Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara selalu didasari oleh ideologi yang dianutnya, karena ideologi mampu menjawab secara meyakinkan pertanyaan mengapa dan untuk apa mereka menjadi suatu bangsa dan mendirikan negara. Pada dasarnya ideologi berintikan serangkaian nilai yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dijadikan dasar oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup mereka. Berdasar serangkaian nilai itu mereka mengetahui bagaimana cara yang paling baik, yaitu yang secara moral atau normatif dianggap benar dan adil, dalam bersikap dan bertingkah laku serta dijadikan dasar untuk memelihara, mempertahankan dan membangun kehidupan bangsa dan negaranya.Secara umum, dalam perjalanan sejarah dikenal adanya beberapa ideologi yang dianut oleh bangsa-bangsa yang ada di permukaan bumi ini, yakni antara lain ideologi komunisme, ideologi liberalisme, ideologi fasisme, dan agama sebagai ideologi. Sedangkan bagi bangsa Indonesia, ideologi-ideologi tersebut tidak dapat diterima keberadaannya sebagai ideologinya, karena bertentangan dengan budaya dan pengalaman sejarah bangsanya.Didasari pada budaya dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia, Pancasila merupakan ideologi yang cocok bagi bangsa Indonesia. Pancasila dalam rumusan pembukaan UUD 1945 yang secara mufakat bulat diterima bersama diterimanya keseluruhan rancangan UUD 1945 oleh rapat besar BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945, maupun dalam rumusan Pembukaan UUD 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 berkualifikasi sebagai dasar negara, seperti yang terumus dalam alenia IV, ..., yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Penempatan Pancasila sebagai dasar negara seperti tersebut pada alinea IV Pembukaan UUD 1945 di atas, membuktikan bahwa para pendiri negara ini telah menghendaki suatu tujuan agar Pancasila yang di dalamnya terkandung cita-cita intrinsik, secara moral mengikat sekaligus membimbing segenap pelaku dari kehidupan negara yang di dalamnya secara berjenjang tercakup segenap pelaku kehidupan masyarakat dan perorangan, warganegara maupun penduduk.Diamanahkannya Pancasila sebagai cita hukum, dimaksudkan oleh para pendiri negara "bahwa Pancasila secara hukum mengikat segenap subyek kehidupan negara dan kehidupan masyarakat". Maksud tersebut tertuang di dalam Penjelasan UUD 1945, yang menyatakan bahwa: "Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (rechtsidee) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis (UUD) maupun hukum yang tidak tertulis". Yang dimaksud dengan "pokok-pokok pikiran ini tidak lain adalah Pancasila itu sendiri"."

"Indonesia merupakan suatu negara yang telah mendudukkan agama pada postal yang sangat penting, sehingga seluruh gerak kehidupan bangsa dan negara Indonesia selalu saja diwarnai oleh agama yang terdapat di Indonesia. Beberapa agama yang terdapat dan diakui di Indonesia, ialah agama Hindu (Bali), Buddha, Islam,Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Dengan kedudukannya yang penting tersebut, agama telah dijadikan modal rohaniah dan mental dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bahwa agama di Indonesia mempunyai posisi yang sangat penting tampak dengan dicantumkannya sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila yang telah diyakini oleh bangsa Indonesia sebagai ideologi negara. Dengan adanya sila pertama Pancasila tersebut berarti negara Indonesia berdiri di atas landasan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, serta menunjukan bahwa negara Indonesia bukan merupakan negara teokratis dan bukan juga negara sekuler. Untuk itu, negara Indonesia bukan negara agama, bukan negara yang mendasarkan diri kepada agama tertentu saja, juga bukan negara yang tidak mempeduli kan agama. Kenyataan ini membawa akibat bahwa negara Indonesia menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 pasal 29 ayat 2. Untuk itu pemerintah Indonesia berkewajiban untuk memberi kesempatan dan mendorong tumbuhnya kehidupan beragama yang sehat. Hal ini tidak berarti, negara Indonesia memaksakan agama, sebab agama itu sendiri merupakan suatu keyakinan, sehingga tidak dapat untuk dipaksakan kepada seseorang untuk memeluknya. Kewajiban ini sudah semestinya sebab negara Indonesia memberikan ja minan akan adanya kebebasan beragama. Jaminan ini diberikan karena kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak asasi manusia. Kebebasan agama tersebut langsung bersumber dari martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sehingga hak akan kebebasan beragama bukan pemberian negara dan atau bukan pemberian golongan. Adanya jaminan kemerdekaan dan kebebasan beragama tersebut menunjukan bahwa negara Indonesia sangat menghargai dan menghormati agama tanpa mengadakan diskriminasi atau pembedaan perlakuan antara agama yang satu dengan agama yang lain, sehingga setiap agama menerima hak, fasilitas, perlindungan serta kesempatan yang sama."

"Penerbitan buku Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara tulisan Prof. Dr. Nugroho Notosusanto' pada tahun 1981 telah menimbulkan perdebatan mengenai kapan hari lahir dan siapa penggali Pancasila. Buku setebal 74 halaman yang diterbitkan oleh Balai Pustaka tersebut juga berisi tulisan Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo yang berjudul Sekitar Pancasila dengan kata pengantar Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen P & K (saat itu) Prof. Dardji Darmodihardjo, S.H.Tanggapan-tanggapan yang muncul terhadap penerbitan buku tersebut pada intinya berfokus pada dua h6l. Pertama, tanggapan yang berasal dari para ilmuwan yang menganggap bahwa secara metodologis tulisan Prof. Nugroho Notosusanto tersebut lemah. Kedua, yang lebih keras, datang dari kalangan yang selama i.ni menganggap bahwa tanggal 1 Juni 1945 merupakan hari lahir.Pada saat itu ia sedang menjabat sebagai Kepala Pusat Sejarah ABRI dengan pangkat Brigadir Jenderal Tituler. Kemudian ia menjadi Rektor Universitas Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia?"

"The hostile tension between mothers is observed to still exist even in this era of equality and empowerment. The idea of ideal motherhood and the competition that includes the process of assessing oneself and others seem to be the gas that perpetuates this clash. In order to better understand this friction phenomenon between mothers, this study aims to investigate the representation of ideal motherhood in a novel by Celeste Ng titled Little Fires Everywhere (2017). The article analyzes textually how this novel problematizes the idea of dominant motherhood ideology through its depiction of setting and characters relation. The novel presents a narrative structure of two central mothers and two shadow mothers that unfolds through an omniscient point of view. An exploration of the interrelation between the mother characters, both with each other and with the surrounding environment, provides a portrayal of how dominant motherhood ideology shapes and drives them internally as well as molds their pattern of interaction. Furthermore, their relationship with the daughter characters also offers further insight into the discussion. The overall examination of the narrative structure then presents a new perspective regarding what constitutes as the idea of ideal motherhood and how the friction regarding the ideal should be best approached.

---

Pada era yang mengedepankan persamaan dan pemberdayaan ini, persitegangan antaribu masih kerap kali terjadi. Salah satu faktor pemicu yang melanggengkan hal tersebut adalah gagasan tentang ideal motherhood berikut kompetisi yang terjadi akibat mengkritisi diri sendiri maupun ibu lainnya lewat dasar teori sifat keibuan. Untuk memahami lebih lanjut terkait fenomena friksi antaribu, makalah ini menelaah representasi ideal motherhood pada novel Little Fires Everywhere (2017) karya Celeste Ng. Tulisan ini mengupas bagaimana novel tersebut mempermasalahkan gagasan dominan tentang ibu lewat penggambaran latar dan relasi antartokoh. Novel tersebut disajikan lewat sudut pandang orang ketiga serba tahu dan struktur naratif yang menempatkan dua tokoh ibu dalam central conflict dan dua tokoh ibu lainnya pada shadow conflict. Pengkajian terkait relasi antar-tokoh ibu maupun dengan lingkungan sekitarnya menunjukkan bagaimana gagasan dominan membentuk sisi psikologis, mendorong para tokoh ibu ini secara internal, sekaligus mengarahkan pola interaksi mereka. Selain itu, hubungan mereka dengan karakter anak perempuan masing-masing menawarkan perspektif tersendiri bagi perdebatan terkait ideal motherhood. Analisa terhadap struktur naratif juga memperlihatkan sudut pandang baru terkait apa yang menjadi dasar bagi teori sifat keibuan (ideal motherhood) dan pendekatan terbaik bagi konflik yang dimulai dari perdebatan ibu ideal tersebut."

"Penelitian kritis ini menggunakan pendekatan strukturalisme dalam menjelaskan wacana ideologi negara dalam pendidikan, yang dilakukan pada periode berlakunya Kurikulum 1975 sampai dengan Kurikulum 1994 Suplemen 1999. Latar belakang yang mendasarinya adalah adanya fenomena bidang pendidikan yang mengalami perubahan-perubahan secara besar-besaran selama rentang sejarah Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran kecenderungan tema-tema ideologi negara dalam teks-teks pendidikan, menjelaskan proses produksi dan konsumsi teks tersebut, serta menggambarkan pengaruh kondisi sosial budaya pada saat teks-teks tersebut dihasilkan. Implikasi teoritis penelitian ini tampak pada penggunaan teori-teori kritis: teori ideologi Althusserian dan teori hegemoni Gramscian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis, dimana analisis pada level teks dilakukan dengan analisis framing model Gamson dan Modigliani untuk menjawab tujuan pertama, analisis pada level praktek wacana menggunakan studi pustaka dan wawancara untuk menjawab tujuan kedua, demikian pula analisis pada level praktek sosial budaya menggunakan studi pustaka untuk menjawab tujuan penelitian ketiga.Berkaitan dengan tujuan pertama, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tema-tema ideologi negara yang muncul dalam teks-teks pendidikan pada masa antara tahun 1975-2001 adalah sebagai berikut Kurikulum 1975, tema ideologi ketertiban untuk bidang studi PMP dan kemajuan material untuk IPS; Kurikulum 1984 tema ideologi stabilitas dan kemajuan materiil untuk bidang studi PMP, untuk bidang studi IPS adalah tema ideologi stabilitas, untuk bidang studi PSPB tema ideologi kemajuan materiil dan bahaya laten komunisme; Kurikulum 1994 tema ideologi ketertiban dan nasionalisme untuk bidang studi PPKN dan tema ideologi nasionalisme untuk IPS; sedangkan dalam Suplemen GBPP 1999 muncul tema ideologi nasionalisme untuk PPKN dan konstitusionalisme untuk IPS. Secara singkat, tema ideologi negara yang cenderung muncul sepanjang periode tersebut adalah: stabilitas/keamanan nasional, kemajuan materiil/pembangunan, dan nasionalisme/persatuan dan kesatuan.Berhubungan dengan tujuan penelitian yang kedua, menunjukkan teks-teks yang muncul merupakan hasil proses produksi yang sangat terkontrol oleh negara, dalam hal ini melalui Pusat Perbukuan Nasional, sementara konsumsi teks dikontrol melalui pola-pola pemanfaatan buku dan sistem evaluasi yang menentukan keberhasilan penguasaan teks oleh peserta didik. Pada tujuan yang kedua ini, peneliti menemukan adanya fakta bahwa di dalam proses produksi terjadi kolusi pada proses tender pencetakan buku demi keuntungan ekonomi, sebagai efek sistem kontrol yang sangat ketat dalam proses produksi.Sedangkan tujuan penelitian yang ketiga menunjukkan bahwa kondisi sosial politik dan budaya yang terjadi pada masa berlakunya Kurikulum 1975 sampai Kurikulum 1994 menunjukkan bahwa pendidikan digunakan sebagai pewarisan moral dengan mengedepankan antiintelektualisme dan anti-kritik, sebagai ciri negara yang menjalankan. pendidikan beridelogi konservatisme reaksioner (fundamentalism). Hal ini sejalan dengan kebijakan politik orde baru yang juga menerapkan sistem kontrol pada level sosial budaya masyarakat, sebagai ciri represi politik orde baru. Sementara Kurikulum 1994 Suplemen GBPP 1999 mengarahkan pendidikan lebih humanistik untuk mendorong pembaharuan sosial yang bersifat ilmiah dan rasional, meskipun kadang masih menggabungkan adanya pewarisan moral (fundamentalism liberasionism). Hal ini dikondisikan oleh situasi sosial politik masa reformasi yang menuntut perubahan menuju masyarakat madani.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia merupakan bentuk hegemoni negara pada masyarakat, yang dibangun atas dasar kesepakatan bersama dengan meneguhkan cara-cara lama yang mendorong kembali pada dasar negara (Pancasila dan UUD 1945) sebagai orientasi korektif masa lalu. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses hegemoni yang dijalankan berdampingan dengan tindakan-tindakan represif (RSA), misalnya dengan tindakan hukum, pelarangan dan sensor. Akan tetapi proses hegemoni tersebut berhadapan dengan munculnya proses counter hegemony dalam menawarkan pendidikan aliternatif bagi masyarakat, yaitu adanya teks-teks pendidikan yang tidak disahkan negara, munculnya televisi swasta, berkembangnya Internet, dan adanya kelompok-kelompok diskusi."