Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah Indonesia dan arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia pada tahun 2015-2021. Kedua negara tersebut sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Peneliti menggunakan metode Library Research yaitu dengan mengkaji sumber-sumber atau referensi mengenai haji, diplomasi serta hubungan bilateral antara Indonesia dengan Arab Saudi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa hubungan bilateral antara Indonesia dengan arab Saudi mempengaruhi penyelengggaraan ibadah haji di Indonesia. Ini dapat terlihat dari kebijakan-kebijakan haji yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dengan arab Saudi. Terlebih, pada masa pandemic covid-19 ini, kedua negara tersebut kompak untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sejalan antara kedua negara tersebut.

---

This study aims to analyze the role of the governments of Indonesia and Saudi Arabia in the implementation of the Indonesian Hajj pilgrimage in 2015-2021. These two countries are very influential in the implementation of the Indonesian Hajj pilgrimage. This research uses library research. The researcher uses the Library Research method, namely by reviewing sources or references regarding Hajj, diplomacy and bilateral relations between Indonesia and Saudi Arabia. Based on the results of the research conducted, it is known that the bilateral relationship between Indonesia and Saudi Arabia affects the implementation of the pilgrimage in Indonesia. This can be seen from the Hajj policies issued by the Indonesian government and Saudi Arabia. Moreover, during this COVID-19 pandemic, the two countries were united to issue policies that were in line between the two countries."

"Wahabi merupakan salah satu gerakan politik keagamaan Islam pada pertengahan abad 18 yang dalam perkembangannya berhasil mendirikan sebuah negara Kerajaan Arab Saudi. Sebagai aliran, Wahabi cenderung memiliki stereotip "puritan" dan "anti modernisasi".Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi, memahami dan menjelaskan (explore and explain) proses pengalaman modernisasi politik di Arab Saudi yang didominasi oleh masyarakat yang menganut aliran Wahabi tersebut.Penelitian ini menganut paradigma klasik (classical paradigm) dengan menggunakan metode studi kasus (case study). Data sekunder dalam bentuk dokumen, naskah, dan pemyataan para elit dan masyarakat Arab Saudi selanjutnya dianalisa menurut interpretasi peneliti dalam suatu kerangka pemikiran (theoretical framework) tentang modernisasi dan gerakan politik keagamaan Wahabi.Hasil penelitian menunjukkan, bahwa modernisasi politik di Arab Saudi berlangsung secara evolusi dan relatif "statis" dikarenakan kontrol yang ketat terhadap proses pemilihan kebijakan dalam bentuk ikatan-ikatan tradisi (traditional boundaries), nilai-nilai (values) dan tujuan suci (spiritual ideology) Wahabi.Implikasi dari proses modernisasi yang demikian pada gilirannya akan melahirkan suatu bentuk masyarakat politik modern Arab Saudi yang relatif "unik" dengan ciri dan karakter yang berbeda dari masyarakat modern lainnya.

---

Wahhabi, one of the Islamic movements, was founded by Muhammad ibn Abdu lwahhab in the mid 18th century and reached the power when the Kingdom of Saudi Arabia declared formally in 1932. As a mainstream of Islamic movement, Wahabbi tends to have a negative stereotype and most often identified as puritan and "anti-modernization".

The purpose of this research is to understand, explore and explain the modernization process in Saudi Arabia dominated by Wahhabi society.

The research used classical paradigm with qualitative method in case study form. The secondary data required, such as documents, texts, and statements of the highest ranks of the government and the society leaders of Saudi Arabia was analyzed within the framework of political modernization theories and religious political movement of Wahhabi.

This research indicates that the political modernization process in Saudi Arabia goes on the atmosphere of ?evolution? and seems relatively "static" one. It is more caused by strong contrail in shaping policies of Wahhabi traditional boundaries, values, and spiritual ideologies.

The above political modernization process will bring Saudi Arabia as a "unique" character of modern state in difference style compared to other modern states."

"Saudi Arabia memiliki tempat yang sangat signifikan di dunia Arab dan Islam. Ini disebabkan statusnya sebagai negara terbesar di Semenanjung Jazirah Arab. Juga merupakan negara di dunia yang memiliki cadangan minyak terbesar sekitar 25% cadangan minyak dunia. Saudi Arabia berperan aktif dalam upayanya menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel, Peran Saudi Arabia dalam mewujudkan penyelesaian masalah Palestina merupakan tuntutan tugas dan misi politik luar negeri Saudi Arabia yang dirumuskan tahun 1943. Saudi Arabia hingga kini tetap pada pendiriannya menganggap penyelesaian masalah Palestina merupakan togas dan misi politik luar negerinya yang dianggap perlu mendapat perhatian yang serius dan prioritas tinggi (urgent concern and top priority). Di antara upaya Saudi Arabia untuk menyelesaikan konflik, terdapat dua inisiatif perdamaian yang ditawarkan pada tahun 1982 dan 2002. Inisiatif perdamaian ini menawarkan sebuah solusi perdamaian yang berlandaskan pads Resolusi PBB. Yang memberikan pengakuan kepada Israel untuk tetap eksis dan menawarkan normalisasi hubungan dengan negara-negara Arab dengan imbalan Israel menerima dan melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB No 242 dan 338 yang meminta untuk mengakliiri pendudukan pada garis batas 1967. Saudi meyakini bahwa usahanya membantu menyelesaikan masalah Palestina merupakan tugas dan tanggung jawab bangsa Arab dan umat Muslim. Di sate sisi Saudi Arabia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Amerika Serikat, dimana Israel merupakan anak emas Amerika Serikat di Timur Tengah. Isu Palestina telah menjadi duri dalam hubungan Saudi Arabia dan Amerika Serikat sejak Perang Dunia II. Selama ini Saudi Arabia berpandangan kedekatannya dengan Amerika Serikat dapat mempengaruhi sikap Amerika Serikat dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel untuk menjadi penengah yang lebih adil. Namun upaya mempengaruhi sikap Amerika Serikat dalam masalah Palestina tidak efektif, dikarenakan sikap politiknya yang selalu menguntungkan Israel.

---

Saudi Arabia has a significant place in the Arab's world and Islam. It's caused by status Arab as the biggest country in Arabic peninsula, and the biggest oil's resource, more about 25 % oil's resource in the world. Saudi Arabia has effectively role to finish conflict between Palestine and Israel.

Saudi Arabia's role in finishing conflict Palestine and Israel is his effort and his mission of foreign policy since 1943. Saudi Arabia said that until now the Palestine's problem is an urgent concern and top priority.

Two initiatively peaces offered a peace solving based on United Nations resolutions in 1982 and 2002. This resolution give legality to Israel to exist and offer normalization of relation with Arabic's countries by fee Israel accept that resolution number 242 and 338 which asked to end occupy in the limited line 1967.

Saudi Arabia sure that his effort can finish Palestine's problem as his responsibility of Arabic and all of Moslem. In the other side, Saudi Arabia has relation closely with United States which Israel as his close partner. The Palestine's problem has difficult to Arabs' Saudi and united state's relations since second's war of the world. Arab said that closely with America is as mediator between Palestine and Israel, but his attitude not effectively because always give lucky to Israel."

"Tesis ini membahas tentang peran dan strategi politik dominasi keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia. Fokus masalah dalam penelitian ini terumuskan dalam tiga pertanyan: Bagaimana, munculnya politik dominasi keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia; Apa faktor-faktor penyebab keluarga al-Saud mampu mempertahankan dominasi politiknya; dan bagaimana prospek dominasi politik keluarga al-Saud di masa depan. Dengan rnenggunakan model pendekatan studi kasus (cas study) penelitian ini rnenghasilkan beberapa kesimpulan: Pertama, momentum awal politik dominasi keluarga al-Saud terjadi ketika Raja Abdul Aziz bin Abdurahman menyampaikan sambutan dalam sidang pertama Majelis Syura pada 21 Januari 1927 M: "aku tak akan menyerahkan kekuasaanku kepada siapapun yang menentangku dan merebutnya dengan cara paksa, tetapi aku akan menyerahkannya ketangan kalian dengan kehendakku sendiri. Perhatikanlah orang-orang yang duduk dihadapan kalian, mereka adalah anggota keluargaku. Pilihlah seorang diantara mereka untuk menjadi pemimpin kalian." Pidato ini juga menjadi awal inisiatif Raja Abdul Aziz untuk merumuskan sebuah hukum dasar pemerintahan seperti hukum tentang suksesi kekuasaan. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi bertahannya politik dominasi keluarga al-Saud dalam Kerajaan Saudi Arabia diantaranya adalah faktor otoritas raja yang luas, faktor positioning keturunan Abdul Aziz bin Abdurahman pada posisi-posisi penting dalam pemerintahan Saudi Arabia dan faktor legislasi kekuasaan dalam sistem dan hukum pemerintahan. Ketiga, Prospek politik dominasi keluarga al-Saud di masa depan ditentukan oleh kemampuan generasi-generasi baru Kerajaan Saudi Arabia memberikan nuansa politik baru dalam dinamika politik kerajaan. Nuansa baru ini ditentukan oleh motifasi konflik internal maupun eksternal yang terjadi sepanjang sejarah kerajaan. Dengan kata lain, prospek politik dominasi keluarga al-Saud di masa depan berbanding lurus dengan terakomodirnya tuntutan-tuntutan tersebut.

---

The focus of this study is the role and political domination strategy of al-Saud Clan in the Kingdom of Saudi Arabia. This internal issue is formulated in three questions: What domination politics appearance of al-Saud clan in the Kingdom of Saudi Arabia; Is factors cause of al-Saud clan can maintain domination of its; and how domination prospect of al-Saud clan in the future. By using case study approach, this study yields some conclusions: Firstly, the momentum of political domination of al-Saud clan is happened when King Abdul Aziz bin Abdurahman submits greeting in first conference of Majelis Syura by 21 January 1927: "I will not deliver my power to any person who opposes me and grabs it by the way of forcing, but I will deliver it hand all of you with my own will. Attention please to people who to sit fore part all of you, they is member of my family. Choose one of them to be leader of all of you." This oration also becomes beginning of initiative King Abdul Aziz to formulate a basic law of government like succession law. Secondt influencing factors stays it political domination of al-Saud clan in the Kingdom of Saudi Arabia is king authority factor, positioning factor of Abdul Aziz bin Abdurahman sons at important positions in government and power legislation factor in system and government law. Third, political domination prospect of al-Saud clan in the future is detennined by ability of next generations to accommodating of the demands."

"ABSTRAKTahun 1992, Raja Fahd bin Abdul Aziz melakukan reformasi di pemerintahan monarki yang mengarah pada demokratisasi, dengan menerbitkan dekrit No.1 yang tercantum empat agenda. Salah satu pointnya yaitu pembentukan Majelis al-Syura propinsi (dewan kota). ini dilakukan dengan melibatkan partisipasi warga saudi pada pemilihan umum untuk memilih dan dipilih menjadi anggota dewan kota. Tesis ini menjelaskan sistem pemilu Arab Saudi dan implikasi partisipasi warga saudi pada pemilu 2005 terhadap perkembangan demokrasi disana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Untuk menganalisis sistem dan partisipasi politik di saudi, digunakan konsep demokrasi, sistem pemilihan umum, dan partisipasi politik.Pemilu dewan kota menggunakan sistem First Past the Post pada Single-Member District. Bentuk partisipasi melalui kampanye yang menarik perhatian masyarakat dengan berbagai taktik dan programnya dan pemberian suara cenderung apatis, hanya mencapai 17% dari keseluruhan warga saudi. Penerapan Sistem pemilu dan partisipasi masyarakat berimplikasi bagi perkembangan demokrasi di Arab Saudi. Dapat dilihat dari hasil penelitian ini yang mana masyarakat semakin aktif diranah publik dan hubungan antara masyarakat dan pejabat pemerintah semakin membaik. Kebijakan yang dahulu terfokus pada persoalan luar negeri, dialihkan pada urusan dalam negeri. Kebebasan berekspresi dan keteraturan dalam proses penyelenggaraan pemilu, menjadi sinyal positif bagi keberlangsungan pemilu kedepan.

---

ABSTRACTIn 1992, King Fahd bin Abdul Aziz did reformation to monarchy government leading to democratization, by issuing the decree No. 1 mentioning four agendas. One of the points was the formation of al-Shura assemblies at provincial level (municipal councils). This was performed with the participation of Saudi citizens in the general election to elect and to be elected as members of municipal councils. This thesis describes the general election system in Saudi Arabia and the implications of Saudi Arabia citizen participation in the general elections year 2005 to the development of democracy there. This study used a qualitative approach with descriptive analytic methods. To analyze the system and political participation in Saudi Arabia, the democracy concept, electoral system, and political participation were used.General elections of municipal council used First Past the Post system in Single-Member District. The form of participation was through campaigns that attracted people with different tactics and programs and the voting tended apathetic, only reached 17% of all Saudi Arabia citizens. The implementation of the general election system and the citizen participation had implications to the development of democracy in Saudi Arabia. It can be seen from the results of this study in which citizen were increasingly active in public domain and the relationship between citizen and government officials got better. Previous policies which were focused on foreign issues were transferred on domestic affairs. Expression freedom and regularity in the general elections process became a positive signal for the sustainability of general election in the future."

"ABSTRAKJurnal ini mengkaji tentang sistem pendidikan perempuan di Arab Saudi, menjelaskan tentang sistem pendidikandi Arab Saudi secara umum, perkembangan sistem pendidikan perempuan, perguruan tinggi di Arab Saudi yangmenerima mahasiswa perempuan, serta pencapaian yang telah diraih oleh perempuan Arab Saudi. Penulisan inimenggunakan metode sejarah dengan cara studi pustaka.Teori yang terdapat pada buku-buku teks yangdigunakan dalam penulisan jurnal ini merupakan hasil dari catatan serta pendapat para ahli sejarah, disertai buktibukti yang ada. Jurnal ini dibuat bertujuan bukan hanya untuk memenuhi tugas mata kuliah saja, tetapi jugauntuk menambah pengetahuan mengenai sistem pendidikan perempuan di Arab Saudi, baik bagi penulis maupunbagi pembacanya. Pendidikan untuk perempuan di Arab Saudi memiki sistem yang unik dibandingkan dengannegara-negara lain. Kini perkembangan sistem pendidikan perempuan di Arab Saudi telah mengalamipeningkatan yang pesat. Hal ini dapat dilihat pada semakin banyaknya perempuan Arab Saudi yang telahmengenyam pendidikan dan semakin banyak pula sekolah-sekolah khusus perempuan serta universitasuniversitasyang menerima mahasiswa perempuan.

---

ABSTRACTThis journal discusses women's education system in Saudi Arabia, describes the education system in SaudiArabia in general, the development of women's education system, universities in Saudi Arabia that accept femalestudents, and the achievements by Saudi Arabian women. The method used in this article is a historical studyretrieved from literature. The theory found in the literature used in this article is the result of the records and theopinions of historians, complemented with evidences. This article was written not only to fulfill the taskssubjects, but also to raise awareness about women's education system in Saudi Arabia, both for authors and theaudience. Education for women in Saudi Arabia have an unique system compared to other countries. Now thedevelopment of women's education system in Saudi Arabia has experienced a rapid increase. This can be seen inthe increasing number of Saudi women who have been educated and the more girls' schools and universities thataccept female students."

"

---

ABSTRACTDespite having relatively small trade and investment ties between Indonesia and Saudi Arabia in the past, some optimisms have been flourishing following the Saudis King`s visit to Indonesia in 2017. This article makes a particular attempt to examine trade and investment ties between the two countries over the last five years and outlines some great opportunities for Indonesian side after the King`s visit. It finds that recently some leading Indonesian enterprises have successfully tapped the business opportunities in Saudis market while the Indonesian tourism sector should be able to capitalize the post King`s visit moment to attract much more Saudis and other worldwide Moslem tourists to visit Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana terjadinya perubahan kebijakan luar negeri Saudi terhadap Qatar dari kebijakan blokade menjadi normalisasi pada tahun 2021. Dengan menandatangani kesepakatan damai pada 5 Januari 2021, Arab Saudi yang awalnya menuntut Qatar melaksanakan 13 tuntutan yang diajukan, berubah menjadi membiarkan Qatar tidak melaksanakan 13 tuntutan tersebut. Guna memahami perubahan tersebut, penelitian ini menggunakan konsep perubahan kebijakan luar negeri Jacob Gustavsson. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat empat perubahan kebijakan luar negeri yang merupakan konsekuensi dari empat hal. Pertama, faktor internasional yaitu serangan terhadap fasilitas minyak Saudi pada tahun 2019, terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden AS pada November 2020, menurunnya transaksi lintas batas Saudi dengan Qatar, meningkatnya transaksi lintas batas Qatar dengan Turki dan Iran, dan potensi keuntungan ekonomi dari penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2022 Qatar. Kedua, faktor domestik yaitu pemulihan citra MBS atas tuduhan pembunuhan Khashoggi dan menurunnya perekonomian Saudi sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Ketiga, pandangan pribadi MBS yang menginginkan normalisasi hubungan dengan Qatar dapat tercapai. Keempat, dinamika pengambilan keputusan Kerajaan Saudi, dalam hal ini pandangan tokoh pemangku kebijakan yang sejalan dengan pandangan pribadi MBS. Maka dari itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa keempat hal ini berkontribusi terhadap empat perubahan kebijakan luar negeri Saudi terhadap Qatar.

---

This research aims to answer how the Saudi Arabia foreign policy towards Qatar shifted from a policy of blockade to normalization in 2021. By signing a peace agreement on January 5, 2021, Saudi Arabia, which initially demanded Qatar to comply with the 13 demands, changed to allowing Qatar to disregard those 13 demands. In order to understand this problem, this research uses the concept of foreign policy change by Jacob Gustavsson. This research uses qualitative research method with deductive approach. This research shows there are four foreign policy changes that are the results of four factors. First, international factors: the attacks on Saudi oil facilities in 2019, Joe Biden's election as US President in November 2020, decline in cross-border transactions between Saudi Arabia and Qatar, increase in cross-border transactions between Qatar and Turkey and Iran, and economic opportunities of FIFA World Cup Qatar 2022. Second, domestic factors; the restoration of MBS's image related to the Khashoggi murder and Saudi Arabia's economic decline resulting from the COVID-19 pandemic. Third, MBS's personal preference for normalization with Qatar. Fourth, the decision-making process of the Kingdom Saudi Arabia, in this case, the policy stakeholders' preferences aligned with MBS's preferences. Therefore, this research concludes that these four factors contribute to the four changes in Saudi Arabia's foreign policy towards Qatar."

"Since the 1980's there has been a growing phenomenon in Indonesia of women moving out to work overseas. The main destination countries of this movement is Saudi Arabia, but some other countries in the Middle East, such as Abu Dhabi< United Arab Emirates, Kuwait, Bahrain and Qatar have also important destinations in recent years. There are strong economic factors influencing labor migration such as dearth of job opportunities in the areas of their origin. However, the phenomenon in Indonesia has other important dimensions. The majority of Indonesian female labor migrants to Saudi Arabia work as domestic workers. Many of them had bas as well as good experiences working overseas in terms of have employers treated them. This paper is an elaboration on indonesian female migrant workers' experiences working in Saudi Arabia based on a study among returned migrants in their places of origin in Indramayu and Cianjur districts in West Java. West Java is known as one of Indonesian provinces where many international female labor migrants to the Middle East came from. The many cases of mistreatment and bad working experiences among Indonesian returned female migrants in the study area do not seem to deter a number of them to work in Saudi Arabia. Some returned female migrants in the study area believe that what they would experience during their work overseas depended on their fate."