Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atasUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama mengatur bahwatidak ada lagi pilihan hukum (optional law) bagi orang Islam dalam arti setiap orangIslam harus tunduk pada hukum Islam dan menyelesaikan permasalahannya diPengadilan Agama salah satunya mengenai masalah harta waris yangdiimplementasikan pada akta wasiat yang notariil, yaitu Bagaimana konsep hukumkewarisan Islam yang mendasari pembuatan akta wasiat yang notariil? Bagaimanakekuatan hukum akta wasiat yang notariil terhadap para pihak dalam akta tersebutdan terhadap pihak ketiga? Aspek-aspek hukum apa saja yang perlu dituangkan jikaBuku II Kompilasi Hukum Islam tentang kewarisan apabila akan dijadikan sebagaiUndang-undang kewarisan? Untuk menjawab permasalahan ini maka penulismenggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dimana lebih menekankankepada tinjauan kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder dan analisisdilakukan secara kualitatif. Data yang dianalisis adalah al-Quran dan al-Hadist sertaperaturan perundang-undangan, wawancara kepada Kepala Badan PertanahanNasional Kota Depok dan Panitera Pengadilan Agama Kota Depok dan bahan-bahanlain yang berkaitan. Hasil Penelitian disimpulkan bahwa notaris dalam membuat aktawasiat bagi orang-orang Islam harus mengacu kepada Buku II Kompilasi HukumIslam, apabila wasiat dibuat di bawah tangan harus disaksikan oleh orang tua.suami/istri dan lurah/camat setempat untuk memperoleh pembuktian yang kuat,pembuktian lebih kuat apabila dibuat dalam akta notariil karena akta notariil dibuatoleh pejabat yang berwenang dan dijamin kebenaran formalnya. Kekuatanpembuktian akta wasiat yang notariil adalah kuat baik bagi para pihak ataupun pihakketiga, dan apabila Buku II Kompilasi Hukum Islam akan dijadikan sebagai Undangundangkewarisan maka aspek yang perlu dimasukan adalah fungsi pengawasan,konsep wasiat dibuat aturannya apakah harus berbentuk akta yang notariil ataudibawah tangan, siapa yang berwenang membuat wasiat, prosedur pembuatan wasiat,kewajiban melaporkan ke Daftar Pusat Wasiat dan sanksi apabila terjadi pelanggaran.

---

ABSTRACTThe Birth of Law No. 3 Year 2006 about changes on Law Number 7 Year 1989 onthe Religion that does not have more choice of law (optional law) for the people ofIslam in the sense that each person must comply with Islamic law and Islamic courtsin the complete problem Religion, one of the problems that can be completed is theproperty inheritance is implemented in the probate of teaching license notariil. Itsimplementation is in the mold of teaching license will probate before the notary, sothat aktanya o f teaching license is authentic. Preparation of teaching license notariilthis cause some problems that the author will examine how the concept o f Islamicinheritance laws which underlie the making of the magic of teaching license notariil?How legal notariil the magic of teaching license to the parties in and of teachinglicense to a third party? Aspects of the law are necessary if poured Book nCompilation of Islamic Law, when inheritance will be made as inheritance laws? Toanswer this problem the authors use a nonnative juridical research put more emphasisto the review of literature. Data used is of secondary data and conducted a qualitativeanalysis. The data is analyzed and the al-Quran al-Hadist and regulations, interviewsthe head of the National City Depok court clerk and the Religious Depok and othermaterials related. Research results can be concluded that in the notary of teachinglicense to make magic for the people of Islam should refer to Book II CompilationIslam.Jika probate law made under die hand must be witnessed by parents, spouses,and headman / local camat to obtain verification that a strong. This verification willbe stronger when made in notariil of teaching license because of teaching licensenotariil made by the authorized official and formal guarantee of truth. The strength ofthe magic of teaching license verification notariil is strong for both the parties or thirdparties. Book II, when the Islamic Law Compilation akan made as inheritance lawand aspects that need to be entered is a function, the concept of probate must be madewhether aturannya shape the notariil of teaching license or under the counter, who isauthorized to make magic, magic of making procedures, the obligation to report toRegister Center Testament and sanctions when violations occur."

"ABSTRAKDi Dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No.l Tahun 1974 ditegaskan, pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami hal inipun berlaku bagi Hukum Islam, lalu timbul pertanyaan kenapa sesama Muslim mengatakan bahwa Perkawainan menurut Hukum Islam itu adalah Poligami, hal ini karena adanya kepentingan pribadi politis dari para orientalis dan tentu saja tidak disalahkan mereka yang memang salah dalam menafsirkan, tetapi yang pokok adalah karena mereka yang mengangap prinsipnya poligami disebabkan mereka itu meninggalkan satu garis hukum dan kemudian juga tidak mengemukakan ayat-ayat yang lain mereka memulai dari garis hukum ke dua yaitu Maka kawinlah olehkamu perempuan-perempuan itu 2, 3 dan 4, jadi jelaslah bahwa azas perkawinan dalam Hukum Islam adalah monogami.Ketentuan tersebut dalam AL QURAN Surah IV ayat 3, yang pada akhir ayat tersebut

---

... Kalau kamu tidak-akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri kamu itu seyogyanyalah kamu mengawini seorang perempuan saja

---

.... kawin dengan seorang perempuan itulah yang paling dekat bagi kamu untuk kamu tidak berbuat aniaya.

"

"ABSTRAK

Perceraian suami-istri dapat terjadi karena berbagai upaya yang dilakukan kedua belah pihak untuk mengakhiri konflik yang terjadi mengalami jalan buntu. Maka perceraian merupakan jalan keluar yang paling baik, bagi pasangan suami istri yang tidak mungkin lagi dapat hidup rukun, sebagaimana yang dituju oleh ikatan perkawinan.

Salah satu akibat dari perceraian itu adalah harus dipisahkannya harta bersama mereka selama dalam perkawinan, apabila ada rukun fiqh maupun UU No. 1 Th. 1974 yang berlaku pula bagi umat IslamIndonesia tidak secara tegas mengatur bagian masing-masing pihak. Bila istri hanya tinggal di rumah, mengurus RT, sedangkan suami kerja di kantor, maka bila terjadi perceraian apakah kedua pihak harus memperoleh bagian yang sama banyaknya?

Dalam prakteknya Pengadilan-pengadilan (agama) menetapkan bagian masing-masing pihak disesuaikan dengan kondisi pasangan suami istri itu. Hal ini terutama terjadi pada masa pra maupun masa transisi/peralihan diberlakultannya UU No. 1 Th. '74. Namun setelah UU No. 1 Th. 1974 dapat berlaku secara efektif, yang berwenang menetapkan pembagian harta bersama suami istri setelah perceraian adalah Pengadilan Negeri, dan masing-masing berhak atas separoh dari harta bersama itu."

"Penerbitan dan Penjualan Sukuk Negara Ritel Ijarah Asset To Be Leased seri SR-004 oleh Pemerintah dimaksudkan untuk mencari alternatif pembiayaan APBN dengan menggunakan sumber dana dalam negeri. Terhadap terbitnya Sukuk Negara Ritel Ijarah Asset To Be Leased yang berdasarkan proyek memunculkan permasalahan mengenai bagaimana pelaksanaan Sukuk Negara Ritel Ijarah Asset To Be Leased seri SR.004 dan apakah Sukuk Negara Ritel seri SR.004 benar dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber. Sukuk Negara Ritel seri SR-004 merupakan sukuk yang memiliki Aset SBSN/Underlying Asset berupa proyek pembangunan yang telah dialokasikan pada APBN tahun anggaran 2012. Penawaran Sukuk Negara Ritel Ijarah Asset To Be Leased seri SR-004 dilakukan dengan cara bookbuilding. Imbalan hasil yang diterima oleh investor bersumber dari kontrak sewa, sehingga imbalan hasilnya tetap (fixed) selama tenor sukuk.

---

The issuance and selling of Retail State Sukuk Ijarah Asset To Be Leased series SR-004, is an endeavor of the government to diversify the sources of state budget financing. This research will examine the implementation of Retail State Sukuk Ijarah Asset To Be Leased series SR-004 and analysis of Sukuk towards Islamic principles. This research is examined through normative juridical approach, and will be supported by some interviews. Retail State Sukuk series SR-004 is sharia bond which has underlying assets in the form of infrastructure project has been allocated for state budget fiscal year 2012. Retail State Sukuk Ijarah Asset To Be Leased series SR-004 are offered with bookbuilding method. During the holding period, retail state sukuk investors will receive income on a monthly basis in the form of lease rental, stemming from the beneficial rights of the sukuk assets. The coupons has a fixed rate during the holding period."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana harta bersama diatur baik dalam Hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam. Menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, pembagian harta bersama ditentukan setengah bagian untuk masing-masing suami istri, namun dalam Putusan No.229/Pdt.G/2009/PA.Btl. jo. Putusan No.34/Pdt.G/2009/PTA.Yk. jo. Putusan No.266 K/AG/2010, hakim memutuskan bagian harta bersama yang berbeda dari apa yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam, yakni 3⁄4 dan 1⁄4 bagian. Bentuk penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, hakim dapat menetapkan pembagian harta bersama yang tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dengan memperhatikan keadilan dan kelayakan bagi masing-masing pihak. Terkait putusan yang dibahas dalam penelitian ini, istri dapat memperoleh bagian harta bersama lebih besar dari suami, yakni sebesar 3⁄4 bagian, dikarenakan suami tidak menjalankan kewajiban sebagai suami di dalam rumah tangga sebagaimana mestinya.

---

This research focuses on how joint assets are regulated, both in Islamic Law and Compilation of Islamic Law. According to the Article 97 of Compilation of Islamic Law, the division of joint assets are determined half portions for each husband and wife, but The Judgement No.229/Pdt.G/2009/PA.Btl. gave the different portion from what is determined in the Compilation of Islamic Law, 3⁄4 and 1⁄4 for each. The research method used in this research is a normative juridical method and data that used in this research derived from literature materials.

The results of this research concludes that based on Article 229 Compilation of Islamic Law, Judge may determine the distribution of joint assets aside from what is regulated in Article 97 Compilation of Islamic Law, by considering the fairness and feasibility for each party. Related to the judgement discussed in this research, wife can get a larger portion of joint assets, which is 3⁄4 part, because husband is not performing his duty as a husband properly."