Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini mempunyai tujuan untuk memiliki pemahaman tentang bagaimana kontribusi bank dengan menerapkan prinsip Customer Due Diligence dalam sektor uang elektronik dalam menyelenggarakan Layanan Keuangan Digital yang mengeluarkan uang elektronik dalam pencegahan praktek pembiayaan terorisme di Indonesia sesuai dengan Hukum dan Regulasi yang berlaku di Indonesia. Skripsi ini akan menganalisis salah satu bank di Indonesia dalam pelaksanaan Customer Due Diligence dalam penyelenggaraan uang elektronik sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku mengenai Customer Due Diligence untuk sektor perbankan di Indonesia. Metode penelitian dalam penelitian dilakukan melalui pemeriksaan materi hukum yang ada. Oleh karena itu, penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan latar belakang tentang bagaimana prinsip Customer Due Dilligence bagi pengguna Uang Elektronik untuk mencegah pendanaan terorisme dilaksanakan oleh salah satu bank di Indonesia dimana apakah bank itu sudah mengikuti peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil analisis tesis, tujuannya adalah untuk menarik kesimpulan kepada pengaturan Customer due Diligence pada penyelenggaraan Uang Elektronik dan ketaatan bank X sebagai penyelenggara layanan keuangan digital terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dalam melaksanakan Customer Due Diligence. Dengan menganalisis isu-isu tersebut, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan rekomendasi untuk pengembangan penerapan Customer Due Diligence di sektor uang elektronik oleh bank sebagai langkah-langkah untuk mencegah dan memberantas pendanaan terorisme di Indonesia dan langkah Bank X selanjutnya dalam implementasi kebijakan dan prosedur Tuntas Pelanggan dalam mengeluarkan Uang Elektronik.

---

This thesis aspires to have the understanding on how bank rsquo s contribution by implementing customer due diligence principle within electronic money sectors in organizing Digital Financial Service that issues electronic money in combating the practice of terrorism financing in Indonesia pursuant to Prevailing Laws and Regulation in Indonesia. This thesis will analyze one of the bank in Indonesia in its implementation of customer due diligence in conducting electronic money pursuant to prevailing laws and regulation on customer due diligence for banking sector in Indonesia. The research method is conducted through examining the existing legal material. Therefore, descriptive research is conducted to give a background on how Customer Due Diligence principle for Electronic Money users to prevent the terrorism financing carried out by one of the banks in Indonesia where the bank has followed the enacted regulation or not. Based on the thesis analysis result, the objective is to draw a conclusion on the regulation of Customer Due Diligence for electronic money and Bank X in organizing Digital Financial Service obedience to the prevailing laws and regulation in implementing customer due diligence in electronic money sector. By analyzing those issues, the author expect that this thesis could provide any recommendation for the development on the implementation of customer due diligence in electronic money sectors by banks as measures to prevent and combat terrorism financing in Indonesia and Bank X further step in the implementation of Customer Due Diligence policy and procedures in issuing Electronic Money."

"Terorisme adalah ancaman bagi keamanan dan perdamaian dunia. Pemberantasan terorisme telah menjadi fokus kerja sama negara-negara di seluruh dunia. Pendanaan terorisme merupakan kejahatan lintas batas negara, maka negara anggota ASEAN bekerjasama dalam pemberantasannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum internasional dalam pemberantasan pendanaaan terorisme oleh negara anggota ASEAN dan implementasinya di negara Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Filipina. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis-normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan 1 wawancara dengan dua nara sumber yaitu Wakil Ketua dan Asisten Penghubung Kerjasama Internasional Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan PPATK ; 2 studi kepustakaan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa kerja sama lintas batas negara dalam pemberantasan dana terorisme adalah bagian tidak terpisahkan dari strategi keseluruhan dalam penanggulangan terorisme di masing-masing negara ASEAN.

---

Terrorism is a threat to world peace and security. The effort to counter terrorism has become the focus of cooperation among countries around the world. Thus, terrorism financing has its cross broader dimension. ASEAN member countries need to cooperate to counter terrorism financing. This study aims to determine the form of cooperation in suppressing terrorism financing among ASEAN member countries and its implementation in Indonesia, Singapore, Malaysia and the Philippines.

This research uses juridical normative research approach. The data were collected by 1 interviewing two resource persons namely Vice Chairman and International Liaison Assistant for Indonesian Financial Transaction Report and Analysis Center INTRAC 2 studying literature. The results of this study indicate that cross border cooperation in combating terrorism financing is an integral part of the overall strategy in countering terrorism in ASEAN member countries."

"Skripsi ini membahas pembuktian pendanaan terorisme berdasarkan UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan diundangkannya UU No. 25 Tahun 2003 menyebabkan kegiatan pendanaan terorisme dipersamakan dengan kegiatan pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan financing terrorism reverse money laundering. Dalam praktek, pengaturan pendanaan terorisme dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang tidak dapat digunakan secara bersamaan dengan UU Tindak Pidana Terorisme. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pengaturan, misalnya mengenai penangkapan antara kedua undang-undang tersebut. Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian normatif, dengan metode pengolahan data yang bersifat kualitatif.

---

This thesis studies the financing of Terrorism based on The law on the crime of money laundering. With rhe issuance of Law No. 25 Year 2003, the crime of financing of terrorism has been equated to the act of money laundering or what it is better known as "financing of terrorism reverse money laundering". Based on the author’s research, it is suggested that the financing of terrorism should be regulated separately. The regulation found in the law on money laundering can not be used since its regulation regarding arrest in the investigation stage is different from the regulation in the law of terrorism. The author has conducted a normative legal research, by using qualitative data processing."