Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAktivitas kewirausahaan melalui pendirian usaha baru ikut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi karena dapat melahirkan inovasi, kompetisi dan penciptaan lapangan kerja. Untuk mendorong lebih banyak pendirian usaha baru, pemerintah di berbagai negara melakukan perbaikan regulasi usaha sehingga dapat meningkatkan kemudahan berusaha di wilayahnya. Penelitian ini secara khusus ingin menguji dampak penerapan Rencana Aksi APEC pada lima indikator kemudahan berusaha terhadap pendirian usaha di kawasan APEC. Menggunakan data 15 ekonomi anggota APEC pada tahun 2006-2018, hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan perbaikan skor pada lima indikator kemudahan berusaha setelah adanya penerapan Rencana Aksi APEC. Perbaikan regulasi pada indikator memulai usaha memiliki pengaruh paling kuat terhadap pendirian usaha di kawasan APEC.

---

ABSTRACTEntrepreneurial activities through firm creation has its contribution to economic growth because it creates innovation, competition and employment. To promote new firm creation, government in many countries have implemented business regulatory reforms so that they can improve the ease of doing business in their regions. This study tested the impact of the implementation of the APEC's Action Plan on five indicators of ease of doing business on firm creation in the APEC region. Using data from 15 APEC's member economies in 2006-2018, the results showed that there was a better improvement in the score of five indicators of ease of doing business after the implementation of APEC's Action Plan. Regulation reforms on the indicator of starting a business have the strongest impact on firm creation in the APEC region."

"The 25 years of APEC shows a positive correlation between trade and economic growth. the strong correlation makes APEC seen as a future core of economic power and potential to be global leadership in development of international norm, rules, cooperation. international political economy concerns to how scare resources are allocated to different uses and distributed among individuals through process of decentralized market. it also refers to handling of issues related to cross national boundaries and relationships between 2 or more than two countries through a complex political process involving a country, bilateral relations between countries, international organizations, regional alliances, and global agreements. in globalization era, improving quality of human resources and sustainable growth is required. however, under pressure of the international competition, indonesia poses a number of new challenges, economics as well as political. the indonesian economic challenge is in investment in commercial infrastructure support greater connectivity. the new vision to be the world maritime axis has been promoted from president joko widodo. it is momentum for indonesia to take advantage from APEC global agenda to strengthen indonesia role in sustaining national, regional, and international economic growth through infrastructure development in maritime sector."

"Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari keterbukaan perdagangan terhadap korupsi pada 18 ekonomi anggota APEC. Pengukuran keterbukaan perdagangan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua pengukuran yaitu trade intensity dan composite trade intensity. Penelitian ini menggunakan data 18 ekonomi selama tahun 2002-2011. Hasil penelitian menemukan bahwa keterbukaan perdagangan mampu mengurangi korupsi, oleh karena itu pengurangan hambatan perdagangan perlu dilakukan sebagai usaha untuk mengurangi tingkat korupsi di ekonomi APEC.

---

The purpose of this study is to find out the effect of trade openness on corruption in 18 economies member of APEC. This study uses two measurements of trade openness, trade intensity and composite trade intensity. This study uses the data from 18 APEC economies during 2002-2011. The result of this research shows that trade openness both in trade intensity and composite trade intensity can reduce the corruption."

"This study aims to analyze the determinant factors that affect issues development within APEC, map out those issues during the period 1993-2010, and show the relation of those issues with the APEC Summit Agenda 2013 in Indonesia. The analysis is based on secondary data, literature review of APEC meeting documents, interviews, and focus group discussions. Some interesting findings suggest that, lirstly, issues development in APEC has been shaped by responses of APEC to opportunities and challenges related to economic, social, political and security conditions within APEC and the world. It is not only government agencies that are involved in issues development but other agents as well, such as the Pacific Economic Cooperation Council, the Association Southeast Asian Nations, the World Trade Organization, APEC Business Advisory Council, and APEC Study Centers Consortium. In the past and at present, the Eminent Persons Group and the Paciiic Business Forum, which were set up for a specific time by APEC, continue to play vital and influential roles. Secondly, this study iinds that there are four big groups involved in issues development in APEC. All issues are part of the development issues in APEC economies. Even though the issues are very broad, encompassing economic and non-economic matters, these are nonetheless focused on economic integration of APEC, with Bogor Goals being in the nucleus of issues. The development of the range of issues, which APEC has pursued to respond to challenges and opportunities in the APEC economies, is intended to support and secure economic integration. Thirdly, the Indonesian APEC Summit Agenda 2013 emphasized three specific agenda items: attaining the Bogor Goals, sustainable and inclusive growth, and connectivity. All these are inter-related issues of developments that have been discussed since the establishment of APEC."

"ABSTRAKPenelitian ini memiliki tujuan untuk melihat pengaruh intervesi APEC dalam limaindikator kemudahan berusaha terhadap pertumbuhan penanaman modal asinganggotanya yang dilakukan sejak tahun 2010 hingga 2018. Dengan menggunakanpendekatan difference-in-differences (DID), hasil estimasi menunjukkan apabilaindikator kemudahan memulai usaha (Starting a Business) dan indikator melakukanperdagangan lintas batas negara (Trading Across Borders) ketika program dilaksanakanterbukti berpengaruh positif secara signifikan untuk meningkatkan penanaman modalasing dibandingkan tiga indikator prioritas lainnya pada 20 ekonomi APEC.

---

ABSTRACTThis research aims to assess APEC intervention on improving The Ease of DoingBusiness and its impact to its member Foreign Direct Investment which implementedduring the 2010-2018 action plan. By using difference-in-differences method, the resultestimated that during the action plan implementation, The Ease on Starting a Businessand Trading Across Borders were significantly have a positive impact to increase theForeign Direct Investment for the 20 APEC economies."

"Globalisasi ekonomi dunia dengan disepakatinya GATT menjadi WTO (1994), Deklarasi APEC (1994), AFTA 1995) dan ASEM (1996) menjadikan dunia dengan ciri makin terkikisnya hambatan-hambatan lalu-lintas keuangan internasional, arus ke luar masuk modal dan tingkat investasi. Proteksi pada sektor finansial tidak dapat dilaksanakan lagi. investasi asing, campuran maupun domestik dalam bentuk pembelian aset domestik ( deposito, obligasi, saham dan sekuritas lainnya) perlu mendapat dukungan penuh dan konsisten. Dalam konteks Indonesia kebijakan investasi portofolio perlu lebih dikembangkan karena kecenderungan arus dana internasional dalam masa-masa mendatang ke Indonesia meninjukkan pola atau karakteristik dimana investasi portofolio akan memimpin lalu lintas keuangan, dana dan modal internasional. Melampaui : Direct Investment , pinjaman dari pemerintah (Goverment /Public Debt) , pinjaman dan obligasi swasta ( Private Debt dan Obligation ), dan Hibah ( Grand ). Fenomena ini sudah terlihat pada tahun 1989 dan semakin pesat di tahun 1993 (Laporan Bank Dunia, tahun 1993 dan 1994 ). Kondisi ini tentunya menantang para pembuat kebijakan (Policy Maker ) dalam mengantisipasi arus dana internasional, khususnya investasi portofolio yang semakin deras ke negara kita. Dalam hal ini PT Bursa Efek Jakarta (BET) mempunyai peran yang dominan dan sentral dalam menangkap peluang tersebut dengan lebih mengembangkan perdagangan dan transaksi di bursa efek. Dari data terakhir (Juni 1996 ) menunjukkan bahwa porsi pembelian saham oleh investor asing di pasar modal Indonesia sudah melampaui 70 % , bahkan 72 % pada Juni 1996. Hal ini menunjukkan bahwa porsi pembelian saham oleh investor asing akan sangat menentukan dalam mekanisme supply (jual ) dan demand (beli ) di pasar modal. Penetrasi investasi asing yang terlalu besar dan kondisi investor domestik yang sangat lemah mempunyai konsekuensi menguntungka dan merugikan dalam skenario waktu : jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Dari data dan analisis kuantitatif didapat hasil yang mendukurig yaitu anara nilai kurs US $ terhadap Rupiah bisa mempengaruhi kinerja pasar modal Indonesia, dimana bila kurs menguat mengakibatkan investor asing terpacu untuk membeli saham di pasar modal Indonesia, karena kurs dinilai lebih tinggi sehingga keuntungan kurs dapat dimainkan dalam pasar modal Indonesia. Hal ini akan terbalik bila kita meninjau keputusan investasi Investor domestik. "

"Pernbahasan dari penelitian adalah menentukan strategi mana yang lebih pcnting atau utama terkait dengan tujuan dari pemerintah maupun pengusaha dalam menentukan stratcgi terbaik berdasarkan pada kepentinganya dalam menghadapi isu perdagangan bebas di Asia Pasiiik yang saat ini menjadi isu terkini di dalam pembahasan APEC. Penelitian ini mencoba untuk membandingkan strategi terbaik dilihat dari kaca mata pemerintah, pengusaha, akademisi dan LSM. Alcan tetapi, pendapat dari akademisi maupun LSM diarahkan pada dua objektivitas yaitu "pendapar mereka dilihat dari sisi pemerin1ah", dan "pendapai mereka dilihat dari sisi pengusaha". Model dibangun melalui bentuk yang interaktif sehingga masing-masing aktor dapat dimungkinkan untuk mengetahui kemungkinan strategi lain yang dapat dipilih. Penelitian ini menemukan bahwa strategi terbaik bagi pemerintah adalah tetap melaksanakan agenda Bogor Goals, sementara stmtcgi terbaik bagi pengusaha adalah tidak menambahkan masukan lebih lanjut. Aplikasi dari AHP yang dikombinasikan dengan Game Theory untuk mendapatkan pemecahan masalah diuraikan dalam penelitian ini mclalui kerangka pengambilan keputusan yang interaktifl kemudian hasil dari perangkat lunak Expert Choi¢e digunakan sebagai dasar dalam mcnganalisa permasalahan.

---

This research discusses the most important strategies related to their goals for govemmcnt and entrepreneur, in determining their strategic based on their interests orientation in facing FTAAP issue which become APEC current issue. This study tried to compare best strategies from government, entrepreneur, academician, and NGO's but in this case academician and NGO's judgment are given by looking toward for two objectives which is "his preferences from government side" and "his prrfrrences from entrepreneur side". The model is built in interactive framework where in making decision each actor consider other possible strategic choices. The research found that the best strategy for govemment confronting entrepreneur strategy is keep on track moving toward the Bogor goals, while, in other side the best strategy for entrepreneur conionting government strategy is no further suggestions. Applications of thc Analytical Hierarchy Process (AHP) combined with game theory for solutions of this problem is described in this study through an interactive decision structural model, then the output from Expert Choice are used as based on analysis of the problems."