Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di dalam sistem tenaga listrik, energi listrik dibangkitkan oleh pembangkit tenaga listrik dan disalurkan ke beban metalui saluran penghantar. Sebagian besar beban listrik bersifat induktif, artinya karakteristik beban jenis ini membutuhkan daya yang terdiri atas daya aktif (MW) dan days reaktif (MVAR). Adapun yang dimaksud dengan daya aktif adalah daya yang menghasilkan kerja sedangkan days reaktif merupakan daya yang tidak menghasilkan kerja. Umumnya kebutuhan daya reaktif pada beban induktif relatif besar, hal ini menyebabkan faktor days beban jenis ini relatif rendah. Adapun yang dimaksud dengan faktor daya adalah hasil perbandingan antara besar daya aktif terhadap days semu, dimana days semu didapatkan dari hasil penjumlahan vektoris days aktif dan days reaktif. Rendahnya faktor days beban induktif membawa dampak yang merugikan, yaitu membesarnya jatuh tegangan, rugi-rugi daya aktif, dan rugi-rugi energi listrik berupa panas pads saluran penghantar. Hal tersebut dapat diterangkan sebagai berikut : Arus yang dibutuhkan beban induktif yang mengalir pada saluran penghantar secara vektoris merupakan hasil penjumlahan antara arus aktif dan anus reaktif. Besar anus aktif ditentukan oleh daya aktif beban sedangkan arus reaktif ditentukan oleh daya reaktif beban. Pengaruh yang merugikan semakin besar jika arus reaktif yang di butuhkan beban induktif semakin besar, dimana kebutuhan arcs reaktif tersebut sepenuhnya disediakan oleh pembangkit tenaga listrik. Akibat tersebut tedadi maka akan memperbesar arcs hantaran. Dengan asumsi panjang saluran penghantar (km) tetap dan impedansi saluran penghantar (Ohm / km) juga tetap, jatuh tegangan berbanding lurus dengan besar anus hantaran sedangkan rugi-rugi daya aktif dan rugi-rugi energi listrik berupa panas berbanding lures dengan kuadrat arus hantaran. Artinya semakin besar komponen arcs reaktif yang mengalir pada saluran penghantar akan memperbesar jatuh tegangan, rugi-rugi daya aktif, dan rugi-rugi energi listrik berupa panas pads saluran penghantar. Untuk memperkeeil pengaruh yang merugikan dilakukan dengan memperbesar faktor daya sistem tenaga hstrik, salah satunya dengan pemasangan bank kapasitor secara paralel di dekat beban. Fungsi bank kapasitor menyediakan sebagian kebutuhan days reaktif beban sehingga akan memperkeeil days reaktif yang disediakan pembangkit tenaga listrik. Semakin kecil daya reaktif yang disediakan pembangkit tenaga listrik akan memperkecil komponen anus reaktif yang mengalir pada saluran penghantar. Di PT Caltex Pacific Indonesia sebagian besar beban listrik adalah pompa minyak bumi, dimana beban tersebut merupakan beban yang bersifat induktif yang membutuhkan daya reaktif yang relatif besar. Dengan rendahnya faktor daya pompa minyak bumf, dampak yang tedadi antara lain adalah membesarnya rugi daya aktif dan rugi energi listrik berupa pangs pada saluran penghantar dilingkungan Perusahaan tersebut. Dalam tugas akhir ini faktor daya sistem tenaga listrik di PT Caltex Pacific Indonesia dinaikkan dengan pemasangan bank kapasitor secara paralel, kemudian secara ekonomis akan dibandingkan antara harga jual energi listrik (KW) yang terselarnatkan dengan adanya penurunan rugi-rugi energi listrik akibat pemasangan bank kapasitor dengan harga pembelian bank kapasitor tersebut."

"Perkembangan dunia perbankan di Indonesia mulai tumbuh dan berkembang sejak dilakukannya deregulasi yang luas di bidang perekonomian. Deregulasi yang luas tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya Paket 27 Oktober 1988, yang dikenal dengan PAKTO 1988. Kebijakan deregulasi ekonomi tersebut dilakukan dalam suatu paket yang lebih luas menyangkut bidang keuangan, moneter dan perbankan, terutama berkaitan dengan pengaturan permodalan bagi usaha bank yaitu modal disetor minimum bagi pendirian suatu bank bank umum dan bank pembangunan swasta yang relatif kecil.Sejak saat itu bank-bank yang baru didirikan tumbuh dan berkembang seperti jamur di musim penghujan. Pelaku usaha yang bergerak di bidang industri manufaktur dan perdagangan yang mulai mendirikan bank-bank baru. Dengan cara itu mereka berusaha mengakumulasikan kapital secara horisontal dari kedua jenis usaha yang berbeda. Akibatnya, terdapat serangkaian mekanisme transfer o f pricing yang semata-mata diabdikan bagi kepentingan kelompoknya sendiri dan tidak lagi mengelola bank sebagaimana seharusnya, namun lebih dipakai sebagai ?kasir? si pemilik modal (konglomerat). Hal itu mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap Legal Lending Limit atau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Pada akhirnya bank-bank tersebut menjadi tidak sehat dan lambat laun menjadi bangkrut dan akhirnya dicabut izinnya serta diikuti dengan proses likuidasi.Implikasi atau dampak dari likuidasi bank dapat teijadi terhadap pemegang saham. Adapun dampak yang akan diterima oleh pemegang saham adalah pertanggung jawaban harta pribadi (unlimited liability), jika yang bersangkutan turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh bank atau menjadi penyebab kegagalan bank, yaitu apabila perseroan dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan pribadi. Sehubungan dengan itu maka pemegang saham mempunyai pertanggungjawaban tidak terbatas yang berarti kekayaan pribadi pemegang saham harus menjadi jaminan pelunasan utang-utang. Hal tersebut dikarenakan pemegang saham telah turut campur dalam kegiatan usaha perseroan sehingga teijadi pelampauan batas-batas pertanggung jawaban yang terbatas bagi para pemegang saham perseroan (doktrinpiercing the corporate veil).Pemegang saham yang melakukan tindakan yang melanggar piercing the corporate veil akan berusaha sekuat tenaga agar pertanggung jawaban yang dibebankan kepadanya tidak sampai terlalu jauh membebani harta pribadinya. Dalam rangka likuidasi bank, maka tindakan pemegang saham agar dapat menghindarkan akibat terhadap kekayaan pribadinya adalah dengan melakukan pemanggilan RUPS untuk meminta pertanggung jawaban Tim Likuidasi atas tugas dan kewajibannya dalam melaksanakan proses likuidasi walaupun proses likuidasinya sendiri belum selesai.Tesis yang berjudul Tinjauan Yuridis Tindakan Pemegang Saham Bank Dalam Likuidasi Yang Melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Sebelum Proses Likuidasi Selesai (Studi Kasus Pada PT Bank X (Dalam Likuidasi) ini dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, yang berdasarkan teori-teori, kaidah-kaidah hukum tertentu serta fakta kasus yang ada, diharapkan dapat mengkaji mengenai tindakan pemegang saham yang memanggil RUPS sebelum Tim Likuidasi menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam proses likuidasi."

"ABSTRAKUndang-Undang Perbankan memberikan panduan agar bankmelaksanakan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkanpada keyakinan bahwa debitur mampu mengembalikan kreditatau pembiayaan pada waktu yang diperjanjikan. Kegiatanusaha Bank Perkreditan Rakyat Syariah ditujukan kepadamasyarakat: golongan ekonomi menengah ke bawah daniberoperasi tanpa menerima bunga dari nasabah dengan konsepdasar Syariah Islam. Dalam hal ini terdapat tigapermasalahan, yaitu jaminan yang digunakan bagi pembiayaanpada bank, pelaksanaan pengikatan jaminan dan eksekusiterhadap jaminan. Penelitian yang dilakukan adalahpenelitian hukum sosiologis atau empiris dengan pendekatanyuridis. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwajaminan yang diserahkan debitur kepada bank adalah jaminanpokok dan jaminan tambahan. Perjanjian Penyerahan Jaminandilakukan secara di bawah tangan dan dilegalisasi olehnotaris. Bank dan debitur melakukan musyawarah untukmencari jalan keluar yang terbaik bagi penyelesaianpembiayaan yang tidak terkembalikan, tidak melaluipelelangan dan pengadilan karena faktor waktu dan biaya."

"ABSTRAKPenerbitan Obiigasi Negara Ritel scri ORI004 pada bulan Maret 2008 merupakan salah satu kebijakan bidang ekonomi yang dikcluarkan dalam rangka memcnuhi Defisit Anggaran Pendapatan Negara (APBN). Salah satu jenis dari Surat Berharga Sobagai Surat Utang Negara (SUN) dijual secara rite] kepada masyarakat Indonesia. Dengan maksud agar masyarakat dapat mcmbcli Obligasi Negara Ritel tersebut dengan dana yang tidak banyak. Pokok permasalahan yang diangkat adalah hubungan hukum antara Pemerimah Republik Indonesia sebagai penerbit obligasi dengan Citibank, N.A. sebagai agcn penjual, hubungan hukum antara Citibank, N.A. sebagai agen penjual dengan Investor sebagai pemegang obligasi dan prosedur penyelesaian apabila agen penjual terkena pailit. Menggunakan metode penelitian hukum antara Iain penelitian hukum deskriptif normatif dan wawacara ke nara sumber. Hubungan hukum yang terjadi antara Penerbit yaitu Pemerintah Indonesia dan Agen Penjual dilandasi oIeh hukum perjanjian yang saling mengikat kedua belah pihak scsuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kcuangan Nomor I0/PMK.08/2007 tentang Perubahan atas Pcraturan Menteri Keuang Nomor 36lPMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Ncgara Ritel Di Pasar Perdana. Sedangkan hubungan hukum yang terjadi amara Agen Penjual dengan Investor adalah hubungan hukum berdasarkan perjanjian yang saling mengikat antara Agen Penjual dengan Investor yaitu dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada saat pemesanan dan pembelian Obligasi Negara Rite] tersebut. Lebih Ianjut agar Pemerintah mcncrbitkan aturan hukum mengenai Agen Pcnjual apabila tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Agar kodepan Pemerintah ketika mencrbitkan Obligasi Negara Ritel seri selanjutnya masyarakat melihat ini merupakan invcstasi yang menguntungkan dan aman berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Dengan harapan akan meningkatkan keberhasilan Pemerintah untuk mendapatkan dana dari masyarakat"

"Tesis ini membahas mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dalam rangka perlindungan kepada nasabah, dengan studi kasus penerapan manajemen risiko pada Bank X. Pembahasannya mencakup pengertian risiko, manajemen risiko, jenis risiko, struktur organisasi manajemen risiko dan aturan hukum terkait manajemen risiko berdasarkan Basel serta aturan - aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Pada studi kasus penerapan manajemen risiko pada Bank X, penulis meneliti penerapan manajemen risiko pada bank tersebut berdasarkan PBI No.11/ 25/PBI/2009 tentang Perubahan PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, yaitu sekurangkurangnya adalah pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan berdasarkan pada kepustakaan atau data - data sekunder. Dalam tahap pengolahan data, metode yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa penerapan manajemen risiko pada bank dalam rangka perlindungan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan dan harus didukung dengan pengembangan risk culture di setiap unit kerja pada bank tersebut.

---

This thesis discusses the application of risk management for commercial banks in order to protect the customer, with case studies of risk management at Bank X. Discussion include the definition of risk, risk management, types of risk, risk management organizational structure and related legal rules on the basis of risk management and Basel rules - rule of law in Indonesia. In the case study application of risk management at Bank X, the author examines the application of risk management at the bank based on PBI 11 / 25/PBI/2009 on Amendment PBI. 5/8/PBI/2003 on the Application of Risk Management for Commercial Banks, which at least is the active supervision of the Board of Commissioners and Directors, adequacy of policies, procedures and establishment of limits of risk management, the adequacy of the identification, measurement, monitoring, and risk control, and information systems risk management and internal control system is comprehensive. This study was conducted legal research library based on literature or secondary data. In the data processing phase, the method used is descriptive analytical. The results suggest that the application of risk management in banks in order of protection must be implemented in accordance with prevailing laws and must be supported by the development of risk culture in every work unit in the bank."

"ABSTRAKPenelitian tentang penerapan sistem penjaminan simpanan di Indonesia adalah untuk memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalah yang dihadapi industri perbankan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat, yaitu dengan cara: melihat pentingnya kepercayaan nasabah bagi industri perbankab; menjelaskan peranan skim penjaminan simpanan dalam memelihara bahkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan; menguraikan mekanisme skim penjaminan simpanan dan prasyarat pendukung bagi pendirianya; menganalisis kemungkinan penerapan skim asuransi simpanan di Indonesia. Metode penelitian disertasi ini, sesuai dengan yang dikenal dalam kepustakaan penelitian hukum (legal research), menggunakan penelitian hukum normatif. Karena itu upaya memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder, baik yang berupa bahan hukum primer, sekunder maupun bahan hukum tertier seperti konsep-konsep, doktrin-doktrin dan perundang-undangan atau kaedah hukum yang berkaitan dengan penelitian ini."

"ABSTRAKIndependensi Bank Indonesia sebagai bank sentral, pengkajian ulang atas makna independensi, akuntabilitas dan transparansi bank sentral diperlukan untuk memahami kedudukan Bank Indonesia baik dalam fungsinya sebagai pelaksana dan penanggungjawab otoritas monetern menurut desain sistem ekonomi Indonesia, maupun dalam kedudukan politis dan legalnya menurut sistem ketatanegaraan di Indonesia.Pokok-pokok persoalan yang akan diteliti dalam disertasi ini adalah sebagai berikut: mengapa bank sentral harus memiliki independensi dalam menjalankan fungsinya di bidang moneter?; dalam aspek apa saja independensi, akuntabilitas dan transparansi harus diberikan kepada suatu bank sentral; bagaimana bentuk independensi dan akuntabilitas Bank Indonesia yang ada selama ini? Apakah bentuk independensi dan akuntabilitas Bank Indonesia yang ada selama ini.Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer terutama mengenai peraturan perundang-undangan tentang bank sentral. Dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui studi terhadap dokumen dan studi kepustakaan. Dokumen yang diteliti tidak terbatas pada keterangan resmi pemerintah dihadapan Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau yang dicatat dalam notulen rapat saja, tetapi juga dilakukan terhadap keterangan pemerintah atau pejabat pemerintah sebagaimana ditulis dalam surat kabar. Dokumen lain yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai perdebatan di Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyusunan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 dan sebagai dokumen yang membicarakan amandemen terhadap UU No. 23 tahun 1999 serta Risalah Rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat."