjadikan dirinya sebagai tokoh yang divisif, baik di medan Senat maupun di kalangan pers. Artikel ini juga membahas bagaimana idealisme La Follette bertentangan dengan kebijakan diplomasi Presiden Woodrow Wilson, yang juga merupakan seorang figur Progresif. Artikel ini disusun menggunakan metode sejarah, yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Dengan menggunakan sumber surat kabar dan otobiografi, penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan La Follette dalam mencegah masuknya Amerika Serikat dalam perang menjadi awal dari hilangnya momentum gerakan Progresif yang selama ini memotori reformasi-reformasi di tingkat negara bagian dan nasional.

---

This article discusses about the efforts of Senator Robert “Fighting Bob” La Follette from Wisconsin in preventing the United States from entering the fray of the First World War. La Follette was one of the most influential Progressive politicians in the U.S in the beginning of the 20th century, and was also one of the most vocal advocates against imperialism and foreign policies of the U.S. His distrust towards big business and corporations made him a divisive figure in Senate and also in the press. This article also discusses about how La Follette’s idealism put him at odds with the diplomatic policies of President Woodrow Wilson, who was also one of the most influential Progressive figures in America. This article was compiled using historical method, which consists of heuristic, critic, interpretation, and historiography. Using primary sources like newspaper and autobiography, this research showed La Follette’s failure in preventing America’s entry into the war became one of the causes of the dissipating momentum of the Progressive movement which thus far has been the driving cause behind the political reforms in both state and federal level."

"Pembekuan konflik adalah suatu fenomena konflik yang tidak bisa terselesaikan secara penuh dan tidak ada kesepakatn damai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa fenomena pembekuan konflik terhadap situasi keamanan di Ukraina Timur. Revolusi Maidan mengakibatkan Ukriana sebagai suatu negara berdaulat mengalami traksi konflik berkepanjangan dengan kekuatan pemberontak bersenjata yang merupakan proxy dari Rusia. Penggunaan pembekuan konflik merupakan salah satu instrument koersif bagi Rusia untuk tetap mengendalikan Ukraina dalam pengaruh kekuasaan hegemoni regionalnya. Studi ini menggunakan metode analisis level sistem internasional yang berdasarkan pada paradigma neorealisme klasik. Hasil dari analisa tersebut kemudian disimpulkan dengan penyebab asal mengapa suatu konflik dapat mengalami pembekuan.

---

Frozen conflict is a phenomenon where a conflict cannot be fully resolved, and there is no peaceful agreement to end it. This research aims to analyze the frozen conflict in relation to the security situation in Eastern Ukraine. The Maidan Revolution resulted in Ukraine; as a sovereign state, experiencing the prolonged conflict traction with armed repel forces that serve as proxies for Russia. The use of frozen conflict is one coercive instrument for Russia to maintain control over Ukraine within its regional hegemonic power. This study employs the method of analysis at the international system level based on the classical neorealism paradigm. The analysis results are then concluded with the original causes of why a conflict can evolve to a “freezing” period.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran terkait hubungan antara gaya pengasuhan orang tua yang dipersepsikan oleh dewasa muda dan sikap terhadap perdamaian. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu oleh Canegallo, dkk. (2020). Gaya pengasuhan mengacu pada tipologi Baumrind (1971) yaitu authoritative, authoritarian, dan permissive dan diukur menggunakan Parental Authority Questionnaire (PAQ). Sementara itu, sikap terhadap perdamaian diukur menggunakan Peace Attitude Scale (PAS). Partisipan dari penelitian ini terdiri dari 140 dewasa muda pada rentang usia 17-40 tahun dan merupakan warga negara Indonesia. Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan bahwa gaya pengasuhan authoritative memiliki hubungan yang signifikan dan positif dengan sikap terhadap perdamaian. Tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara gaya pengasuhan authoritarian dan permissive dengan sikap terhadap perdamaian. Gaya pengasuhan authoritative juga ditemukan berkorelasi secara signifikan dan positif dengan beberapa faktor sikap terhadap perdamaian yaitu sociopolitical, personal well-being, ease with diversity, dan caring. Dengan demikian, semakin authoritative gaya pengasuhan orang tua maka semakin positif sikap terhadap perdamaian dewasa muda, utamanya pada faktor sociopolitical, personal well-being, ease with diversity, dan caring.

---

This study aims to provide an overview of the relationship between parenting styles perceived by young adults and attitudes towards peace. This study is a replication one of Canegallo, et al. (2020). Parenting style refers to Baumrind's (1971) typology: authoritative, authoritarian, and permissive, measured by Parental Authority Questionnaire (PAQ). Meanwhile, attitudes towards peace were measured using the Peace Attitude Scale (PAS). The participants of this study were 140 Indonesian citizens young adults, between 17-40 years old. Pearson correlation test results showed that authoritative parenting style had a significant and positive relationship with attitudes towards peace. There were no significant relationships between authoritarian and permissive parenting styles with attitudes towards peace. Moreover, authoritative parenting style correlatedsignificantly and positively with most dimensions of attitude towards peace, specifically: sociopolitical, personal well-being, ease with diversity, and caring. To sum up, the more perceived authoritative parenting style, the more positive the attitude towards peace among young adults, especially on the dimensions of sociopolitical, personal well- being, ease with diversity, and caring."

"Perdamaian merupakan suatu kebebasan dari perang/permusuhan yang dimiliki oleh suatu negara dengan negara lainnya. Sedangkan, sikap terhadap perdamaian merupakan suatu tanggapan dari ketidak beradaannya pertengkaran/kekerasan dalam bentuk apapun sebagai hasil kognitif, emotive, dan conative seseorang dalam caranya memandang dunia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat perbedaan terkait sikap terhadap perdamaian antara kelompok usia emerging adulthood dan late adulthood, juga untuk melihat peran dimensi terhadap sikap terhadap perdamaian di masing-masing kelompok usia yang diteliti. Sikap terhadap perdamaian mengacu pada Peace Attitude Scale (PAS) yang terdiri dari 5 dimensi yaitu sociopolitical, personal well-being, ease with diversity, environmental attitude, dan caring. Alat ukur ini terdiri dari 22 item dan diisi menggunakan 7-point likert scale. Partisipan yang dituju merupakan populasi yang ada di kelompok usia emerging adulthood (18-25 tahun) dan late adulthood (di atas 65 tahun). Dari 5 dimensi yang ada, hanya terdapat 3 dimensi yang terbukti signifikan dengan p < .05 yaitu dimensi sociopolitical, personal well-being, dan ease with diversity. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari perbedaan kelompok usia terhadap sikap terhadap perdamaian yang dimiliki oleh seseorang.

---

Peace is a freedom from war/hostility that is owned by a country with other countries. Meanwhile, the attitude towards peace is a response to the absence of fights/violence in any form as a cognitive, emotive, and conative result of a person's way of seeing the world. This study aims to see whether there are differences in attitudes towards peace between the age groups of emerging adulthood and late adulthood, as well as to see the role of dimensions towards attitudes towards peace in each of the age groups studied. Attitude towards peace refers to the Peace Attitude Scale (PAS) which consists of 5 dimensions, namely sociopolitical, personal well-being, ease with diversity, environmental attitude, and caring. This measuring instrument consists of 22 items and is filled out using a 7-point Likert scale. The intended participants are those in the age group of emerging adulthood (18-25 years) and late adulthood (over 65 years). Of the 5 dimensions, there are only 3 dimensions that are proven to be significant with p < .05, namely the sociopolitical, personal well-being, and ease with diversity dimensions. The results showed that there was no significant effect of age group differences on a person's attitude towards peace."

"Insiden konflik dan kekerasan yang secara rutin terjadi di masyarakat menyebabkan remaja yang terpapar memandang dunianya tidak aman dan penuh ancaman dan kemudian menunjukkan perilaku yang bermasalah. Perilaku agresif dan menginisiasi permusuhan ini dianggap adaptif bagi remaja dan dinormalisasi pada lingkungan yang menjadikan konflik dan kekerasan sebagai hal yang biasa sehingga konflik akan terus ada dan perdamaian sulit dicapai. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan masalah tingkah laku dan sikap terhadap perdamaian pada remaja yang terpapar konflik. Masalah tingkah laku diukur menggunakan Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ), sedangkan sikap terhadap perdamaian diukur menggunakan Peace Attitude Scale (PAS). Partisipan pada penelitian ini yaitu 352 remaja berusia 16-18 tahun yang tinggal di wilayah rawan konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah tingkah laku memiliki hubungan yang negatif dengan sikap terhadap perdamaian remaja yang terpapar konflik. Berdasarkan hasil tersebut, semakin banyak masalah tingkah yang ditunjukkan, semakin negatif sikap terhadap perdamaian yang dimiliki remaja.

---

Incidents of conflict and violence that routinely occur in society cause exposed adolescents to view their world as insecure and threatening and then they exhibit problematic behavior. Aggressive behavior and initiating hostility are considered adaptive for adolescents and normalized in an environment where conflict and violence are commonplace so that conflict will continue, and peace is difficult to achieve. This study aims to see the relationship between behavioral problems and attitudes towards peace in adolescents who are exposed to conflict. Behavioral problems were measured using the Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ), while attitudes towards peace were measured using the Peace Attitude Scale (PAS). Participants in this study were 352 adolescents aged 16-18 years who lived in conflict-prone areas. Pearson correlation showed that behavior problems had a negative relationship with attitudes towards peace in adolescents who were exposed to conflict. Based on these results, the more behavior problems shown, the more negative the attitude towards peace the adolescents had.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Satuan Tugas Operasi Rasaka Cartenz dalam kontribusinya melalui pemberdayaan masyarakat di wilayah Papua serta untuk menganalisis efektifitas yang dilakukan dalam Operasi Rasaka Cartenz untuk membangun perdamaian di Papua melalui pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan cara wawancara, observasi dan studi dokumen. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data untuk menjaga validitasnya.Permasalahan konflik diwilayah Papua yang tak kunjung usai merupakan kesalahan dalam sistem yang dibangun sejak lama. Tujuan perdamaian tidak tercapai karena masih adanya gangguan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang sering menyerang pihak tidak bersalah. Upaya paksa dan tindakan represif sudah banyak dilakukan untuk melawan kejahatan kemanusiaan yang terjadi. Namun, Polri hadir dengan Operasi Rasaka Cartenz untuk menjaga perdamaian dan menurunkan ego dari para simpatisan.Gangguan dari KKB di Papua mengancam stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pendidikan dan layanan kesehatan harus tetap tersedia. Operasi Rasaka Cartenz berperan penting dalam pemberdayaan masyarakat Papua, terutama melalui Program Binmas Noken. Program ini fokus pada penegakan hukum, pendidikan, dan kesehatan, serta memperkuat hubungan polisi dengan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Binmas Noken berperan dalam mendukung pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil serta membangun perdamaian jangka panjang. Operasi Rasaka Cartenz dan Binmas Noken menunjukkan komitmen untuk mengatasi masalah keamanan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua.Tidak dapat disangkal bahwa proses membangun perdamaian di Papua penuh dengan tantangan. Gangguan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan ketidakadilan pembangunan masih menjadi rintangan besar. Namun, Operasi Rasaka Cartenz menunjukkan komitmen dalam menghadapi tantangan ini dengan tidak pada upaya pemberantasan KKB tetapi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua yang mana kompleksitas masyarakat yang tergabung hanya sebagai simpatisan KKB dapat Kembali bergabung dengan NKRI.Strategi community relations oleh Satgas Rasaka Cartenz melibatkan pendekatan humanis, informasi akurat melalui media, kolaborasi dengan tokoh lokal, dan pelatihan untuk tokoh masyarakat. Revitalisasi peran Polri dalam kemitraan dan partisipasi masyarakat juga penting. Transparansi informasi dan komunikasi efektif membangun kepercayaan publik. Satgas Rasaka Cartenz memperkuat hubungan dengan masyarakat Papua dan menciptakan lingkungan kondusif untuk kerjasama dalam menjaga keamanan dan ketertiban dengan strategi ini.Meskipun perdamaian mungkin belum sepenuhnya tercapai, upaya untuk "To Win the Heart and Mind the People of Papua" melalui Operasi Rasaka Cartenz adalah langkah penting dalam membangun dasar bagi perdamaian. Kepercayaan dan hubungan yang terjalin antara polisi dan masyarakat akan menjadi pilar yang kuat dalam membentuk masa depan yang lebih damai dan stabil di Papua.Operasi ini mengadopsi pendekatan yang tidak berfokus pada penegakan hukum tetapi pada upaya untuk membangun perdamaian secara humanis. Program Binmas Noken, misalnya, mengedepankan dialog, kolaborasi, dan resolusi konflik tanpa kekerasan. Pendekatan ini penting dalam mencegah eskalasi konflik dan dalam jangka panjang, membentuk dasar bagi perdamaian yang berkelanjutan.

---

This research aims to analyze the role of the Operation Rasaka Cartenz Task Force in its contribution through community empowerment in the Papua region and to analyze the strategies carried out in Operation Rasaka Cartenz to build peace in Papua through community empowerment. This research uses a qualitative research approach by means of interviews, observations, and document studies. This research uses data triangulation to maintain its validity.

The conflict problem in the Papua region that has never ended is a mistake in the system that was built a long time ago. The goal of peace has not been achieved because there is still interference from the Armed Criminal Group (KKB), which often attacks innocent parties. Many coercive efforts and repressive measures have been carried out to combat the crimes against humanity that have occurred. However, the National Police was present with Operation Rasaka Cartenz to maintain peace and reduce the egos of sympathizers.

Disruption from the KKB in Papua threatens the stability and welfare of society. However, education and health services must remain available. Operation Rasaka Cartenz plays an important role in empowering the Papuan people, especially through the Binmas Noken Program. This program focuses on law enforcement, education, and health, as well as strengthening police relations with the community through community empowerment. Binmas Noken plays a role in supporting education and health in remote areas and building long-term peace. The Rasaka Cartenz and Binmas Noken operations demonstrate a commitment to addressing security issues and improving the quality of life of the Papuan people.

It cannot be denied that the process of building peace in Papua New Guinea is full of challenges. Disruption from the Armed Criminal Group (KKB) and development injustice are still major obstacles. However, Operation Rasaka Cartenz shows a commitment to facing this challenge not in efforts to eradicate the KKB but in improving the quality of life of the Papuan people, where the complexities of people who are members only as KKB sympathizers can return to joining the Republic of Indonesia.

The community relations strategy of the Rasaka Cartenz Task Force involves a humanist approach, accurate information through the media, collaboration with local figures, and training for community leaders. Revitalizing the role of the National Police in partnerships and community participation is also important. Information transparency and effective communication build public trust. The Rasaka Cartenz Task Force strengthens relations with the Papuan people and creates a conducive environment for cooperation in maintaining security and order with this strategy.

Although peace may not have been fully achieved, efforts to "win the hearts and minds of the people of Papua" through Operation Rasaka Cartenz are an important step in building the basis for peace. The trust and relationship that exists between the police and the community will be a strong pillar in shaping a more peaceful and stable future in Papua New Guinea.

This operation adopts an approach that focuses not on law enforcement but on efforts to build peace in a humane manner. The Binmas Noken program, for example, prioritizes dialogue, collaboration, and non-violent conflict resolution. This approach is important in preventing conflict escalation and, in the long term, forms the basis for sustainable peace."