Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Daerah Majalengka vane dimaksud dalam tesis ini merupakan salah satu kabupaten yang ada di wilayah Propinsi Jawa Barat. Kabupaten tersebut terletak 300 km dari ibukota Republik Indonesia dan I) km dari ibu kota Propinsi .lawa Bat-at. Sebelumnya. Kabupaten \1ajalengki ila berada di bawah Kersidellan Cirebon, bernama Kabupaten N1aja herdasarkan Slurrlshk1(1 1319 No 9 tanggal G, Januari, dengan ibukotanva Sindangkasiii. I'ada perkelllbangan selanjutnva, keluarlah J7aais'h/cuc1 1340 No 7 tentallg perllbahaal nama Kabupaten \laia. Keresidenan Cirebon. menjadi Kabupaten 7\,1aialengka clan ihukotanva h.rubah dari Sindangkasih menjadi Majalew.tka. Kemudian dengan S7crcrl.,:hkrii I c)2 390 K aluipaten Nlaj ;k ngka menjadi daerah pemerintahan vang bertha seudiri herd:n ar!:an poratu:iat teatai het)I)alilalradli i'Jdhaliwi.:~:„Ïiit i~C:ii:;:uiiL~ menimbulkan perkembangan di kabupaten it u. Diiaksanakannya pemerintallan Kabllpateii T'lalaiengka inenimhuikan dampak terhadap kehidupan masyarakatnya. Adapun dampak yang timbul meliputi peningkatan penduduk dan pemukiman. Dampak terhadap kehidupan Soslai 1121~i ek0ll0rlll dilokUskan hepada mina pe anaIldn iLaS`vdidkai Piibuini. Eropa, Cina, dan Arab yang meliputi perdagangan. pertanian. peternakail. dan perkebunan. Dampak terhadap peningkatan sarana kehidupan diiakuskan pada reorganisasi dan penlbangunan tisik kola juga perkembangan da1am bidang pendidikan dan, kebudavaan."

"Dalam roman ini terkandung kritik terhadap stereotif negatif dan juga sikap masyarakat pada masa itu yang mengecilkan posisi dan peran Nyai. Nyai dalam roman ini ditampilkan sebagai seorang perempuan pribumi yang posisinya terendah dalam masyarakat, namun dia adalah satu-satunya tokoh perempuan yang diberi kesempatan untuk mengutarakan pemikiran atau pandangannya atas kondisi masyarakat. Dia adalah tokoh yang dikerdilkan masyarakat, namun bisa berpikir dan menyatakan pendapatnya yang besar."

"Penelitian ini membahas tentang birokrasi pemerintahan Hindia Belanda pada tingkat wijkmeester untuk periode abad XIX; yang dikenal oleh masyarakat Betawi (dengan sebutan Bekmeester atau Bek. Kedudukan Wijkmeesters/bek dalam birokrasi pemerintahan menduduki posisi yang paling bawah, yang mempunyai tugas untuk menarik pajak, menjaga keamanan dan ketertiban serta- kebersihan wilayahnya. Dalam posisi demikian Wijkmeesters/bek berperan sebagai perantara yang menjembatani antara pemerintah dengan masyarakat. Seluruh kebijakan pemerintah harus diterjemahkan oleh pejabat ini agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakatnya. Dalam hal wewenang wijkmeesters boleh dikatakan tidak berhak memutuskan suatu kebijakan dari persoalan yang ada di masyarakatnya, setiap persoalan yang ada harus dilaporkan pada pejabat yang berada diatasnya yaitu Ajudan dan Komandan. Mereka inilah yang menentukan keputusan yang harus dilaksanakan oleh Wijkmeesters. Jabatan wijkmeesters/bek meskipun tidak mendapatkan gaji melainkan hanya mendapatkan 8% dari pajak yang dapat ditarik dari masyarakatnya, cukup banyak diminati oleh masyarakat di Batavia, terbukti dari banyaknya surat lamaran yang diajukan untuk diangkat menjadi wijkmeester oleh pemerintah Hindia Belanda- Posisi jabatan wijkmeester di masyarakat cukup dihormati. umumnya para wijkmeester merupakan orang yang mampu/kaya, hal itu tercermin dari gaya hidup dan rumah tinggalnya. Dalam menjalankan perannya sebagai wijkmeester ada tindakan-tindakan yang menyimpang yang membuat wijkmeester tersebut dilepaskan dui jabatannya. Penyimpangan itu biasanya karena rnengelapkan uang pajaka yang diterimanya, dui tidak mampu mengatur ronda atau menjaga keamanan wilayahnya."

"Pemerintah Hindia-Belanda pada masa kolonial, tahun 1900-1942, atas tuntutan para tokoh perempuan pribumi (Raden Ajeng Kartini dan Raden Dewi Sartika), dalam usaha mengangkat derajat dan harkat kaum perempuan serta melepaskan dari ikatan adat dan kebiasaan yang merugikan, diminta agar membuka sekolah khusus bagi kaum perempuan. J.H. Abendanon dengan alasan lain, seperti kecilnya jumlah anak perempuan pribumi yang bersekolah, dan hambatan adat yang melarang anak perempuan bersekolah bersama (ko-edukasi) dengan anak laki-laki pada usia dewasa, meminta agar pemerintah membuka sekolah khusus bagi kaum perempuan pribumi, agar mereka tidak "terbelakang". Tetapi pemerintah belum dapat mengabulkan tuntutan dan permintaan tersebut karena waktunya belum tepat. Dewi Sartika atas prakarsa dan swadaya, pada tahun 1904 mendirikan "sekolah isteri" sekolah pertama untuk kaum perempuan pribumi. Usaha ini diikuti oleh masyarakat lainnya sehingga penyelenggaraan sekolah perempuan meningkat jumlahnya. Tetapi walaupun telah ada usaha masyarakat tersebut, masalah keterbelakangan dan kemiskinan kaum perempuan pribumi belum teratasi. Masyarakat mengharapkan Pemerintah mengulurkan tangan melalui pendidikan, memberi bekal pada kaum perempuan untuk bisa mandiri. Langkah pertama yang dilakukan Pemerintah adalah memberikan subsidi pada sekolah-sekolah perempuan yang ada, kemudian menata program pada sekolah dasar umum, selanjutnya membuka kesempatan bagi kaum perempuan untuk menjadi guru, dengan membuka sekolah guru perempuan, dan akhirnya membuka sekolah dasar khusus bagi perempuan pribumi yang sekaligus digunakan untuk latihan oleh murid sekolah guru. Hasil kebijaksanaan tersebut, cukup memuaskan, karena selain meningkatnya jumlah murid perempuan pada sekolah umum, juga jumlah sekolah perempuan meningkat lagi. Dari segi prestasi siswa perempuan yang lulus dari sekolah tidak mengecewakan sehingga diterima di masyarakat untuk menduduki jabatan tertentu, seperti guru, perawat, pemegang buku dan lainnya, sehingga kebijaksanaan tersebut juga mengakibatkan mobilitas dan perubahan sosial, ekonomi serta kebudayaan. "

"Pembahasan mengenai partai politik campuran di Hindia Belanda: PEB (1919-1929) ditujukan untuk melengkapi penelitian mengenai sejarah Indonesia pada masa pergerakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam masa pergerakan terdapat perkumpulan campuran yang terdiri dari bermacam ras, agama, dan suku bangsa, yang ingin mempertahankan Hindia Belanda dengan negeri Belanda. Dalam perkembangannya, PEB sebagai partai politik campuran telah mewarnai jalannya pergerakan nasional. Dengan mempelajari PEB, dapat diketahui tujuan dan program partai tesebut dalam bidang pendidikan, pemerintahan, dan kesehatan. Selain itu dapat juga diketahui tentang sikap partai ini terhadap golongan nasionalis maupun kaum komunis."

""Uang kebon" (money which is used in "plantation) is a special type of currency issued and used in Deli area of plantation ,east of Sumatera. As a medium of exchange, money used by contract workers for the sale and purchase transaction where the money they normally receive as wages in the early and mid of the month. "Uang kebon" or token money is often referred to using the unit of dollars and cents with the variaty of shapes and sizes according to the taste of plantation owners. "Uang kebon" is one of tools to bind the contract workers so they cannot escape from the plantation area."

"Bangunan pendidikan, seperti bangunan-bangunan lainnya memilik peran penting dalam pengungkapan tiga tujuan arkeologi. Penelitian terhadap bangunan pendidikan kali ini bertujuan untuk mengungkapkan banguanan pendidikan secara mikro (ruang dalam sebuah bangunan) dan semi mikro (persebaran bangunan dan hubungannya dengan wilyah pemukiman di kota Bandung). Terdapat tiga hal yang merupakan ciri pokok studi permukiman, yaitu: 1. persebaran 2. hubungn-hubungn dan 3. satuan ruang, serta asumsi-asumsi dasar yang melatarinya. Data primer pada penelitian ini adalah sembilan bangunan pendidikan lama, Yaitu: SMPN 1, SMPN 2, SMPN 5, SMPN 7, SMP Providentia, SMKN 1, SMUN 3, dan 5, SMUN 20, dan SMP dan SMU St. Angela..."

"Penelitian mengenai peran Radio Republik Indonesia Jakarta pada masa awal revolusi 1915-1947 memperlihatkan bahwa ternyata RRI Jakarta sangat besar peranannya sebagai corong suara rakyat Jakarta. Diketahui bahwa pada awal kemerdekaan RI radio merupakan jembatan yang paling efektif untuk menghubungkan rakyat dengan pemerintah. Hadirnya tentara Sekutu di Jakarta yang diikuti tentara Belanda mempersulit sepak terjang siaran radio Jakarta. Peran RRI Jakarta sebagai pendukung pemerintah terutama baru nampak setelah Belanda berkuasa kembali di Indonesia. Belanda memakai juga sarana radio untuk melancarkan propaganda yang tujuannya untuk menyudutkan Republik di mata dunia internasional. Oleh sebab itu RRI Jakarta sebagai ujung tombak suara Republik di Jakarta harus bertindak menetralisir propaganda Belanda tersebut. Tindakan RRI Jakarta tegas, yaitu membantah propaganda itu dengan menyiarkan berita-berita yang sebenarnya. Akibatnya Belanda jengkel, sehingga bertekad untuk merebut studio RRI Jakarta dengan berbagai cara. Kegiatan Belanda mencapai puncaknya pada saat Agresi Militer I, dengan menyerbu dan akhirnya menduduki studio itu. Akibatnya, siaran RRI Jakarta terhenti. Namun RRI Jakarta telah membuktikan betapa besarnya peran mereka sebagai lambang eksistensi RI di Jakarta."

"Sektor usaha minyak kelapa yang berkembang di wilayah Jawa Timur sekitar tahun 1913 - 1921 merupakan usaha yang berkesinambungann dengan produksi pertanian yakni pertanian kelapa. Yang menarik adalah usaha minyak kelapa terkonsentrasi pada beberapa daerah penghasil kelapa dan kopra terbesar di wilayah Jawa Timur. Usaha minyak kelapa rakyat yang Iebih awal berkembang pada wilayah ini serta munculnya campur tangan pemerintah Hindia Belanda dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk menimbulkan alam industri baru di Hindia Belanda. Alam industrialisasi khususnya di sektor usaha minyak kelapa menjadi primadona baru di Jawa Timur. Namun yang terjadi adalah kesempatan dan saran untuk mengembangkan usaha tersebut di respon Iangsung oleh para pemodal swasta yakni pemodal Eropa, sehingga industri yang berkembang adalah usaha minyak kelapa pabrikan. Keberadaan dua jenis usaha minyak kelapa di Jawa Timur yakni usaha industri minyak kelapa pabrikan dan usaha industri minyak kelapa rakyat, masing-masing memiliki karakter berbeda. Karakter tersebut bersumber dari perbedaan dalam sistem dan proses produksi, distribusi serta sasaran pemasaran, yang merupakan faktor yang mempengaruhi pergeseran orientasi pemasaran produk. Usaha minyak kelapa rakyat yang bermodal kecil, karena modal usaha berasal dari mobilisasi tabungan pengusaha, tidak ada upah bagi buruh (no labor cost) serta lebih memfokuskan produknya pada pemenuhan kebutuhan pribadi dan pasaran setempat menyebabkan usaha tersebut dapat dikatakan merupakan ciri khas dari usaha minyak kelapa rakyat. Sedangkan karakter usaha minyak kelapa pabrikan yang padat modal, menggunakan teknologi modern, berdaya jual murah karena merupakan produk yang dihasilkan secara massal serta memiliki standarisasi produk yang kelas dan bersifat mencari keuntungan sebesar-besarnya (profit oriented), menyebabkan adanya pergeseran orientasi pemasaran. Seperti tercermin dalam kasus N. V. Dliefabrieken Insulinde yang lebih melebarkan sayap usahanya dari pasar lokal bergeser ke pasaran manca negara. Seperti usaha industri lainnya, usaha minyak kelapa mengalami ups and down atau dinamika selama perjalanan produksinya. Begitupula dengan yang terjadi pada industri minyak kelapa di wilayah Jawa Timur. Kondisi global pada pasca perang dunia I yakni resesi dunia, cenderung tidak menguntungkan bagi banyak usaha industri, khususnya usaha minyak kelapa pabrikan yang berdiri di Jawa Timur. Seperti yang terjadi dengan beberapa usaha minyak kelapa pabrikan Oliefabrieken van Dongen, Firma de Jurgens, dan kemudian disusul oleh N. V. Oliefabrieken lnsulinde, yang harus menghentikan usaha produksi bahkan melikuidasi usahanya. Bagi usaha usaha minyak kelapa rakyat, kondisi tersebut masih mampu tetap produktif meskipun dengan keprihatinan. Keprihatinan tersebut dipicu oleh kalahnya persaingan dengan produk minyak kelapa pabrikan impor serta daya beli penduduk yang semakin rendah akibat krisis ekonomi_ Krisis ekonomi setempat yang cukup memukul adalah kegagalan panen padi dan palawija akibat musim kering yang berkepanjangan. Masing-masing tipe usaha minyak kelapa mengalami kemerosotan yang dipicu oleh resesi pasca perang dunia I dan kondisi alam yang kurang menguntungkan."