Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mencari faktor sosial budaya yang menentukan sebuah tuturan memohon bahasa Jepang diujarkan. Tuturan memohon bahasa Jepang tersebut diambil melalui skenario drama televisi Jepang, kemudian diidentifikasi, diklasifikasi, dan dideskripsikan. Faktor sosial budaya diteliti melalui pola interaksi masyarakat Jepang dan ranah situasi suatu tuturan, sehingga akan diperoleh gambaran yang lengkap mengenai tuturan memohon bahasa Jepang.Sumber data penelitian ini adalah skenario drama televisi Jepang yang berjudul Love Story, karya Eriko Kitagawa. Dengan pemilihan sumber data ini akan diperoleh cara penggunaan tuturan memohon bahasa Jepang di dalam masyarakat Jepang.Hasil analisis data menunjukkan situasi tuturan sangat mempengaruhi tuturan memohon tersebut diujarkan. Situasi tuturan mengacu pada keformalan dan ranah situasi yang terdiri atas akrab, ritual, dan acing. Faktor berikutnya yang mempengaruhi tuturan memohon bahasa Jepang adalan hubungan dengan petutur melalui pola interaksi masyarakat Jepang yang terdiri atas uchi mono, shitashii mono, dan Soto mono. Faktor lain yang menjadi pertimbangan adalah status sosial, hubungan sosial, dan usia petutur. Strategi dan ragam yang dipilih oleh penutur mengacu pada faktor sosial budaya dan maksud dari tuturan tersebut. Ragam yang banyak ditemukan oleh penutur ketika memohon di dalam sumber data adalah bentuk -te kudasai.

---

The research aims at searching social dan culture factors to determine a Japanese request. The reseach of Japanese request is based on drama scene, which, then is identified, classified, and describe in. Then social factors are examined through Japaneses society interaction type and situation domain, that's way the detail description of a Japanese request would be reached.The researchs sources are Japanese television drama scene, tittle Love Story, written by Erika Kitagawa, by examining the source, the background of a Japanese request usage would be founded.The data analytical result shows that three factors will impact a Japanese request. The first factor is situation. Situation request depend on formal and situation domain, which consist of intimate, ritual, and anomie. The second factor is relationship between speaker and hearer through Japaneses society interaction type, which consist of uchi mono, shitashii mono, and solo mono. The third factor is social status, social interaction, and age. The strategic and type chosen by speaker depand on social and cultural factor and the purpose of request -te kudasai is the most type used."

"ABSTRAKSalah satu konsekuensi dari desentralisasi fiskal adalah wilayah dengan potensi penghasilan yang tinggi akan memiliki pendapatan yang lebih besar dibandingkan wilayah dengan potensi penghasilan yang rendah. Untuk meminimalisir kesenjangan antar daerah, Indonesia mendistribusikan DAU, DAK and DBH sebagai dana penyeimbang. Tesis ini menganalisis signifikansi dana penyeimbang pada pemerintah daerah di Indonesia dan meninjau faktor-faktor penting dalam menyusun skema dana penyeimbang yang lebih baik dalam mengurangi kesenjangan antar daerah. Berdasarkan analisis, tidak ditemukan adanya hasil yang signifikan dari dana penyeimbang dalam mengurangi kesenjangan antar daerah. Hal ini karena adanya beberapa kesalahan dan kekurangan dalam penerapan dana penyeimbang. Tesis ini juga menjabarkan beberapa faktor dalam mengatasi kesalahan pada penerapan dana penyeimbang..

---

ABSTRACTOne consequence of fiscal decentralization is that richer states have a higher revenue base than poorer states. To overcome regional disparities, Indonesia distributes DAU, DAK and DBH as the balancing funds. This thesis analyses significant effect of the balancing funds on local governments in Indonesia and also reviews some necessary factors for conducting a better scheme of balancing funds in giving more significant impact reducing inequality. Based on critical review, the paper finds that the balancing funds do not give significant impact on reducing regional inequality. The result is due to some drawbacks in the implementation of the balancing funds. The paper also describes some factors that may need to be added to overcome the failure in the balancing funds."

"Masalah ketimpangan pendapatan masyarakat yang semakin besar terjadi pada era desentralisasi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan (DBH, DAU, DAK) terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat di 33 provinsi tahun 2006-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DBH, DAU, dan rasio belanja APBD terhadap PDRB meningkatkan ketimpangan pendapatan masyarakat di daerah secara signifikan. Sedangkan DAK menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat di daerah secara signifikan. Sementara itu tingkat partisipasi sekolah di level universitas dan konstribusi sektor pertambangan terhadap PDRB meningkatkan ketimpangan, namun tidak signifikan dalam mempengaruhi ketimpangan pendapatan masyarakat. Sedangkan tingkat partisipasi sekolah di level SMU menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat namun tidak signifikan.

---

The problem of income inequality occurred greater in the era of decentralization. This study aimed to determine the effect of equalization funds (DBH, DAU, DAK) against income inequality in 33 provinces in 2006-2013. The results showed that DBH, DAU, and the ratio of budget expenditures to the GRDP increased income inequality in the region significantly. DAK decreased income inequality in the region significantly. The rate of enrollment at the university level and the mining sector's contribution to the GRDP increased income inequalities, but not significant. While enrollment in the high school level decreased income inequality but not significant."

"Kualitas pendidikan menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia. Pendidikan anak usia dini yang berkualitas bagi seluruh masyarakat menjadi salah satu agenda pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Salah satu kebijakan pemerintah adalah penyaluran DAK Nonfisik BOP PAUD untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini. Indikator kualitas pendidikan anak usia dini dapat diketahui melalui proses akreditasi satuan pendidikan PAUD yang dilaksanakan oleh BAN PAUD dan PNF. Penelitian yang banyak dilakukan di negara lain adalah mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap keluaran kualitas anak yang pernah mendapatkan pendidikan anak usia dini namun belum mempertimbangkan kualitas dari layanan pendidikan yang mereka akses. Dalam penelitian ini akan ditunjukkan pengaruh kebijakan DAK Non Fisik BOP PAUD terhadap akreditasi PAUD untuk mendekati variabel kualitas layanan pendidikan anak usia dini pada 481 kabupaten/kota selama tahun 2018-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran DAK Nonfisik BOP PAUD memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan persentase PAUD terakreditasi terutama akreditasi A dan B, serta berpengaruh signifikan dalam menurunkan persentase PAUD yang Tidak Terakreditasi.

---

The quality of education is the main concern of the Indonesian government. Quality early childhood education for all communities is one of the government's agendas in an effort to improve the quality of education. One of the government policies is the distribution of Non-Physical DAK BOP PAUD to support the improvement of the quality of early childhood education. Early childhood education quality indicators can be identified through the accreditation process for PAUD implemented by BAN PAUD and PNF. Research that is mostly done in other countries is to find out the factors that influence the quality outcome of children who have received early childhood education but have not considered the quality of the education services they access. This research will show the influence of the BOP PAUD Non-Physical DAK policy on PAUD accreditation to approach the variabel quality of early childhood education services in 481 districts / cities during 2018-2019. The results showed that the distribution of Non-Physical DAK BOP PAUD had a significant effect in increasing the percentage of accredited PAUD, especially accredited A and B, and had a significant effect in reducing the percentage of PAUD that were not accredited."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari Intergovermental transfer khususnya dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Indonesia pada era desentralisasi fiskal. Selain dipengaruhi oleh DAU dan DAK, pertumbuhan ekonomi kab/kota di pengaruhi juga oleh pendapatan asli daerah (PAD) karena pada era desentralisasi fiskal daerah memiliki kewenangan sendiri dalam mengumpulkan pajak dan retribusi, serta dikontrol pula dengan variabel jumlah penduduk, investasi, indeks daya saing usaha daerah dan dummy wilayah yang kaya sumber daya alam (SDA) maupun yang tidak memiliki SDA.Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data panel dengan model random ejfect untuk 337 kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2003-2007 pada model 1 dan 131 kabupaten/kota pada tahun 2003-2005 untuk model 2 dan 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAK dan PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dan ini sesuai dengan hipotesis, sedangkan DAU tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi berpengaruh terhadap investasi.Hasil estimasi terhadap variabel kontrol investasi menunujukkan hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara variabel indeks daya saing usaha, jumlah penduduk dan dummy wilayah SDA tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Indonesia.

---

The objective of the study is to seek the impact if intergovemmental transfer especially the general fund allocation (DAU) and targetted fiind allocation (DAK) on the districts economic growth in Indonesia during the era of fiscai decentralization. Apart from the impact of these transfers, districts/local economic growth is also affected by regional income (PAD) since during fiscal decentralization era, districts have authorities to collect tax and retribution. Moreover, districts growth are also controlled by other variabels of population, investment, competitiveness index and dummy variables of either rich or poor natural resources.

The study employs panel data with random effect models which distinguished into three models. Model I uses data of 337 districts in Indonesia from 2003 to 2007, model 2 and 3 use data of 131 districts for the year of2003 to 2005. The result of the study proved the hypothesis that targetted fund allocation and regional income positively affect districts economic growth. Meanwhile, general fund allocation does not affect economic growth but do have effect on investment.

Estimation result shows that control variabels of investment shows positive relationship on economic growth. Meanwhile competitiveness index, population and dummy variables of natural resources have not significant impact on districts economic growth in Indonesia."

"Di dalam postur APBN,porsi alokasi belanja daerah mengalami peningkatan yang signifikan.Namun di dalam proses penganggaran baik pusat maupun daerah,prinsip money follow function belum dapat diterapkan secara utuh....."

"Dana Alokasi Khusus (DAK) irigasi dan pertanian merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang memiliki tujuan untuk meningkatkan produksi padi. DAK tersebut disalurkan kepada pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari DAK irigasi dan pertanian terhadap produksi padi. Analisis dilakukan terhadap 448 kabupaten/kota yang memiliki sawah, memproduksi padi selama tahun 2019-2022, dan pernah menerima DAK irigasi atau pertanian. Metode yang digunakan adalah regresi data panel dengan panel corrected standard error (PCSE). Variabel kontrol yang digunakan adalah luas sawah, pupuk, irigasi, serta alat dan mesin pertanian. Hasil dari regresi tersebut adalah DAK irigasi baik kewenangan kabupaten/kota dan provinsi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap produksi padi. Namun, DAK pertanian tidak memiliki dampak signifikan.

---

The Special Allocation Fund (DAK) for irrigation and agriculture is one of the government policies which aims to increase rice production. The DAK is distributed to regional governments based on their authority. This research aims to analyze the impact of DAK irrigation and agriculture on rice production. The analysis was carried out on 448 districts/cities that had rice fields, produced rice during 2019-2022, and had received DAK for irrigation or agriculture. The method used is panel data regression with panel corrected standard error (PCSE). The control variables used are rice field area, fertilizer, irrigation, and agricultural tools and machinery. The results of this regression are that DAK for irrigation both district/city and provincial authorities has a positive and significant impact on rice production. However, DAK for agricultural does not have a significant impact."

"Dalam pelaksanaan desentralisasi, Dana Alokasi Khusus (DAK) kesehatan diberikan kepada daerah tertentu untuk membantu pembiayaan kesehatan sesuai prioritas pembangunan kesehatan nasional yang capaian kinerjanya digambarkan melalui indikator Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (PF) dan Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1). Peningkatan anggaran DAK kesehatan setiap tahun belum diiringi peningkatan cakupan PF dan KN1 di daerah dimana masih terdapat ketimpangan yang cukup besar antar daerah. Menggunakan data sekunder tingkat kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2014-2017, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak DAK kesehatan terhadap cakupan PF dan KN1. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier data panel dengan fixed effect model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek DAK kesehatan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap cakupan PF dan KN1. DAK kesehatan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap cakupan PF pada tahun ke duanya sementara dampaknya terhadap cakupan KN1 belum terlihat bahkan sampai jangka waktu 2 tahun. Merujuk pada hasil tersebut, maka proses perencanaan, penganggaran dan administrasi DAK kesehatan perlu dilakukan dengan lebih baik lagi agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka pendek. Selain itu, diperlukan pengawasan dan evaluasi yang lebih baik agar transparansi dan akuntabilitas dalam penganggaran dan pengeluaran DAK kesehatan dapat efektif membantu pemerintah pusat maupun daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas.

---

In the implementation of decentralization, the Special Allocation Fund (DAK) of health is given to certain regions to help their health financing according to national health development priorities. Performance achievements of these regions are illustrated through indicators of the Coverage of Delivery in Health Service Facilities (PF) and the Coverage of First Neonatal Visits (KN1). The increase in the health DAK budget every year has not been accompanied by an increase in the coverage of PF and KN1 especially in the regions where there are still significant disparities between them. Using secondary data at the district/city level in Indonesia in 2014-2017, this study aims to determine the impact of health DAK on PF and KN1 coverage. The analytical methodused is linear regression panel data with fixed-effect models. The results showed that in the short term health DAK had a positive but not significant effect on the coverage of PF and KN1. Health DAK has a positive and significant effect on PF coverage in the second year while its impact on KN1 coverage has not been seen even for a period of 2 years. Referring to these results, the process of planning, budgeting and administration of health DAK have to be improved in order to give the short term benefits to the people. In addition, better monitoring and evaluation process is needed so thattransparency and accountability in the budgeting and expenditure of health DAK can effectively assist national and regional governments in providing equitable, affordable and quality health services."

"ABSTRAKKeberhasilan pembangunan kesehatan yang merupakan penunjang keberhasilanpembangunan nasional sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan danpenganggaran. Namun, dalam prosesnya perencanaan dan penganggaran kesehatantidak lepas dari berbagai kendala dan juga faktor yang mempengaruhi. Kebutuhanakan suatu sistem perencanaan dan penganggaran yang memadai dirasa perlu agarpemanfaatan anggaran dan sumber daya lainnya dapat dilakukan secara efektif danefisien. Penelitian ini bertujuan untuk membangun prototipe sistem pendukungkeputusan dalam proses pengalokasian anggaran bersumber APBN bagi RSUD danDinkes Kabupaten/Kota yang saat ini dialokasikan melalui anggaran DAK Reguler.Metode pengembangan sistem informasi menggunakan pendekatan SystemDevelopment Life Cycle (SDLC) dengan metode prototipe. Hasil pengembangansistem informasi berupa prototipe berbasis online dengan hasil luaran berupametode penentuan alokasi anggaran berbasis equity, equality dan adequacy yangdapat menjadi masukan dalam proses penetapan kebijakan pengalokasian anggaranDAK. Pengembangan prototipe ini menggunakan bahasa pemrograman PHP danbasis data MySQL versi 5.7. Keunggulan prototipe yang dihasilkan yaitu mampumembantu proses penetapan kebijakan dengan memberikan suatu modelpengalokasian anggaran yang objektif berdasarkan pada suatu rumusan, prinsipmaupun kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan. Keberlangsungan penerapansistem ini memerlukan komitmen serta dukungan dari para stakeholder yang dalamhal ini adalah para pemegang kebijakan di lingkungan Direktorat JenderalPelayanan Kesehatan.

---

ABSTRACTThe successfull of health development which is to support the successfull of nationaldevelopment determined by the quality of planning and budgeting. However, theprocess of health planning and budgeting can not be separated from the effect ofvarious obstacles and factors. The needs of an adequate planning and budgetingsystem is required so the utilization of budget and other resources can be usedeffectively and efficiently. This research aims to develop a prototype of decisionsupport system to support the process of allocation budgeting for hospitals anddistrict / city health offices from the state budget source that is currently allocatedthrough the DAK Regular. The Information system development method is usingSystem Development Life Cycle (SDLC) approach with prototype method. Theresult of the information system development is an online based prototype and theoutput of the system is a method of budgeting allocation determination based onequity, equality and adequacy that can be used as an input for the process of DAKallocation determination. This prototype development is using PHP programminglanguage and MySQL 5.7 database. The advantages of the prototype developmentis able to assist the process of policy determination by providing an objectivebudgeting allocation model based on a formulation, principles and criteria that canbe accounted. The continuous of this system implementation requires a commitmentand support from stakeholders which in this case are policyholders in DirectorateGeneral of Health Services."

"ABSTRAKNama : FitriProgram Studi : Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul : Analisis Implementasi Bantuan Operasional Kesehatan melaluiDana Alokasi Khusus Non Fisik di Kabupaten Serang Tahun 2016Pembimbing : Prastuti Soewondo, SE, MPH, PhDMulai tahun 2016, mekanisme penyaluran Biaya Operasional Kesehatan BOK dialihkanpenyaluran dananya dari Tugas Pembantuan yang alokasinya pada anggaran KementerianKesehatan menjadi DAK non-fisik yang di transfer langsung dari Kementerian Keuangandan dicatat sebagai bagian dari pendapatan daerah. BOK merupakan dana yang digunakanuntuk menunjang kegiatan promotif-preventif di luar gedung Puskesmas. Penelitiankualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran implementasi BOK melaluimekanime DAK non-fisik serta diketahui hambatan yang dihadapi di Kabupaten Serang.Capaian realisasi dana BOK di Kabupaten Serang mengalami penurunan menjadi 85,87 di tahun 2016. dibanding tahun 2015 yang menggunakan mekanisme TP yaitu 96,49 .Hasil penelitian mengungkapkan adanya keterlambatan penerbitan juknis, keterbatasanfasilitas berupa komputer, printer dan gudang, keterbatasan staf sehingga merangkapbeberapa tugas, keterlambatan pencairan dana, kesulitan dalam penyesuaian kode rekeningdengan kegiatan BOK, banyaknya syarat dokumen pertanggungjawaban yang harusdilengkapi untuk pencairan dana serta masih lemahnya perencanaan kegiatan, komitmen,dan koordinasi antara para pengelola BOK.Kata kunci : Bantuan Operasional Kesehatan; Puskesmas; DAK non-fisik

---

ABSTRACTName FitriStudy Program Ilmu Kesehatan MasyarakatTitle Analysis of the Implementation of Operational Budget for Health BOK through Special Allocation Fund DAK NonPhysic in Serang Regency in 2016Counsellor Prastuti Soewondo, SE, MPH, PhDStarting in 2016, fund channeling mechanism of Operational Budget for Health BOK hasshifted from Tugas Perbantuan in which allocated through the Ministry of Health to SpecialAllocation Fund DAK non physic that is directly transferred from Ministry of Financeand recorded as part of the local government revenues. BOK is for funds allocated tosupport preventif and promotive activities outside the building of Puskesmas. Thisqualitative approach aims to obtain an overview on the implementation of BOK usingmechanism of DAK non physic and identify obstacles faced by Kabupaten Serang. Thebudget realization has reduced from its previous achievement, from 96.49 in 2015 usingTP mechanism to 85.87 in 2016. The study result demonstrates that there are severalmain issues that need to be tackled in the future, including delays on issuing technicalguidelines, limited supporting infrastructure and technology such as computers, printersand warehouses , limitations in human resources that are forced to multitask different jobdescriptions, continued delay on disbursement of funds, difficulties in adjusting code ofaccount under BOK activities, the excessive amount of documentation required as prerequestedfor fund disbursement, and ineffective planning activities, commitment, andcoordination among BOK managers.Key words Operational Budget for Health BOK , Community Health Center Health toSpecial Allocation Fund DAK non physic"