Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada Januari 2008, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan tariff impor nol persen pada komoditas Kedelai akibat meroketnya harga kedelai dunia. Kebijakan ini diambil untuk menyelamatkan konsumen kedelai dalam negeri yang sebagian besar adalah pengusaha olahan kedelai (tahu‐tempe, tauco, kecap, dan lain‐lain). Sedangkan bagi petani kedelai di Indonesia, diturunkannya tariff impor kedelai menjadi nol persen merupakan disinsentif bagi usaha mereka. Dengan menggu nakan metode Policy Analysis Matrix (PAM), diperoleh hasil bahwa meskipun tariff impor diturunkan menjadi nol persen, usahatani kedelai di Indonesia tetap mengalami peningkatan baik dari sisi produksi maupun dari sisi profitabilitas.

---

In January 2008, the Government of Indonesia imposed zero‐percent import tariff for soybean commodity triggered by the increase of soybean border price. This policy has been taken to protect domestic consumer who are generally upstream industry of soybean?s product (tofu, tempe, tacos, soy sauce, etc). But for soybean farmer in Indo nesia, this policy was a disincentive for their business. Buy using policy Analysis Matrix (PAM) method, the result of this thesis shows that farm enterprise in Indonesia is still profitable although the govern ment has imposed free trade policy for soybean commodity."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai dominasi peran negara dalam era kapitalisme global yang dilihat dari pola aksi-reaksi perilaku kebijakan perdagangan dan nilai tukar mata uang China dan Amerika Serikat selama empat periode tahun. Meskipun tengah berada didalam era kapitalisme global yang menekankan fundamentalisme pasar pada isu kebijakan perdagangan dan nilai tukar mata uang, kecenderungan negara-berdaulat untuk mendominasi isu-isu tersebut masih cukup besar dan kadarnya berubah-ubah dari satu periode waktu ke periode waktu lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perkembangan dinamika relasi dan arah kecenderungannya ikut berpengaruh, secara keseluruhan pola perilaku dominasi peran negara masing-masing pemain cenderung bersifat substitutif dan bergerak menuju sebuah keseimbangan tertentu dimana kedua belah pemain sama-sama mengambil sebuah kebijakan protektif tertentu untuk mengkompensasikan sebuah kebijakan liberal lain yang mengikatnya.

---

AbstractThis reserach examines the primacy of state?s role in the era of global capitalism, which is seen through the pattern of China and United States?s behavior toward each other, especially on trade and currency policy within four periods of time. Despite of the gravity of global capitalism era emphasizing on the primacy of market?s role, the tendency of the primacy of state?s role has been growing stonger and stronger. This research concludes that while the development of dynamic relations and its tendency matter, overall, the pattern of China and United States?s behavior tend to use subtitutive policy and therefore lead them to the equilibrium position which is characterized by the two players using a protective measure to compensate liberal policy binding them."

"International trade cannot be separated from the role of international shipping. More than 80%of goods transported through sea from a region to another, from one Country to another Country.Since the dawn of the voyage, port cannot be separated from the voyage itself. Adequate portwill ensure good international shipping. Increasing number of international shipping also meansincreasing volume of international trade. With a variety of factors such as geographical factor,natural resources, and population, Indonesia should be a key player in international trade by sea.However, the reality is still far from ideal, especially when compared with neighboring countries.This research aims to map the condition and situation of ports in Indonesia, especially in thelegal field so that can be known what things that can be recommended to optimize the role ofIndonesian ports in international trade by sea.Perdagangan internasional tidak dapat dilepaskan dari peranan pelayaran internasional.Lebih dari 80% barang-barang dibawa melalui laut dari satu daerah ke daerah lain, dari satuNegara ke Negara lain dan satu benua ke benua lainnya. Sebagaimana telah berlangsung sejakawal pelayaran lahir di dunia, pelabuhan tidak dapat dipisahkan dari pelayaran itu sendiri.Pelabuhan yang memadai akan menjamin berlangsungnya pelayaran internasional yang baik.Dengan meningkatnya pelayaran internasional berarti meningkat juga volume perdaganganinternasional. Dengan berbagai faktor keuntungan seperti faktor geografis, sumber dayaalam, jumlah penduduk, sudah seharusnya Indonesia menjadi pemain kunci (key player) dalamperdagangan internasional melalui jalur laut. Akan tetapi, kenyataan masih jauh dari harapanyang ideal terutama jika dibandingkan dengan Negara-negara tetangga. Riset ini bertujuanuntuk memetakan kondisi dan situasi pelabuhan Indonesia khususnya di bidang hukum sehinggadapat diketahui hal-hal apa saja yang dapat direkomendasikan untuk mengoptimalkan peranpelabuhan-pelabuhan Indonesia dalam perdagangan internasional melalui laut."

"ABSTRAKKecenderungan yang terjadi adalah penguasaan pengangkutan produk oleh armada asing, dimana data menunjukkan bahwa armada nasional hanya menguasai 3,52 persen dari muatan untuk ekspor sedangkan armada asing menguasai 96,48 persen.Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya terdapat peluang yang besar bagi armada nasional untuk mengangkut muatan barang ekspor, bila pangsa pengangkutan dapat direbut dari armada pelayaran asing. Untuk dapat melakukan hal tersebut, maka segenap potensi nasional, baik pemerintah maupun dunia usaha harus bekerja sama secara sinergi.Sehubungan dengan hal tersebut penelitian ini akan melihat bagaimana kegiatan pelayaran dalam mempengaruhi kinerja perdagangan secara makro hal lain yang diketengahkan adalah menyangkut kondisi pelayaran nasional dan sarana penunjangnya dewasa ini.Analisis penelitian dilakukan dengan metoda deskriptif analisis atas dasar teori perdagangan internasional dengan didukung oleh data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melalui tehnik wawancara mendalam (in-depth interview) sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi terkait berupa data distribusi angkutan ekspor-impor dan statistik perhubungan.Hasil analisis diperoleh gambaran bahwa perkembangan pelayaran pada dekade tahun 1980-an mengalami perkembangan yang pesat hal ini di sebabkan karena deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah (PAKNOV-21 Tahun 1988). Deregulasi tersebut hanya berdampak kecil pada aspek armada pelayaran (komposisi terbesar armada buatan tahun 1980-1989), sedangkan faktor penunjang seperti sarana dan prasarana pelabuhan belum terpecahkan (Sukarna Wiranta 1998;11) memberikan gambaran tingkat efisiensi pelabuhan Indonesia tahun 1998 sebesar 2 juta TEU's/tahun kontainer sedangkan Singapura 14 juta TEU's/tahun kontainer).Eksistensi perusahaan pelayaran nasional masa depan sangat tergantung dari daya saing masing-masing perusahaan yang di dukung oleh sumberdaya manusia serta dukungan pemerintah. Kegiatan transportasi taut khususnya bongkar muat sangat mementingkan efisiensi dan efektifitas (turn round time) yang terkait dengan penyelenggaraan sarana dan prasarana pelabuhan.Kinerja usaha jasa transportasi laut nasional masa depan diharapkan dapat meningkat, agar bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Untuk mewujudkan hal tersebut upaya yang dapat dilakukan adalah kerjasama dengan pelayaran asing (kemitraanlaliansi), pengembangan sarana dan prasarana yang lebih efisien, penataan aspek hukum dan tidak kalah penting adalah pencarian sumber dana alternatif agar dapat mengembangkan armada nasional."

"Menggunakan data sekunder dan jenis data tahunan periode tahun 1975 - 1991, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mcmpengaruhi volume ekspor minyak sawit mentah (CPO) Indonesia dengan me - ngambil kasus ekspor ke Belanda sebagai negara konsumen utama CPO Indonesia yang mengkonsumsi rata-rata 55 % dari total ekspor Indonesia periode 1975 - 1991. Dengan metode OLS dan model analisis Regresi ber - ganda serta bentuk fungsi dugaan pada model yang digunakan adalah model linear, hasil analisis menunjukkan bahwa volume ekspor minyak sawit Indonesia dipengaruhi oleh . Pertama, produksi minyak sawit (CPO) Indonesia berpe - ngaruh positif sebesar 0,25. Hal ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah dalam meningkatkan produksi minyak sawit melalui periuasan areal dan penggunaan bibit unggul yang dilakukan sejak tahun 1975. Kedua, harga CPO Indonesia berpengaruh sebesar 0,90. Hal ini menunjukkan I1arg sangat sensitif terhadap permintaankarena sebagai bahan baku industri, produk CPO adalah seragam dengan mutu/komposisi kandungan bahan yang sudah ditetapkan. Ketiga, harga minyak kedele di Belanda berpengaruh sebesar 0,05 terhadap volume ekspor CPO Indonesia. Keempat, harga minyak rape di pasar Belanda berpengaruh negatif sebesar 0,08. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan minyak sawit di Belanda adalah sebagai komplementer bagi minyak kedelei dan sebagai substitusi terhadap minyak rape. Beberapa saran dari hasil penelitian ini adalah Pertama, perlu segera diambil langkah-langkah kearah jaminan suplai CPO Indonesia kenegara konsumen. Jaminan ml meliputi kesesuaian dalam pemenuhan terhadpap volume permintaan, tepat dalam waktu penerimaan barang dan kualitas produk terjaga sampai ketangan konsumen. Dengan cara ini diharapkan dapat terbentuk jaminan dalam pemasaran produkCPO Indonesia karena industri CPO dinegara konsumen akan merasa aman terhadap pengadaan bahan baku industrinya sehingga bersedia mengadakan kontrak pembelian jangka panjang. Kedua, produsen harus berusaha untuk meningkatkan efisiensi dalam biaya produksi sehingga harga produknya mampu bersaing dengan produk yang sama dari produsen negara lain. Ketiga, Ketiga, produsen CPO harus dapat mengantisipasi perubahan nilai mata uang negaramitra dagangnya terhadap US Dollar. Keempat, perlu diadakan pengembangan pasar melalui diversifikasi produk yaitu mengekspor minyak sawit yang telah diolah ( Processed Palm Oil/ PPO } sehingga dapat memasarkan produk PPO kienegara sedang berkembang yang pada umumnya tingkat pertumbuhan konsumsiminyak nabati dan lemaknya sedang tinggi."

"Efek resiko nilai tukar pada perdagangan internasional telah banyak menarik perhatian pada ilmu ekonomi intemasional. Hal ini bukanlah sesuatu yang baru lagi, karena isunya rnempunyai implikasi yang panting untuk pemilihan sebuah sistem moneter internasional. Misalnya, hal ini merupakan salah satu argumentasi utama ekonomi untuk penyatuan keuangan di Eropa, karena secara umum dipercaya bahwa resiko nilai tukar menghambat perdagangan intemasional.Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia dalam menggairahkan ekspor yaitu dengan melakukan kebijakan devaluasi atau melalui depresiasi terkendali yang bertahap. Mulai dari tahun 1970 dengan kurs Rp. 626,751$ sampai tahun 1990 dengan kurs Rp,2,4311$ pemerintah melakukan serangkaian kebijakan perubahan nilai tukar untuk menyesuaikannya dengan harga perdagangan dunia dan untuk meningkatkan nilai kompetitif barang ekspor Indonesia.Krisis moneter tahun 1997 membuat nilai tukar rupiah menurun tajam dari Rp. 2.500,- per dollar US sampai dengan Rp. 12,000,- per dollar US seharusnya memberikan dampak menggairahkan ekspor, ternyata banyak faktor yang menyebabkan nominal ekspor tidak meningkat yang disebabkan faktor-faktor lain seperti resiko negara (risk country) dan ketersediaan bahan baku ekspor yang sulit diusahakan pada waktu itu."