Ditemukan 32 dokumen yang sesuai dengan query
M. Abid Ulil Albab AF
"
Abstrak
Semula pilkada masuk dalam rezim pemerintah otonomi daerah, sehingga penyelesaian sengketa pilkada berada pada kewenangan Mahkamah Agung. Kemudian para pembuat undang-undang memasukkan pilkada ke dalam rezim pemilu dan membentuk Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam Pasal 236C UU tersebut menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan hasil pilkada dialihkan dan diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Pada 19 Mei 2014 MK mengabulkan pengujian Pasal 236 C UU No. 12 Tahun 2008 terkait kewenangan MK memutus perselisihan ...
"
Depok: Badan Penerbit FHUI, 2018
340 JHP 48:3 (2018)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Bedjaoui, Mohammed
Brussel: Int. Association of Democratic Lawyers, 1961
320.965 BED l
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Moh. Mahfud MD
Jakarta: Rajawali, 2012
342.959 8 MOH m (1)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Basu, Durga Das,
New Delhi : Prentice Hall of India, 2007
342.540 BAS i
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Firman Freaddy Busroh, 1978-
"
On constitutional law in Indonesia ...
"
Depok: Rajawali Pers, 2018
342 FIR m
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Berman, Harold J.
Brooklyn: The Fondation Press , 1966
340.097.3 BER n
Buku Teks Universitas Indonesia Library
H. (Hans) Aa
Djakarta: Neijenhuis , 1946
342.598 HAA u II
Buku Teks Universitas Indonesia Library
"
Critically analysing nineteenth-century constitutions in tandem with the political and social circumstances of their creation, enactment, and stated objectives, this book explicitly counters any simplistic narratives asserting that constitutions offer a straightforward, law-based path to increasing democracy, equality and liberty ...
"
Oxford: Oxford University Press, 2014
342 CON
Buku Teks Universitas Indonesia Library
"
Socio-juridical and political aspects of implementation of decision of Indonesian Constitutional Court regarding special autonomy for Papua Province ...
"
Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006
320 Imp
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Tarigan, Paskalis Lesmana Napoleon
"
Undang-undang Dasar 1945 mensyaratkan bahwa adanya jaminan yang diberikan kepada Negara terkait dalam hal kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah di Indonesia. Jaminan terhadap kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah nyatanya juga diatur dalam Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Berlandaskan UUD 1945 dan Undang-undang lainnya yang terkait dengan kebebasan beragama, berkeyakinan, dan beribadah ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T31872
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
