Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Selain Kasus kejahatan yang terkait dengan perang antarnegara, kasus-kasus pelanggaran hukum dan kejahatan pidana lainnya di level internasional sering terjadi. Isu ini membutuhkan penyelesaian di pengadilan internasional karena kerap melibatkan aktor negara atau kepentingan dari negara."

"Kesadaran akan pengaruh yang merusak terhadap manusia dan kualitas hidup daripolusi lingkungan dalam beberapa dekade terakhir teiah meningkat secara to/am. Kesadaran ini diikuti penurunan kuatitas dari lingkungan dunia ? darat, lout, dan udara - selama dua abad terakhir ini. Ketika kegiatan manusia selalu memberikan perhatian terhadap alam, dampak negatif dari kegiatan ini meningkat selama periode tersebut. Tulisan ini mencoba menggambarkan bagaimana hak atas lingkungan yang sehat itu diperoleh yang dikaitkan dengan pengaturan dalam hukum internasional."

"Perjanjian antara Republik Indonesia dan bank Dunia menunjukkan bahwa Indonesia mengutamakan ketentuan Hukum Internasional. Ini berarti bahwa ketentuan pinjaman tersebut didahulukan dari ketentuan perundang-undangan nasional yang bertentangan dengan ketentuan perjanjian pinjaman tersebut. Tulisan ini membahas hal tersebut dari segi yuridis, praktis dan teknis pelaksanaan perjanjian pinjaman internasional."

"Pengertian status diplomatik sering diartikan sebagai privileges yang mutlah melekat pada pribadi seorang diplomat. Status diplomatik yang diakui oleh pemerintah mempunyai sifat fungsional yaitu "kekebalan diplomatik". namun pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik bukan untuk keuntungan pribadi melainkan untuk menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik secara efisien. Dalam Hukum Internasional ketentuan kekuasaan dan keistimewaan diplomatik dikenal sebagi "hak atas perlindungan". Tulisan ini menyoroti masalah tersebut dikaitkan dengan Konvensi Wina 1961"

"Summary: "Ethnicity and International Law presents an historical account of the impact of ethnicity on the making of international law. The development of international law since the nineteenth century is characterised by the inherent tension between the liberal and conservative traditions of dealing with what might be termed the 'problem' of ethnicity. The present-day hesitancy of liberal international law to engage with ethnicity in ethnic conflicts and ethnic minorities has its roots in these conflicting philosophical traditions. In international legal studies, both the relevance of ethnicity, and the traditions of understanding it, lie in this fact"