Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden K.H Ma’ruf Amin, terdapat salah satu prioritas kerjanya tahun 2019-2024 mengenai penyederhanaan birokrasi. Momentum penyederhanaan birokrasi bersamaan dengan pembangunan SDM dan pemindahan ibu kota dalam menghadapi tantangan global yang ada saat ini. Tantangan tersebut dapat terlihat dengan adanya perubahan cara kerja secara drastis melalui transformasi digital yang menuntut SDM di pemerintahan/ASN untuk mempunyai keahlian dan kompetensi agar dapat bekerja dengan cepat, adaptif dan inovatif. Kementerian Kominfo mendukung pelaksanaan pengalihan jabatan ini, meskipun kebijakan pengalihan jabatan tersebut awalnya diragukan dapat terlaksana atau tidak oleh banyak pihak dan perlu adanya penyesuaian-penyesuaian di masa yang akan datang. Kementerian Kominfo sendiri termasuk dalam klasifikasi Kementerian kelompok 2 dengan susunan organisasi yang cukup kompleks. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi proses transformasi organisasi di Kementerian Kominfo melalui pelaksanaan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional. Pendekatan penelitian menggunakan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam pada berbagai pihak di Kementerian Kominfo dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan Kementerian Kominfo melakukan proses transformasi organisasi melalui pengalihan jabatan dengan empat dimensinya, yaitu reframing, restructuring, revitalization, dan renewal. Proses transformasi organisasi ini telah menghasilkan pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional di Kementerian Kominfo sebanyak 611 pegawai. Pada proses transformasi organisasi ini Kementerian Kominfo telah berupaya untuk melaksanakan pengalihan jabatan sesuai instruksi Presiden dan kondisi dilingkungannya. Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam proses transformasi melalui pengalihan jabatan di Kementerian Kominfo meliputi komunikasi pembentukan tim kerja khusus, kekosongan mengenai tambahan fungsi manajemen dan batasan yang jelas terkait dengan koordinator dan subkoordinatornya setelah pengalihan jabatan, penetapan SOTK yang harus segera dilakukan, dan keseimbangan antara ketersediaan dengan kebutuhan keterampilan yang ada setelah pengalihan jabatan

---

During the administration of President Jokowi and Vice President K.H Ma'ruf Amin, there was one of the work priorities for 2019-2024 regarding the simplification of the bureaucracy. The momentum of simplifying the bureaucracy coincides with the development of human resources and the relocation of the capital city in facing the global challenges that exist today. This challenge can be seen in the drastic change in how things work through digital transformation which requires human resources in the government / ASN to have the skills and competencies to work quickly, adaptively and innovatively. The Ministry of Communication and Informatics supports the implementation of this transfer of positions, although the policy of transferring positions was initially doubted whether or not it could be implemented by many parties and there needs to be adjustments in the future. The Ministry of Communication and Informatics itself is included in the classification of the Ministry of Group 2 with a fairly complex organizational structure. This research aims to analyze and identify the organizational transformation process in the Ministry of Communication and Informatics through the implementation of the transfer of structural positions to functional positions. The research approach used post-positivist with qualitative data collection techniques through in-depth interviews with various parties in the Ministry of Communication and Informatics and literature study. The results of this study indicate that the Ministry of Communications and Informatics carried out an organizational transformation process through the transfer of positions with four dimensions, namely reframing, restructuring, revitalization, and renewal. This organizational transformation process has resulted in the transfer of structural positions to functional positions in the Ministry of Communication and Informatics as many as 611 employees. In the process of organizational transformation, the Ministry of Communications and Informatics has attempted to carry out the transfer of positions according to the President's instructions and conditions in their environment. The problems and challenges faced in the transformation process through the transfer of positions at the Ministry of Communication and Informatics include communication of the formation of a special work team, vacancies regarding additional management functions and clear boundaries related to the coordinator and sub-coordinator after transferring positions, the determination of SOTK that must be carried out immediately, and the balance between availability with the existing skills needs after the transfer"

"Birokrasi pemerintah di Indonesia saat ini masih kurang dipercaya oleh publik sebagai penopang keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentu diperlukan aksi nyata dari Pemerintah dengan memperkuat dan membangun kepercayaan masyarakat kembali terhadap Birokrasi pemerintah. Perkuatan birokrasi di Indonesia hanya dapat dicapai apabila Pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan Reformasi Birokrasi. Reformasi birokrasi dilaksanakan salah satunya melalui reformasi dari aparatur sipil negara, karena aparatur sipil negara memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Arti penting dari reformasi dari aparatur sipil negara tersebut dikaitkan dengan pengisian jabatan strategis yang diisi oleh Pegawai Negeri Sipil. Jabatan yang sangat strategis dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait aparatur sipil negara adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara. Pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi aparatur sipil negara telah dilaksanakan dengan secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana prinsip transparansi sehingga Reformasi Birokrasi di Indonesia dapat terlaksana.

---

Bureaucracy in Indonesia still less trusted by the public as the support of sustainable development and improving people's welfare. It is certainly necessary real action from the Government to strengthen and build public confidence back to the government bureaucracy . Retrofitting bureaucracy in Indonesia can only be achieved if the government has a strong commitment to do Reforms.

Bureaucratic reforms implemented one of them through the reform of the civil apparatus , because state civil apparatus has a position and a very important role in the implementation of governmental functions . The significance of the reform of the civil apparatus associated with filling strategic positions filled by Civil Servants.

Strategic positions in the bureaucracy reform related civil apparatus is a high position of civil apparatus. The implementation of charging high positions of the Civil Apparatus at government agencies has been implemented in an open and competitive of the Civil Servants as the principle of transparency so Reforms in Indonesia can be accomplished."

"ABSTRAKReformasi Birokrasi memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaanpembangunan nasional bidang kesehatan. Evaluasi menuju Wilayah BebasKorupsi /Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dilakukan secara penilaian mandirioleh Tim Penilai Internal di tingkat Kementerian Kesehatan, yang selanjutnyaakan dilakukan oleh Tim Penilai Nasional dari Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Terdapat perbedaan yang cukupsignifikan antara hasil evaluasi yang dilakukan oleh TPI dengan TPN. Tujuanpenelitian ini untuk mengetahui efektivitas Penilaian mandiri dalam evaluasiWilayah Bebas Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani yang dilakukanInspektorat Jenderal untuk mempercepat Reformasi Birokrasi. Penelitianmerupakan studi deskriptif dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitianmenyebutkan bahwa regulasi belum lengkap, komunikasi pelaksanaan evaluasisudah jelas, pemimpin belum memahami sepenuhnya mengenai WBK/WBBM,masih terdapat benturan kepentingan, terdapat perbedaan karakteristik satuankerja, masih terdapat perbedaan motivasi, persepsi dan kemampuan sumber dayamanusia menjadi faktor yang berpengaruh dalam efektifitas pelaksanaan evaluasimenuju WBK/WBBM di Kementerian Kesehatan. Pelaksanaan penilaian mandirievaluasi menuju WBK/WBBM di Kementerian Kesehatan belum efektif sehinggamemerlukan evaluasi dan perbaikan lebih lanjut.

---

ABSTRACTImplementation of Bureaucratic Reform has an important role in supporting theimplementation of national development in the field of health. Evaluation to Freeof Corruption Area/Clean and Serve Bureaucratic Area was conducted throughself assessment by Internal Assessment Team (IAT) at Ministry of Health level,which will be futher evaluate by National Assessment Team (NAT) from Ministryof Empowerment of State Apparatus and Bureaucracy Reform. There is asignificant difference between the evaluation results conducted by IAT and NAT.The purpose of this study is to determine the effectiveness of Self Assessment ofFree of Corruption Area/Clean and Serve Bureaucratic Area Evaluation conductedby Itjen Kemenkes in achieving Bureaucracy Reform in the Ministry of Health.This research is a descriptive study with qualitative analysis method. The studywas conducted in May-June 2017, located in DKI Jakarta area. The result of theresearch stated that the regulation is not yet complete, the communication of theevaluation implementation clear, the leader has not fully understand about WBK/WBBM, there is still conflict of interest, there are differences of work unitcharacteristic, there is still difference of motivation, perception and humanresource competence become a factors that influence effectiveness of theevaluation towards WBK/WBBM in the Ministry of Health. Self Assessmentimplementation towards WBK/WBBM evaluation in Ministry of Health havenot effective so require evaluation and further improvement."

"Pada 1969 pemerintah mulai melaksanakan program pembangunan nasional secara bertahap yang dikenal dengan program Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Pemerintah menyadari bahwa hampir 70 persen penduduk Indonesia tinggal di Desa. Oleh karena itu, pemerintah sejak Pelita I menaruh perhatian yang besar terhadap Desa. Mulai Pelita I pemerintah memberi subsidi lewat Inpres Pembangunan Desa dan bantuan program lintas sektoral yang dilaksanakan oleh instansi vertikal. Kemudian pada awal Pelita III pemerintah menata susunan organisasi pemerintahan desa dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Melalui subsidi dan bantuan program pemerintah pusat berharap Desa mampu menggerakkan roda pembangunan dan langsung menangani permasalahan sektoral yang dihadapi warga desa. Selanjutnya melalui pengaturan susunan organisasi pemerintahan pemerintah pusat berharap Desa mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta memberi pelayanan secara efektif. Semua langkah tersebut bertujuan agar warga Desa sebagai bagian terbesar dari penduduk Indonesia dapat meningkat kesejahteraannya. Setelah berjalan kurang lebih 20 tahun kebijakan pemerintah pusat terhadap Desa khususnya penerapan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 dikritik banyak pihak karena ternyata berdampak pada birokratisasi pemerintahan desa dan pudarnya "otonomi desa" sehingga melahirkan pemerintahan desa yang birokratis. Akibatnya adalah tak dapat berkembangnya potensi dan kreativitas masyarakat desa. Hal ini terjadi karena kebijakan pemerintah pusat tersebut justru merusak lembaga desa asli atau rumah tangga desa yang berhak diselenggarkan oleh desa yang bersangkutan. Berdasarkan asumsi tersebut, perlu diteliti lebih serius sejauh mana dampak kebijakan pemerintah pusat terhadap rumah tangga desa tersebut. Dengan mengetahui dampak kebijakan pemerintah pusat tersebut maka kebijakan yang kurang sempurna bisa diperbaiki dan disempurnakan. Penelitian ini memfokuskan pada dampak kebijakan pemerintah pusat khususnya dampak penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa terhadap rumah tangga desa. Hakekat rumah tangga desa adalah semua urusan yang menjadi tanggung jawab masyarakat desa sendiri untuk mengatur dan mengurusnya yang inheren sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat). Dengan demikian, aktualisasi dari rumah tangga desa ditentukan oleh masyarakat sendiri. Namun karena desa juga berkedudukan sebagai satuan pemerintahan terendah dalam struktur pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka regulasi dari supra struktur yang berupa kebijakan publik tak bisa dihindari. Adanya kebijakan pemerintah pusat terhadap desa berupa regulasi pemerintahan desa melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 jelas akan berdampak pada perikehidupan masyarakat desa baik yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki. Penelitian ini mengambil Kabupaten Demak sebagai daerah penelitian. Kabupaten Demak dipilih dengan pertimbangan (1) daerah ini sebagai salah satu daerah tertinggal di Jawa Tengah, (2) daerah ini masih mempunyai komponen-komponen kerumah tanggaan desa relatif lengkap, dan (3) daerah ini diapit oleh dua kota besar yaitu Semarang dan Kudus yang mengimbaskan budaya rasionalnya sehingga pertemuan antara pemenuhan lembaga (institution) yang bersifat tradisional dan pemenuhan organisasi (organization) yang bersifat modern bisa diamati dengan jelas. Kabupaten Demak terdiri atas 241 Desa. Karena itu, populasi dari penelitian ini adalah 241 Desa. Dilihat dari karakteristiknya ke-241 Desa tersebut bisa dikelompokkan ke dalam tiga kelompok: Desa persawahan, Desa nelayan, dan Desa campuran. Berdasarkan karakteristik tersebut populasi dikelompokkan menjadi (1) Desa persawahan, (2) Desa nelayan, dan (3) Desa campuran. Dari setiap kelompok diambil satu desa sebagai sampel dengan teknik purposive. Sampel dianggap representatif karena kondisi populasi untuk setiap kelompok hampir sempurna homogenitasnya dilihat dari penyelenggaraan rumah tangga desa yang bersangkutan. Data awal dikumpulkan melalui telaah pustaka khususnya pustaka dan dokumen yang berkaitan dengan kebijakan publik (mengenai desa) dan sejarah perkembangan pemerintahan dan masyarakat desa sejak zaman Belanda sampai sekarang. Selanjutnya dilakukan pengambilan data primer dan sekunder. Data primer dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap key informan dan informan biasa. Data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi Desa dan kepustakaan. Setelah diklasifikikasikan sesuai dengan kelompok variabel-variabelnya, data kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif. Data kuantitif digunakan untuk memperjelas analisis kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan pemerintah pusat terhadap desa membawa perubahan yang mendasar pada lembaga rumah tangga desa yang pada gilirannya merubah sistem sosial masyarakat desa. Sistem pemerintahan Desa berubah dari sistem pemerintahan yang fungsional terhadap pelayanan masyarakat menjadi sistem pemerintahan yang birokratis. Sistem peradilan desa menjadi hilang. Gotong royong sebagai jiwa dan instrumen kohesivitas masyarakat hilang. Lembaga pologoro yang sebenarnya sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman malah dipertahankan oleh Pemerintah Desa dengan motif kepentingan ekonomi pengurus desa. Upacara adat hilang dan yang masih berjalan makin tidak signifikan dengan fungsi pemerintahan desa. Terakhir sistem sosial masyarakat Desa berubah dari sistem sosial yang bersifat guyub (gemeinschaft) menjadi sistem sosial yang mengarah pada perilaku individualistis. Atas dasar temuan penelitian tersebut disampaikan rekomendasi sebagai berikut: (1) lembaga desa perlu ditata kembali sesuai dengan kehendak, kebutuhan, kepentingan, pola pikir, dan budaya masyarakat desa, (2) lembaga desa perlu disusun atas dasar pandangan bahwa masyarakat desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai lembaga sosial yang masih berjalan dan dipertahankan, (3) bentuk kelembagaan Desa tidak perlu diseragamkan tapi diserahkan pada masyarakat desa sendiri untuk menentukan sesuai dengan adat yang berlaku di masing-masing daerah, (4) Pemerintahan Desa didesain sebagai pendorong dinamika dan pemberdaya masyarakat serta memberi ruang partisipasi yang seimbang antara masyarakat dan pemerintah desa, dan (5) dalam pembuatan struktur Pemerintahan Desa baru bisa dipertimbangkan dengan merevitalisasi struktur lama (adat) dengan isi dan jiwa baru yang rasional, demokratis, dan modern."

"Kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia dianggap bertanggungjawab pada munculnya dampak ekologis, ekonomis dan sosial pada kehidupan masyarakat lokal. Kajian-kajian yang membahas kebijakan umumnya hanya menganalisis substansi kebijakan, tetapi tidak mempertanyakan mengapa substansi semacam itu muncul. Kajian semacam ini dikatakan sebagai kajian isi kebijakan, sedangkan kajian yang membahas mengenai bagaimana kebijakan sebenarnya dibuat dan diterapkan disebut sebagai kajian proses kebijakan. Dalam kajian proses kebijakan ada dua pendekatan yang biasa digunakan yaitu pendekatan struktural dan kultural. Dalam konteks Indonesia kedua pendekatan itu lebih banyak digunakan untuk membahas kebijakan nasional daripada kebijakan daerah. Kajian ini menjelaskan hubungan antara substansi kebijakan yang ada di daerah dengan kebudayaan birokrasi dan lingkungan dimana birokrasi itu berada. Substansi kebijakan dipengaruhi oleh hasil interaksi antara kebudayaan birokrasi dan lingkungannya. Kebudayaan birokrasi adalah cara birokrasi mempersepsikan hutan, bentuk pengelolaan dan kepada siapa pengelolaan itu diberikan sedangkan lingkungan mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial dan politik.Lampung dan Kalimantan Timur dipilih untuk menunjukkan bahwa di dua daerah yang berbeda lingkungannya menghasilkan kebudayaan birokrasi yang sama dengan beberapa perbedaan nuansa dalam substansi kebijakan. Dalam konteks eksploitasi, birokrasi mempersepsikan hutan sebagai harta kekayaan yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam waktu secepatnya. Dalam hal perlindungan dan pelestarian hutan birokrasi menganggap bahwa hutan harus segera dilindungi dari segala bentuk kegiatan eksploitasi dan untuk itu birokrasilah yang menjadi aktor tunggal yang berperan dalam perlindungan dan pelestarian hutan karena masyarakat tidak dapat dipercaya mampu menjalankan peran itu. Persepsi yang muncul dalam konteks perlindungan dan pelestarian hutan adalah reaksi dari kegagalan kebijakan eksploitasi. Persepsi itu mempengaruhi kebijakan yang dihasilkan, namun dalam beberapa kasus terjadi perubahan tekanan dan jenis kebijakan dari kebijakan eksploitasi menjadi kebijakan perlindungan dan pelestarian tetapi kebudayaan birokrasi masih menganggap bahwa hutan masih perlu dieksploitasi secepatnya. Kesamaan kebudayaan birokrasi ini disebabkan kuatnya pengaruh pemerintah pusat dalam menentukan gagasan dan tindakan birokrasi di daerah. Perbedaan nuansa kebijakan disebabkan berbedanya lingkungan fisik, ekonomi dan sosial. Karena perbedaan itulah maka Lampung lebih mengutamakan eksploitasi dan perlindungan pada lahan sedangkan Kalimantan Timur memilih kayu, gaharu dan sarang burung."

"Upaya peningkatan kualitas SDM khususnya aparatur pemerintah, melalui pembinaan dan pengembangan dalam bentuk penataran, diklat dan lain-lain sudah lama dilakukan namun hasil-hasil yang dicapai baru dapat dilihat secara kuantitatif dan masih sulit dilihat secara kualitatif. Hal ini dapat dimengerti, karena selama ini pengukuran terhadap penataran dan diklat belum bertolak pada cost benefit dan cost efektiveness. Disamping itu, penataran dan diktat yang diselenggarakan khususnya oleh lembaga pemerintah, baik diklat struktural, fungsional maupun diklat teknis, masih banyak yang tidak didasarkan pada hasil analisis kebutuhan tetapi tebih pada pencapaian target kuantitatif, Akibatnya, lembaga diklat Iebih mengutamakan target kuantitatif dibanding dengan target kualitatif, Berkaitan dengan penyelenggaraan diklat, sebuah penelitian menyimpulkan: "Hanya sedikit instansi yang mempunyai perencanaan pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat dan penempatannya kembali setelah selesai mengikuti diklat".Dengan adanya tuntutan globalisasi maka peningkatan profesionalisme di jajaran aparatur pemerintah menjadi sangat penting dan mutlak. Profesionalisme tidak hanya dari segi akademik saja, tetapi tidak kalah pentingnya adalah sikap kepedulian dan perubahan perilaku yang kondusif selaras dengan dinamika pembangunan dan perubahan-perubahan yang sedang dan mungkin terjadi dimasa mendatang, Konsekuensi logis dari kondisi yang demikian menuntut reenginering atau rekayasa ulang terhadap sistem dan program Diklat, khususnya PNS.Untuk mengetahui efektivitas diklat maka seluruh sub-sistem dalam sistem diklat perlu dievaluasi secara menyeluruh, mulai dari proses identifikasi kebutuhan, pelaksanaan sampai pada post training. Evaluasi program Diklat, mencakup pengukuran terhadap reaksi, pembelajaran, tingkah laku dan hasil-hasil (produktivitas).Berdasarkan uraian di atas, timbul pertanyaan: "apakah pelaksanaan Diklat SPAMEN yang Untuk menjawab pertanyaan di atas maka disusun kuesioner dalam rangka menjaring data sesuai dengan permasalahan tersebut. Evaluasi diklat SPAMEN dilakukan terhadap 109 peserta diklat SPAMEN dan 45 orang yang terdiri dari unsur penyelenggara, widyaiswara, nara sumber, fasilitator/tenaga pengajar. Setelah data terkumpul, selanjutnya data dimaksud diolah dengan model persentase. Dengan demikian dapat diketahui tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan Diktat SPAMEN.Dalam tesis ini, disajikan hasil-hasil evaluasi pelaksanaan Diktat SPAMEN yang diselenggarakan bulan Oktober 1996 sampai dengan bulan Januari 1997, secara menyeluruh baik aspek akademik maupun aspek non-akademik. Pada aspek akademik mencakup pengukuran terhadap beberapa sub-aspek yaitu: sub-aspek kurikulum/silabi, prestasi peserta, widyaiswara/nara sumber/fasilitator/tenaga tengajar dan sub-aspek penyelenggara diklat. Sedangkan pada aspek non-akademik, pengukuran dilakukan terhadap sub-aspek sikap dan perilaku, akomodasi dan konsumsi, olah raga dan kesehatan, serta sub aspek pra-diklat.Berdasarkan hasil pengolahan data maka Diklat SPAMEN di Lembaga Administrasi Negara secara umum diselenggarakan dengan efektif. Hal ini ditunjukan dengan data sebagai berikut: 7,40% responden menyatakan sangat positif (sangat baik atau sangat efektif), 74,31% responden menyatakan positif (baik atau efektif), dan sebanyak 18,29% responden menyatakan berimbang.Sedangkan jika antara aspek akademik dan aspek non akademik dibandingkan maka aspek akademik nampak lebih efektif dibandingkan dengan aspek non-akademik. Hal ini ditunjukan dengan data sebagai berikut: 4,20% responden menyatakan sangat positif (sangat baik atau sangat efektif), 87,71% responden menyatakan positif (baik atau efektif), dan 9,09% responden menyatakan berimbang. Sedangkan pada aspek non-akademik rata-rata nilai (%) menunjukan: 10,61% responden menyatakan sangat positif (sangat baik atau sangat efektif), 61,90% responden menyatakan positif (baik atau efektif), dan 27,49% responden menyatakan berimbang.Dan dari 8 (delapan) sub aspek penyelenggaraan Diklat yang dievaluasi, sub-aspek Sikap dan Perilaku menduduki peringkat pertama, sub-aspek Pra-Diklat pada peringkat kedua, sub-aspek Kurikulum/Silabi pada peringkat ketiga, sub-aspek Widyaiswara Penuntun/Fasilitator/Tenaga Pengajar pada peringkat keempat, sub-aspek Prestasi Peserta pada peringkat kelima, sub-aspek Penyelenggara pada peringkat keenam, sub-aspek Akomodasi dan Konsumsi pada peringkat ketujuh, dan, dan sub-aspek Olah Raga dan Kesehatan sebagai peringkat terakhir.Meskipun secara umum penyelenggaraan Diklat berjalan dengan efektif namun demikian ternyata penyempurnaan dan penyesuaian tetap diperlukan, terlebih dengan adanya tantangan dalam era globalisasi yang ditandai dengan perubahan yang sangat cepat (kondisi dinamis) dan memerlukan penanganan instant. Dalam kondisi yang demikian, mengintegrasikan IQ dan El (Emotional Intelligence) menjadi satu kesatuan yang utuh menjadi semakin penting. Artinya, program Diklat bukan hanya diarahkan pada sisi intelektual saja tetapi justru lebih menekankan pada behavioral."

"Skripsi ini membahas mengenai pensiunan pejabat pemerintah yang bekerja kembali pada perusahaan swasta, khususnya perusahaan industri Jepang. Hal ini dikenal dengan istilah amakudari. Dalam menganalisis keberadaan serta peran amakudari dalam perusahaan industri menggunakan metode deskriptif analisis berdasarkan teori sumber daya yang menerangkan kendala eksternal dalam perusahaan, dan oleh karenanya perusahaan membutuhkan sumber daya dari luar perusahaan. Pada akhir analisis diketahui bahwa amakudari berperan dalam menghubungkan perusahaan dengan pemerintah secara langsung sehingga perusahaan yang mempekerjakan amakudari mendapatkan keuntungan serta dapat lebih efektif dalam mengembangkan produktifitasnya.

---

The focus of this thesis is government civil employee whose after retirement take another work on a private company, especially at Japan?s industrial company. This is also known as amakudari. This research is written based on analyzed-deskriptive. In order to analysis the existence and also the role of amakudari on industrial company, in this thesis use resource dependency theory, which explain that there is an external restraint on company and to handle that restraint, a company need a external human resource from outside of it`s company. At the end of the analysis shows that the role of amakudari which is as a network for a company to have a direct contact with the government, so that the company that hired amakudari have a benefit of getting a special treatment from the governmenr in order to develop the productivity of it?s company."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang implementasi kebijakan penanganan deteni lebih dari 10 di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta dengan menggunakan teori implementasi kebijakan public George C. Edward, yang terdiri dari faktor, yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan/disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi, sumber-sumber dan struktur birokrasi belum dapat berjalan dengan optimal yang disebabkan belum adanya peraturan yang secara jelas dan tegas mengatur penanganan deteni, sehingga menimbulkan perbedaan persepsi terhadap penanganan, pengawasan dan pelaporan maupun koordinasi penanganan deteni lebih dari 10 tahun.Penelitian ini menyarankan untuk melakukan komunikasi peraturan sehingga terdapat kejelasan tugas dan wewenang dalam pengawasan dan pelaporan, pemberian pelatihan kerja bagi deteni, pemberian ijin tinggal, kejelasan status identitas diri dan kepastian hukum dalam rangka kehidupan yang layak dan pemenuhan hak asasi manusia serta peningkatan koordinasi internal dan eksternal sehingga mempunyai kesamaan pandangan dalam penanganan deteni lebih dari 10 tahun.

---

ABSTRACTThis thesis discussed about the implementation policy on handling detainees more than 10 years in Rumah Detensi Imigrasi Jakarta by using public policy implementation theory of George c. Edward. The theory consists of some factors such as communication, resources, disposition and bureaucracy structure. This research used qualitative descriptive method. The results showed that communication, sources, and bureaucracy structure hasn't been able to work optimally which were caused by the absence of clear and strict regulation to handle detainees. It made different perceptions of handling, monitoring and reporting as well as coordination for detainee more than 10 years.This research suggested to communicate regulations in order to make the clarity of duties and authorities in monitoring and reporting, giving job training for detainees, granting of residence permit, the clarity of self identity and legal status in order to have a decent life and the fulfillment of human rights and also the increase of internal and external coordination so they have same perceptions on handling detainees more than 10 years."

"Tesis ini membahas dampak gaya kepemimpinan kepala daerah terhadap iklim komunikasi dengan melihat pada kasus Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, atau yang lebih dikenal dengan nama Ahok, dalam merevitalisasi birokrasi Pemprov DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana gaya kepemimpinan menjadi penentu iklim komunikasi dan iklim organisasi dengan menganalisa empat indikator yaitu transparansi, rekrutmen, kinerja dan penerapan sanksi. Penelitian dilakukan dengan dengan pendekatan fenomenologi, melalui metode kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa gaya kepemimpinan Ahok yang otoriter dinilai berdampak terhadap iklim komunikasi dan iklim organisasi, sehingga terjadi revitalisasi sistem kerja birokrasi Pemprov DKI Jakarta. Namun meskipun dengan gaya kepemimpinan yang otoriter tersebut Ahok menerapkan transparansi pada sistem kerja birokrasi Pemprov DKI Jakarta dengan tujuan mengurangi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga mengembalikan citra pemerintah sebagai pemberi solusi dari permasalahan sosial yang ada di masyarakat.

---

This thesis discusses the leadership style of Governor Basuki Tjahaja Purnama or known as Ahok impact towards communication climate and organization climate therefore revitalizing the bureaucracy of Pemprov DKI Jakarta. The purpose of the research is to describe how leadership style can determine communication climate and organization climate by analyzing four indicators such as transparency, recruitment, work performance and applicating sanctions. This research uses qualitative method with phenomonology approach and in depth interview in collecting data technique.

The result of this research shows that how Ahok's authoritarian leadership style have an impact towards communication climate and organization climate, therefore revitalize the work system in Pemprov DKI Jakarta bureaucracy. Despite Ahok's authoritarian leadership style, he apply transparency in Pemprov DKI Jakarta's work system to decrease corruption, colution and nepotism in order to restore the government image as a problem solver."