Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan semakin banyaknya pelanggaran atas HukumInternasional khususnya dalam penggunaan kekuatan militeroleh Negara-negara, keberadaan aturan penggunaankekerasan militer dalam hubungan internasional dirasakansudah tidak relevun lagi. Bahkan PBB dan aturan dalamPiagam dianggap tidak berdaya menghadapi kenyataan duniasaat ini. Akan tetapi, pendapat tesebut tidak bisa dibenarkankarena sesunguhnya Negara-negara di dunia selalu berusahauntuk mencari justifikasi dalam hukum intemasional atassegala tindakannya"

"ABSTRAKPemberian suaka telah lama menjadi perhatian dan telah dipraktikkan oleh negaranegarakhususnya oleh negara-negara Amerika Latin. Di mana praktik pemberiansuaka ini merupakan refleksi dari kedaulatan yang dimiliki oleh negara dalammemberi perlindungan kepada warga negara asing yang memintanya. Pemberiansuaka ini dibagi menjadi dua, yaitu suaka teritorial dan suaka diplomatik, di manaperbedaan keduanya hanyalah masalah tempat pemberian suaka. Pemberian suakateritorial dilakukan di dalam wilayah negara pemberi suaka, sedangkan suakadiplomatik diberikan di dalam gedung perwakilan diplomatik negara pemberi suaka,di mana secara de facto berada di luar wilayah negara pemberi suaka.Peraturan internasional suaka yang tidak secara tegas menyatakan batasan-batasanpemberian suaka dan belum bersifat universal dan masih didasarkan kepada kebijakannegara yang bersangkutan semata berdasarkan kebiasaan internasional menyebabkanbanyaknya permasalahan yang ditimbulkan dari praktik pemberian suaka, diantaranya anggapan bahwa pemberian suaka merupakan tindakan yang tidakbersahabat dan tindakan intervensi. Pemberian suaka yang didasarkan pada kebijakandirasakan bersifat sangat politis, bukan merupakan suatu keharusan dalam melindungihak asasi manusia sehingga pemberian suaka ini terkadang bersifat subjektif, bukandidasarkan kepada kewajiban internasional suatu negara dengan memberikannyakepada seseorang yang berdasarkan hukum internasional layak diberikan suaka.Pemberian suaka telah lama menjadi perhatian dan telah dipraktikkan oleh negaranegarakhususnya oleh negara-negara Amerika Latin. Di mana praktik pemberiansuaka ini merupakan refleksi dari kedaulatan yang dimiliki oleh negara dalammemberi perlindungan kepada warga negara asing yang memintanya. Pemberiansuaka ini dibagi menjadi dua, yaitu suaka teritorial dan suaka diplomatik, di manaperbedaan keduanya hanyalah masalah tempat pemberian suaka. Pemberian suakateritorial dilakukan di dalam wilayah negara pemberi suaka, sedangkan suakadiplomatik diberikan di dalam gedung perwakilan diplomatik negara pemberi suaka,di mana secara de facto berada di luar wilayah negara pemberi suaka.Persoalan lainnya terkait praktik pemberian suaka terjadi apabila suaka diberikan didalam gedung perwakilan diplomatik, di mana secara de facto berada di luar wilayahnegara pemberi suaka. Permasalahan yang mendasar adalah sejauh mana kekebalanyang dimiliki oleh gedung perwakilan diplomatik di dalam praktik pemberian suaka,apakah mutlak atau tidak dan bagaimana hukum internasional mengatur mengenaipemberian suaka di dalam gedung perwakilan diplomatik."

"Pasca berakhirnya Perang Dingin, kejahatan transnasioal terorganisir atau yang dikenal dengan Transnational Organized Crime (TOC) dianggap menjadi ancaman baru bagi keamanan. Salah satu bentuk TOC yang sedang marak terjadi adalah penyelundupan senjata lintas Negara. Selain mengancam keamanan individu, penyelundupan senjata lintas Negara juga dianggap dapat mengancam keamanan internasional dan menghambat pembangunan serta mengganggu stabilitas suatu Negara. Dalam hukum internasional, masalah penyelundupan senjata lintas Negara diatur dalam Protocol Against The Illicit Manufacturing Of And Trafficking In Firearms, Their Parts And Components And Ammunition (2001) yang merupakan protokol tambahan dari United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (2000). Selain kedua instrumen hukum internasional tersebut, terdapat juga instrumen internasional lain yang mengikat Negara-Negara secara politis, yaitu United Nations Programme of Action to Prevent, Combat, Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspect (2001). Banyaknya konflik internal dan ditambah lagi dengan adanya sejumlah gerakan terorisme di Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai Negara yang berpotensi untuk dijadikan Negara tujuan dalam perdagangan senjata ilegal. Para pedagang senjata ilegal tersebut biasanya menggunakan jalur-jalur di sekitar daerah perbatasan Indonesia untuk memasukkan senjata ke Indonesia, terutama melalui wilayah perairannya. Mereka juga menggunakan sejumlah modus operandi agar dapat lolos dari pemeriksaan petugas. Hingga saat ini, Indonesia telah dan akan terus melakukan sejumlah upaya untuk menanggulangi penyelundupan senjata, antara lain dengan bekerja sama dengan Negara-Negara tetangga dalam mengamankan daerah perbatasannya serta aktif dalam berbagai kegiatan di forum regional dan internasional dalam memberantas kegiatan penyelundupan senjata lintas Negara."