Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 143 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Jamshed Khalid
Abstrak :
ABSTRAK
The internationalization of higher education over the last two decades has transformed the education sector into a globalized, interconnected knowledge based society. Higher education institutions and national governments have been compelled to pay more attention to academic relations and knowledge exchange opportunities with partners in other countries, particularly in the same region. The current study aims to investigate the role of higher education internationalization in Southeast Asian nations ASEAN for the development of a more harmonized region. Previous research has revealed that less developed countries in the ASEAN region are far behind in the race to globalization and transformation of the education industry. Therefore, it is crucial to explore the policies and strategies enacted by the ASEAN administration and determine what it lacks to achieve this goal. An exploratory comparative approach has been used to identify and investigate recent internationalization trends in ASEAN member countries. The internationalization of higher education is a compelling and logical approach to increasing harmonization at the intra regional and interregional levels.
2019
050 SEAS 8:1 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta : Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis , 2019
657 ATB 12:1 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Rudy Hendra Prasetiya
Abstrak :
This study investigates the relationship of a country's sophisticated products and institutional indicators on income inequality. Cross-country OLS and fixed-effects estimate regression analysis show that countries with productive economic structures have less inequality. Meanwhile, three government indicators in accountability, political stability, and the rule of law show mixed results. Using the system generalized method of moments (GMM) to control endogeneity, we find evidence of a causal link from economic complexity to income inequality in the short run. Meanwhile, the government's political stability is not a significant predictor.
Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2021
330 JPP 5:3 (2021)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Marwa Touil
Abstrak :
We investigate financial structure institutional determinants of firms listed on the MENA region, and we analyze the indirect role played by institutions on the speed of adjustment. We consider a sample of 506 non-financial firms from 12 MENA countries listed on the stock exchange between 2006 and 2014. We find that the effects of firm profitability, non-debt tax savings and growth opportunities on leverage are strengthened in the context of good quality institutions. In the contrast, the effects of firm size and returns volatility are reduced. Regarding the adjustment speed, we find that the financial market development and the good quality of institutions tend to reinforce the effects of firm profitability and distance from the target. However, they moderate the influence of firm returns volatility, growth opportunities, non-debt tax savings, and asset tangibility on the adjustment process. We also note that political stability plays an indirect role to control bankruptcy costs and information asymmetries. Our results have important implications since they can interest firm executives and investors in MENA countries, and more generally in developing countries. They may provide answers to questions about the role played by institutions in the adjusting process to the target debt ratio.
Amsterdam: Elsevier, 2020
658.15 BIR 20:2 (2020)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Mukhsin H. A. Rahman
Abstrak :
ABSTRAK
Kajian mengenai kelembagaan akhir-akhir ini marak baik di media massa, jurnal maupun tulisan-tulisan Ilmiah. Fenomena ini menunjukan bahwa persoalan kelembagaan semakin penting dan strategis, terutama peranannya dalam proses pembangunan pada umumnya pembangunan perkotaan pada khususnya, walaupun persepsi dan definisi mengenai kelembagaan ini sangatlah komplek baik bobot maupun tekanannya.

Arturo Israel tenaga ahli Bank Dunia, menempatkan persoalan kelembagaan sebagai persoalan yang utama dalam proses pembangunan, dikatakannya bahwa banyak negara berkembang tidak berhasil mencapai tujuan pembangunannya, akar persoalannya adalah kelembagaan.

Dalam konteks itulah, penulis mencoba melihat persoalan kelembagaan disektor Pemerintah, namun dalam skala yang lebih kecil, yaitu kelembagaan pemda tepatnya kelembagaan P3KT dalam pembangunan perkotaan. Kajian ini mencoba melihat persoalan kelembagaan P3KT dalam upaya mencapai efisiensi dan efektifitas pengelolaan Prasarana Kota Terpadu terutama dalam rangka proses pelaksanaan desentralisasi pembangunan perkotaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Kepada Pemerintah Daerah.

Dipilihnya Kotamadya Dati II Ujung Pandang sebagai lokasi penelitian, karena kota Ujung Pandang sebagai kota besar yang berkembang pesat dan sekaligus pintu gerbang Wilayah Timur, tentunya persoalan yang dihadapi adalah kualitas pelayanan (services), konsekwensi dari pelayanan ini akan terdampak pada persoalan kelembagaan yang prima untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Hasil penelitian di kotamadya Dati II Ujung Pandang menunjukan bahwa tinggi rendahnya kinerja kelembagaan P3KT akan sangat ditentukan oleh faktor-faktor; Pertama, dari segi Pemerintah temyata dominasi Pemerintah Pusat cukup tinggi dalam hal kewenangan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian sumber daya manusia. Kedua, segi masyarakat kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian ini berakibat pengelolaan kurang efektif. Ketiga, aspek pendanaan dari yang berbagai sumber lembaga yang terkait sehingga sulit melakukan koordinasi dalam koordinasi. Keempat, struktur kelembagaan P3KT baik struktural maupun fungsional sulit menyatu dalam mekanisme perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian pembangunan prasarana.

Dari aspek-aspek inilah perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk memperbaiki kelembagaan P3KT di Kotamadya Dati II Ujung Pandang. Dengan demikian penelitian semakin menarik, terutama untuk para pengambil keputusan di Pemda agar kiranya memberikan bobot dan prioritas pada aspek kelembagaan bukan hanya pada aspek fisik saja tapi bagaimana melembagakan pendekatan P3KT sebagai suatu kebijakan pembangunan perkotaan yang dapat mempercepat proses desentralisasi pembangunan perkotaan.
1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ayu Putu Arantza Bonita
Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ada tidaknya perbedaan pengaruh ukuran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi pada kualitas institusi yang berbeda. Adapun penelitian ini menggunakan level analisis pada 491 kabupaten/kota di Indonesia pada periode tahun 2011-2017. Dengan menggunakan metode estimasi Ordinary Least Square (OLS), hasil empiris menunjukkan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi regional. Dengan menggunakan indikator kualitas institusi yakni indeks demokrasi, hasil empiris studi ini menunjukkan perbedaan pengaruh ukuran pemerintah bergantung pada kualitas institusi. Pengaruh negatif ukuran pemerintah cenderung lebih besar pada daerah dengan kualitas institusi yang rendah. ......This study aims to determine whether the influence of government size on economic growth depends on the quality of the institution. The study uses the level of analysis in 491 districts/municipalities in Indonesia during 2011-2017. Using Ordinary Least Square (OLS) estimation method, empirical results show that government size has a negative and significant effect on regional economic growth. By using an indicator of institutional quality, namely the democracy index, the empirical results of this study show the difference in the effect of government size depending on the quality of the institution. The negative effect of government size tends to be greater in regions with low institutional quality.
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dwi Jayanti
Abstrak :
Struktur penduduk dunia baik di Indonesia maupun dunia telah bergeser menjadi berstruktur penduduk tua. Dikatakan sebagai struktur penduduk tua, jika populasi lansia di suatu negara lebih dari tujuh persen. Pada tahun 2018 terdapat 9,27 persen (sekitar 24,49 juta) lansia di Indonesia. Beralihnya struktur ini dikarenakan meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH). Jumlah lansia di perkotaan lebih banyak diandingkan di perdesaan. DKI Jakarta merupakan ibukota negara dan pusat pemeritahan. Hal ini menjadikan Jakarta sebagai perkotaan untuk memberikan contoh pelayanan kesehatan dan sosial yang baik bagi penduduknya termasuk lansia. Terdapat sejumlah 1225 lansia bertempat tinggal di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) dan komunitas masyarakat. Tingginya jumlah lansia menjadi perhatian baik pemerintah dan masyarakat untuk memperhatikan masalah lansia. Pada institusi sosial ini, lansia, sebagai kelompok yang rentan mengalami perubahan baik secara fisik, psikologis, sosial dan lingkungan memungkinkan lansia untuk sulit beradaptasi dengan lingkungannya sehingga hal ini dapat mempengaruhi kualitas hidupnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kualitas hidup lansia menurut domain kualitas hidup World Health Organization Quality of Life-Bref (WHOQOL-Bref). Penelitian dilakukan dengan desain campuran, yakni penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penyebaran kuesioner, wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen dilakukan pada 80 responden lansia masingmasing 40 responden di Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 1 Cipayung dan Sasana Tresna Werdha (STW) Karya Bhakti RIA Pembangunan Cibubur. Hasil menunjukkan bahwa penggunaan obat, aktifitas fisik dan domain psikologis memiliki pengaruh terhadap kualitas hidup lansia dengan p value 0,04; 0,03 dan 0,034. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan kualitas hidup dan kepuasan akan kesehatan dan domain kualitas hidup antara responden PSTW dan STW. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terkait peningkatan interaksi sosial, perbaikan kondisi lingkungan dengan pelaksanaan program dan pelatihan petugas. Diharapkan penelitian lebih lanjut terkait intervensi yang dapat meningkatkan kualitas hidup lansia di institusi sosial panti werdha. ......The population structure in both global and Indonesia has shifted to an ageing population. The country is called by ageing population if the elderly population is more than seven percent. In 2018, there were 9.27 percent (around 24.49 million) of the elderly in Indonesia. This changing structure is due to the increasing of life expectancy. The elderly population in urban areas is more than rural areas. DKI Jakarta is the country`s capital and government center. This makes Jakarta as an urban city to provide good health and social services for its population, including the elderly. There are a number of 1225 elderly in elderly institution (PSTW) and the community. The high number of elderly peoples is a concern of both the government and the public to pay attention to the problem of the elderly. In this social institution, the elderly, as a group that is susceptible to change both physically, psicologically, socially and environmentally, allows the elderly to be difficult to adapt to their environment so that this can affect their quality of life. This study aims to describe the quality of life of the elderly according to the quality of life domain of the World Health Organization Quality of Life-Bref (WHOQOL-Bref). The study was conducted with a mixed design, quantitative and qualitative research. Distribution of questionnaires, in-depth interviews, observations, and document studies were carried out on 80 elderly respondents, each of 40 respondents at the Tresna Werdha Social Institution (PSTW) Budi Mulia 1 Cipayung and Sasana Tresna Werdha (STW) Karya Bhakti RIA Pembangunan Cibubur. The results showed that drug use, physical activity and psychological domain has an influence on the elderly quality of life with p value 0,04; 0,03 and 0,034. The results showed no difference in quality of life score and satisfaction with health score and quality of life domains between PSTW and STW respondents. This research is expected to be an input related to increasing social interaction, improving environmental conditions with the implementation of programs and training of officers. It is expected that further research related to interventions that can improve the quality of life of the elderly in social institutions of nursing homes.
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2019
T52887
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nesya Fransisca
Abstrak :
Eksekusi jaminan fidusia merupakan masalah yang penting seiring dengan semakin berkembanganya pemberian kredit dengan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit, Lembaga keuangan mikro Swamitra (LKM Swamitra) menyalurkan kredit untuk golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, berdasar prinsip collateral dari 5’C,debiturnya wajib menyediakan agunan minimal sebesar jumlah kredit jaminan. jenis jaminan yang diberlakukan hanya berupa suatu BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor), diikat menurut ketentuan hukum UU Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Eksekusi Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, di LKM Swamitra diteliti untuk mengetahui Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam perjanjian kredit dan Implikasi penyelesaian eksekusi Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia menggunakan metode pendekatan normatif terapan untuk mengkaji penerapan peraturan hukum yang terkait dengan Jaminan Fidusia dan lembaga Keuangan Mikro dengan penerapannya oleh para pihak menggunakan data primer dan data sekunder yang dianalisis secara normatif kualitatif. Pelaksanaan jaminan fidusia di LKM Swamitra tidak dituangkan dalam Perjanjian tersendiri melainkan hanya dituangkan di dalam perjanjian kredit dan Jaminan Fidusia tersebut tidak didaftarkan ke kantor fidusia sesuai ketentuan UUJF Pasal 11 dan Penjelasan Pasal 37 ayat (3), Hal ini disebabkan oleh proses pengikatan jaminan menurut hukum yang berlaku memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, sedangkan market Swamitra adalah debitor menengah kebawah yang kreditnya relative kecil. implikasi penyelesaian eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke kantor Pendaftaran Fidusia ialah Debitor apabila wanprestasi dengan melalui beberapa tahap, tahap pertama kreditur akan melakukan pendekatan persuasif dan jika debitur belum memenuhi kewajibannya maka tahap kedua yaitu dengan memberikan surat peringatan pertama (SP 1), masih belum menanggapi maka akan dikeluarkan surat peringatan ke dua (SP 2) yang menyatakan bila debitur tidak segera melunasi maka benda yang menjadi jaminan akan dieksekusi atau dilelang sebagai bentuk pelunasan utang dari debitur serta memberikan surat penarikan jaminan. ......Fiduciary execution is an important issue along with the rise of fiduciary credit in the credit agreement , Swamitra microfinance institution ( MFI Swamitra ) lending to the economically weak / small businesses , according to the principle of 5'C collateral , the debtor is required to provide collateral minimum number of credit guarantee . types of guarantees imposed only in the form of a reg ( motor vehicle owner's book ) , bound by legal provisions of Law No. 42 of 1999 on Fiduciary (UUJF). Fiduciary execution is not registered to the Fiduciary Registration Office, in MFI Swamitra investigated to determine Fiduciary Implementation of the loan agreement and the completion of the execution of Fiduciary Implications are not registered to use the Fiduciary Registration Office normative approach applied to examine the application of legal regulations related to Security fiduciary and Microfinance agencies with the implementation by the parties to use the primary data and secondary data were analyzed qualitatively normative. Implementation fiduciary in MFI Swamitra not set forth in a separate agreement but merely set forth in the credit agreement and the Fiduciary fiduciary office is not registered pursuant to Section 11 and Explanation UUJF Article 37 paragraph ( 3 ) , This is caused by the process of legally binding guarantees prevailing time-consuming and cost you a bit , while the market Swamitra debtor medium is the relatively small credit . completion of the execution of fiduciary implications are not registered to the Fiduciary Registration Office if the debtor is in default with through several stages , the first stage will be a persuasive approach creditors and if the debtor has not fulfilled its obligations then the second stage is to give the first warning letter ( SP 1 ) , is still not respond to the warning letter will be issued to two ( SP 2 ) that states if the debtor does not repay it immediately became objects that would guarantee executed or auctioned as a form of debt repayment from the debtor as well as provide a letter of guarantee withdrawal.
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39088
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siti Ikramatoun
Abstrak :
ABSTRAK
Diskursus tentang institusi Wali Nanggroe di Aceh mulai mencuat pasca perdamaian GAM dan pemerintah Indonesia. Gelar Wali Nanggroe yang sebelumnya melekat pada sosok kharismatik Hasan Tiro berpindah menjadi sebuah institusi adat. Beberapa penelitian sebelumnya melihat bahwa Wali Nanggroe merupakan produk kultural yang diperoleh Hasan Tiro secara turun temurun. Namun studi ini mengungkapkan gejala rutinisasi kharisma dari institusi Wali Nanggroe yang merupakan produk politik pasca perdamaian. Pertanyaan utama dalam studi ini adalah tentang peran Wali Nanggroe setelah terbentuk sebagai institusi, dan reaksi berbagai kalangan masyarakat terhadap kehadiran institusi tersebut. Proses pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumenter, sedangkan informan dipilih dengan metode purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rutinisasi kharisma dari institusi Wali Nanggroe dilakukan melalui langkah-langkah politik, yaitu dengan adanya kekuatan konstitusi sebagai dasar bagi pembentukan institusi tersebut. Namun kemudian muncul persoalan bahwa individu yang menggantikan Hasan Tiro dianggap tidak memiliki kharisma, sehingga mengurangi kekuatan legitimasi dari institusi Wali Nanggroe. Hal itu kemudian menimbulkan reaksi dari berbagai kalangan masyarakat, dan ikut mempengaruhi kelompok basis sosial, bukan hanya kelompok pendukung, namun juga pengikut setia Hasan Tiro.
ABSTRACT
Discourse about institution of Wali Nanggroe in Aceh beginning after reconciliation between GAM and the Indonesian government. Wali Nanggroe in previously attached to the charismatic figure of Hasan Tiro, moved into a traditional institution. In several previous studies, Wali Nanggroe is a cultural product that obtained to Hasan Tiro hereditary. But this study noted that institution of Wali Nanggroe is a politic product of post-peace. Here, institution of Wali Nanggroe is routinization of charisma Hasan Tiro. So, the main question in his study is about the role of Wali Nanggroe after being formed as an institution, and then to describe the reaction of various circles of society to the presence of the institution. Then, the process of data collection conducted by interview, observation, and documentaries, while the informant chosen by purposive sampling method. The results showed that the routinization of charisma of institutions Wali Nanggroe done through political measures, namely the existence of the power of the constitution as the basis for the establishment of the institution. But then came the problem that the individual who replaces Hasan Tiro is considered not to have charisma, thus reducing the strength of the legitimacy of institutions Wali Nanggroe. It was then elicit a reaction from various circles of society, and the influence of social group basis, not just a support group, but also loyal followers of Hasan Tiro.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
T42772
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rika Yuristia Mardhiyah
Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembedaan kewenangan lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) yang dibentuk Pemerintah atas perintah undang-undang dengan LPNK yang dibentuk Pemerintah tidak atas perintah undang-undang dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini akan didalami atas dasar apa LPNK yang dibentuk Pemerintah tidak atas perintah undang-undang tidak memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan atas nama LPNK tersebut. Selanjutnya, bagaimana kedudukan produk hukum yang ditetapkan oleh LPNK tersebut dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian hukum yuridis normatif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pembedaan kewenangan LPNK yang dibentuk Pemerintah atas perintah undang-undang dengan kewenangan LPNK yang dibentuk Pemerintah tidak atas perintah undangundang dalam membentuk peraturan perundang-undangan adalah karena atribusi kewenangan, sebagai dasar konstitusional yang bersifat formal, hanya dapat dimiliki oleh badan, lembaga, atau komisi yang diberi kewenangan oleh UUD 1945 atau undang-undang. Dengan demikian, hanya LPNK yang dibentuk berdasarkan perintah UUD 1945 atau undang-undang lah yang memiliki kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan atas nama LPNK tersebut. Sedangkan LPNK yang dibentuk Pemerintah tidak atas perintah undangundang bukan merupakan lembaga yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan bukan merupakan jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, melainkan merupakan peraturan kebijakan (beleidsregel) yang mengikat umum secara tidak langsung. Untuk itu, perlu dilakukan pencerahan kembali bagi kementerian dan LPNK mengenai sistem perundang-undangan Indonesia yang membatasi badan-badan apa saja yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga menyarakankan agar UU Nomor 12 Tahun 2011 mengatur dengan tegas materi muatan jenis peraturan perundang-undangan yang termasuk ke dalam Pasal 8 ayat (1) agar tidak semua materi muatan pengaturan dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan diundangkan ke dalam Berita Negara Republik Indonesia
ABSTRACT
This research aims to analyze about any difference of the non-ministerial government institutions (LPNK) constructed by the government under command of act with the non-ministerial government institutions under non-mandatory decree by act to formulate legislation. Questions of this research are what is the reasons of the under non-mandatory LPNK which has not the authority to make regulations, and what is the status of the law products made by such LPNK in the Indonesian legislation system? This research is a normative juridical law method

The results of this research show that reasons of differences between mandatory LPNK and non-mandatory LPNK to formulate legislation are regard to the problem of required attribution of authority as constitutional consideration for making regulations is formally conferred by the Constitution of 1945 or an act to any board, institution, or commission. This means that only the mandatory LPNK has exclusively authorized to make legislation, while the non-mandatory LPNK established by the government without order of the act is non-authorized institutions. By this reason, the legal status of legislative products of the nonmandatory LPNK are not kind of legislations referred to Article 8 paragraph 1 of the Act Number 12 of 2011, but only should be deemed as any kind of policy rules (beleidsregels), which has indirectly legally binding force. It is needed, therefore, to support legal awareness activities for the ministries and LPNK with regard to the doctrine of Indonesian legislative system concerning to what institutions can be conferred the attribution of authority of making regulations. Result of this research also recommend for the Act Number 12 of 2011 to describe in details what the legal substance can be included according to the Article 8 paragraph 1, in order to understand that not all legal substances can be drafted as regulations and published in the State Bulletin of the Republic of Indonesia
2016
T45624
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library