Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan sistem organisasi khususnya institusi pemerintah berbasiskan good governance dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka adil bertanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan sedang berada di tengah jalan. Dimulai dengen dikeluarkannya perangkat-perangkat hukum yang mengatur institusi pemerintah dan telah diterbitkannya standar akuntansi pemerintah (dreaft) maka arah dan pengembangan organisasi profesi sektor publik akan sangat menentukan kereta besar "membangun Indonesia Baru dengan berpijak kepada sistem organisasi berbasiskan good governance. Faktor-faktor budaya dan sistem politik yang belum kondusif hendaknya dapat kita mninimaisir pengaruhnya terhadap keinginan besar kita menegakkan good governance."

"Teknologi komputer menghasilkan berbagai output yang memiliki bermacammacam format, sehingga diperlukan perangkat lunak pengolah data yang dapat menangani hal tersebut. Salah satu perangkat lunak pengolah data untuk keperluan audit adalah ACL versi 8 yang merupakan software audit yang memiliki kemampuan mengolah berbagai format file. Dalam mengolah data terdapat data yang berisi file yang terstruktur dan data yang berisi file yang tidak terstruktur. Ciri file yang terstruktur salah satunya adalah setiap record dalam satu field hanya mewakili satu transaksi sedangkan file yang tidakterstruktur adalah terdapatnya beberapa record dalam satu field sehingga ada record yang tidak memiliki nilai transaksi. Hal ini membutuhkan adanya strategi manajemen yangtepat untuk mengatasi hambatan dan kendala yang ada.Dalam Karya Akhir ini terbukti bahwa penggunaan ACL dapat sejalan dengan tujuan dari strategi manajemen yang dipilih yaitu Innovation strategy, Customerorientation strategy, dan Time strategy. Hal ini dikarenakan ACL mampu mengolah data yang besar dengan waktu yang relatif cepat dan menghasilkan data yang komprehensif,lengkap dan dapat diandalkan. Penggunaan ACL dapat membantu upaya pencapaian target penerimaan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak baik secara langsung yaitu dengan adanya kemungkinan peningkatan koreksi hasil pemeriksaan dan secara tidak langsung karena adanyakesadaran yang tinggi untuk membayar kewajiban pajaknya dari masyarakat wajib pajak karena merasa puas akan pelayanan terutama di bidang pemeriksaan."

"The restriction of banker's credit distribution caused many debitor candidates find another way on financing to adequate their needs. An alternative that used to choose is offering bonds. One thing that can not be avoid on investing is default risk. So that investor have to be selective to choose their investing instrument?s before put their money on it. To measure a risk of a bond, investor can see from its rating. The bond ratings issued by an institution called credit rating company. Publised creding announcement from the credit rating company sometimes already responded by the market before, so it becomes too late to used. This research has a purpose to analyze the prediction of the bond ratings and how they are determined, so we can predict the next credit rating. Unlike previous study,this research include both of accounting factors and accounting factors as a bond rating predictors and test explanatory power of the following five variables : (1) Leverage ratio, (2) Current ratio, (3) Size, (4) Growth and (5) Maturity structure. This research is a quantitative research which apply the dichotomous logistics regression model on the data to test the influence of five variables above to predict the bond ratings. The data consist of the manufacture companies listed in Indonesia Stock Exchange and PT.Pefindo on 2004-2006. The research question is asked whether accounting factors and non accounting factor can predict bond ratings if used together. The result of this research shows that leverage ratio is the best variable that represent accounting factor which had classification power to predict bond ratings. That is because the leverage ratio shows the proportion of the liabilities to the assets, where bond is one of liabilities component. The maturity that represent non accounting factor can not predict bond ratings because the data of maturity are homogenous. Based on the result, this research conclude that acconting factors and non accounting factor can not perform well if used together. The next research should be add more variables as the predictor and apply another models to predict bond rating, like Multi Discriminant Analysis (MDA) or Probit Model."

"Pembentukan Komite Standar Akuntansi Pemerintah seperti embawa angin segar bagi perkembangan akuntansi pemerintahan di ndonesia. Komite yang terbentuk tahun 2002 diharapkan mampu merumuskan suatu standar yang dapat diterima umum dalam lingkungan perintahan. Kemudian, Standar Akuntansi Pemerintahan diterbitkan dan ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Munculnya standar ini diharapkan dapat menjawab segala permasalahn terkait pengelolaan keuangan negara dan daerah. Berdasarkan produk hukum yang diterbitkan untuk menertibkan pengelolaan keuangan negara dan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, penelitian ini dilaksanakan. Penelitian bermaksud mengetahui seberapa besar kepatuhan pemerintahan, dalam hal ini pemerintah Kabupaten/Kota, mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku dan juga melihat keberhasilan sosialisasi standar akuntansi pemerintah hingga pemerintah daerah tingkat II (Kabupaten/Kota). Penelitian ini juga bermaksud mengetahui hubungan antara pendapatan asli daerah dan total aktiva (kekayaan) dengan kepatuhan menyusun laporan keuangan sesuai Standar. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar Kabupaten/Kota di Indonesia telah membuat dan menyampaikan laporan keuangan tahun 2006 agar diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil ini memberi harapan bahwa pemerintah Kabupaten/Kota berkomitmen tinggi untuk mewujudkan good government governance. Hasil pengujian hipotesis membuktikan adanya hubungan positif antara pendapatan asli daerah dengan tingkat kepatuhan dan cukup signifikan. Sebaliknya, total aktiva tidak terbukti mempunyai pengaruh atas tingkat kepatuhan pemerintah Kabupaten/Kota terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku, walau pengaruhnya tidak signifikan. "