Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 43 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Marcellino Sebastian
"Sejak kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, Jepang berada di bawah kependudukan Sekutu selama 7 tahun, yaitu 1945-1952. Dalam Konstitusi Jepang yang diberlakukan sejak pada tahun 1947, terdapat pasal (pasal 9) yang memuat larangan bagi Jepang untuk memiliki militer. Namun, kondisi Jepang yang rentan terhadap ancaman negara lain, seperti RRC, Rusia dan Korea Utara membuat Jepang membutuhkan perlindungan dari Amerika. Di sisi lain Amerika melihat Jepang sebagai garis depan dalam menghadapi pengaruh komunisme di Asia pada masa Perang Dingin. Oleh karena itu Amerika merasa perlu membangun pangkalan militer di Jepang. Setengah beberapa dekade ketergantungan dan kehadiran Militer Amerika Serikat di Jepang menjadi perdebatan dalam masyarakat Jepang. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pro kontra terkait keberadaan militer AS di Jepang dan factor penyebabnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui wawancara terstruktur terhadap berbagai narasumber yang berdomisili di wilayah Jepang dengan kerangka teori dari Foucault tentang kekuasaan dan Barry Buzan tentang pertahanan negara.
Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa di satu sisi, Jepang masih membutuhkan militer Amerika Serikat, namun di sisi lain keberadaan militer Amerika Serikat menimbulkan beberapa masalah bagi Jepang. Keberadaan militer Amerika di Jepang diperlukan terutama dikaitkan dengan perkembangan kondisi geopolitik di kawasan Asia Timur pada tahun 2022. Antara lain memanasnya hubungan RRC-Taiwan pada bulan Juli 2022, kembalinya uji coba rudal balistik Korea Utara diatas wilayah Jepang pada Oktober 2022, dan tegangnya hubungan Jepang-Rusia sebagai imbas dari invasi Ukraina pada Februari 2022. Di sisi lain, masalah yang timbul di daerah sekitar markas AS (terutama kepulauan Okinawa) seperti tindakan kriminal para personil militer AS dan polusi yang ditimbulkan membuat keberadaan militer Amerika Serikat menimbulkan permasalahan bagi Jepang. Apalagi pemerintah Jepang juga harus membayar ‘Anggaran Simpati’ untuk memelihara pasukan AS di wilayahnya. Hal itu merupakan beban bagi pemerintah Jepang.

Since Japan's defeat in World War II, Japan was under Allied occupation. Within the Japanese Constitution that was published in 1947, lies an article (Article 9) which prohibits Japan from possessing a military. This however left Japan's vulnerable to threats from neighboring countries such as the PRC, the Soviet Union and North Korea and thus required Japan to ask America for military protection. On the other hand, America saw Japan as the front line in preventing the spread of communism in Asia during the Cold War. Because of that America felt the need to build military bases in Japan. After more than half a century later, Japans dependency of the United States Military presence Japan is still prevalent and has becoming a debate within the Japanese Society. This study investigates the pros and cons regarding the presence of the US military in Japan and the multiple factors behind it. The method used in this research is a qualitative method through structured interviews with various sources (in this case, Japanese Nationals) who reside in Japan with the theoretical framework of Foucault on strength and Barry Buzan on national defense.

The results of this study found that on the one hand, Japan still needs the United States military, but on the other hand the presence of the United States military creates several problems for Japan. America's presence in Japan is needed, especially in relation to geopolitical developments in the East Asia region in 2022. This include the rising tension of PRC-Taiwan relations in July 2022, the return of North Korea's ballistic missile tests over Japanese territory in October 2022, and the worsening of Russo-Japan relations as a result of the invasion of Ukraine in February 2022. On the other hand, problems within in the area around US bases (especially the islands of Okinawa) such as criminal acts of US military personnel and various pollutions caused by military activities. Moreover, the Japanese government also has to pay the 'Sympathy Budget' to maintain US troops on its territory which is becoming a huge burden for the Japanese government to bear."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gray, Colin S
New York: Simon & Schuster, 1990
355.03 GRA w
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Hitch, Charles J.
Cambridge, UK: Harvard University Press, 1961
355 HIT e
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Barnet, Richard J.
New York: Simon and Schuster, 1981
355.033 073 BAR r
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Jones, Rodney W.
Boulder: Westview Press, 1984
355.82 JON m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Hitch, Charles J.
Cambridge, UK: Harvard University Press, 1961
355 HIT e
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Kissinger, Henry, 1923-
Westport, Conn: Greenwood Press, 1961
327.73 KIS n
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Caidin, Martin
New York: E.P. Dutton & Co.. Inc., 1959
358.4 CAI s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Bernardo, C. Joseph
Harrisburg, Pennsylvania: Military Service Division, Stackpole Co., 1961
355 BER a
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Roby Rakhmadi
"Skripsi ini membahas mengenai kepentingan nasional yang ingin didapatkan Amerika Serikat dalam Intervensi Militer NATO ke Libya pada tahun 2011. Dalam intervensi tersebut, semula Amerika memegang pimpinan akan tetapi kemudian mengalihkannya kepada NATO. Meskipun kepemimpinan tersebut beralih kepada NATO, Amerika tetap mempunyai peranan yang penting dalam intervensi yang terjadi. Dengan mengikutsertakan negara-negara lain melalui upaya multilateralisme, Amerika bisa mencapai kepentingannya sambil mengurangi beban yang dia tanggung.

This research discusses about the national interest whom US want get in NATO military intervention in Libya 2011. In intervention, in the first US lead operation but later transfer his command to NATO. Although the leadership position change to NATO, US still have the important role in intervention. With allowing other countries through multilateralism effort, US can achieve his interest while decrease the burden sharing.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5   >>