Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai the most high regulated industry, perbankan merupakan salah satu industri yang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi Informasi sebagai core teknologi mereka terlebih dalam membantu untuk mematuhi aturan dari regulator seperti Bank Indonesia misalnya. Tingkat ketergantungan ini bahkan akan menjadi lebih tinggi bagi sebagian besar bank yang beroperasi dalam lingkungan yang kompetitif. Dengan semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam bisnis bank, tata kelola teknologi informasi (IT governance) tentunya menjadi konsep yang penting dibicarakan. Hal ini didukung oleh penelitian bahwa perusahaan yang memiliki IT. Governace yang baik rata-rata memperoleh keuntungan 20% lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki tata kelolaTI yang baik. Oleh karna itu penelitian yang bersifat deskriptif ini mencoba untuk menggambarkan IT governance dalam sebuah Bank besar yaitu Bank XYZ dengan menggunakan beberapa model IT Governance yang sudah ada. Penggunaan beberapa model beebeda ini ternyata dapat memetakan kondisi IT Governance Bank XYZ dengan lebih baik dibandingkan hanya menggunakan satu model tertentu saja.Dari hasil penelitian tersebut penulis berpendapat bahwa penerapan IT Governance di Bank XYZ sudah tergolong baik meskipun belum bisa dikatakan ideal. Namun demikian untuk lebih menyempurnakannya lagi maka harus dipastikan bahwa Post Implementation Review benar-benar dilaksanakan. Salah satu cara memastikannya adalah dengan memasukkan Post Implementation Review dalam KPI ataupun SLA unit kerja terkait. Hal ini dikarenakan adanya keterkaitan yang sangat erat antara KPI dan SLA dengan IT Governance di Bank XYZ.

---

As the most highly regulated industry, banking is one of industry that has high level of dependency to information technology, to help them comply with regulations and authority, Bank Indonesia for example. This level of dependency tends to rise higher for most banks as they operate in competitive environment. With the increasing adoption of information technology in banking business, IT Governance has been major concept to be considered. This also supported by study that shows enterprises with good IT governance, in average, yield 20% higher than enterprise which do not have good IT governance. This descriptive study try to elaborate IT Governance in a big bank, XYZ, by using several existing IT Governance model. By using these models, a better mapping of IT Governance in Bank XYZ can be achieved, compared by using only one specific model.From the study, can be suggested that implementation of IT Governance in Bank XYZ can be classified as good. Nonetheless, to further improve it, there must be a certainty that PIR be conducted properly. One way to ensure that PIR is conducted properly is by putting the PIR in KPI or SLA of the related working unit. This is because of KPI and SLA is tightly-connected with IT Governance in Bank XYZ."

"ABSTRAKBesamya tekanan pada sektor perbankan lokal di Bali akibat dari kondisi perekonomian yang belum pasti pasca tragedi born di Kuta, wabah SARS dan perang di lrak serta semakin meningkatnya persaingan antai bank, telah menyebabkan bank-bank lokal di Bali berusaha untuk bertahan hidup. Pengalaman di masa krisis menunjukkan jatuhnya kepercayaan nasabah kepada perbankan mengakibatkan banyak nasabah yang memindahkan dananya kepada bank-bank besar dan atau bank-bank pemerintah yang ald1irnya mengakibatkan bank-bank lokal kesulitan untuk menghimpun dana dari masyarakat. Kinilah saatnya bagi bank-bank loka1 tersebut untuk mulai meningkatkan posisi bersaingnya.Keberadaannya sebagai bank umum yang hanya beroperasi secara lokal di Bali telah menyebabkan Bank Sinar menghadapi berbagai ancaman maupun peluang yang secara khusus terkait dengan kondisi perekonomian lokal Bali yang mudah melemal1 akibat rentannya sektor andalan pariwisata. Disamping mendapat tekanan lingkungan eksternal, Bank Sinar yang merupakan bank lokal kecil juga dihadapkan pada keterbatasan sumber daya di tengah persaingan antar bank yang semakin kompetitif. Tujuan dari penulisan karya akhir ini adalah melakukan analisis terhadap strategi bersaing yang telah dilakukan Bank Sinar dan menemukan altematif-altematif strategi untuk meningkatkan posisi bersaingnya. Dengan strategi bersaing yang tepat diharapkan Bank Sinar mendapatkan posisi yang aman (defendable) untuk dapat bertahan hidup dan berkembang dalam industri perbankan lokal di Bali terutama dalam menghadapi era perdagangan bebas.Peluang utama adalah adanya potensi pertwnbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita Bali yang tinggi. adanya otonomi daerah, pertumbuhan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan hambatan masuk ke sektor UMKM yang cukup tinggi. Sedangkan ancaman utama adalah kondisi perekonomian Bali masih tidak pasti, rencana pemberlakuan zona perdagangan bebas tingkat ASEAN maupun Asia Pasifik, peraturan tingkat pennodalan perbankan yang semak:in ketat, meningkatnya persaingan antar bank dan perubahan teknologi informasi dengan cepat. Adapun kekuatan Bank Sinar meliputi sumber daya manusia yang didominasi oleh putera daerah, menriliki hubungan emosional yang kuat dengan nasabah (customer based yang kuat), struktur organisasinya ringkas, jaringan kantor yang dekat dengan pelaku usaha, dikelola secara professional dan tergolong sebagai bank yang sehat dan berkinerja sangat baik. Sedangk:an kelemahannya adalah teknologi informasi yang masih off-line, belum memiliki jaringan ATM, pertumbuhan modalnya relatif kecil dan jaringan usaha serta inovasi produk yang masih terbatas.Dari analisis diperoleh kesimpulan bahwa posisi Bank Sinar pada segmen UMKM di Bali sedikit di atas rata-rata dengan daya tarik segmen UMKM di Bali yang tinggi sehingga perusahaan sebaiknya menerapkan strategi pertumbuhan. Strategi pertumbuhan dapat dilakukan terutama dengan memperluas jaringan kantor baru, terutama ke arab Bali Utara dan Barat yang berpotensi besar untuk usaha perbankan tapi belwn tergarap.Saran utama yang dapat diberikan adalah membangun kemampuan sistem online dan meningkatkan permodalan, misalnya dengan melakukan go public atau setidaknya menerbitkan surat hutang subordinated atau meneruskan kerjasama dengan Pemodalan Nasional Madani ataupun merjer. Sedangkan untuk mencapai keunggulan bersaing di atas rata-rata maka Bank Sinar sebaiknya menerapkan strategi bersaing fokus secara geografis hanya di daerah Bali saja serta fokus kepada segmen mikro dan kecil, yang mengarah kepada differensiasi dalam memberikan produk dan layanan. Strategi bersaing fokus-differensiasi kepada segmen mikro dan kecil sebaiknya dilakukan melalui perpaduan antara penerapan perbankan secara konvensional dengan pendekatan sosial budaya. Sedangkan strategi bersaing fokus-biaya rendah dapat ditujukan kepada segmen menengah dengan memperhatikan sumbangannya terhadap transaksi- transaksi fee based income."

"Tesis ini membahas tentang Perjanjian-perjanjian Bank Aceh Syariah sebelum adanya konversi dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Tesis ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang menggunakan penelitian dengan meneliti bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan yang terkait serta melakukan pewawancaraan terhadap narasumber terkait dengan tesis ini. Penelitian ini terkait dengan perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah dengan memberlakukan peraturan perundang-undangan Bank Syariah yang berdampak pula pada penerapan dan pengalihan perjanjian-perjanjian Bank Aceh Konvensional menjadi Bank Aceh Syariah. Serta jika Bank Aceh Syariah tidak memberlakukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang berlaku Pada Bank Syariah maka hal tersebut akan berdampak terhadap implikasi hukum yang akan diterapkan oleh pihak yang berwenang terhadap Bank Aceh Syariah.

---

This thesis discusses Bank Aceh Syariah Agreements prior to the conversion from Conventional Commercial Banks to Sharia Commercial Banks. This thesis uses the Normative Juridical research method which uses research by examining literature and related legislation and conducting interviews with informants related to this thesis. This study is related to agreements made by the Aceh Syariah Bank by enforcing the Sharia Bank laws and regulations which also have an impact on the application and transfer of Conventional Bank Aceh agreements to Bank Aceh Syariah. And if Bank Aceh Syariah does not apply the laws and regulations as it applies to Islamic banks, this will have an impact on the legal implications that will be applied by the authorities on Bank Aceh Syariah."

"Perkembangan dunia perbankan di Indonesia mulai tumbuh dan berkembang sejak dilakukannya deregulasi yang luas di bidang perekonomian. Deregulasi yang luas tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya Paket 27 Oktober 1988, yang dikenal dengan PAKTO 1988. Kebijakan deregulasi ekonomi tersebut dilakukan dalam suatu paket yang lebih luas menyangkut bidang keuangan, moneter dan perbankan, terutama berkaitan dengan pengaturan permodalan bagi usaha bank yaitu modal disetor minimum bagi pendirian suatu bank bank umum dan bank pembangunan swasta yang relatif kecil.Sejak saat itu bank-bank yang baru didirikan tumbuh dan berkembang seperti jamur di musim penghujan. Pelaku usaha yang bergerak di bidang industri manufaktur dan perdagangan yang mulai mendirikan bank-bank baru. Dengan cara itu mereka berusaha mengakumulasikan kapital secara horisontal dari kedua jenis usaha yang berbeda. Akibatnya, terdapat serangkaian mekanisme transfer o f pricing yang semata-mata diabdikan bagi kepentingan kelompoknya sendiri dan tidak lagi mengelola bank sebagaimana seharusnya, namun lebih dipakai sebagai ?kasir? si pemilik modal (konglomerat). Hal itu mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap Legal Lending Limit atau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Pada akhirnya bank-bank tersebut menjadi tidak sehat dan lambat laun menjadi bangkrut dan akhirnya dicabut izinnya serta diikuti dengan proses likuidasi.Implikasi atau dampak dari likuidasi bank dapat teijadi terhadap pemegang saham. Adapun dampak yang akan diterima oleh pemegang saham adalah pertanggung jawaban harta pribadi (unlimited liability), jika yang bersangkutan turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh bank atau menjadi penyebab kegagalan bank, yaitu apabila perseroan dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan pribadi. Sehubungan dengan itu maka pemegang saham mempunyai pertanggungjawaban tidak terbatas yang berarti kekayaan pribadi pemegang saham harus menjadi jaminan pelunasan utang-utang. Hal tersebut dikarenakan pemegang saham telah turut campur dalam kegiatan usaha perseroan sehingga teijadi pelampauan batas-batas pertanggung jawaban yang terbatas bagi para pemegang saham perseroan (doktrinpiercing the corporate veil).Pemegang saham yang melakukan tindakan yang melanggar piercing the corporate veil akan berusaha sekuat tenaga agar pertanggung jawaban yang dibebankan kepadanya tidak sampai terlalu jauh membebani harta pribadinya. Dalam rangka likuidasi bank, maka tindakan pemegang saham agar dapat menghindarkan akibat terhadap kekayaan pribadinya adalah dengan melakukan pemanggilan RUPS untuk meminta pertanggung jawaban Tim Likuidasi atas tugas dan kewajibannya dalam melaksanakan proses likuidasi walaupun proses likuidasinya sendiri belum selesai.Tesis yang berjudul Tinjauan Yuridis Tindakan Pemegang Saham Bank Dalam Likuidasi Yang Melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Sebelum Proses Likuidasi Selesai (Studi Kasus Pada PT Bank X (Dalam Likuidasi) ini dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, yang berdasarkan teori-teori, kaidah-kaidah hukum tertentu serta fakta kasus yang ada, diharapkan dapat mengkaji mengenai tindakan pemegang saham yang memanggil RUPS sebelum Tim Likuidasi menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam proses likuidasi."

"ABSTRAKUndang-Undang Perbankan memberikan panduan agar bankmelaksanakan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkanpada keyakinan bahwa debitur mampu mengembalikan kreditatau pembiayaan pada waktu yang diperjanjikan. Kegiatanusaha Bank Perkreditan Rakyat Syariah ditujukan kepadamasyarakat: golongan ekonomi menengah ke bawah daniberoperasi tanpa menerima bunga dari nasabah dengan konsepdasar Syariah Islam. Dalam hal ini terdapat tigapermasalahan, yaitu jaminan yang digunakan bagi pembiayaanpada bank, pelaksanaan pengikatan jaminan dan eksekusiterhadap jaminan. Penelitian yang dilakukan adalahpenelitian hukum sosiologis atau empiris dengan pendekatanyuridis. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwajaminan yang diserahkan debitur kepada bank adalah jaminanpokok dan jaminan tambahan. Perjanjian Penyerahan Jaminandilakukan secara di bawah tangan dan dilegalisasi olehnotaris. Bank dan debitur melakukan musyawarah untukmencari jalan keluar yang terbaik bagi penyelesaianpembiayaan yang tidak terkembalikan, tidak melaluipelelangan dan pengadilan karena faktor waktu dan biaya."

"ABSTRAKKrisis moneter yang melanda lndonesia dengan diawali oleh depresíasi nilai rupiahterhadap dollar Amerika pada bulan Juli 1997 telah melumpuhkan sektor perbankan nasional.Sektor rill yang mengalami kehancuran mengakibatkan hilangnya sumber pendapatan bank,disamping meningkatnya jumlah kredit bermasalah bank. Keadaan díperparah dengan tingkatbunga yang sangat tinggi, yang mengakibatkan timbulnya kondisi negative spread dikalanganperbankan nadonu1. Nibi bcbun opcraaianal bank tenis nnngkat, híngga pada akhirnyamengik iii modal bank. SiIát ekspaniif perbankan Indonesia yang sebelumnya didukung olehkondiii ekonomi yang booming, kini mcnjadi bumerang bagi perbankan sendiri. Tampakhahwa prin5ip kehati-hatian bank telama ¡ni tidak dijalankan dengan benar. Tampak jugabahwa kondisi permodalan perbankan Indonesia sangat lemah. Dalam rangka melakukan restrukturisasí perbankan nasional, Pemerintah kemudianmengeluarkan sejumlah peraturan yang mempersyaratkan peningkatan permodalan bank.Pemerintah tidak segan-segan menutup bank yang dianggap memiliki kinerja demikian buruksehingga tidak dapat diselamatkan bagi, juga bank yang tidak dapat memenuhi persyaratanpermodalan baru yang telah ditetapkan. Tentu saja kondisi ini mengakíbatkan perbankannasional berusaha menekan jalan keluar secepat mungkin. Merger merupakan salah satustrategi yang dianggap ideal untuk dilakukan, dímana strategi ini pun memperoleh dukunganPemerintah. Dalam beberapa saat setelah Pemerintah mengeluarkan kebijaksanaanpermodalan bank yang baru, banyak bank swasta nasional yang mengumumkan rencanamerger. Namun hanya sedikit yang benar-benar terealisasi, dari Bank XY adalah salah satudiantara beberapa bank tersebut.Yang patut untuk dipertanyakan adalah, apakah merger yang dilakukan dengan latarbelakang desakan keadaan akan memperoleh hasil yang sama dengan merger yangdilatarbelakangi oleh perencanaan strategis. Pada kasus Bank XY, rencana merger telahmenjadi bagian perencanaan strategi tim manajemen, dan telah disiapkan feasibility study-nya.Ketika peraturan permodalan muncul, tim manajemen memutuskan untuk mempercepatrealisasi merger tersebut. Hasil feasibility study menunjukan bahwa melalui merger terdapatkeuntungan sinergi yang bisa dimanfaatkan oleh bank, disamping menambab nilal modalbanic sehingga memenuhi ketentuan Pemerintah.Namun setelah Bank XY berdiri selama satu tahun, tidak terdapat perbaikan kinerja.Sinergi yang seyogyanya terjadi, belum terealisasi hingga saat ini. Perencanaafl strategis yangtelah disusun untuk bank hasil merger, belum diimplementasikan. Justru yang terjadi adalahpenyatuan masalah warisan masing-masing bank, seperti misalnya kredit macet. Semua pihakberanggapan bahwa hal ini disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu kondisi ekonomi makro.Namun, apakah benar demikian?Untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan diatas, proses evaiuasi diawali denganevaluasi atas faktor-faktor yang menurut teori merger adalah faktor-faktor kunci keberhasilansuatu merger. Faktor ini meliputi waktu realisasi merger, partner merger, komunikasi daninformasi, serta proses konsolidasi. Disamping itu dilakukan pula penilaian atas implementasiterhadap perencanaan strategis pasca merger yang telah ditetapkan.Hasil evaluasi kemudian menunjukan bahwa memang terdapat pengaruh faktoreksternal yaitu kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan yang mengakibatkankonsentrasi tim manajemen terfokus pads masaIah-masalah yang dihadapi saat ini, sepertimasalah kredit macet dan likuiditas. Walaupun demikian faktor-faktor tersebut bukan satusatunya faktor penyebab kegagalan merger Bank XV. Faktor lain yang ikut menyebabkan kurang berhasilnya proses merger inii adalahketidaksiapan tim manajemen dari sisi teknis operasional, untuk mengimplementasikanperencanaan stiategis bank hasil merger yang telah disusun. Diantaranya yang terpentingadalah faktor sumber daya manusia, serta pembentukan satuan tugas yang bertanggung jawabatas imp lementasi perencanaan strategis dan pencapalan sinergi.Agar merger tidak sia-sia, tim manajemen harus sesegera mungkin mengambillangkah-langkah kearah pencapaian sinergi serta implementasi atas perencanaan strategis yangtelah ditetapkan. Beberapa hal yang dapat segera dilakukan adalab pembentukan satuan tugas,guna mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi, dalam hal ini berkaitan dengan hubungansumber daya manusia, serta mengambil kebijakan yang nyata guna merealisasikan sinergipotensial yang ada, seperti mìsalnya rasionalisasi karyawan, serta penutupan duplikasi cabang."

"Sudah banyak diketahui bahwa telah terjadi krisis ekonomi yang berat dan berkepanjangan sejak pertengahan tahun 1997 hingga sekarang. Krisis ini diawali oleh adanya krisis moneter dimana mata uang rupiah terdevaluasi dalam hitungan yang sangat signifikan, pada saat itu pinjaman luar negeri mernbengkak sehingga perusahaan-perusahaan besar inengalarni kesulitan operasionalnya, akhirnya krisis ini meluas kesektor rill. Terpuruknya sektor rill tentu saja akan mempengaruhi. fungsi perbankan sebagai lembaga intermediaries, yang fungsinya menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana untuk operasionalnya. Selanjutnya, debitur-debitur bánk rnenjadi debitur yang bermasalah, karena kredit yang dikucurkan oleh bank menjadi kurang lancar atau bahkan macet. Didalam kondisi seperti diatas, maka diperlukan langkah? langkah yang komprehensif untuk menyelamatkan perbankan nasional sebagai lembaga intermediasi sehingga sektor rill dapat bergerak kembali seperti sernula. Secara prinsip, bank harus dikembalikan fungsinya dengan cara melakukan praktek? praktek operasional perbankan yang lazim dan berdasarkan pada prinsip-prinsip kehati-hatian (prudential banking). Oleb karena itu disinilah Bank Indonesia sebagal pembina bank mempunyai peranan yang sangat strategis didalam mendorong bank-bank berjalan pada aturan?aturan yang berlaku dengan mengeluarkan berbagai peraturan yang inengacu pada prirLsip-prinsip kehati?hatian. Terlebih lagi telah ada suatu kesadaran bahwa Bank Indonesia harus mempunyai tingkat independensi yang tinggi, seperti tercantum dalam tJU tentang Bank Sentral yang baru, yaitu Ut) No. 23 tahun 1999. Pada saat ini masìh ada usulan dan berbagai pihak di DPR untuk ¡nengadakan amandemen terhadap beberapa pasal yang dirasa kurang relevan untuk masa-masa mendatang. Dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia berkaitan dengan prinsip-prinsip kehati-hatian, ditambah pula dengan adanya berbagai macam resiko yang harus dihadapi oleh bank, sepertì misalnya resiko tingkat bunga (interest rate risk), resiko mata uang (exchange rate risk) dan lainnya, maka bank harus membenahi diri kedalam berkenaan dengan kesiapan organisasinya dalam menghadapi situasi yang tidak menentu, secara komprehensif, salah satunya adalah pembenahan dalam Assets-Liabilities Management (ALMA), untuk meminimalkan resiko yang telah disebutkan diatas. Bidarig yang tercakup dalarti ALMA sangat luas, bisa dikatakan mencakup seluruh aspek operasional perbankan. Oleh karena itu dalam Pembahasannya djcoba Untuk lebjh memfokuskan pada resiko yang terbesar, yaitu resiko tingkat bunga yang dikaitkan dengan pengelolaan gap (gapping management) pengaturan struktur neraca pada bank dan dampaknya terhadap tingkat profitabilitasnya. Secara teoritis kenaikan profitabilitas, dalam hal ini adalah Net Interest Income (NIT) atau Net Interest Margin (NIM) tergantung dan besarnya gap, yang didapat dan selisìh antara Rate-Sensitive Assets (RSA) dengan Rate-Sensitive Liabilities (RSL) dan perubahan tingkat bunga. Aset dan kewaj iban yang diperhitungkan adalah aset dan kewaj iban yang sensitif karena dengan adanya perubahan tingkat bunga maka berdampak langsung pada perolehan pendapatan dan biaya, dan bank dapat rnelakukan repricing lebih cepat untuk inengatasi kondisi yang berubah. Sehingga dalam hal ini bank dapat segera rnerestruktur posisi neracanya sea1an dengan arab perubahan tingkat bunga. Fada saat ada kecenderungan tingkat bunga akan naik, maka bank harus mempunyai dan memelihara posisi gap yang positif, yaitu RSA>RSL, sebaliknya jika ada kecenderungan tingkat bunga turun, malca bank harus rnernelihara posisi gap yang negatif, yaitu RSA"

"ABSTRAKDewasa ini, perkembangan perbankan syariah telah menjadi suatu fenomena baru yang perkembangannya cukup mengejutkan perbankan konvensional, di mana bank-bank besar non muslim seperti Citibank, ANZ Bank, Chase Manhattan Bank ikut meramaikan sektor ini dengan membuka Islamic Window. Sistem perbankan syariah muncul akibat keragu-raguan yang muncul akibat pennasalahan bunga pada bank konvensional. Keberadaan perbankan syariah di Indonesia secara yuridis telah diakui sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian disempurnakan kembali dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, di mana perbankan konvensional diperbolehkan untuk mem buka kantor cabang syariah.Sistem perbankan syariah yang mengharamkan bunga terbukti bertahan pada Elasa krisis karena terhindar dari negative spread. Dengan fenomena tersebut, laju perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat. Hal ini terlihat dari jumlah bank syariah yang semakin bertambah dalam periode 1999-2001, dana yang terhimpun serta pembiayaan yang dilakukan bank syariah. Jika pada tahun 1996 dana masyarakat yang terhimpun pada perbankan syariah mencapai Rp 396,58 milyar, pada tahun 2000 telah mencapai Rp 1, 04 trilyun, hingga Juni 2001 telah mencapai 1, 45 trilyun. Demikian dari sisi pembiayaan, di mana pada tahun 1996 hanya mencapai Rp 312,15 milyar, pada tahun 2000 melonjak menjadi 1,27 trilyun, dan pada Juni 2001 telah mencapai Rp 1, 7 4 trilyun. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia mulai tertarik pada pembiayaan yang dijalankan oleh bank syariah. Hal inipun memacu PT Bank Bukopin ikut meramaikan perbankan syariah dengan membuka kantor cabang syariahnya pada akhir 2001.Sektor pembiayaan pada bank syariah pada dasamya berlandaskan tiga konsep: ( 1) jual beli, (2) bagi hasil dan (3) qard. Pada saat ini, pembiayaan yang menjadi primadona bagi kebanyakan nasabah PT Bank Bukopin Cabang Syariah adalah pembiayaan murabahah, yang berlandaskan konsep jual beli. Hal ini terlihat dari pembiayaan murabahah pada PT Bank Bukopin Cabang Syariah yang pada bulan Juni 2003 mencapai Rp 68 milyar, sedangkan pembiayaan mudharabah hanya mencapai Rp 908 juta.Di dalam pembiayaan murabahah yang berlandaskan prinsip jual beli, bank mengambil keuntungan dari mark up atas harga dasar barang yang dijual kepada nasabah. Sementara pada pembiayaan murabahah, bank memperoleh keuntungan berdasarkan bagi hasil dari pendapatan proyek nasabah yang telah disepakati kedua belah pihak pada awal perjanjian, dengan memperhitungkan internal rate of return (IRR) atas bagi hasil tersebutPada pembiayaan murabahah, jaminan disyaratkan sementara pada pembiayaan mudharabah, jaminan tidak disyaratkan karena dalam hal ini bank ikut melakukan investasi, sehingga risiko kerugian pun akan ditanggung oleh bank. Hal ini berarti tingkat risiko yang dihadapi oleh bank syariah dalam pembiayaan mudharabah lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan murabahah, karena pembiayaan mudharabah sangat tergantung pada pendapatan nasabah.Namun demikian, untuk plafond, jangka waktu dan rate yang sama, pembiayaan mudharabah lebih menguntungkan dibandingkan dengan pembiayaan murabahah, walaupun risiko ketidakpastiannya tinggi."

"ABSTRAKPenerbitan Obiigasi Negara Ritel scri ORI004 pada bulan Maret 2008 merupakan salah satu kebijakan bidang ekonomi yang dikcluarkan dalam rangka memcnuhi Defisit Anggaran Pendapatan Negara (APBN). Salah satu jenis dari Surat Berharga Sobagai Surat Utang Negara (SUN) dijual secara rite] kepada masyarakat Indonesia. Dengan maksud agar masyarakat dapat mcmbcli Obligasi Negara Ritel tersebut dengan dana yang tidak banyak. Pokok permasalahan yang diangkat adalah hubungan hukum antara Pemerimah Republik Indonesia sebagai penerbit obligasi dengan Citibank, N.A. sebagai agcn penjual, hubungan hukum antara Citibank, N.A. sebagai agen penjual dengan Investor sebagai pemegang obligasi dan prosedur penyelesaian apabila agen penjual terkena pailit. Menggunakan metode penelitian hukum antara Iain penelitian hukum deskriptif normatif dan wawacara ke nara sumber. Hubungan hukum yang terjadi antara Penerbit yaitu Pemerintah Indonesia dan Agen Penjual dilandasi oIeh hukum perjanjian yang saling mengikat kedua belah pihak scsuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kcuangan Nomor I0/PMK.08/2007 tentang Perubahan atas Pcraturan Menteri Keuang Nomor 36lPMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Ncgara Ritel Di Pasar Perdana. Sedangkan hubungan hukum yang terjadi amara Agen Penjual dengan Investor adalah hubungan hukum berdasarkan perjanjian yang saling mengikat antara Agen Penjual dengan Investor yaitu dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada saat pemesanan dan pembelian Obligasi Negara Rite] tersebut. Lebih Ianjut agar Pemerintah mcncrbitkan aturan hukum mengenai Agen Pcnjual apabila tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Agar kodepan Pemerintah ketika mencrbitkan Obligasi Negara Ritel seri selanjutnya masyarakat melihat ini merupakan invcstasi yang menguntungkan dan aman berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Dengan harapan akan meningkatkan keberhasilan Pemerintah untuk mendapatkan dana dari masyarakat"

"Tesis ini membahas mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dalam rangka perlindungan kepada nasabah, dengan studi kasus penerapan manajemen risiko pada Bank X. Pembahasannya mencakup pengertian risiko, manajemen risiko, jenis risiko, struktur organisasi manajemen risiko dan aturan hukum terkait manajemen risiko berdasarkan Basel serta aturan - aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Pada studi kasus penerapan manajemen risiko pada Bank X, penulis meneliti penerapan manajemen risiko pada bank tersebut berdasarkan PBI No.11/ 25/PBI/2009 tentang Perubahan PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, yaitu sekurangkurangnya adalah pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan berdasarkan pada kepustakaan atau data - data sekunder. Dalam tahap pengolahan data, metode yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa penerapan manajemen risiko pada bank dalam rangka perlindungan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan dan harus didukung dengan pengembangan risk culture di setiap unit kerja pada bank tersebut.

---

This thesis discusses the application of risk management for commercial banks in order to protect the customer, with case studies of risk management at Bank X. Discussion include the definition of risk, risk management, types of risk, risk management organizational structure and related legal rules on the basis of risk management and Basel rules - rule of law in Indonesia. In the case study application of risk management at Bank X, the author examines the application of risk management at the bank based on PBI 11 / 25/PBI/2009 on Amendment PBI. 5/8/PBI/2003 on the Application of Risk Management for Commercial Banks, which at least is the active supervision of the Board of Commissioners and Directors, adequacy of policies, procedures and establishment of limits of risk management, the adequacy of the identification, measurement, monitoring, and risk control, and information systems risk management and internal control system is comprehensive. This study was conducted legal research library based on literature or secondary data. In the data processing phase, the method used is descriptive analytical. The results suggest that the application of risk management in banks in order of protection must be implemented in accordance with prevailing laws and must be supported by the development of risk culture in every work unit in the bank."