Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Role of Islamic courts in implementing and adapting Islamic laws in Indonesia."

"ABSTRAK Sebagian besar penduduk Indonesia menganut agama Islam. Menurut data resmiyang diterbitkan oleh Biro Riset Statistik. di antara 183.457.000 jiwa penduduk Indonesiapada tahun 1990, terdapat 87.1 % pemeluk agama Islam. Hukum Islam merupakanhukum yang hidup dalam masyarakat yang mayoritas Islam itu. Tesis ini inginmemperbincangkan kedudukan hukum Islam dalam berbagai konstitusi yang pernah dansedang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya pula dengan sendirinya, tidak mungkindipisahkan dari pembahasan peranan hukum Islam terutama dalam pembinaan hukumnasional Indonesia. Penelitian ini mengandung unsur kajian perbandingan untukmemmahami apakah ada perbedaan kedudukan hukum Islam di dalam tiga konstitusi,yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, danUndang-Undang Dasar Sementara 1950. Kajian dimulai dengan sebuah rangka teori yangdipergunakan untuk menganalisis data secara kualitatif. Data yang dihimpun dalampenelitian ini digolongkan ke dalam dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder.Metode analisis yang digunakan bercorak deduktif. Meskipun menyadari bahwapenelitian ini adalah penelitian hukum, namun mengingat hukum adalah gejala sosial,sedangkan perumusan kaidah-kaidah hukum positif adalah sebuah proses politik, makapendekatan berbagai disiplin ilmu sosial - selain ilmu hukum - seperti sejarah, sosiologidan praktek serta pengkajian Islam dipergunakan juga.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam adalah hukum yang hidupdalam masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam. Hal ini diakui olehpenguasa V.O.C., sebelum terbentuknya Hindia Belanda pada akhir abad ke-18.Pemerintah Hindia Belanda sendiri, ternyata tidaklah konsisten dalam memandangkedudukan hukum Islam dalam masyarakat pribumi. Snouck Hurgronje misalnyaberperan besar dalam meligitimasi kehendak pemerintah Kolonial Belanda denganmengemukakan teori Resepsi. Menurut teori ini, hukum Islam baru berlaku jika ia telahditerima oleh hukum Adat.Menjelang Indonesia merdeka, ada usaha-usaha dari pemimpin politik "golonganIslam" untuk memperjuangkan kedudukan hukum Islam secara lebih tegas dalampenyusunan konstitusi Indonesia merdeka. Dirumuskanlah Piagam Jakarta pada tanggal22 Juni 1945. Dengan terjadinya pencoretan kata-kata yang berhubungan dengan syari'atIslam di dalam Piagam Jakarta pada tanggal 18 Agustus 1945, maka kedudukan hukumIslam di dalam konstitusi menjadi samar-samar. Hampir sama keadaannya dengan UUD1945 yang berlaku antara tahun 1945 - 1949, kedudukan hukum Islam juga tidak tersuratdikemukakan di dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Sampai KonstitusiRIS dinyatakan tidak berlaku pada bulan Agustus 1950, polilik hukum itu belum pernahdikemukakan secara tegas oleh pemerintah. Kedudukan hukum Islam di dalam UUDSementara 1950 juga tetap samar-samar.Kedudukan hukum Islam nampak lebih jelas di dalam UUD 1945 dalam periodeberlakunya yang kedua, sejak ia didekritkan berlakunya oleh Soekarno pada tanggal 5 Juli1959. UUD 1945 yang didekritkan "dijiwai", oleh Piagam Jakarta yang mengandungrumusan syari'at Islam.Perkembangan terakhir dalam dasawarsa terakhir ini memperlihatkan arah yangsemakin jelas dari kedudukan dan peranan hukum Islam dalam pembinaan hukum Islam.Hukum Islam menjadi salah salu komponen baku penyusunan hukum nasional di sampinghukum Adat dan hukum eks Barat. Dengan timbulmya kesadaran beragama di kalanganpejabat negara, pejabat pemerintah dan politikus, hasrat untuk menempatkan perananhukum Islam dalam pembinaan hukum nasional semakin besar."

"ABSTRAKPenelitian ini berusaha mengungkap korelasi pemikiran Sayyid Quthb dengan fenomena radikalisme yang terjadi di beberapa Negara Islam saat ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian deskriptif, eksplanatif dan analitis. Metode ini bermaksud menjelaskan hakekat fakta tertentu, mengapa suatu fakta terjadi, pengaruh dan bagaimana hubungannya dengan fakta lain. Data penelitian diperoleh melalui teknik pengumpulan data, baik kepustakaan maupun wawancara terstruktur mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan fenomena radikalisme, Sayyid Qutb dan Ikhwanul Muslimin serta materi-materi lain yang berkaitan dengan penulisan tesis ini.Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa pemikiran-pemikiran Sayyid Quthb telah menginspirasi gerakan-gerakan radikal di beberapa negara. Kontroversi pemikiran Sayyid Quthb dalam hal ketuhanan dan kenabian berujung pada pentahrifan dalil-dalil al-Qur?an, juga penyimpangan terhadap standar moderasi Islam Sunni. Begitu juga pemikiran Quthb dalam hal khilafah, ia menta?birkan fenomena tidak diberlakukannya hukum Islam saat ini sebagai jahiliyyah modern yang mengarah kepada takfir syumuli dan nihilisme. Menurutnya, tidak ada Islam di tengah-tengah semaraknya umat yang mengaku pemeluk Islam, dikarenakan mereka telah melupakan Islam yang sebenarnya, yaitu Islam yang hanya bersumber dari al-Qur?an dan Sunnah, bukan bersumber dari selainnya. Pemikiran Quthb memberikan legitimasi terhadap militansi gerakan-gerakan radikal yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pemerintahan yang dianggap sekuler dengan segala cara, untuk digantikan dengan pemerintahan yang menurut mereka menerapkan syari?ah Islamiyyah.

---

ABSTRACT

This study sought to uncover correlations with the thinking of Sayyid Qutb radicalism phenomenon that occurs in some Islamic countries today. This study used a qualitative approach with descriptive study method, an explanatory and analytical. This method is intended to explain the nature of certain facts, why a fact happen, the effect and how it relates to other facts. Data were obtained through data collection techniques, either literature or structured interviews on matters related to the phenomenon of radicalism, Sayyid Qutb and the Ikhwanul Muslimin and other materials related to this thesis.

Results from this study revealed that the ideas of Sayyid Qutb has inspired radical movements in several countries. Controversy thought of Sayyid Qutb in divinity and prophethood misappropriation led to the arguments of the Quran, as well as the standard deviation of the Sunni Islamic moderation. Likewise Qutb thought in terms of the caliphate, he call phenomenon of non-application of Islamic law today as modern jahiliyyah leading to takfir syumuli and nihilism. According to him, there is no Islam in the midst of the splendor of the people who claimed Muslims, because they have forgotten the true Islam, that Islam is only derived from the Qur'an and Sunnah, not from any other kind. Qutb thought gives legitimacy to the militancy of radical movements which aim to take over the power of government is considered secular in every way, to be replaced with a government -which they- implement the Islamic Shari'ah."

"Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga, yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Salah satu bentuk wasiat berupa Akta Wasiat yang dibuat di hadapan notaris. Penelitian ini membahas tentang kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam membuat Akta Wasiat bagi orang Islam. Permasalahannya ialah isi Akta Wasiat tidak berdasarkan syari’at Islam. Akta Wasiat diberikan kepada ahli waris sebagai penerima wasiat. Isi Akta Wasiat tentang pembagian Harta Warisan dan tidak menjabarkan nilai/jumlahnya dari Harta Warisan. Akta Wasiat tidak disertai pernyataan persetujuan ahli waris. Pada saat setelah Pewasiat meninggal, Akta Wasiat diberitahukan kepada penerima wasiat, mereka menyetujui. Namun selang setahun salah satu ahli waris merasa keberatan dan tidak adil dengan adanya Akta Wasiat, lalu ia mengajukan gugatan waris di Pengadilan Agama. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana akibat hukum terhadap Akta Wasiat Pewasiat beragama Islam yang melakukan pembagian harta warisan dan tidak secara faraidh, bagaimana kewenangan dan tanggung jawab Notaris terkait pembuatan Akta Wasiat, dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112K/Ag/2018 menyatakan gugatan a quo tidak memenuhi rukun waris. Bahan hukum sekunder yang diperoleh akan dianalisis secara evaluatif dengan menilai dan menguji kasus yang diputuskan oleh Majelis Hakim. Hasil penelitian menyatakan bahwa isi wasiat tidak memenuhi rukun waris, maka waris tidak bisa dilaksanakan. Notaris berwenang untuk melakukan penyuluhan hukum agar pelaksanaan wasiat dapat terwujud. Majelis Hakim menyatakan gugatannya tidak memenuhi rukun waris, yaitu adanya harta warisan karena harta peninggalan Pewasiat sudah habis dibagi-bagi melalui Akta Wasiat. Akhirnya, kewarisan tidak berlaku lagi.

---

A will is the gift of an item from the testator to another person or entity that takes effect once the testator passes away. One of the type of will is a will signed in front of a notary. The authorities and responsibilities of a notary in making a will for Muslims is discussed in this study. The issue is that the contents of the will are not based on Islamic law. The heirs are the beneficiaries of the will. The contents of the Will regarding the distribution of the Inheritance Assets and do not describe the value/amount of the Inheritance Assets. The will is not accompanied by a statement from the heirs approving it. They agree that the will is notified to the beneficiary once the testator dies. After a year, one of the heirs protested to the Will, claiming that it was unfair, then he filed an inheritance lawsuit in the Religious Court. This study looks at the legal implications of Islamic Wills and Wills that distribute inheritance but do not automatically faraidh, what the authorities and responsibilities of a Notary has when it comes to making a Will, and how the judge's legal considerations in the Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia Number 112K/Ag/2018 stated that the a quo lawsuit did not meet the pillars of inheritance. By reviewing and testing cases resolved by the Panel of Judges, the secondary legal materials gathered will be assessed of the Will did not fulfill the pillars of inheritance, the inheritance could not be carried out according to the study’s findings. Notaries are permitted to provide legal advice in order to facilitate the execution of wills. The litigation did not satisfy the pillars of inheritance, namely the testator’s inheritance was dispersed through the will, according to the The Panel of Judges. Finally, the inheritance is not valid any longer."

"ABSTRAKLahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atasUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama mengatur bahwatidak ada lagi pilihan hukum (optional law) bagi orang Islam dalam arti setiap orangIslam harus tunduk pada hukum Islam dan menyelesaikan permasalahannya diPengadilan Agama salah satunya mengenai masalah harta waris yangdiimplementasikan pada akta wasiat yang notariil, yaitu Bagaimana konsep hukumkewarisan Islam yang mendasari pembuatan akta wasiat yang notariil? Bagaimanakekuatan hukum akta wasiat yang notariil terhadap para pihak dalam akta tersebutdan terhadap pihak ketiga? Aspek-aspek hukum apa saja yang perlu dituangkan jikaBuku II Kompilasi Hukum Islam tentang kewarisan apabila akan dijadikan sebagaiUndang-undang kewarisan? Untuk menjawab permasalahan ini maka penulismenggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dimana lebih menekankankepada tinjauan kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder dan analisisdilakukan secara kualitatif. Data yang dianalisis adalah al-Quran dan al-Hadist sertaperaturan perundang-undangan, wawancara kepada Kepala Badan PertanahanNasional Kota Depok dan Panitera Pengadilan Agama Kota Depok dan bahan-bahanlain yang berkaitan. Hasil Penelitian disimpulkan bahwa notaris dalam membuat aktawasiat bagi orang-orang Islam harus mengacu kepada Buku II Kompilasi HukumIslam, apabila wasiat dibuat di bawah tangan harus disaksikan oleh orang tua.suami/istri dan lurah/camat setempat untuk memperoleh pembuktian yang kuat,pembuktian lebih kuat apabila dibuat dalam akta notariil karena akta notariil dibuatoleh pejabat yang berwenang dan dijamin kebenaran formalnya. Kekuatanpembuktian akta wasiat yang notariil adalah kuat baik bagi para pihak ataupun pihakketiga, dan apabila Buku II Kompilasi Hukum Islam akan dijadikan sebagai Undangundangkewarisan maka aspek yang perlu dimasukan adalah fungsi pengawasan,konsep wasiat dibuat aturannya apakah harus berbentuk akta yang notariil ataudibawah tangan, siapa yang berwenang membuat wasiat, prosedur pembuatan wasiat,kewajiban melaporkan ke Daftar Pusat Wasiat dan sanksi apabila terjadi pelanggaran.

---

ABSTRACTThe Birth of Law No. 3 Year 2006 about changes on Law Number 7 Year 1989 onthe Religion that does not have more choice of law (optional law) for the people ofIslam in the sense that each person must comply with Islamic law and Islamic courtsin the complete problem Religion, one of the problems that can be completed is theproperty inheritance is implemented in the probate of teaching license notariil. Itsimplementation is in the mold of teaching license will probate before the notary, sothat aktanya o f teaching license is authentic. Preparation of teaching license notariilthis cause some problems that the author will examine how the concept o f Islamicinheritance laws which underlie the making of the magic of teaching license notariil?How legal notariil the magic of teaching license to the parties in and of teachinglicense to a third party? Aspects of the law are necessary if poured Book nCompilation of Islamic Law, when inheritance will be made as inheritance laws? Toanswer this problem the authors use a nonnative juridical research put more emphasisto the review of literature. Data used is of secondary data and conducted a qualitativeanalysis. The data is analyzed and the al-Quran al-Hadist and regulations, interviewsthe head of the National City Depok court clerk and the Religious Depok and othermaterials related. Research results can be concluded that in the notary of teachinglicense to make magic for the people of Islam should refer to Book II CompilationIslam.Jika probate law made under die hand must be witnessed by parents, spouses,and headman / local camat to obtain verification that a strong. This verification willbe stronger when made in notariil of teaching license because of teaching licensenotariil made by the authorized official and formal guarantee of truth. The strength ofthe magic of teaching license verification notariil is strong for both the parties or thirdparties. Book II, when the Islamic Law Compilation akan made as inheritance lawand aspects that need to be entered is a function, the concept of probate must be madewhether aturannya shape the notariil of teaching license or under the counter, who isauthorized to make magic, magic of making procedures, the obligation to report toRegister Center Testament and sanctions when violations occur."