Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Buku ini berisi tentang sejarah singkat pemungutan pajak dan siapa yang wajib pajak serta penagihan pajak."

"Meningkatnya minat akan permainan golf mendorong penjualan akan peralatan golf. Potensi penerimaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dari peningkatan penjualan peralatan golf ini dapat menjadi potensi yang baik atau malah menjadi pemicu terjadinya potensi pelanggaran jika dalam pengimplementasiannya tidak dijalankan dan diawasi secara benar. Seluruh peralatan golf yang beredar di Indonesia berasal dari luar negeri, sehingga implementasi administrasi pemungutan perpajakannya tidak dapat dipisahkan dari administrasi importasi barang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dari diimplementasikannya kebijakan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas peralatan golf dan mengetahui tahapan administrasi yang diterapkan dalam pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Peralatan Golf.

---

The increasing of golf player will encourage sales of golf equipment. Increased of sales tax on luxury goods from golf equipment can be a good potential revenue or can be a trigger of potential violations on taxation, if the implementation of tax collection not monitored correctly. The whole of golf equipment that circulated in Indonesia comes from abroad, so the implementation of tax collection administration can't be separated from the administration of the importation of goods. This study aims to determine the background of the policy of Sales Tax on Luxury Goods on golf equipment and to find administrative steps were applied in the collection of Sales Tax on Luxury Goods on Golf Equipment."

"Tesis ini membahas tentang asas keadilan dan kepastian hukum pada Pasal 29 Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2011 dilihat dari Pasal 13A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP). Tetapi Pasal 29 PP melarang untuk melakukan permohonan pengajuan keberatan. Permasalahan yang timbul yaitu pelarangan permohonan upaya hukum keberatan tersebut ternyata bertentangan dengan UUKUP dan ternyata PP tersebut juga terindikasi tidak memenuhi ketentuan pada UU Nomor 12 Tahun 2011 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUPPP). Oleh Karena latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan tesis ini adalah apakah Pasal tersebut telah sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum dalam perpajakan dan bagaimana dengan upaya hukumnya terhadap Wajib Pajak itu sendiri. Permasalahan tersebut dibahas dengan menggunakan tipologi penelitian deskriptif-perspektif, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan ditambah dengan informasi dari narasumber yang terkait, sehingga menghasilkan kesimpulan yaitu ternyata Pasal 29 PP No.74 Tahun 2011 tesebut tidak mencerminkan asas keadilan dan asas kepastian hukum bagi Wajib Pajak (WP), dan upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan 2 cara yaitu cara pertama dengan mengedepankan system case by case yang kedua yaitu dengan langsung mengajukan judicial review.

---

This thesis discusses about the principles of justice and the rule of law in Article 29 of Government Regulation No. 74 In 2011 seen from Article 13A of Law the General Provisions and Tax Procedures. But Article 29 of the Regulation prohibits the submission of objections to the petition. The problems that arise are banning the application for legal remedy of appeal was contrary to land it also indicated that Government Regulation does not meet the provisions of Act Regulation No. 12 In 2011 Act Establishment of Legislation. By because on this background, the subject matter of this thesis is whether the article has been in accordance with the principles of justice and the rule of law in taxation and how the legal efforts against taxpayers themselves. The problem is addressed by using descriptive research typology perspective, using research literature and coupled with information from relevant sources, resulting in a conclusion that turns Article 29 of Government Regulation No. 74 In 2011 proficiency level does not reflect the principles of justice and the principle of legal certainty for Taxpayers, and remedies that can be done in 2 ways is the first way to promote system case by case the second is to directly apply for judicial review."

"Perkembangan Perseroan Terbatas sangat pesat, namun perundang-undangan mengenai perseroan terbatas masih sederhana dan belum sejajar dengan tingkat internasional. Buku ini membagi tiga bagian. Bagian pertama tentang Perseroan Terbatas, bagian kedua tentang Undang-undang Pajak Perseroan, dan bagian ketiga keputusan penyesuaian perseroan terbatas.Mengingat bahwa peraturan pajak merupakan peraturan yang tidak mudah dimengerti oleh setiap orang, maka perlu soal pajak Perseroan diuraikan dalam bab tersendiri. "

"Buku dokumentasi yang lengkap dan praktis ini mengenai Penetapan Presiden No. 5 tahun 1964 tentang Peraturan Pengampunan Padjak.Ternyata bahwa dalam menafsiran dan memberikan jawaban atas pertanyaan- pertanyaan yang diajukan oleh para wajib pajak belum tercapai suatu keseragaman, maka dalam rangka penafsiran dan pelaksanaan pengampunan pajak yang seragam untuk seluruh Indonesia itulah buku ini dikeluarkan. Pertanyaan-pertanyaan yang dimuat pada buku ini adalah berasal dari pertanyaan para wajib pajak pada ceramah dan penjelasan yang diadakan oleh Inspeksi Keuangan Djakarta dan dari para Inspeksi Keuangan dibeberapa daerah dalam memberikan penjelasan kepada para wajib pajak."

"Buku dua bahasa (Belanda dan Indonesia) ini adalah keputusan-keputusan menteri tentang undang-undang pajak penjualan dan penjelasannya."

"Buku ini berisi peraturan-peraturan pemerintah pengganti undang-undang tahun 1959 tentang pajak."

"Contents: Noodwet op de geldigheidsverklaring van voor de totstandkoming van den Indonesischen Republikeinschen Eenheidsstaat uitgevaardigde wetten, noodwetten en ordonnantien op belastinggebied ..."

"

Nama : Reysena Widya Lestari

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : Analisis Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Selisih antara Nilai Asuransi yang Dibayarkan Konsumen dan yang Disetorkan kepada Perusahaan Asuransi oleh Perusahaan Pembiayaan (Studi Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-116285.16/2012/PP/M.IIIB Tahun 2018)

Jasa Pembiayaan Konsumen merupakan jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4A ayat (3) huruf d Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa. Dalam melakukan kegiatan usahanya, perusahaan pembiayaan konsumen dihadapkan pada risiko hilang atau rusaknya barang yang menjadi objek perjanjian pembiayaan, dan untuk menanggulangi kerugian akibat timbul nya risiko tersebut, perusahaan pembiayaan konsumen mengalihkannya kepada perusahaan asuransi umum dengan membuat perjanjian asuransi kendaraan bermotor. Sebagai pengguna jasa asuransi kendaraan bermotor dalam melakukan kegiatan usahanya, perusahaan pembiayaan konsumen seringkali mendapatkan diskon premi asuransi. Terkait hal tersebut terdapat Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT116285.16/2012/PP/M.IIIB Tahun 2018 yang mempermasalahkan diskon premi asuransi yang merupakan selisih antara nilai premi yang dibayarkan konsumen dengan yang disetorkan kepada perusahaan asuransi yang menurut Direktur Jenderal Pajak merupakan Imbal Jasa atas jasa keperantaraan. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif, dan menggunakan bahanbahan kepustakaan. Selisih nilai premi antara yang dibayarkan konsumen dengan yang disetorkan kepada perusahaan asuransi merupakan diskon premi asuransi yang tidak dapat dikenakan PPN. Oleh karena Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT116285.16/2012/PP/M.IIIB Tahun 2018 menolak Banding dari PT Suzuki Finance Indonesia, maka PT Suzuki Finance Indonesia tetap berkewajiban membayar PPN terhutang.

---

Name : Reysena Widya Lestari

Study Program : Law

Title :Analysis of Value Added Tax Imposition on the Difference between The Value of Insurance Received from Consumers and The Value of Insurance Paid to Insurance Company by the Financing Company (Study Tax Court Decision Number PUT-116285.16/2012/PP/M.IIIB Tahun 2018)

Consumer Financing Services are services that are not subject to value added tax, as regulated in the provisions of Article 4A paragraph (3) letter d of Law No. 42 of 2009 concerning Value Added Tax on Goods and Services. In carrying out its business activities, consumer finance companies are faced with the risk of loss or damage to goods that are the object of the financing agreement, and to overcome losses due to those risks, consumer finance companies transfer them to general insurance companies by entering into vehicle insurance agreements. As users of vehicle insurance services in conducting their business activities, consumer finance companies often get insurance premium discounts. Related to this, there is a Tax Court Decision Number PUT116285.16/2012/PP/M.IIIB of 2018 that disputes the insurance premium discount which is the difference between the value of the premium paid by consumers and those paid to insurance companies according to the Director General of Taxes are intermediary services. The research method in writing this thesis is juridical-normative research with qualitative approach, and using library materials. The difference in premium value between the consumer pays and the value of insurance paid to the insurance company is a discount on insurance premiums that is not subject to VAT. Because the Decision of the Tax Court Number PUT116285.16/2012/PP/M.IIIB of 2018 rejected the appeal from PT Suzuki Finance Indonesia, PT Suzuki Finance Indonesia is still obliged to pay the outstanding VAT.

"