Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 111 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Muhamad Bartas Kardawi
"Pelanggaran netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemilu tahun 2019 tercatat sebanyak 990 kasus dengan mayoritas kasus tidak memisahkan pribadi dan jabatan PNS. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelanggaran netralitas ASN berdasarkan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan bahan kepustakaan berupa data sekunder dengan studi dokumen. Tipologi dari penelitian ini berdasarkan sifatnya adalah deskriptif analisis. Metode analisis terhadap data menggunakan metode analisis kualitatif. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS mengatur netralitas lebih luas hingga tidak memisahkan pribadi dan jabatan PNS dibandingkan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pengaturan tersebut dibuktikan dengan kasus PNS Kota Malang dan PNS Kabupaten Cianjur. Pengaturan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan penegakan oleh institusi terkait netralitas PNS terlihat mencampuradukkan pribadi PNS dengan jabatannya sebagai birokrat. Pengaturan netralitas terkait Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdapat pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2014, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Penerapan sanksi pelanggaran netralitas ASN diterapkan berdasarkan kasus PNS Kota Malang dan PNS Kabupaten Cianjur. Instansi penegak netralitas, seperti BKN, Bawaslu, dan KASN memiliki perannya masing-masing.

Violation of the neutrality of Civil Servants (PNS) in the 2019 Election was recorded as many as 990 cases with the majority of cases not separating the personal and civil servant positions. This study aims to describe and analyze violations of ASN neutrality based on statutory regulations. The research method used in this study is a normative legal research method with literature material in the form of secondary data with document studies. The typology of this research by its nature is descriptive analysis. The method of analysis of data uses qualitative analysis methods. Law No. 7 of 2017 concerning Elections and Government Regulation No. 53 of 2010 concerning the Discipline of Civil Servants regulates broader neutrality so that they do not separate civil servants and positions compared to Law No. 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus. This arrangement is proven by the case of Malang City Civil Servants and Cianjur Regency Civil Servants. Arrangements based on laws and regulations by institutions related to the neutrality of civil servants seem to confuse civil servants with their positions as bureaucrats. The neutrality arrangement related to Civil Servants (PNS) is contained in Law No. 5 of 2014, Law No. 30 of 2014, and Law No. 7 of 2017. The application of ASN neutrality violation sanctions is applied based on the case of Malang City Civil Servants and Cianjur Regency Civil Servants. The neutrality enforcement agencies, such as BKN, Bawaslu, and KASN have their respective roles."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kausar AS
Bandung: Alumni, 2009
302.35 KAU s
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Albrow, Martin
London: Macmillan, 1970
352.63 ALB b
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Lesmana Rian Andhika
"The performance of a bad bureaucracy indicates a bureaucracy is riddled with problems; a pathology which arose not always coming from outside the bureaucratic body but pathology that has been flourishing and will be exerting in¬fluence when the bureaucracy is unhealthy. This research article would like to give an overview of the incidence of the pathological bureaucracy which argumentation pathology can prevent. The phenomenon occurs that the bureaucracy could not deliver good public services and bureaucracy is a den of disease. The specific purpose of this research is fo¬cused on finding ways of preventing the pathology of the bureaucracy that comes from a variety of scientific literature. The method in this research article is systematic reviews technique that tries to identify all the written evidence exists regarding research themes. The results of this study reveal that the pathology of the bureaucracy is something to be prevented if we want the bureaucracy to run the task properly one of the ways that can be done is to do a bureaucratic innovation (an innovation on structure, systems, culture]. The innovation of bureaucracy will not only make changes to the organization to prevent the pathology of the bureaucracy but also as an ingredient to do discretion for a government policy especially regional government."
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI, 2017
351 JBP 9:1 (2017)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
"This title explores ways in which bureaucracy may not only be compatible with democracy but, more ambitiously, the conditions under which it can enhance it, examining the systems and institutions of the Korean bureaucracy: the National Election Commission, the police force, local government, the ceiling recruitment strategy, and procurement policy. "
United Kingdom: Emerald, 2017
e20469619
eBooks  Universitas Indonesia Library
cover
Muhdori
"Penelitian tentang pelaksanaan dalam pengelolaan barang inventaris milik negara dalam suatu unit kerja birokrasi pemerintah masih terdapat penyimpangan, sehingga menimbulkan kerugian negara. Terjadinya penyimpangan tersebut sulit dihindari, karena faktor sistem penatausahaan yang kurang baik dan penggunaan barang inventaris milik negara banyak disalahgunakan.
Metodologi Penelitian dalam penulisan ini dilakukan secara deskriptif. Hal ini mengingat obyek yang diteliti telah terdapat informasi mengenai suatu penyimpangan dalam hal pengelolaan barang inventaris milik negara berdasarkan dokumen hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan sebagai data sekunder. Oleh karena itu penelitian ini selanjutnya disebut penelitian dokumen Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.
Mengacu kepada dimensi teori dari Clinard dan Quinney tentang Tipologi Sistem Perilaku Kriminal dan Teori Asosiasi yang berbeda ( Differencial Association) oleh Edwin H. Sutherland and Donall R. Cressey , praktik-praktik penyimpangan dalam pengelolaan barang inventaris milik negara dalam suatu unit kerja birokrasi pemerintahan dapat dikategorikan sebagai bentuk White Collar Crime.
Dalam hal penyimpangan yang terjadi di Departemen X pada tahun anggaran 2001 untuk alokasi anggaran pengadaan barang baik yang di biayai dari anggaran rutin maupun proyek pembangunan dinyatakan bahwa di Departemen X telah terbukti adanya penyimpangan dalam pengelolaan barang inventaris milik negara.
Untuk mencegah agar praktik penyimpangan yang terjadi dapat dikurangi, atau bahkan di hindari pemerintah perlu membuat kebijakan dalam hal sistim penyusunan anggaran keuangan negara, memberikan sanksi hukum yang tegas kepada perilaku penyimpangan, meningkatkan penghasilan pegawai negeri. Hal ini diperlukan mengingat apabila praktik penyimpangan yang terjadi di unit kerja birokrasi pemerintah tidak ada tindakan berupa sanksi hukum dapat dimungkinkan terjadi reaksi sosial di masyarakat. Bentuk reaksi sosial tersebut dapat berupa demonstrasi, pemberitaan di surat kabar maupun sanksi moral kepada si pelaku penyimpangan."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T4483
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
M. Asyik Noor Hilmany
"Dalam tesis ini dibahas tanggapan anggota masyarakat terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tentang Dewan Kelurahan di Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora Kotamadya Jakarta Barat. Keberadaan Dewan Kelurahan dimaksudkan untuk membantu Lurah agar terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan yang transparan, demokratis dan berorientasi pada kerukunan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan pelayanan masyarakat. Berdasarkan pendapat para ahli faktor-faktor yang berpengaruh dalam Implementasi kebijakan antara lain faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor sikap pelaksana, dan faktor struktur organisasi. Penelitian ini menggunakan kerangka tersebut.
Jenis penelitian ini adalah survey yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh anggota organisasi/lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora yaitu sebanyak 210 orang terdiri dari Dewan Kelurahan, Rukun Warga, Rukun Tetangga, Perangkat Pemerintah Kelurahan, dan LSM. Sampel sebanyak 42 orang yang diambil dengan cara stratified random sampling. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner, pedoman wawancara, observasi dan telaah dokumen.
Hasil penelitian secara umum menunjukkan, bahwa implementasi kebijakan tentang Dewan Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora Kotamadya Jakarta Barat belum berhasil baik. Terbukti dari persepsi (tanggapan) responden akan berbagai hal. Faktor komunikasi yang tidak efektif menurut persepsi 42 responden mendapat nilai 61%. Demikian pula faktor sumber daya secara kualitas kurang memadai menurut 42 responden mendapat nilai 62%, faktor sikap pelaksana secara kualitas kurang baik menurut 42 responden mendapat nilai 60%, faktor struktur birokrasi secara kualitas tidak baik menurut persepsi 42 responden mendapat nilai 60%.
Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka perlu upaya agar implementasi kebijakan tentang Dewan Kelurahan Tanah Sereal Kecamatan Tambora berhasil dengan baik. Oleh karena itu, perlu diperhatikan faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor sikap pelaksana, dan faktor struktur birokrasi."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T11474
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nursiah Lalboe
"Salah satu keinginan yang diperjuangkan oleh gerakan perempuan adalah bertambahnya pemimpin perempuan, terbukanya kesempatan bagi perempuan untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan, yang selama ini pimpinan atau manajer hampir selalu didominasi oleh laki-laki.
Perempuan memang mempunyai peluang untuk memegang peran melihat jumlahnya yang cukup besar yang bila diikuti dengan kualitas dan kemampuan, akan menjadi suatu potensi pembangunan yang kuat. Namun kenyataanya perempuan masih selalu dianggap sebagai orang kedua (subordinat) dari berbagai bidang. Sementara seorang pimpinan dikatakan baik dan berhasil manakala mampu mengambil keputusan yang rasional dan bijaksana.
Karena pengambilan keputusan merupakan persyaratan keterampilan bagi seorang pemimpin dan menjadi tolok ukur efektivitas kepemimpinan seorang pemimpin apabila mampu dan mahir mengambil keputusan, dan keputusan itu dikatakan baik, apabila memiliki syarat rasional, logic, realistis, dan pragmatis. Keputusan yang realitis dan pragmatis merupakan ciri kaum feminin, (A. Nunuk P. Murniati, Getar Gender, halaman 57).
Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan birokrasi Kota Makassar, mengetahui faktor-faktor yang memungkinkan partisipasi perempuan dalam pembangunan, dan mengetahui pengaruh peran perempuan terhadap ketahanan daerah.
Untuk memperoleh informasi tentang peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan dengan kaitannya terhadap ketahanan daerah, dilakukan penelitian dengan metode analisis deskriptif analitik kualitatif terhadap aparat birokrasi di sepuluh instansi Kota Makassar.
Dari basil penelitian diketahui bahwa kurangnya perempuan menduduki jabatan di Kota Makassar karena masih kuatnya faktor budaya, kodrat dan ruang gerak yang masih terbatas, sedangkan perempuan sangat dibutuhkan kehadirannya dalam organisasi. Bahkan dalam ketahanan daerah karena semakin banyak perempuan yang aktif dalam berbagai kegiatan semakin kuat dan aman daerah tersebut. OIeh karena itu pemerintah Kota Makassar sudah saatnya membuka lebar memberikan kesempatan (affirmative action) yang luas terhadap perempuan, dan melibatkan pada setiap pengambilan keputusan, untuk berbagi peran bersama laki-laki dalam berbagai bidang.
Sekaitan dengan ketahanan daerah, Pemerintah Daerah Kota Makassar masih jarang meminta keterangan kepada masyarakat tentang pengawasan dan pengendalian daerahnya. Namun demikian dianggap sudah ada perhatian karena pemerintah daerah setempat sudah pernah melakukan permintaan keterangan kepada masyarakat walaupun itu jarang dilakukan.
Tentang hal penyelidikan ketahanan dan keamanan sudah ada perhatian, namun perlu ditingkatkan, karena apabila hal ini lebih ditingkatkan tentunya mengurangi tindak kriminal dan meningkatkan keamanan yang muaranya peningkatan ketahanan daerah.

One of the struggled wishes by women movement is the increasing women leaders, as well as the opportunity of them to participate in terms of taking place in the decision making process and making decision whereas rational, logical, realistic the Ieader and the manager's position are always dominated by men.
Indeed, women have opportunity for playing a role in many sectors, because the huge number of women, moreover if they have capability and good potency to participate in development, therefore they will become the main player in development. But in fact, women are still recognised as subordinate person for some fields. Meanwhile, a leader can be deemed good and success if he/she makes decision rationally and wisely, because making decision is a requirement based on skill/ capability as a leader and this is a starting point of the efectiveness for the leadership if his/her leadership would be rational, logical, realistic and pragmatic. The real and pragmatic decision is the character of feminism.
For those reasons, this research has the objective to get the information about the role of women in decision making process at bureaucarcy of the city of Makassar and to know how , some factors which may women have the chance to participate in development, as well as the influence of women's role for regional defence.
To obtain the information about the role of women in making a decision and also women participation in development related to regional defence, therefore this research is conducted with descriptive qualitatif analysis over bureaucracy methode of apparatus at ten instancies in the city of Makassar.
From the result of the research is knowed that the lack of number of women who are in higher level in the city of Makassar is caused by many factors i.e : strong culture, destiny and also opportunity from men tc women nevertheless their partcipation are needed in organisation actively, and the condition of region would be safer.
However, it is time for the government of the city of Makassar to give as much as possible opportunity (affirmative action) for women to involve in decision making process and to shift the role as will as men in development.
Related to regional defence, the government of the city of Makassar doesn't involve the community actively in controlling and supervision their area.
Nevertheless, the government has already involved the community to participate in development regarding to defence and secure, but not much enough. If there's increasing the number of the women in participation in terms of save and secure from the crime condition in this area, if will reduce the crime cases and increase the regional defence.
"
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006
T19334
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Bureaucracy can be perceived as personification of government be cause who undertakes the daylly tasks of government in order to realize national objectves is bureaucracy plays the key role to bring into reality the concept of good governance in the implementation of government tasks...."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Rizki Noviyanto
"Reformasi birokrasi adalah suatu keniscayaan dalam proses reformasi yang telah bergulir saat ini. Penelitian ditujukan untuk menjawab permasalahan. apakah gaya kepemimpinan yang mendorong terjadinya perilaku koruptif setelah program reformasi birokrasi dilaksanakan. Mengingat program telah dirancang sedemikian rupa dengan tunjangan bagi pegawai yang dibuat sedemikian rupa tingginya. Dalam kesempatan ini penulis mengambil kasus pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok. Penelitian ini menggunakan dua teori sebagai pisau analisis. Pertama, teori korupsi untuk menganalisis perilaku koruptif di kalangan pegawai Kantor Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok. Dan kedua, teori kepemimpinan dan teori motivasi untuk menganalisis jenis kepemimpinan yang dipraktikkan di Kantor Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok. Peneliti menyimpulkan dua hal pada penelitian ini. Pertama, upaya telah dilakukan untuk mencegah perilaku koruptif pada Kantor Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok. Dan kedua, masih adanya perilaku koruptif di lingkungan Kantor Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok, dari faktor kepemimpinan disebabkan karena adanya praktik kepemimpinan yang kurang sesuai diterapkan pada lingkungan Kantor Pelayanan Utama Tipe A Bea dan Cukai Tanjung Priok, yakni kepemimpinan yang permisif terhadap perilaku koruptif kecil yang dilakukan, sehingga menyebabkan perilaku koruptif yang lebih besar.

Bureaucracy reformation is a possibility in the process of reformation today. This research is purposed to answer the problem whether the leadership that leads a corruptive behavior after the implementation of the bureaucracy reformation. Since the program, has been designed comprehensively by giving a high compensation for the employee. For this reason, the researcher makes a case study in the Type A Main Service Office of the Cost and Tax in Tanjung Priok. This research uses two theories as the tools of analyses. First, the corruption theory to analyses the corruptive behavior among the employee in the Type A Main Service Office of the Cost and Tax of Tanjung Priok. Second, the leadership and motivation theory for analyzing the leadership style practiced in the organization. The researcher concludes two things from this research. First, there is an effort to avoid the corruptive behavior in the Type A Main Service Office of the Cost and Tax of Tanjung Priok environment. Second, there is still a corruptive behavior in the office caused by the inappropriateness of leadership practice in the institution, which is the permissiveness of the leader toward a small scale corruption that leads to a bigger scale of corruptive behavior."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2009
T-pdf
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>