Ditemukan 207 dokumen yang sesuai dengan query
Niniek Mumpuni Sri Rejeki
"
Al Qardh Al Hasan merupakan skema pinjaman lunak dalam Islam, memiliki tujuan sosial dan tidak bersifat komersil. Pemerintah Indonesia melalui Badan Usaha Milik Negara memiliki program pendanaan usaha mikro dan usaha kecil (PUMK) yang merupakan pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Al-Qardh dan program PUMK bertujuan untuk menolong pihak yang membutuhkan tanpa mengharapkan keuntungan, namun demikian diperlukan penelitian yang komprehensif terkait kesesuaian dan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Okti Primurianti Zakaria
"
Seiring dengan kemajuan di bidang teknologi dan komunkasi, Jaringan 3G adalah salah satu sumberdaya terbatas yang sangat diperlukan bagi industri telekomunikasi. Pemerintah dituntut untuk mengatur dan mengawasi pemakaian sumberdaya alam tidak terbatas tersebut, salah satunya dengan mekanisme perizinan dalam Undang-undang Telekomunikasi. Perizinan merupakan salah satu bagian dari hukum administrasi negara. Sanksi administrasi yang diangap kurang efektif membuat sanksi pidana akhirnya menjadi jalan untuk penegakan norma hukum administrasi negara, yang dikenal dengan administrative penal law. Kurangnya ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S62312
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Asri Guestiweni
"
ABSTRACT
Skripsi ini membahas mengenai pasang surutnya aktivitas Pelabuhan Sabang yang menjadi pendorong berkembangnya kota Sabang seperti yang terlihat dalam aspek ekonomi dan sosial budaya. Terbukanya lapangan kerja, menjadi daya tarik bagi pendatang yang kemudian berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk, mendorong kehidupan sosial, dan keberagaman kelompok/golongan masyarakat, berkembangnya atau meluasnya ruang fisik kota, juga kebutuhan sarana dan prasarana. Tetapi menarik diamati bahwa ketika peran pelabuhan merosot dan berakhirnya status pelabuhan bebas tidak berpengaruh pada merosotnya jumlah ...
"
2017
S69978
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Nabila Atrisya Zuhri
"
ABSTRAK
Praktik penyalahgunaan transfer pricing yang semakin marak terjadi membuat pemeriksaan transfer pricing semakin meningkat. Namun, hasil pemeriksaan ternyata berujung kepada sengketa dan akhirnya menimbulkan kerugian bagi Direktorat Jenderal Pajak, Wajib Pajak dan Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, kriteria pemeriksaan yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak dan mitigasi risiko sengketa transfer pricing melalui solusi administratif perlu diteliti. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah kriteria seleksi yang diterapkan Direktorat ...
"
2017
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Rido Pradana
"
ABSTRAK
Masalah perizinan pertambangan pada dasarnya merupakan masalah hukum administrasi. Hal ini disebabkan karena perizinan merupakan salah satu bentuk keputusan beschikking sepihak yang diberikan oleh badan atau pejabat pemerintahan kepada perusahaan tambang yang mengajukan izin tambang untuk melakukan kegiatan pertambangan. Tetapi dalam penerbitan izin, terdapat pelanggaran-pelanggaran administrasi yang pada umumnya dalam bentuk maladministrasi keberpihakan, diskriminasi, konflik kepentingan, penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, dan permintaan imbalan uang, barang dan jasa yang dapat mengarah ke perbuatan tindak ...
"
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Praiselia Riri Naomi
"
Pengenaan denda merupakan salah satu cara untuk menegakkan hukum persaingan usaha. Tujuan dari denda adalah untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya. Indonesia sedang melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang salah satu poin yang menjadi fokus amandemen adalah mengenai ketentuan denda. Perubahan ketentuan denda dalam RUU tentang Larangan Praktik Monopoli menimbulkan banyak pro dan kontra. ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Dika Meiyani
"
Salah satu penyebab rendahnya rasio pajak di Indonesia yaitu kepatuhan wajib pajak. Modernisasi administrasi perpajakan di bidang perpajakan perlu dilakukan untuk mengikuti perkembangan zaman dan meningkatkan kepatuhan. Adanya nota kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Bursa Efek Indonesia menjadi awal untuk penerapan pilot project XBRL di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara mendalam dengan Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian dilakukan ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Riharsa Puandri
"
Penelitian dilakukan mengenai kasus sengketa administratif antara pasien dengan rumah sakit yang menyebabkan penundaan kepulangan pasien. Analisis kasus dilakukan dengan mengetahui kewenangan serta tanggung jawab rumah sakit dalam penyelesaian sengketa administratif yang ditinjau dari perspektif hukum rumah sakit. Dari penelitian maka dapat ditentukan pencegahan dari terjadinya penundaan kepulangan pasien. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara dengan narasumber. Tipe penelitian bersifat preskriptif, dengan tujuan mencari solusi dari ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Aulia Rizka Safara
"
Dalam rangka penanganan dampak ekonomi dari penyebaran pandemi COVID-19, Pemerintah Kabupaten Bogor membuat kebijakan penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk meringankan beban wajib pajak dan meningkatkan penerimaan daerah. Penghapusan sanksi tersebut dilakukan terhadap bunga pembayaran sampai dengan Tahun Pajak 2019 bagi wajib pajak yang telah membayar pokok pajak pada tahun yang bersangkutan. Penelitian ini membahas tentang bagaimana penghapusan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan tersebut ditinjau sebagai stimulus penerimaan dari ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Djoko Prakoso
Semarang: Dahara Prize, 1991
342.068 DJO h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
