Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Negara bangsa yang dicirikan oleh adanya rakyat, wilayah, pemerintahan, dan pengakuan internasional perlahan mulai kehilangan fungsinya. Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, pertanyaan yang muncul adalah benarkah globalisme telah mereduksi kedaulatan suatu negara. Menjawabnya dengan memahami pemikiran kenichi ohmae dalam The End of The Nation State dengan 4"I". Pertama, pasar-pasar modal dikembangkan sebagai mekanisme yang luas untuk melampaui batas nasional. "I" kedua, industri juga jauh lebih global dalam orientasi sekarang. "I" yang ketiga, teknologi informasi memungkinkan sebuah perusahaan untuk beroperasi di berbagai belahan dunia. "I" keempat. Dengan akses informasi, keinginan membeli tidak lagi dikondisikan larangan pemerintahan untuk membeli produk asing. Maslah yang dihadapi sekarang adalah lemahnya komitmen pada nilai dasar, berujung pada tiga masalah pokok bangsa, 1, merosotnya wibawa negara, 2, melemahnya perekonomian negara, 3, intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Oleh karena itu, penggunaan istilahrevolusi mental oleh presiden Republik Indonesia Joko Widodo, tidak berlebihan sebab Indonesia memerlukan terobosan budaya memberantas praktik buruk yang sudah lama. Fenomena ini memperkuat alasan pentingnya program bela negara pemerintahan yang diselenggarakan Kementrian Pertahanan Republik Indonesia. Pesan moral penting dalam merespon globalisme ini sebenarnya bukan pada setuju atau tidak setuju, tetapi lebih bagaimana mempersiapkan warga negara untuk menghadapi globalisasi tanpa menggadaikan kedaulatan "

"Gagasan penggunaan kekuatan militer untuk menjaga kedaulatan negara tetap utuh secara politis tertanam pada setiap negara berdaulat. Melalui sistem internasional yang anarkis, upaya pengamanan kedaulatan negara diselenggarakan melalui peningkatan kekuatan militer ke arah yang dapat diandalkan-dikenal juga dengan realisme defentif-atau memaksimalkan kekuatan hingga menjadi hemegoni-disebut juga relaisme ofensif. Menyadari akan banyaknya tantangan aktual dan tantangan potensial terhadap kedaulatan Indonesia, pemerintah menciptakan minimum essential force (MEF) untuk memperbaiki TNI dengan cara meningkatkan dua komponen inti: Alat utama sistem persenjataan (Alutsista) dan kesejahteraan prajurit. Implementasi tahap pertama MEF terbukti efektif menaikkan kekuatan militer Indonesia sampai tahap minimum yang dapat menangkal segala ancaman terhadap kedaulatan negara. Ke depannya, diharapkan MEF dapat berkontribusi lebih lagi bagi keamanan nasional dengan terus memperbaiki beberapa kekurangan agar implementasi MEF maksimal. Di sisi lain, kritik terhadap MEF yang kerap menyinggung bahwa MEF hanya akan menyebabkan dilema keamanan terhadap negara tetangga, terutama negara anggota ASEAN-telah dibuktikan sebagai sebuah argumen yang terlalu dini dan dapat dihindarkan. "

"ABSTRAKSkripsi ini mengkaji upaya pemerintah Republik Indonesia untuk memperoleh jalan tengah bagi kepentingan Indonesia dengan negara maritim besar, seperti Amerika dan China yang dianggap sebagai negara yang paling berpotensi mengancam kedaulatan Indonesia di laut. Di satu sisi Indonesia harus menjaga keamanan serta kedaulatan di wilayah lautnya, akan tetapi sebagai konsekuensi dari diterimanya konsep wawasan nusantara atau negara kepulauan oleh dunia internasional melalui UNCLOS/KHL 1982, maka Indonesia pun wajib mengakomodasi kepentingan dunia internasional sebagai imbalannya. Pascaditandatangani UNCLOS/KHL 1982, Indonesia mendapatkan perluasan wilayah kedaulatannya, akan tetapi tingginya kepentingan negara maritim besar di perairan Indonesia menuntut Indonesia untuk memberikan jalur lintas damai yang kemudian dinamakan Alur Laut Kepulauan Indonesia ALKI. ALKI ditetapkan sebanyak tiga alur dari utara-selatan oleh pemerintah Indonesia. Akan tetapi penetapan tersebut dianggap masih belum sempurna karena dunia internasional menginginkan alur timur-barat. Oleh karena itu pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam upaya diplomasi untuk menemukan jalan tengah dengan negara maritim besar supaya masalah yang ada di sekitar kedaulatan laut teritorial dapat teratasi. Di samping itu terdapat kejahatan lintas negara yang tidak akan pernah tuntas terjadi di Perairan Indonesia, menjadi tugas berat pemerintah untuk melindungi segenap bangsanya sebagaimana yang tertuang pada alinea keempat UUD 1945

---

ABSTRACTAlur Laut Kepulauan Indonesia ALKI A Journey to Uphold Sovereignty of Indonesia 1982 mdash 2010 This thesis examines the efforts of the Government of the Republic of Indonesia to obtain a middle ground for the interests of Indonesia with a large maritime country, such as America and China which is considered the most potential country to threaten Indonesia 39 s sovereignty at sea. On the one hand, Indonesia must maintain security and sovereignty in its sea territory, but as a consequence of the acceptance of the concept of insight of the archipelago or an archipelagic country by the international community through UNCLOS KHL 1982, Indonesia is also obliged to accommodate the international interest in return. Following the signing of UNCLOS KHL 1982, Indonesia gained expansion of its sovereign territory, but the high interest of the great maritime state in Indonesian waters demanded Indonesia to provide a peaceful crossing route later called the Indonesian Archipelagic Sea Lane ALKI . ALKI set as many as three paths from the north south by the Indonesian government. However, the determination is considered still not perfect because the international world wants the east west flow. The Indonesian government therefore undertakes various diplomatic efforts to find a middle ground with a large maritime country so that the problems surrounding the territorial sea sovereignty can be overcome. In addition, there are transnational crimes that will never be completed in the waters of Indonesia, a heavy duty of the government to protect the entire nation as set forth in the fourth paragraph of the 1945 Constitution."

"ABSTRACTPasca penyerahan kedaulatan 27 Desember 1949, bahasa Belanda tidak lagi digunakan sebagai bahasa pengantar di Indonesia karena kebijakan pemerintah Indonesia yang membuat bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi negara. Pada Agustus 1950, bahasa Belanda dihapuskan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dasar. Penelitian ini membahas situasi bahasa Belanda di ranah pendidikan di Indonesia sebelum dan setelah penyerahan kedaulatan 27 Desember 1949 dan persoalan terkait dengan bahasa Belanda di ranah pendidikan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahap, yaitu: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia tidak bisa lepas begitu saja dari bahasa Belanda. Penggunaan bahasa Belanda di ranah pendidikan Indonesia sangat mempengaruhi perkembangan negara Indonesia yang baru merdeka, sehingga terjadi banyak perdebatan antara lapisan masyarakat terhadap penggunaan bahasa Belanda di ranah pendidikan di Indonesia.

---

ABSTRACTAfter the transfer of sovereignty, December 27, 1949, the Dutch language was no longer used as the medium of instruction in Indonesia because of the Indonesian government 39 s policy of making the Indonesian language the official language of the country. In August 1950, the Dutch language was abolished as the language of instruction in all primary schools. This study discusses the situation before and after the transfer of sovereignty, December 27, 1949 and issues related to the Dutch language in the realm of Indonesian education. This study uses historical method consists of four stages, namely heuristic, criticism, interpretation, and historiography. The result shows that education in Indonesia can not be separated from the Dutch language. The use of the Dutch language in the realm of education in Indonesia is affecting the development of the newly independent state of Indonesia, so a lot of debate between the layers of society to use the Dutch language in the realm of education in Indonesia. "

"Penelitian ini membahas mengenai klaim kedaulatan Cina di Laut Cina Selatan dengan mengkaji perspektif Cina dan menganalisa bukti-bukti sejarah yang digunakan Cina sebagai basis legalitasnya. Cina mengklaim sebagian Laut Cina Selatan sebagai wilayah kedaulatan negaranya. Klaim tersebut didukung dengan adanya bukti-bukti sejarah. Penulis memulai penelitian dengan menginterpretasi latar belakang yang memicu konflik Laut Cina Selatan menggunakan pendekatan historis dan studi kualitatif, kemudian mengkaji pernyataan resmi pemerintah Cina dan menganalisa bukti-bukti sejarah yang digunakan Cina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim Cina tidak sesuai dengan data-data sejarah. Perspektif yang dimiliki oleh Cina merupakan hasil penafsiran data sejarah yang kurang akurat.

---

This study discusses China's sovereignty claims in the South China Sea by examining China's perspective and analyzing historical evidence that China uses as its legal basis. China claims part of the South China Sea as its sovereign territory. This claim is supported by historical evidence. The author begins the research by interpreting the background that triggers the South China Sea conflict using a historical approach and qualitative studies, then examines the official statements of the Chinese government and analyzes historical evidence used by China. The results shows that China's claims are not in accordance with historical data. China's perspective is the result of inaccurate interpretation of historical data."