Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian tentang kualitas pelayanan publik dalam pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan Ngada Bawah ini, berawal dari sikap dan penilaian masyarakat akan kualitas pelayanan birokrasi yang akhir-akhir ini hangat dibicarakan. Rendahnya kualitas pelayanan mengakibatkan citra birokrasi sebagai personifikasi negara menjadi buruk dimata publik. Sebagai personafikasi negara maka tugas aparat birokrasi adalah sebagai public servant untuk melayani masyarakat yang pada akhirnya mengarah kepada kesejahteraan masyarakat.Dalam penelitian kualitas pelayanan publik dalam pelayanan Kartu Tanda Penduduk yang menjadi sasaran utama, sehingga masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kualitas pelayanan Kartu Tanda Penduduk di Kecamatan Ngada Bawah?Kualitas pelayanan publik yang akan diteliti meliputi beberapa dimensi yang meliputi responsiveness, empathy, tangibles, reliability, serta assurance yang ditunjukkan aparat terhadap masyarakat sebagai penerima layanan KTP.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yakni kuesioner yang telah diisi oleh responder dan diolah secara manual untuk melihat prosentase dari masing indikator dan kemudian melihat secara keseluruhan dimensi yang ada. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kualitas pelayanan KTP yang diberikan petugas kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Ngada Bawah yang masih kurang baik terungkap melalui jawaban responden yang memberikan jawaban rata-rata pada skor 3 dari masing-masing indikator yang ada.Untuk meningkatkan kualitas pelayanan KTP di Kecamatan Ngada Bawah adalah dengan penanaman pemahaman kepada petugas pelayanan KTP akan kesadaran bahwa aparat merupakan pelayan yang harus melayani warga masyarakat sebagai pemilik pemerintahan dengan memperhatikan aspek-aspek responsiveness, tangibles, reliability, empathy, maupun assurance, serta perlu adanya kajian lanjutan untuk mengetahui faktor lain yang mempengaruhi kualitas pelayanan di Kecamatan Ngada Bawah."

"Asumsi yang mendasari penelitian ini adalah peran suatu birokrasi pemerintahan daerah dalam kehidupan bermasyarakat yang mampu mengemban misi, menyelenggarakan fungsi, menjalankan semua aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya dengan tingkat efektivitas yang setinggi mungkin.Melalui peran suatu organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten yang efektif dalam mengendalikan roda pemerintahan pada suatu Daerah Kabupaten, maka diharapkan segala bentuk kebijakan yang berdampak luas terhadap masyarakat pada Daerah tersebut dapat menjadikan masyarakatnya lebih sejahtera.Dalam mengkaji hal tersebut di atas, studi ini difokuskan pada Hubungan Kerja antar Unit pada organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten, Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat.Data-data yang berkaitan dengan penelitian tersebut, didapat melalui metode penelitian Kualitatif. Sumber data terbagi 2 (dua) yaitu data primer dimana informan digunakan untuk memperoleh data tentang jaringan sosial diantara pegawai dengan penentuan informan sesuai tujuan (purposive). Sementara data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdapat pada buku-buku, jurnal dan beberapa lembaran daerah. Prosedur pengumpulan data yang meliputi teknik wawancara, studi kepustakaan, dan observasi. Dari keseluruhan data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif. Artinya setiap data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan teori untuk mengetahui maksud serta maknanya sesuai dengan tujuan penelitian.Berdasarkan pembahasan hasil penelitian. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Organisasi Sekretariat Daerah kabupaten Sumedang terdiri dari unit-unit yang membutuhkan penataan hubungan kerja agar dapat efektif. Maka makin kompleks sebuah organisasi seperti organisasi Sekretariat Daerah, makin besar kebutuhannya akan penataan hubungan kerja. Dengan kata lain jika kompleksitas meningkat, maka akan demikian juga halnya dengan penataan hubungan kerja.Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang menggunakan formalisasi sebagai sebuah standardisasi dalam melakukan hubungan kerja antar unit sehingga mendorong koordinasi.Formalisasi dalam organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, berupa peraturan, prosedur dan kebijaksanaan. Peraturan dalam hal ini berupa pernyataan eksplisit yang ditujukan kepada individu atau unit-unit tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan dalam sebuah hubungan kerja antar unit. Prosedur adalah rangkaian langkah kegiatan yang disusun secara berurut untuk diikuti oleh pegawai. Sedangkan kebijaksanaan adalah pedoman yang ditetapkan oleh pimpinan agar diikuti oleh pegawai.Hubungan kerja antar unit dalam organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, memperlihatkan bagaimana sentralisasi terjadi dengan tetap memperhatikan aspirasi dari bawah. Jadi sentralisasi dalam hal ini bukan berarti pengambilan keputusan semata-mata mutlak dari seorang Top Pimpinan seperti Bupati, tapi sentralisasi juga mempertimbangkan desentralisasi dari pengambilan keputusan, seperti pengambilan keputusan berada pada tingkat menengah seperti Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian.Sentralisasi bersandar pada informasi yang diberikan oleh individu yang berada pada tingkat yang lebih rendah dalam hierarki vertikal, memberi kesempatan kepada bawahan untuk mengkomunikasikan yang mereka inginkan. Setelah dikumpulkan, informasi tersebut harus diinterpretasikan. Interpretasi tersebut kemudian diteruskan sebagai saran kepada pengambil keputusan mengenai apa yang harus dilakukan. Atas dasar saran tersebut pengambil keputusan membuat pilihan, selanjutnya otorisasi berada pada pengambil keputusan untuk mengambil keputusan.Jadi modal sosial pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada adanya penerapan aturan-aturan formal pada sebuah struktur formal dalam menata hubungan kerja antar unit dalam organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang."

"Penelitian ini hendak menjawab pertanyaan penelitian yaitu tentang kategori sistem politik Indonesia serta pengaruhnya terhadap kedudukan dan fungsi kepolisian serta ketahanan. Penelitian ini menjadikan bahan pustaka sebagai landasan utamanya, sehingga penelitian ini lebih merupakan sebuah penelitian dokumen (documentary study). Penelitian lapangan dilakukan juga dalam bentuk wawancara, untuk mendapakan konfirmasi dan pendapat tentang beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sistem politik pemerintahan Circle Baru, adalah sistem politik yang memiliki ciri-ciri model rezim birokratik otoritarian (otoritarian birokratik), dan model korporatis negara. Ciri-ciri tersebut adalah : pertama, dipimpin oleh rniliter sebagai suatu lembaga, bekerjasama dengan para teknokrat sipil; kedua, penyusunan kebijaksanaan nasional bersifat teknokratik birokratik; ketiga, massa dimobilisasi melalui pembentukan perwakilan kepentingan; keempat, tindakan represif dilakukan untuk mengendalikan oposisi; kelima, peran yang sangat dominan lembaga kepresidenan. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa sistem politik Orde Baru diatas membawa implikasi terhadap kedudukan dan fungsi kepolisian. Terhadap kedudukan Polri, pada masa Orde Baru, Kepolisian Negara diintegrasikan secara penuh kedalam wadah Angkatan Bersenjata. Pada masa Orde Baru, Polri tidak semata-mata sebagai alat penegak hukum dan pemelihara ketertiban melainkan juga sebagai kekuatan Hankam dan kekuatan sosial politik.Konsekuensi dari kedudukan dan fungsi tersebut, telah menyebabkan Polri tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya kinerja Polri, sebagaimana dipersepsikan oleh masyarakat melalui berbagai penelitian. Sementara itu, sistem politik yang otoriter dan rendahnya kinerja Polri menyebabkan lemahnya penegakkan hukum, dan adanya kesenjangan sosial ekonomi, yang muaranya memberikan kontribusi terhadap lemahnya ketahanan nasional pada masa Orde Baru."

"Penelitian ini menggambarkan bagaimana birokrasi arus utama menempatkan perempuan, lalu menjelaskan penyebab dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam pengembangan karier seluas-luasnya. Kerangka pikir menggunakan teori femininisme eksistensialis, birokrasi arus umum dan birokrasi berperspektif ferminis. Dengan pendekatan kualitatif; dan extended case method penelitian ini memperoleh data dari dua belas perempuan yang bekerja di instansi pemerintah di DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi birokrasi arus utama adalah buta gender.Dari perspektif perempuan terlihat dua ketimpangan representasi perempuan, pertama ketimpangan perempuan dalam struktur organisasi dan kedua ketimpangan representasi perempuan pada posisi yang marginal. Hal ini dilihat dari rendahnya jumlah perempuan yang bekerja sebagai pegawai negeri, dan ketika menjabat, masih pada posisi subordinat dengan jenis pekerjaan sebagai "pembantu" atau "pelengkap". Pengembangan karier lebih diutamakan pada laki-laki ketimbang perempuan. Upaya yang dilakukan perempuan adalah melakukan rencana kehidupannya untuk urusan karier atau keluarga secara bergantian. Oleh karena itu, perlu reformasi struktur birokrasi agar menjadi Iebih women friendly melalui kebijakan yang peka gender dan dispensasi pada perempuan dengan affirmative actions.Women in Bureaucracy: A Study Case on Women's Carrier Development in Several Governmental InstitutionsThis study attempts to shed light on women's carrier development within mainstream bureaucracy, and seeks to identify causes and efforts to overcome obstacles women face in their carrier. Concepts of bureaucracy within mainstream paradigm as well as feminist, and feminist existentialism are employed as theoretical framework. Using qualitative approach and extended case method, data gathered from twelve subjects working in government institutions in the Province of DKI Jakarta.

Results lead to a conclusion that mainstream bureaucracy is gender blind. Tackling the results from feminist perspectives, it has been identified that women are underrepresented in organizational structure and managerial position. Carrier development path are mainly reserved for men. It is therefore recommended to start reforming the structure of bureaucracy to accommodate women's best interests by means of gender-sensitive policies as well as affirmative actions."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh tuntutan pelayanan masyarakat yang lebih baik dalam otonomi daerah yang Iebih Iuas, sebagai tuntutan reformasi terhadap pelayanan birokrasi daerah kepada masyarakat dalam sepala bidang, termasuk pelayanan transportasi. Tentang pelayanan transportasi ini, hampir seluruh Pemda menghadapi berbagai permasalahan, begitu pula halnya Pemda Kabupaten dan Kota Bogor. Ketidakberdayaan birokrasi daerah tersebut terlihat dari lemahnya SDM, teknologi dan sarana prasarana transportasi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kecil dari transportasi, jelas memberkan penataan ulang dalam tubuh organisasi birokrasi daerah yang perlu melakukan reformasi administrasi negara secara komprehensif dalam meningkatkan kinerja birokrasi daerah di bidang transportasi tersebut.Masalah penelitian ini dibatasi pada "Persoalan reformasi administrasi negara di daerah tentang ketidakmampuan birokrasi daerah meningkatkan kinerjanya dalarn pelayanan transportasi". Pembatasan penelitian ini ada pada bidang administrasi negara, dalam persoalan kinerja birokrasi daerah, sedangkan pelayanan transportasi dipilih hanya sebagai kasus di Kabupaten dan Kota Bogor. Adapun pertanyaan penelitian adalah: "Bagaimana kinerja birokrasi daerah (Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor serta Dinas Lalu Lintas dan Jalan Kota Bogor) dalam memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat, serta apa kebijakan birokrasi daerah Kabupaten dan Kota Bogor yang terbaik dalam mengatasi masalah pelayanan transportasi".Metode penelitian ini menerapkan pendekatan analisis sistem dinamik yang menggabungkan antara pendekatan kuantitatif dengan kualitatif. Desain penelitian sistem dinamik secara substantif akan mengukur kinerja birokrasi daerah di lingkungan Pemda meialui metode system dinamik dan permodelan. Untuk itu diperiukan pendekatan dan mekanisme penelitian dengan mempertimbangkan sifat dinamik yang berubah mengikuti perkembangan waktu. Penulis menganggap sesuai menggunakan metode sistem dinamik dan permodelan karena model sistem dinamik melihat pola kecendrungan sistem berdasarkan analisis sistem dinamik yang nyata dan sangat panting, melalui 8 (delapan) tahap yang ditempuh dalam metode sistem dinamik, yaitu: (1) merumuskan masalah penelitian; (2) permodelan sistem dinamik (Causal Loop Diagram dan Stock Flow Diagram = CLD dan SFD); (3) pengumpulan data dan entry data dalam model (4) simulasi model dinamik (5) validasi model dinamik; (6) analisis sensitivitas; (7) simulasi kebijakan (model sistem dinamik); dan (8) merumuskan kesimpulan.Hasil penelitian ini memperlihatkan data dan fakta tentang lemahnya kinerja birokrasi daerah di Kabupaten dan Kota Bogor, berupa kesemrawutan lalu lintas karena belum optimalnya pengelolaan transportasi. Analisis sistem dinamik menggambarkan kompleksitas permodelan yang tersedia dalam berbagai altematif pilihan Causal Loop Diagram (CLD), kemudian dan berbagai altematif pilihan CUD yang kompleks tersebut ditentukan pilihan dengan melewati proses trial and eror sampai mendekati titik yang paling sesuai tentang kinerja birokrasi daerah di lingkungan Pemda dalam pelayanan transportasi. Berdasarkan proses tersebut maka penelitian ini menerapkan 2 (due) archetype (model baku), yaitu model Fixes That Fail (Perbaikan Sesaat = Perbaikan yang Gagal) dan model Limits to Success (Batas Keberhasilan). Kedua archetype model tersebut, ditentukan dan dipilih dari 8 (delapan) model baku yang kompleks, yang ada dalam program sistem dinamik dan permodelan. Karena sifatnya yang kompleks, kedua model baku (archetype) yang dilipih tersebut mempunyai berbagai probabilitas yang dapat ditampilkan sesuai dengan kondisi dan fakta kinerja birokrasi daerah dalam mengelola transportasi di Kabupaten dan Kota Bogor. Berbagai probabilitas atau kemungkinan tersebut dapat diprediksikan untuk sekian tahun kedepan tanpa batas, boleh 5 (lima) tahun, 10 tahun, 100 tahun dan seterusnya. Karena itu, model Fixes That Fail (Perbaikan Sesaat Perbaikan yang Gaga') dan model Limits to Success (Batas Keberhasilan) dapat membuat model yang sesuai dengan apa yang dinginkan, berdasarkan kondisi dan fakta 5 (lima) tahun terakhir, maka akan dapat diprediksikan sekian tahun kedepan. Pilihan tersebut sesuai untuk penelitian ini, setelah menyesuaikannya dengan batasan masalah dan kondisi kinerja birokrasi daerah di lingkungan Pemda (dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor serta Dinas Lalu Lintas dan Jalan Kota Bogor). Tergambar dalam CLD tersebut, karena badan jalan yang ada terpakai, maka akan menimbulkan inisiatif untuk melebarkan jalan, pada waktu sesaat ini memang dapat mengatasi persoalan untuk sementara, tetapi ketika moda transportasi semakin bertambah dengan berbagai tipe dan jenis kenderaan, pelebaran jalan tersebut menjadi tidak terlalu berarti, karena luas lahan terbatas akan sulit melakukan pelebaran jalan, kecuali dengan menyediakan biaya yang lebih besar. Kedua model tersebut Fixes that Fail dan Limit to Succes yang digambarkan dalam CLD dapat dijelaskan lebih lanjut dalam Stock Flow Diagram (SFD=Diagram Alir), yang lebih menggambarkan kompleksitas permodelan, yang dapat dikaji dan dibahas dari berbagai segi dan berbagai altematif yang mungkin dilakukan, begilu pula halnya kinerja birokrasi daerah dalam pelayanan transportasi di Kabupaten dan Kota Bogor. Kompleksitas permodelan dan subsistem pelayanan transportasi yang merupakan transformasi dari archetype model Fixes that Fail, mengambarkan kondisi koordinasi pelayanan transpotasi yang tidak memadai, tidak harmonisnya koordinasi antara birokrasi daerah di Kabupaten dan Kota Bogor, serta lemahnya koordinasi birokrasi daerah dengan jajaran terkait lainnya telah menciptakan koefisien kemacetan yang selanjutnya meningkatkan koefisien penumpang terlantar, hal ini kemudian memperlihatkan rasio kebutuhan transportasi yang tergambar semakin meningkat laju pertumbuhannya. SFD yang menjadi andalan pendekatan sistem dinamik telah membuktikan bahwa kompleksitas yang melingkupi kirierja birokrasi daerah dalam pelayanan transportasi meliputi banyak hal dan kondisi, yang semestinya harus dilihat dan dikaji serta diselesaikan secara sistemik dan holistik, artinya perlu memperhatikan segala aspek dalam segala dimensi, dengan tidak mengabaikan salah satu aspek dan hanya melebihkanlmengutamakan aspek yang lainnya, demikian halnya aspek dan dimensi peningkatan kinerja birokrasi daerah dalam pelayanan transportasi di Kabupaten dan Kota Bogor. Selanjutnya archetype model limit to success, memperlihatkan mengubah kinerja birokrasi daerah dalam pelayanan transportasi hanya untuk sementara, karena dibatasi oleh dimensi waktu, dimensi kerampuan biaya, dan dimensi keterbatasan lahan. Salah satu solusi yang ditawarkan model ini hanyalah memperpanjang sifat sementara tersebut dengan memasukkan dimensi prilaku atau aktivitas dari adanya koordinasi birokrasi daerah menjadi durasi waktu yang relatif lebih lama, yaitu dengan memeratakan pembangunan ke seluruh pelosok wilayah sehingga penduduk tidak perlu harus mencari penghidupan ke pusat kota karena hal tersebut juga sudah dapat diperoleh di wilayahnya tanpa harus melakukan perjalanan ke pusat kota di Kabupaten dan Kota Bogor. Konsep yang ditawarkan model ini pada intinya bagaimana mengurangi perjalanan masyarakat, dengan memasukkan dimensi upaya memperpanjang atau memperbesar limit to success yang sedang dihadapi. Bila hal ini dihubungkan dengan pertumbuhan angkutan umum dan kendaraan pribadi akan sangat kontradiksi karena berbanding terbalik dengan tersedianya lahan yang sangat terbatas, sementara angkutan umum dan kenderaan pribadi terus mengalami peningkatan. Hasli simulasi model sistem dinamik memperlihatkan bahwa titik kemacetan sudah mencapai titik jenuh yang memprihatinkan, memerlukan pengelolaan transportasi dengan kinerja yang lebih baik, yang harus dipenuhi oleh birokrasi daerah Kabupaten dan Kota Bogor.Dapat disimpulkan bahwa kinerja birokrasi daerah dalam pelayanan transportasi dipengaruhi oleh hubungan dinamis dari tiga sub-sistem, yaitu demografi, urbanisasi, dan pelayanan transportasi. Unsur-unsur utama atau leverage poin dalam sistem tersebut adalah imigrasi, pemerataan pembangunan, pertumbuhan ods transportasi pribadi, dan perilaku sosial. Hasil penelitian menunjukkan kinerja birokrasi daerah masih bergerak positif, walaupun dengan kinerja yang lemah. Lemahnya kinerja birokrasi daerah tidak hanya ditentukan oleh faktor internal birokrasi daerah 1W sendiri, seperti antara lain lemahnya kemampuan SDM, lemahnya koordinasi antar dan antara birokrasi daerah dengan berbagai jajaran terkait di Kabupaten dan Kota Bogor, melainkan juga oleh faktor eksternal yang datang dari luar birokrasi daerah, antara lain karena populasi penduduk yang semakin besar, jumtah lahan yang terbatas untuk pembangunan jalan, serta faktor sosial dalam pelayanan transportasi seperti disiplin para sopir dan pengelola angkutan umum, budaya pedagang kaki lima dan pengelolaan pasar dan sebagainya. Hal ini menjawab pertanyaan penelitian yang pertama bahwa sistem dinamik hubungan faktor-faktor yang berpengaruh dalam membentuk kinerja birokrasi daerah saling terkait, saling berinteraksi, saling mempengaruhi secara positif atau negatif. Sedangkan jawaban pertanyaan penelitian kedua adalah bahwa kebijakan birokrasi daerah terbaik dalam mengatasi kemacetan lalu lintas, antara lain dengan mencegah urbanisasi, memeratakan pembangunan, termasuk mengubah desa menjadi kota, sehingga penduduk tidak lagi harus datang ke kota. Saran penelitian ini adalah menerapkan 15 langkah yang diusulkan dan dihasilkan simulasi sistem dinamik penelitian disertasi ini.

---

ABSTRACT

This study was formed by the background of better public services demand in the more extensive local autonomy as reformation demand from various public component about local bureaucracy services for public in every sector, including transportation services. Regarding this transportation services, almost all of local government (Pemda) with its local bureaucracy was facing various problems, and so as the local government of the Regency and City of Bogor. The disability of that local bureaucracy was seen from weak human resources, transportation technology and instrument. The Original Local Revenue / Pendapatan Asli Daerah (PAD) of transportation sector was very limited and clearly need reconsideration and rearrangement in the body of local bureaucracy organization, which was needed to perform state administration reformation comprehensively in improving the performance of local bureaucracy on that transportation sector.

The problem of this study was limited on "The Issue of state administration reformation at outlying district on the scope of inability of local bureaucracy to improve its performance in transportation services. The limitation of this study was on state administration sector about the issue of local bureaucracy performance, whereas the transportation services were selected only as the case of Regency and City of Bogor. As to the question of this study was : "How the performance of local bureaucracy (The Department of Transportation of Bogor Regency and The Department of Traffic and Lane of Bogor City in order to provide transportation services for society) and what is the best policy of local bureaucracy in Regency and City of Bogor to overcome the transportation services problem:

'The method of this study was implementing analysis of dynamic system approach, which was combining quantitative approach with qualitative. The design of dynamic system substantively will measure the performance of local bureaucracy in local government's environment (Pemda) through dynamic system and modeling method. Therefore, the study approach and mechanism was needed by considering the alternating dynamic in nature following the time development. The writer suppose that it was appropriate to use the dynamic system and modeling method to achieve the determined aim in this study; because dynamic system model has looked on the pattern of system tendency based on analysis of dynamic system, which was real and extremely important, through 8 (eight) phases that has been going through in dynamic system method, that were:

(1) formulating study problem; (2) the dynamic system modeling (Casual Loop Diagram and Stock Flow Diagram = CLD and STD); (3) The data collecting and data entry in model; (4) Simulation of dynamic model; (5) validation of dynamic model; (6) sensitivity analysis; (7) Policy simulation .(dynamic system model); and (8) formulating conclusion.

The result of this study has presented data and fact about the weak performance of local bureaucracy in Regency and City of Bogor, in the form of traffic mess, because of transportation management that was not optimal. Analysis of dynamic system, was describing the complexity of modeling and which was available in various alternative choice of Causal Loop Diagram (CLD), and then from those complex CLD alternative choices, the option was determined through trial and error process until it was closed to the most appropriate point regarding the performance of local bureaucracy in. local government's environment (Pemda) on transportation services. Based on that process, therefore this study was limited only by implementing 2 (two) archetype (standard model), i.e. the Fixes that fail Model (Temporary Revision = the Failed Revision) and the Limits to Success Model (Batas Keberhasilan). Both of that two archetype model was determined and selected from the complex 8 (eight) standard model, which was presented on dynamic system and modeling program. Because of their complexity in nature, both of those selected standard model (archetype) had various probability that can be held appropriate with the condition and fact of local-bureaucracy performance on managing the transportation in Regency and City of Bogor. Various of those probability of opportunity can be predicted for some years on future without any limitation, it can be 5 (five) years, 10 years, 100 years, and so on. Therefore, the model of Fixes that Fail (Temporary Revision = The Failed Revision) and the model of Limits to Success (Batas Keberhasilan) can make appropriate model with the expected model, based on the last 5 (five) years condition and fact, then it can be predicted some years on future. Those options were appropriate with this study, after adjusting it with problem limitation and performance condition of local bureaucracy in the local government's environment (in this context, The Department of Transportation of Bogor Regency and The Department of Traffic and lane of Bogor City). It was described on that CLD - because when part of street has been used then it would cause an initiative to widen the street, in the current temporary time, it obviously can overcome problem for time being, but when the transportation mode was more in its amount with various type and kind of vehicle, that street widen became less significant, because of the limited area, it was difficult to perform the street widening, unless providing larger cost. Both of those model, Fixes that Fail and Limit to Success, which have been described in CLD, it can be explained further in Stock Flow Diagram (SFD), which will describe further' complexity of modeling, which can be recite and discuss from various sector and alternative that can be done, so as about the performance of local bureaucracy on transportation services in Regency and City of Bogor. The modeling complexity of the Transportation Services sub-system, which was a transformation of archetype model of Fixed that Fail, was describing the inadequate condition of transportation services coordination, and the coordination between local bureaucracy in Regency and City of Bogor that was not harmonic, and the weak coordination of local bureaucracy with the other related staff has created the traffic coefficient, which increase the coefficient of neglected passenger further, and these things then will show the ratio of transportation need that has been described as increased of its growth rate. SFD which was the reliable dynamic system approach has been proven that the complexity which covering the performance of local bureaucracy on transportation services including many things and condition, which indeed should be seen and assess and solved systematically and holistically, it means that it should note every aspect in every dimension, and should not disregard any aspect and only favor l giving priority other aspect, and so as the aspect and dimension of the improvement of the performance of local bureaucracy on transportation services in the Regency and City of Bogor. Then, the archetype model limit to success has shown alteration of the performance of local bureaucracy on transportation services temporarily, because it was limited by dimension of time, dimension of ability 1 cost, and dimension of field limitation. One of the offered solution by this model was only lengthen that temporary in nature by including the dimension of behavior or activity form the presence coordination of local bureaucracy into the more relative longer of time duration, that was by equalize the development throughout nation, hence the citizen does not need to find any living support to the center of, city, because that thing can be gained in their region without traveling to the center of city in Regency or City of Bogor. It needs transportation management with better performance, which has to be fulfilled by the local bureaucracy of Regency and City of Bogor.

It can be concluded that the performance of local bureaucracy on transportation services is affected by the dynamical relationship of three sub systems, i.e. demography, urbanization, and transportation services. The main elements or leverage point in those system are immigration, development equalization, the growth of private transportation mode, and social behavior. The study result shows that the performance of local bureaucracy is still positively moved, although with a weak performance. The weak performance of local bureaucracy is not only determined by the internal factor of that local bureaucracy itself, such as the weak ability of human resources, the weak coordination with and within local bureaucracy with various staff in Regency and City of Bogor; but also by external factor, such as the growing population, the limited street for street development, and the social factor on transportation services, e.g. the discipline of drivers and manager of public transportation, the culture of sidewalk trader and market management and etc. These should answer the first study question that dynamic system of the relationship of affecting factor on forming the performance of local bureaucracy is related, interacted and affecting each other either positively or negatively. While the answer of the second question of this study is that the policy of local bureaucracy is the best way to overcome the traffic jam, i.e. by preventing urbanization, distributing development including changing the village into city, so that the citizen does not need to come to the city anymore. The suggestion for this study is implementing the 15 steps which have been proposed and simulation resulted of dynamic system of this dissertation study."

"Pengalaman membuktikan bahwa di Indonesia pelayanan publik tidak berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan rakyat. Pemerintah yang didukung oleh birokrasi tidak pernah membentuk budaya pelayanan untuk melayani rakyat dengan sebaiknya-baiknya. Bahkan, birokrasi yang seharusnya sebagai abdi rakyat, sering berlaku secara diskriminatif yang hanya melayani orang-orang tertentu. Birokrasi lebih melayani para penguasa, yang berduit,dan keluarga tertentu, sehingga pelayanan hanya bisa dinikmati mereka yang ?berpunya?, dengan mengesampingkan ?mereka yang papa?. Dampak ikutannya adalah perekonomian nasional menjadi rapuh, kekayaan terkonsentrasi di segelintir orang, dan iklim usaha di Indonesia anjlok. Banyak kalangan investor baik internasional, nasional dan lokal bahkan rakyat yang ingin berdagang menjadi enggan untuk berinvestasi, karena beratnya proses yang akan dilalui.Pemerintah Indonesia sejak tahun 1996 sudah mengambil langkah-langkah konkrit untuk melakukan pelayanan perijinan terpadu yaitu dengan dikeluarkannya Keppres No.29/2004 tanggal 12 April 2004 tentang pelayanan satu atap dalam perijinan investasi. Tidak itu saja, pemerintah juga mengeluarkan serangkaian kebijakan diantaranya: (1) revisi UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, (2) mengeluarkan Kepmen PAN 63/2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, serta (3) mengeluarkan Permendagri 24/2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpada satu Pintu.Beberapa daerah yang menerapkan (Sragen, Jembrana, Solok), hasilnya sangat menggembirakan yang di tandai dengan menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya PAD, dan tumbuhnya sektor usaha kecil dengan baik sehingga menambah lapangan pekerjaan. Tidak ketinggalan dengan daerah lainnya, Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara kemudian memberlakukan kebijakan pelayanan perijinan satu pintu dengan membentuk Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) pada bulan september, tahun 2006. Sejak diberlakukannya KPT di Kab. Serdang Bedagai tampak peningkatan dalam jumlah perijinan dan bertambahnya PAD dari sektor pengurusan perijinan. Namun, pembentukan KPT tersebut belum menampakkan hasil yang optimal jika dibandingkan dengan potensi usaha kecil yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Sekalipun terjadi peningkatan jumlah usaha yang mendaftar (tahun 2007 ada sebanyak 2.500 usaha yang mendaftar), namun angka tersebut masih relatif jauh dari potensi usaha di kabupaten Serdang Bedagai yang berjumlah 46.000 usaha. Khususnya usaha kecil, keberadaan KPT Kabupaten Serdang Bedagai, justru di respon dengan cara yang beragam. Ada pelaku suaha kecil yang menyambut baik adanya KPT namun, tidak sedikit kalangan usaha kecil yang justru tidak memnafaatkan keberadaan KPT. Di sisi yang lain KPT gencar melakukan sosialisasi, menghimbau, mengajak dan ?merayu? pelaku usaha untuk mengdaftarkan usahanya ke KPT Serdang Bedagai. Untuk melihat secara lebih mendalam latar belakang belum optimalnya usaha kecil mendaftarkan usahanya ke KPT maka penelitian ini dilakukan. Untuk kepentingan pendalaman bahasan maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif yang bertumpu pada peneliti sebagai instrumen penelitian. Penelitian ini juga mendeteksi nara sumber sebagai informan kunci.Penelitian ini membuktikan bahwa ada sejumlah masalah yang melatari belum optimalnya usaha kecil mengurus izin usahanya ke KPT sekalipun urusan ke KPT saat ini lebih mudah, transparan, murah dan cepat.Temuan lapangan menggambarkan bahwa masih terdapat berbagai kelemahan keberadaan KPT Serdang Bedagai yaitu,pertama, pelayanan di KPT belum optimal yang ditandai dengan syarat-syarat yang dibutuhkan usaha kecil dan biaya pengurusan ijin yang masih memberatkan, sosialisasi belum merata, dan terkesan hanya kejar PAD.Kedua, birokrasi belum berubah (koordinasi dan kebersamaan antar SKPD dalam mendorong usaha kecil lemah, pelayanan perizinan tidak diikuti reformasi birokrasi, sehingga pungli masih terjadi di desa maupun di camat).Ketiga, peran perbankan belum optimal (sekalipun KPT menggandeng perbankan untuk memberi modal usaha kepada usaha kecil tetapi kebijakan perbank masih dianggap memberatkan seperti kebijakan agunan, bunga dan syarat-syarat administrasi lainnya).Keempat, persepsi masyarakat tentang buruknya pelayanan perizinan masa lalu yang berbelit-belit, mahal, gak jelas, belum sepenuhnya bergeser dan dapat dihilangkan. Rekomendasi penting yang dapat di lakukan oleh pengambil kebijakan di Kabupaten Sedang Bedagai adalah, membebaskan biaya pengurusan ijin bagi usaha kecil selama 5 tahun, membangun kerjasama dengan pihak bank menyangkut jaminan dan bunga pinjaman, melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh jadi tidak parsial di pelayanan perizinan saja, membangun infra struktur kebutuhan usaha kecil di kabupaten serdang Bedagai.

---

Experience had proven that Indonesian public services have not been well delivered and not match with the people needs. The status quo bureaucracy never establishes serving culture to better serve the people. Moreover, bureaucracy that supposed to be the public servant often act discriminatively, especially for certain people. Bureaucracy tends to serve the authority, the rich, certain families. Consequently, public services would enjoyed only by those who are ?the have? not by ?the have not?. These terrible public services resulted in the weakened economic foundation, increased corruption, collusion and nepotism (KKN) practices among the bureaucrats, and rapid declining business climate. Many international, national and local investors unwilling to put their investment in Indonesia. Additionally, ordinary people also hesitate to do business due to the long, heavy and time consuming business licensing procedures. These situations have pushed the government to change its policy for more efficient business licensing. Several concrete steps had been undertaken to establish one stop services (OSS) system. This system is applied through the enactment of Presidential Decree No 29/2004 dated 12 April 2004 on OSS in investment license. Additionally, the government also preceded serial law and regulations to support the implementation of OSS, i.e. (1) Revision of Law No 32/2004 on regional autonomy, (2) MenPan (Ministry of apparatus reform) Decree No 63/2004 on General Guidance of Public Service and (3) Ministry of Home Affairs Decree No 24/2006 on establishment of OSS in the region.Several local governments such as Sragen, Jembrana and Solok districts had applied the OSS policy. The result indicates many improvements such as declining poverty index, increasing local revenue, growing number of microenterprises and employment. Serdang Bedagai regency in North Sumatera Province also applied the OSS through the establishment of Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) in September 2006. Since the KPT operated in Serdang Bedagai, there are increased number of business license issued, increasing local revenue due to increasing income from the issued licenses. However the establishment of KPT still has not achieved optimal outcome compared to the large growing of microenterprises in Serdang Bedagai regency. Although the number of registered microenterprises had significantly increased (2500 microenterprises registered in 2007), these number are still far under the potency, there are about 46.000 enterprises in Serdang Bedagai regency. Various responses regarding the existence of KPT, especially among the microenterprises. Some have good responses, but there are many do not utilize the ease KPT facilitations. On the other side KPT incessantly socializing, informing and persuading the business actor to register their business at KPT. This study applies qualitative descriptive approach to analyze the interest of micro enterprises in obtaining business license from Serdang Bedagai Regency one stop services/OSS office. Six informant were interviewed to explore the effectiveness of KPT services in relation with its procedures, socialization, cost services (tariff), coordination with other district related agencies/offices and the interest of small and micro enterprises to obtain business license. The result of depth interviews were transcript and recorded into three categories: KPT system, Perception of small and micro enterprises towards and main issues being faced by small and micro enterprises.The result of the study shows that several factors had made the small and micro enterprises reluctant to register their business to the KPT.The study indicatesFirst, weakness of KPT system and procedures had influence the enterprises awareness to register their business i.e. high cost of services (tariff), long and heavy pre-requisite documents before submission business registration application to KPT an ineffective socializations.Second, there were no significant administration reforms at other agencies/offices (dinas/kantor) that have relation in issuing enterprises license, this had resulted weak coordination among the stakeholders.Thirdly, in optimal roles of banking sector. Although the KPT has an MoU with the Bank, but the Bank still applied standard loan procedures for the micro enterprises who recommended by the KPT. Finally, from the business views, the KPT still applied the unreformed red tape bureaucracy.This study recommends Serdang Bedagai regency to undertake measures as follows (1) release registration fee for microenterprise in applying business license at KPT at least for next 5 years, (2) establish concrete cooperation with banking institutions regarding the low interest rate for the recommended micro enterprises, (3) conduct comprehensive administrative/bureaucracy reform at all offices/agencies and (4) develop required infrastructure for small and microenterprise development."

"The basic strategy of the Ministry of Health to achieve Health For All In Indonesia 2010 is through health paradigm, decentralization, professionalism and health service management. Community health centers play an important role to achieve the goal. Unfortunately, underutilization of community health centers is still a problem in Purworejo. The purpose of this study was to know the utilization of community health centers using a sociological health approach. Qualitative research by observation, in-depth interview and focus group discussion were done among different types of group. The study was done in Purworejo District on February and March 2000. The main problems related to under-utilization of community health centers are mostly on administration (less quality services, un-efficient, long hours waiting), strong bureaucratic system (physician has a dominant power, overlapping programs, poor coordination and integration with other divisions) and cultural behavior of the community (labeling/stigma, self-care dominant, lack of community participation). To overcome under-utilization of community health centers the administration and bureaucracy should be changed into more efficient, not bureaucratic management. In addition social changes of the community culture is needed. As a consequence through these changes the staff of the health centers will be more efficient and effective."

"This writing take theme/topic with complexity about prolem which classic,fundamental,but regular actual .Be said to be classic because bureaucracy organization problem was worked through since antic greek era plato and Aristoteles....."

"The republic of Indonesia Constitution Year of 1945 has guaranteed democratically the relation between state and civil society. State is conducted by the politicians as a result of election and sovereignty...."