Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"We investigate financial structure institutional determinants of firms listed on the MENA region, and we analyze the indirect role played by institutions on the speed of adjustment. We consider a sample of 506 non-financial firms from 12 MENA countries listed on the stock exchange between 2006 and 2014. We find that the effects of firm profitability, non-debt tax savings and growth opportunities on leverage are strengthened in the context of good quality institutions. In the contrast, the effects of firm size and returns volatility are reduced. Regarding the adjustment speed, we find that the financial market development and the good quality of institutions tend to reinforce the effects of firm profitability and distance from the target. However, they moderate the influence of firm returns volatility, growth opportunities, non-debt tax savings, and asset tangibility on the adjustment process. We also note that political stability plays an indirect role to control bankruptcy costs and information asymmetries. Our results have important implications since they can interest firm executives and investors in MENA countries, and more generally in developing countries. They may provide answers to questions about the role played by institutions in the adjusting process to the target debt ratio."

"Penelitian ini mengeksplorasi tipologi jaringan sosial para pendiri perusahaan rintisan dan kerangka institusional yang membentuk tindakan perusahaan rintisan di inkubator Bandung Digital Valley, Kota Bandung, Jawa Barat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Institusionalisme Baru yang dirumuskan oleh Victor Nee. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan Extended Case Method. Pengambilan data dilakukan dengan pengamatan dan wawancara mendalam terhadap informan kunci, yaitu manajemen inkubator Bandung Digital Valley dan para pendiri perusahaan-perusahaan rintisan yang diinkubasi di sana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa institusi formal yang membentuk tindakan perusahaan rintisan di Bandung Digital Valley berupa kebijakan pemerintah, birokrasi, hak kekayaan intelektual, dan kontrak. Institusi informal tidak secara jelas mengemuka dalam studi ini, sehingga yang terjadi adalah keselarasan (close-coupling) antara institusi formal dalam bentuk norma organisasi inkubator dan institusi informal yang dihasilkan dari mekanisme sosial antar pendiri perusahaan rintisan. Yang mengemuka justru tipologi jaringan sosial, baik internal maupun eksternal, sebagai strategi dari pendiri perusahaan rintisan dalam merespons target-target dan norma organisasi di Bandung Digital Valley.

---

This study explores the typology of social networks and the institutional frameworks that shape the action of the startup companies in Bandung Digital Valley, a digital business incubator located at Bandung, West Java. The New Institutionalism in Sociology, as formulated by Victor Nee, is employed as the theoretical lens for this study. This is a qualitatitive study that uses the Extended Case Method approach. The collection of data was conducted by observation and in-depth interview with the management of Bandung Digital Valley and the founders of startup companies.

The results of this study show that the formal institutions shape the actions of startup companies through government policies, bureaucracy, intellectual property rights, and contracts. The informal institutions are not explicitly emerge in this study, so the result is a close-coupling between formal institution in the form of organizational norms and the informal institution that implicitly emerge from the social mechanisms between the founders. Instead of resulting an informal institution, the actions of founders lead to various types of social networks that are created in responding the goals and the organizational norms in Bandung Digital Valley."

"Latar Belakang: Kesepian adalah perasaan negatif subyektif yang berhubungan dengan pengalaman pribadi seseorang dalam kurangnya hubungan sosial dan dialami oleh sepertiga lansia. Kesepian dapat menjadi faktor risiko terjadinya depresi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kesepian dengan terjadinya gangguan depresi pada lansia yang tinggal di panti sosial di Jakarta dan faktor-faktor yang memengaruhi kesepian.Metode: Desain penelitian adalah kohort prosepektif selama tiga bulan (Juli-November 2023). Kesepian diukur dengan kuesioner De Jong Gierveld Loneliness Scale yang valid dan reliabel di Indonesia. Subyek penelitian adalah lansia berusia ≥ 60 tahun yang tinggal di panti sosial di Jakarta. Pemeriksaan dilakukan dua kali, yaitu awal dan akhir evaluasi. Hubungan antara kesepian dengan terjadinya gangguan depresi diuji menggunakan uji Chi-Square. Risk relative diuji menggunakan Chi Square dan untuk analisis faktor yang memengaruhi kesepian diuji dengan bivariat dan multivariat.Hasil: Terdapat 21,5% (40 dari 186 subyek) lansia yang mengalami kesepian berat, yang berhubungan bermakna secara statistik (p=0,002) dengan terjadinya gangguan depresi. Lansia dengan kesepian berat memiliki risiko 2,36 kali menjadi gangguan depresi. Faktor-faktor yang berhubungan dengan kesepian pada lansia yang tinggal di panti sosial adalah aktivitas rutin (p=0,004), alasan tinggal (p=0,006), lama tinggal (p=0,011), dan stresor psikososial (p=0,014).Simpulan: Terdapat hubungan antara kesepian dengan terjadinya gangguan depresi pada lansia yang tinggal di panti sosial. Orang lansia dengan kesepian berat memiliki risiko menjadi gangguan depresi sehingga perlu dilakukan deteksi kesepian dan intervensi dengan membuat program aktivitas rutin di panti sosial untuk mencegah terjadinya gangguan depresi.

---

Background: Loneliness is a subjective negative feeling related to a person's personal experience of lack of social relationships and is experienced by one third of elderly people. Loneliness can be a risk factor for depression. This study aims to determine the relationship between loneliness and the occurrence of depressive disorders in elderly people living in social institutions in Jakarta and the factors that influence loneliness.

Methods: This research design is a prospective cohort within three months (July-November 2023). Loneliness was measured using the De Jong Gierveld Loneliness Scale questionnaire which is valid and reliable in Indonesia. The research subjects were elderly people aged ≥ 60 years who lived in social institutions in Jakarta. The examination was carried out twice, namely at the beginning and at the end of the evaluation. The relationship between loneliness and the occurrence of depressive disorders was tested using the Chi-Square test. Relative risk was tested using Chi Square and analysis of factors influencing loneliness was tested using bivariate and multivariate.

Results: There were 21.5% (40 of 186 subjects) of elderly people who experienced severe loneliness, which was statistically significantly related (p=0.002) to the occurrence of depressive disorders. Elderly people with severe loneliness have a 2.36 times risk of developing a depressive disorder. Factors associated with loneliness in elderly people living in social institutions were routine activities (p=0.004), reason for staying (p=0.006), length of stay (p=0.011), and psychosocial stressors (p=0.014).

Conclusion: There is a relationship between loneliness and the occurrence of depressive disorders in elderly people living in social institutions. Elderly people with severe loneliness are at risk of developing depressive disorders, so it is necessary to detect loneliness and intervene by creating routine activity programs in social institutions to prevent depressive disorders."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan seleksi program Industri Kreatif Syariah (IKRA) Indonesia oleh Departemen Regional Lembaga Pemerintahan. Laporan magang ini disusun dengan membandingkan pelaksanaan seleksi yang dilakukan oleh Departemen Regional dengan pedoman internal Lembaga Pemerintahan, guiding principles, dan pedoman seleksi yang berlaku. Pelaksanaan seleksi program IKRA mencakup kegiatan sosialisasi mengenai seleksi IKRA, seleksi administratif, briefing terkait seleksi offline, seleksi offline, rapat pleno, dan penyusunan modul bootcamp. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan seleksi IKRA yang dilakukan oleh Departemen Regional belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku. Selain evaluasi tersebut, laporan magang ini juga memuat refleksi diri selama pelaksanaan magang di Departemen Regional Lembaga Pemerintahan.

---

This internship report aims to evaluate the implementation of the Indonesian Sharia Creative Industry Selection Program carried out by Regional Department of Government Institution. This internship report was prepared by comparing the implementation of the selection carried out by Regional Department of Government Institution against the internal guidelines of Government Institution, guiding principles, and applicable selection guidelines. Implementation of IKRA selection program includes socialization activities regarding IKRA selection, administrative selection, briefings related to offline selection, offline selection, plenary meetings, and preparation of bootcamp modules. The evaluation result shows that the implementation of the IKRA selection carried out by Regional Department is not fully in accordance with the applicable guidelines and regulations. In addition to this evaluation, this internship report also contains self-reflections during the internship in the Regional Department of Government Institution.

"

"Pembayaran royalti hak cipta musik dan lagu sangat kompleks karena terdiri dari berbagai mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, terdapat permasalahan baru dengan adanya pengaturan LMKN di Undang-undang tersebut. Fokus penelitian adalah perkembangan tentang Lembaga Manajemen Kolektif di Indonesia dan perbandingannya dengan Negara Singapura, rumusan Royalti antara Lembaga Manajemen Kolektif dengan Pengelola Usaha Karaoke, dan Penyelesaian Sengketa Royalti Antara Lembaga Manajemen Kolektif Dengan Pengelola Usaha Karaoke Ditinjau Dari UU Nomor 28 Tahun 2014 Berdasarkan Putusan Nomor 122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015. Metode Penelitian dilakukan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Dari hasil penelitian ditemukan di Singapura telah berdiri beberapa Lembaga Manajemen Kolektif yang berperan membantu para Pencipta menegakkan hak-haknya yang berkaitan dengan performance ciptaan lagu atau musik, dan secara nyata pemerintah Singapura sangat mendukung kegiatan Lembaga Manajemen Kolektif yang ada. Rumusan Royalti antara Lembaga Manajemen Kolektif dengan Pengelola Usaha Karaoke dituangkan dalam surat kuasa dan Perjanjian Kerjasama yang diberikan oleh Pencipta/Pemegang Hak Cipta kepada LMK.  Penyelesaian Sengketa Royalti Antara Lembaga Manajemen Kolektif Dengan Pengelola Usaha Karaoke Ditinjau Dari UU Nomor 28 Tahun 2014 Berdasarkan Putusan Nomor 122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 diselesaikan melalui Pengadilan Niaga. Majelis PK mengakui eksistensi KCI telah diakui oleh UU Nomor 19/2002 tentang Hak Cipta jo UU Nomor 28/2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, Hakim Peninjau memberikan pertimbangan bahwa kegiatan tersebut bukanlah untuk mencari keuntungan, namun kegiatan tersebut adalah untuk kepentingan para Pencipta.

---

Payment of music and song copyright royalties is very complex because it consists of various mechanisms as stipulated in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. In addition, there are new problems with the LMKN arrangements in the Law. Problems that will be the focus of the research include how to regulate the Collective Management Institution in Law No. 28 of 2014 compared to Law No.19 of 2002, How is the formula of Royalties between Collective Management Institutions and Karaoke Business Managers Judging from Law Number 28 of 2014, and How is the Royalty Management Collective Dispute Settlement with Karaoke Business Managers Judging from Law Number 28 Year 2014 Based on Verdict Number 122 PK/Pdt.Sus-HKI/ 2015. The method of research is normative juridical using secondary data sourced from primary and secondary legal materials.

From the results of the research found in Singapore there have been established several Collective Management Institutions whose role is to help Creators uphold their rights relating to the performance of song or music creation, and in fact the Singapore government strongly supports the activities of existing Collective Management Institutions. Royalty formulation between the Collective Management Institution and Karaoke Business Managers is stated in a power of attorney and Cooperation Agreement granted by the Creator / Copyright Holder to the LMK. Royalty Dispute Settlement Between Collective Management Institutions and Karaoke Business Managers Judging from Law Number 28 Year 2014 Based on Verdict Number 122 PK / Pdt.Sus-HKI / 2015 resolved through the Commercial Court. The PK Assembly acknowledges the existence of the KCI has been recognized by Law Number 19/2002 concerning Copyright in conjunction with Law Number 28/2014 concerning Copyright. In addition, the Review Judge considers that the activity is not for profit, but that the activity is for the benefit of the Creator."

"Permasalahan yang diajukan untuk dicari jawabannya dilapangan adalah bagaimana agama yang dilihat dan ditempatkan sebagai nilai-nilai budaya yang bersifat sakral yang isinya terdiri dari pandangan hidup (worldview) dan etos untuk menginterpretasi dan menjadikannya sebagai pedoman untuk pemenuhan kebutuhan biologi, kebutuhan sosial, dan kebutuhan adab, dibakukan dan perlakukan dalam kehidupan masyarakat Bangsri Jepara. Pengertian agama dalam studi ini dilihat dalam perspektif kebudayaan. Sedang teori kebudayaan yang digunakan adalah teori ideasional yang dikembangkan oleh Clifford Geertz dan Parsudi Suparlan serta ahli lain yang sepaham. Berdasarkan pada studi lapangan, menunjukkan bahwa: 1) Agama dalam realitas sosial pada dasamya adalah hasil tafsiran-tafsiran terhadap apa yang diyakininya sebagai bersumber dari teks-teks suci. Dari tafsiran-tafsiran itu melahirkan model-model tentang pengetahuan dan keyakinan keagamaan yang bervariasi. Model-model pengetahuan dan keyakinan keagamaan sebagai hasil tafsiran-tafsiran tersebut merupakan "warisan" yang diterimanya dari generasi-generasi sebelumnya melalui suatu proses kebudayaan, dan warisan tersebut diterima, dibakukan, dan diberlakukan oleh sejumlah orang tetapi tidak untuk sejumlah orang yang lain. Karena itu (2) dalam kehidupan sosial terdapat macam-macam komunitas keagamaan, di mana masing-masing komunitas tersebut dalam satu segi diikat oleh kesadaran kedaerahan yang diperkuat oleh kesamaan faham keagamaan, dan organisasi-organisasi sosial keagamaan tetapi dalam segi yang lain, faham keagamaan dan organisasi sosial yang berbeda-beda tadi pada saat-saat tertentu bisa memudarkan atau memperlemah ikatan-ikatan kedaerahan atau persaudaraan. Dalam konteks seperti inilah sering terjadi (3) tumpang tindih antara kepentingan agama dengan kepentingan orang beragama; antara kebenaran agama dan kebenaran yang diperjuangkan oleh lembaga. Tumpang tindih demikian semakin kelihatan ketika warga masyarakat dihadapkan oleh kompetisi untuk memperebutkan sumber-sumber daya lingkungan yang terbatas. Dalam kondisi seperti itu, nilai-nilai agama yang berisi pandangan hidup dan etos mengalami penyempitan-penyempitan makna karena ia akan ditakar disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dan ukuran-ukuran kepuasan antar-kelompok keagamaan atau oleh lembaga-lembaga sosial yang menggunakan atribut-atribut keagamaan."

"ABSTRAKKajian mengenai kelembagaan akhir-akhir ini marak baik di media massa, jurnal maupun tulisan-tulisan Ilmiah. Fenomena ini menunjukan bahwa persoalan kelembagaan semakin penting dan strategis, terutama peranannya dalam proses pembangunan pada umumnya pembangunan perkotaan pada khususnya, walaupun persepsi dan definisi mengenai kelembagaan ini sangatlah komplek baik bobot maupun tekanannya. Arturo Israel tenaga ahli Bank Dunia, menempatkan persoalan kelembagaan sebagai persoalan yang utama dalam proses pembangunan, dikatakannya bahwa banyak negara berkembang tidak berhasil mencapai tujuan pembangunannya, akar persoalannya adalah kelembagaan. Dalam konteks itulah, penulis mencoba melihat persoalan kelembagaan disektor Pemerintah, namun dalam skala yang lebih kecil, yaitu kelembagaan pemda tepatnya kelembagaan P3KT dalam pembangunan perkotaan. Kajian ini mencoba melihat persoalan kelembagaan P3KT dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pengelolaan Prasarana Kota Terpadu terutama dalam rangka proses pelaksanaan desentralisasi pembangunan perkotaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah. Dipilihnya Kotamadya Dati II Ujung Pandang sebagai lokasi penelitian, karena kota Ujung Pandang sebagai kota besar yang berkembang pesat dan sekaligus pintu gerbang Wilayah Timur, tentunya persoalan yang dihadapi adalah kualitas pelayanan (services), konsekwensi dari pelayanan ini akan terdampak pada persoalan kelembagaan yang prima untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.Hasil penelitian di kotamadya Dati II Ujung Pandang menunjukan bahwa tinggi rendahnya kinerja kelembagaan P3KT akan sangat ditentukan oleh faktor-faktor; Pertama, dari segi Pemerintah temyata dominasi Pemerintah Pusat cukup tinggi dalam hal kewenangan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian sumber daya manusia. Kedua, segi masyarakat kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian ini berakibat pengelolaan kurang efektif. Ketiga, aspek pendanaan dari yang berbagai sumber lembaga yang terkait sehingga sulit melakukan koordinasi dalam koordinasi. Keempat, struktur kelembagaan P3KT baik struktural maupun fungsional sulit menyatu dalam mekanisme perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian pembangunan prasarana. Dari aspek-aspek inilah perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk memperbaiki kelembagaan P3KT di Kotamadya Dati II Ujung Pandang. Dengan demikian penelitian semakin menarik, terutama untuk para pengambil keputusan di Pemda agar kiranya memberikan bobot dan prioritas pada aspek kelembagaan bukan hanya pada aspek fisik saja tapi bagaimana melembagakan pendekatan P3KT sebagai suatu kebijakan pembangunan perkotaan yang dapat mempercepat proses desentralisasi pembangunan perkotaan. "

"The search for European security cooperation form post the cold war has become very important due to the dynamic change in Europe in the fields of economy,politics, special and culture. This dynamic has led to the changing threats in Europe. Because of this, European Union (EU) feels necessary to form more proper security cooperation. The objective of this writing is to identify the form and dynamics experienced by European Union (EU) in obtaining security cooperation that is relevant suitable with the condition faced by Europe at the present time. The research will be carried out by using comprehensive security theory, this theory is selected because it can explain the relationship between security cooperation needs with the current phenomenon. The data is obtained by library research and processed with data analysis method.The result of this research has shown that Europe needs a new cooperation form in facing the current challenges. However it will still be in cooperation with the previous cooperation form."

"Tulisan ini membahas mengenai politik implementasi kebijakan tata kelola sumber daya air dalam mengatasi kelangkaan air di Taiwan. Permasalahan kelangkaan air setiap tahun menimpa Taiwan menjadi ancaman alamiah bagi Taiwan yang mulai rutin mengemuka sejak tahun 2002. Masalah ini menimbulkan gejolak stabilitas sosial di masyarakat. Argumentasi penulis ialah kelangkaan air di Taiwan terjadi karena pengelolaan sumber daya air yang tidak baik oleh institusi pemerintah dan pada akhirnya menyebabkan masalah stabilitas sosial di masyarakat. Untuk menilik lebih lanjut fokus tulisan ini yang membahas masalah stabilitas sosial, penulis melihat gejolak para kelompok masyarakat dengan kepentingan penggunaan air di daerahnya dalam tujuan menekan pemerintah dan kembali menstabilkan kondisi kelangkaan air. Dengan menggunakan perspektif konsep kelangkaan air dan teori kontrak-hidro sosial oleh Turton dan Ohlsson, penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi kelangkaan air menjadikan masyarakat teralienasi dari penggunaan sumber daya air yang akhirnya berdampak terhadap kestabilan sosial. Penulis melihat bahwa pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan penggunaan air dapat mengurangi tekanan masalah instabilitas sosial.

---

This study discusses the politics of implementing water resources management policies in addressing water scarcity in Taiwan. The problem of water scarcity that befalls Taiwan every year is a natural threat for Taiwan, which began routinely emerge since 2002. This problem has caused turmoil in social stability amidst community. The author's argument is that water scarcity in Taiwan occurs due poor management of water resources by government institutions and ultimately causes social stability problems in the community. To further examine the focus of this study which discusses the issue of social stability, the author looks at the turmoil of community groups with the interest of using water in their regions in order to pressure the government and stabilize condition of water scarcity. Using the perspective of water scarcity concept and Social Hydro-Contract Theory by Turton and Ohlsson, this study shows that the condition of water scarcity makes people alienated from the use of water resources which ultimately impacts on social stability. The author sees that involving the community in the process of making policies on water use can reduce the pressure of social instability issues."

"Konsep perlakuan terhadap narapidana dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan sebagai konsekuensi logis dari dinamika perkembangan jaman. Perlakuan terhadap terpidana dari sistim kepenjaraan menjadi sistim pemasyarakatan juga mengalami perubahan Pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan narapidana yang memandang narapidana sesuai dengan fitrahnya baik selaku pribadi, anggota masyarakat maupun mahluk Tuhan menempatkan narapidana bukan semata-mata sebagai alat produksi. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pemasyarakatan dalam memberikan pembinan terhadap narapidana memandang pekerjaan bagi narapidana bukan semata-mata dimaksudkan untuk tujuan komersial yang bersifat profit oriented namun lebih dimaksudkan sebagai media bagi narapidana untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai pribadi, anggota keluarga dan anggota masyarakat melalui kegiatan-kegiatan bimbingan kerja yang bermanfaat sehingga baik selama maupun setelah menjalani pidana dapat berperan utuh sebagaimana layaknya anggota masyarakat lainnya. Sejalan dengan pemberdayaan sumber daya manusia di Lembaga Pemasyarakatan sebagai usaha rasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Maka upaya peningkatan kualitas profesionalisme, ketrampilan merupakan suatu media dalam rangka mewujudkan reintegrasi sosial narapidana yaitu pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana baik sebagai pribadi, anggota masyarakat maupun mahluk Tuhan. Metode yang digunakan adalah diskriptif dengan melakukan wawancara terhadap petugas lembaga dan narapidana yang bekerja di sub seksi kegiatan kerja lemba pemasyarakatan klas IIB Purwakarta. Dari hasil temuan, ternyata bahwa di lembaga pemasyarakatan klas IIB Purwakarta bimbingan kerja yang diberikan masih belum berjalan secara maksimal, yang disebabkan antara lain kesulitan mencari tenaga kerja yang handal dan dapat membantu petugas dalam memberikan bimbingan kerja bagi narapidana-narapidana lainnya, demikian pula halnya dengan petugas bimbingan kerja yang tidak sepenuhnya memberikan bimbingan serta peralatan yang sudah tua dan banyak yang sudah rusak serta ketidak tersediaan dana anggaran sebagai salah satu penyebab mengapa bimbingan kerja bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan Klas IIB Purwakarta belum optimal."