Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTThe endless development of technology and the proliferating usage of the Internet along with a pronounced financial transaction around the world generated Financial Technology. In Indonesia, the notoriety of Financial Technology is exhibited through the rapid development of startups within the society. Despite such progress, the legal aspect of financial technology regulations under the Indonesian law is deemed contentious. One of the implications of Financial Technology is the utilization of big data and monetization that is in correspondence with data privacy. Thus, this research will further expound the legal framework of Financial Technology in Indonesia and its repercussion on the availability of customer protection regarding data privacy in correlation to the practice of monetization. By way of juridical normative research, several laws and regulations regarding financial technology are assessed in correlation to the its implication on data privacy. Thrugh the analysis, it is found that although the legal framework has developed as regards its mechanism and correlation to the protection of data privacy through the enactment of laws and regulations, certain aspects still lack of legal protection and remain ambiguous. Furthermore the absence of codified law UU concerning data privacy and codified law undang undang, UU concerning the consumer protection of financial technology services, makes consumer protection in this respect rather lenient. However, aside from the laws and regulations, official institutions namely BI, OJK, KOMINFO, PPATK, and AFTECH provides consumer protection through the establisment of BI Fintech Office, Desk PPATK, Digital Economic and Finance Innovation Development Team and Fintech, as well as OJK and BI Regulatory Sandbox that directly assists the growth of financial technology fintech in the society.

---

ABSTRAKPerkembangan teknologi yang tiada henti dan penggunaan Internet yang semakin banyak seiring dengan transaksi keuangan yang nyata di seluruh dunia menghasilkan Teknologi Keuangan. Di Indonesia, ketenaran Teknologi Keuangan terefleksi melalui pesatnya perkembangan startup dalam masyarakat. Terlepas dari kemajuan tersebut, aspek hukum peraturan teknologi keuangan menurut hukum Indonesia dianggap kontroversial. Salah satu implikasi Teknologi Finansial adalah pemanfaatan big data dan data monetisasi yang berkorespondensi dengan privasi data. Dengan demikian, penelitian ini akan menjelaskan lebij lanjut mengenai kerangka hukum Teknologi Keuangan di Indonesia dan dampaknya terhadap tersedianya perlindungan konsumen dalam aspek privasi data yang berkorelasi dengan praktik monetisasi. Melalui penelitian normatif yuridis, beberapa undang-undang dan peraturan mengenai teknologi keuangan akan dinlai korelasinya terhadap privasi data. Melalui analisa, ditemukan bahwa walaupun kerangka hukum telah berkembang baik terkait mekanisme dan korelasi terhadap perlindungan privasi data melalui pemberlakuan undang-undang dan peraturan, beberapa aspek masih dalam kekurangan perlindungan hukum dan tetap dalam keadaan ambigu. Selanjutnya tidak adanya undang-undang yang dikodifikasi mengenai privasi data dan undang-undang yang dikodifikasi mengenai perlindungan konsumen terhadap layanan teknologi keuangan, menjadikan perlindungan konsumen dalam hal ini agak kurang tegas. Namun, selain undang-undang dan peraturan, institusi resmi seperti BI, OJK, KOMINFO, PPATK, dan AFTECH ikut memberikan perlindungan konsumen melalui pendirian Kantor Fintech BI, Desk PPATK, Tim Pengembangan Inovasi Ekonomi dan Keuangan Digital dan Fintech, dan Sandbox Resmi OJK dan BI yang secara langsung membantu pertumbuhan teknologi keuangan fintech di masyarakat"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai peraturan yang ada mengenai cek dan bilyet giro serta bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang dicantumkan namanya oleh Bank dalam Daftar Hitam Nasional sebagai penarik cek dan/atau bilyet giro kosong berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dan peraturan lainnya yang mengatur tentang permasalahan tersebut. Bentuk dari penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam hasil penelitian ini menyarankan bahwa Bank Indonesia untuk membuat Surat Edaran Bank Indonesia yang lebih spesifik mengenai Rehabilitasi Identitas Pemilik Rekening yang dicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional, dan untuk selanjutnya Bank Indonesia dapat memperbaiki Peraturan Bank Indonesia mengenai Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong terutama mengenai Pengawasan Kepatuhan Bank, sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman antara Bank dan nasabahnya dan nasabah mengerti mengenai prosedur penarikan cek dan/atau bilyet giro. Kata kunci:Perlindungan hukum, daftar hitam nasional, cek, bilyet giro, hukum perbankan.

---

ABSTRACTThis thesis explains about the existing regulations concerning checks and bilyet giro and how the legal protection for customer whom registered by Bank in the National Blacklist as drawer of blank checks and or bilyet giro based on Bank Indonesia Regulations and other regulations which stipulates regarding those matters. This legal research is made in form of normative legal research. The results of this legal research suggest Bank Indonesia to make specific Circular Letter of Bank Indonesia regarding Rehabilitation of Account Owner whom listed in the National Blacklist, and for the long time purposes Bank Indonesia could revise the Bank Indonesia Regulation regarding National Blacklist Drawer of Blank Checks and or Bilyet Giro especially on Compliance Supervision of Bank, therefore, there is no misunderstanding between Bank and customer and customer have gained knowledge on the procedure to withdraw cek and or bilyet giro. Keywords Legal protection, national blacklist, checks, bilyet giro, banking law"

"Krisis moneter yang melanda perekonomian Indonesia pertengahan tahun 1997, dengan dilikuidasinya beberapa Bank Umum Nasional maupun Bank Umum Swasta, membuat sistem perekonomian nasional menjadi tidak menentu, khususnya di bidang perbankan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain membengkaknya jumlah hutang luar negeri baik pemerintah maupun swasta yang harus dibayar berikut bunga pinjaman, pelaku perbankan yang kurang kredibel, lemahnya struktur permodalan dan manajemen serta adanya tindakan yang tidak sistematik dan tidak efisien terhadap pelaku perbankan. Lambannya reaksi dan tindakan dari pemerintah dalam mengatasi krisis moneter tersebut menyebabkan terjadinya krisis kepercayaan, sosial dan politik terhadap pemerintah dan mengakibatkan dilikuidasinya beberapa bank. Hal ini menyebabkan timbulnya masalah baru khususnya antara nasabah dan bank, menyangkut masalah simpanan para nasabah terhadap bank yang dilikuidasi. Bank Ratu adalah salah satu bank yang direkomendasikan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kepada Bank Indonesia (B1) yang masuk dalam daftar Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) untuk selanjutnya dilikuidasi yang proses penyelesaiannya diatur menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana tanggung jawab pemilik bank dalam kewajiban pembayaran kembali dana para nasabah dan Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan nasabah jika pemilik aset bank tidak mencukupi untuk membayar kewajibannya. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif dengan bentuk penelitian bersifat evaluatif analitis. Dengan demikian kesimpulan yang dapat diambil adalah bank umum yang di Bekukan Kegiatan Usahanya tidak boleh melakukan kegiatan perbankan dalam bentuk apapun dan tetap tunduk pada ketentuan rahasia bank, untuk dicabut izin usahanya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, maupun izin badan hukumnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas untuk selanjutnya dilikuidasi. Tindakan hukum yang dapat dilakukan nasabah penyimpan apabila aset bank yang dilikuidasi tidak mencukupi untuk memenuhi kewajibannya adalah dengan cara mengajukan gugatan perdata."

"Persaingan di industri perbankan yang sangat ketat, membuat para pelaku di industri ini sekarang tidak hanya mengandalkan pendapatan dari kegiatan perbankan konvensional. Akan tetapi mulai mengintegrasikan dengan layanan jasa lain salah satunya reksadana. Tujuan penelitian hukum ini ingin menganalisis ketentuan hukum yang ada, termasuk bagaimana peran instansi yang bertindak selaku regulator di dalamnya. Walaupun secara hukum telah diatur, bahkan menjadi ranah yang berbeda antara hukum perbankan dan hukum pasar modal, pelaksanaannya belum efektif.Permasalahan yang diketemukan yaitu bagaimana sebenarnya hukum yang mengatur perbankan yang menjual reksadana kepada nasabahnya. Sebab ketika terjadi masalah, sebut saja reksadana Bank Global, nasabah menjadi korban karena penyelesaian yang berlarut-larut dan saling lempar tanggung jawab antar regulator. Karena itu permasalahan lain yang dibahas adalah menyangkut pentingnya pengawasan terhadap aktivitas perbankan pada reksadana dan ketentuan hukum yang jelas."

"Dalam upaya untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu pertumbuhan ekonomi nasional diperlukan praktik-praktik good corporate governance serta pemenuhan prinsip kehati-hatian.Mengingat praktik good corporate governance sangat tergantung pada sumber daya manusianya, maka untuk meningkatkan good corporate governance di industri perbankan Indonesia, Bank Indonesia sebagai otoritas pengaturan dan pengawasan bank telah melakukan berbagai upaya melalui pemberlakuan berbagai ketentuan yang harus dipatuhi oleh bank serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut.Salah satu ketentuan Bank Indonesia yang merupakan implementasi dari penerapan good corporate governance adalah dengan menerapkan ketentuan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (fit and proper test) bagi Pemegang Saham Pengendali, Pengurus dan Pejabat Eksekutif Bank. Hal ini dilakukan karena bank mempunyai karakter khusus terkait dengan sangat besarnya dana masyarakat yang dipercayakan untuk dikelola bank serta sifatnya yang senantiasa menyimpan potensi systemic risk sehingga kepentingan publik yang jadi taruhannya.Oleh karena itu dengan diterapkannya fit and proper test bagi Pemegang Saham Pengendali, Pengurus dan Pejabat Eksekutif Bank diharapkan industri perbankan dapat dikelola oleh manajemen yang profesional, berdedikasi tinggi dan jujur, sehingga mampu setiap saat menjaga kepercayaan masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemantapan dan kestabilan sistem perbankan."

"Perbankan nasional berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama UKM dan koperasi. Salah satu faktor yang membuat sistem perbankan nasional keropos adalah akibat perilaku para pengelola dan pemilik bank yang mengabaikan prinsip kehati-hatian. Commonwealth Bank dikenal sebagai PTBC merupakan anak perusahaan Commonwealth Bank of Australia dengan fokus usahanya menumbuhkan bisnis UKM. Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) pengaturan prinsip kehati-hatian dalam UU Perbankan dan (2) penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit untuk UKM oleh PTBC yang dituangkan dalam perjanjian kredit. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Obyek penelitian adalah prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit PTBC. Data dikumpulkan dengan dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian adalah: UU Perbankan mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam Pasal 2, 8, 10, 11, 29 ayat (2), (3), dan (4). Lebih lanjut, prinsip kehati-hatian tersebar dalam berbagai peraturan. PTBC melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta memiliki pedoman tersendiri dalam melaksanakan usahanya. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang diaplikasikan dalam perjanjian kredit oleh PTBC mencakup: kewajiban penyusunan dan pelaksanaan perkreditan, batas maksimum pemberian kredit, penilaian kualitas aktiva, sistem informasi debitur, penerapan prinsip mengenal nasabah.

---

National bank functions to empower people and all of the national economy, especially small and medium enterprises (SMEs) and cooperatives. One factor that makes the national banking system loss is due to the behavior of bank managers and owners who ignore the prudential principle. Commonwealth Bank known as PTBC is a subsidiary of Commonwealth Bank of Australia focus on growing SME business. This study aims to find out (1) regulation of the prudential principle in the Banking Act and (2) application of the principle of prudential banking in SMEs lending by PTBC set forth in the credit agreement. This research is a normative juridical literature. Object of research is the principle of prudence in lending PTBC. Data collected with the documentation and interviews.

The result is: the Banking Act regulating the prudential principle in Article 2, 8, 10, 11, 29 paragraph (2), (3), and (4). Furthermore, the principle of prudential are regulated in various laws. PTBC will conduct its operations under the provisions of the legislation and has its own guidelines in conducting its business. Implementation of the precautionary principle is applied in the credit agreement by PTBC include: the preparation and implementation of credit obligations, legal lending limit, the assessment of asset quality, debtor information system, the application of the principle of Know Your Customer."

"Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pemberian kewenangan pengawasan perbankan kepada Otoritas Jasa Keuangan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan bentuk koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan lembaga yang terkait pengawasan perbankan. Hal yang menjadi pembahasan adalah bagaimana bentuk pemberian kewenangan pengawasan perbankan kepada Otoritas jasa keuangan dan bagaimanakah bentuk koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga yang terkait pengawasan perbankan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan studi kepustakaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa belum ada suatu mekanisme yang menjadi kriteria pelaksanaan pengawasan perbankan. Oleh karena itu diperlukan suatu kriteria yang dituangkan dalam suatu Undang-Undang yang mengatur mengenai pelaksanaan teknis koordinasi di bidang pengawasan perbankan.

---

This thesis explain and analyze the delegation of authority for banking supervision to the Indonesia Financial Services Authority ("OJK") in accordance to Law No. 21 of 2011 on Indonesia Financial Services Authority and the form of coordination between Indonesia Financial Services Authority and relevant banking supervision institutions. The question arising are what form of delegation of authority for banking supervision is given to Indonesia Financial Service Authority and what form of coordination is carried out between Indonesia Financial Services Authority and relevant banking supervision institutions.This research use a normative-juridical method with literature studies. The conclusion that can be found based on the research, there hasn't been a mechanism that sets a criteria for the implementation of banking supervision. Therefore, there are needs to a set forth criteria in a regulation on technical implementation of coordination in banking supervision."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan yang ketika melakukan transaksi tarik tunai melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri/Automated Teller Machine (ATM) tidak menerima dananya namun saldo dalam rekening tetap terdebet. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kasus semacam itu dan apakah peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut telah memadai atau belum. Data yang digunakan dalam Tesis ini mencakup data primer, yaitu data yang diperoleh di lapangan, yaitu hasil survey terhadap nasabah suatu bank, wawancara dengan para informan dan data sekunder berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif. Setelah data-data terkumpul, permasalahan diuraikan secara deskriptif analitis, dengan pengolahan dan analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Kualitatif, artinya diuraikan menurut mutu, sifat, gejala, dan peristiwa hukum yang berlaku dalam kenyataan sebagai data primer yang kemudian ditautkan secara normatif dengan data sekunder. Setelah dilakukan analisis terhadap data-data primer dan sekunder maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya hukum positif yang mengatur mengenai ATM sebagai salah satu alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) sudah cukup banyak yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, dari sisi ketentuan perizinan penyelenggara APMK, transparansi informasi produk, manajemen risiko penggunaan teknologi, perlindungan konsumen, dan penyelesaian pengaduan nasabah. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah menerbitkan peraturan untuk melindungi nasabah, juga undang-undang di bidang informasi dan transaksi elektronik. Namun ternyata masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh bank yang merugikan nasabah. Pelanggaran tersebut dimulai dari bentuk perjanjian antara pembukaan rekening yang merupakan perjanjian yang memuat klausula-klausula baku yang dilarang oleh regulasi sektor perbankan dan perlindungan konsumen, manajemen risiko terutama risiko penggunaan teknologi informasi yang tidak dijaga kehandalannya, pembuktian yang sulit dan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah yang masih kurang memuaskan nasabah, hingga tidak adanya ganti rugi terhadap kerugian baik materil maupun immateril dari bank kepada nasabah.

---

This thesis discusses the legal protection of banking customers who withdraws cash through the Automated Teller Machine (ATM) but does not receive the funds, yet the balance in the account remains debited. The objectives are to explore the legal protection towards the customers with such cases and whether the laws governing the problem are adequate or not. The data used in this thesis include primary data, i.e. data obtained in the field, the results of a survey of banking customers, interviews with informants, and secondary data from laws being in force as positive law and literature research. Once the data collected, the problems were described in a descriptive analysis approach and the data were processed and analyzed in qualitative normative method. Qualitative normative means describing the primary data by the quality, nature, symptoms, and the legal occurrence in reality and then connecting it with the secondary data. After the analysis of the primary and secondary data, it can be seen that basically, the positive law governing ATM as one of the payment method using card (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, APMK) are already sufficiently issued by Bank of Indonesia, in regards to the licensing requirements of APMK issuers, transparency of information products, the use of technology risk management, consumer protection, and the settlement of customer complaints. In addition, Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan, OJK) has also issued regulations to protect the customers, as well as legislation in the field of information and electronic transactions. But there are still many violations committed by the bank, in which have injured the customers rights. The violation begins from the format of the agreement upon applying for a bank account which is an agreement containing standardized clauses prohibited by the banking sector regulation and consumer protection; lack of risk management, and particularly the risk arise upon the use of information technology with unattended reliability; verification difficulty; and customer complaints handling and settlement that are still not satisfactory to the customers, also the absence of compensation for material and immaterial damages from the bank to the customers."

"Penyaluran kredit fiktif merugikan pihak yang identitasnya dipakai sebagai debitur. Dengan menggunakan bentuk penelitian normatif, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan atas penyaluran kredit fiktif oleh bank.Hasil dari penelitian ini adalah bank perlu melakukan analisis kredit dengan seksama terutama terhadap karakter calon debitur. Pihak yang dirugikan atas adanya penyaluran kredit fiktif dapat menyampaikan pengaduan ke bank maupun ke OJK. Apabila tidak tercapai kesepakatan, pihak yang dirugikan dapat menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan.

---

The extension of fictitious loan is detrimental to the party whose identities have been falsely used as debtor. By using normative method, the main objective of this research is to detect the application of prudent banking principles by bank and the provision of legal protection to the aggrieved parties of fictitious loan channeled by banks.The result of this research include the need of bank to conduct thorough and exhaustive credit analysis especially with regard to the characters of prospective debtors. The aggrieved parties who suffer detrimental effects from fictitious loan may submit complaint to bank or Financial Service Authority. If no consensus is achieved, he/she brings the dispute to the court."