Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini didasari suatu anggapan bahwa peningkatan produktivitas tenaga kerja tidak terlepas dari pada iklim di dalam organisasi. Mungkin iklim yang ada kurang memberikan dorongan kepada pegawai untuk berprestasi. Boleh jadi manajemen harus memperbaiki gairah kerja karyawan dengan menciptakan iklim yang lebih baik. Dalam hal ini metode yang diagunakan dalam untuk memelihara dan meningkatkan motivasi kerja dalam organisasi perlu mendapatkan perhatian. Adapun usaha-usaha untuk melakukan suntikan motivasi kepada para pegawai hasilnya tergantung pada beberapa faktor motivasi, salah satu faktor yang harus dipikirkan adalah harapan dan kebutuhan pribadi tiap-tiap pekerja. Usaha untuk meningkatkan motivasi dengan menakkan gaji, mernberi jaminan pensiun, mempersingkat jam kerja, ternyata kurang mampu menyingkirkan biang ketidakpuasan. Imbalan-imbalan tersebut tidak auk-up memotivasi pekerja ke arah prestasi tinggi. Motivasi pekerja harus timbul dari dalam dan dari pekerjaan itu sendiri. OIeh karena itu disain pekerjaan perlu diusahakan agar menimbulkan motivasi. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui iklim komunikasi yang terjadi di Balai Pengembangan Produktivitas Daerah Jakarta, disamping itu juga ingin mengetahui sampai dimana keterlibatan pimpinan dalam meningkatkan motivasi kerja para pegawai. Menurut Dennis dan Redding dalam ikim komunikasi terdapat 5 unsur utania, yaitu kcpercayaan, dukungan, partisipasi dalam pengamhilan keputusan, keterbula,an komunikasi, dan tujuan kinerja tinggi. Dalam pengumpulan data, penulis menyebarkan kuesioner dan mewawancarai semua pegawai yang ada di Balai Pengembangan Produktivitas Daerah Jakarta terutama pimpinan dan instruktur dan sebagai perbandingan penulis juga melakukan penelitian di BPPD Semarang. Dari data yang diperoleh kemudian dianalisis dan diinterprestasi bersama dengan hasil yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam. Dari hasil analisis diketahui bahwa terdapat perbedaan persepsi antara pegawai BPPD Jakarta dan Semarang terhadap iklim komunikasi yang terjadi, dimana secara keseluruhan iklim komunikasi dan motivasi kerja para pegawai di Semarang lebih baik dibandingan dengan di Jakarta, hal ini bisa dilihat pada label 3.6, 3.7, dan 3.8. Ada dua unsur iklim komunikasi di Jakarta yang nilainya paling rendah yaitu kepercayaan dan partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dari basil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa lernyata iklim komunikasi yang ada Di BPPD Jakarta dan Semarang berhubungan sangat rendah dengan motivasi kerja, berarti motivasi yang ada selama ini masih dipengaruhi oleh faktor ekonomi semata, hal ini bisa dilihat pada label 3.11, dan 3.12."

"Pemberlakukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dapat dianggap sebagai tonggak dimulainya otonomi daerah di Indonesia. Salah satu substansi otonomi daerah tersebut adalah pemberdayaan rakyat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Setelah otonomi berjalan kurang lebih satu tahun, perlu diselidiki bagaimana dampak pemberdayaan DPRD terhadap ketahanan daerah. Harapannya, melalui pemberdayaan DPRD, kinerja pembangunan daerah akan meningkat sehingga ketahanan daerah dapat terwujud.Untuk tujuan tersebut dilakukan penelitian di DPRD Jakarta dengan mengambil 43 orang responden yang dianggap mengetahui proses pemberdayaan DPRD Jakarta. Pengumpulan data dilakukan melalui wawacara, observasi, dan studi kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan DPRD Jakarta relatif sangat kuat karena dalam kedudukannya sebagai anggota DPRD Jakarta tidak tergantung pada pihak manapun, termasuk partai yang mencalonkannya dalam pemilu (tidak dapat di-recall). Kedudukan DPRD Jakarta juga relatif lebih kuat dibanding kepala daerah. Kuatnya kedudukan DPRD Jakarta pada hakekatnya adalah daerah wajib bertanggung jawab kepada DPRD amanat rakyat di daerah. Dengan kata lain keberhasilan otonomi daerah juga berarti meningkatkan ketahanan nasional.Salah satu esensi yang termuat dalam otonomi daerah adalah modal bagi terwujudnya kemakmuran rakyat. Persoalannya adalah tidak ada jaminan bahwa anggota DPRD Jakarta memiliki komitmen bagi kepentingan rakyat banyak. Hasil penelitian memperlihatkan kecenderungan merosotnya kepercayaan publik epada DPRD Jakarta akibat sikap dan perilaku anggota DPRD Jakarta yang hanya mementingkan diri dan kelompoknya.Keprihatinan atas pemberdayaan DPRD Jakarta semakin mendalam mengingat DPRD Jakarta hampir-hampir tidak dapat dikontrol oleh pihak manapun, termasuk oleh publik. Desakan publik yang disampaikan melalui pers maupun yang disampaikan langsung tidak berkorelasi dengan keputusan DPRD Jakarta. Legitimasi yang diperoleh DPRD Jakarta melalui pemilu 1999 cenderung menjadi kekuasaan absolut. Oleh karena itu kecil harapan bahwa DPRD Jakarta saat ini dapat memperkuat ketahanan daerah.Untuk menghadapi kebuntuan ini, rakyat harus mengambil inisiatif. Pendidikan politik publik perlu ditingkatkan agar publik dapat mengambil sikap dan tindakan yang nyata dengan menghukum anggota DPRD Jakarta yang tidak mempedulikan aspirasi rakyaL Cara demokratis yang harus dilakukan adalah tidak lagi memilih orang atau partai yang kinerjanya lemah dalam pemilu 2004 mendatang.

---

The implementation of Act No. 22 Year 1999 on Regional Administrations can be considered as the point of departure for the initiation of regional autonomy in Indonesia. An essence of the regional autonomy is the empowerment of the people, represented by the Regional House of Representatives (DPRD). After the regional autonomy has been implemented for more than two years, it is necessary to conduct a research on the impacts of the empowerment of DPRD on the regional resilience. It is hoped that through the empowerment of DPRD the regional performance in the development will be improved, and consequently the regional resilience will be realized.For that purpose a research is conducted at DPRD Jakarta, by including 43 respondents deemed to have the knowledge on the empowerment process of DPRD Jakarta; the data collection is conducted through interviews, observation, and library research.The finding of the research indicates that the position of DPRD Jakarta is relatively strong since in their capacity as members of DPRD Jakarta they do not depend on any party, including the party which nominates them in the General Election (they cannot be recalled); the position of DPRD Jakarta is relatively stronger than that of the Governor.The fact that DPRD Jakarta has a strong position means that every region shall be responsible for the regional security. In other words, the success of regional autonomy also means improving the national resilience.An essence of regional autonomy is that it constitutes a point of departure for the realization of social welfare. The problem is that there is no guarantee that members of DPRD Jakarta have a commitment for the interest of the people. The findings of the research indicate that there is a declining public trust in DPRD Jakarta as a result of the attitude and behavior of members of DPRD Jakarta who have vested interest.The empowerment of DPRD Jakarta has become a matter of considerable public concern in view of the fact that DPRD Jakarta practically cannot be controlled by any party, even by the public. The public pressures conveyed either through the mass media or directly do not have any correlation with the resolutions of DPRD Jakarta. The legitimacy obtained by DPRD Jakarta through 1999 General Election tends to become an absolut< power. Therefore, it is very unlikely that the current DPRD Jakarta can reinforce the national resilience.To deal with this deadlock the people must take the initiative. It is necessary to increase the political education for the public so that the public may take stronger measures by punishing members of DPRD Jakarta who neglect the public aspiratton. The democratic measures which can be taken in the General Election of 2004 shall be in the form of the refusal to elect individuals or parties that have weak performance."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara objektif mengenai kehidupan sosial dan merumuskan model pemberdayaan komunitas lokal di Rumah Susun Kemayoran (RSK).Isinya menggambarkan kondisi Rumah Susun Kemayoran saat ini, baik fisik, lingkungan, potensi sumber lokal, kehidupan sosial komunitas, dan permasalahan yang muncul serta upaya mengatasinya.Dari hasil penelitian di RSK dijumpai adanya permasalahan, bahwa komunitas RSK seteiah lebih dari sepuluh tahun tinggal di rumah susun, ternyata masih menghadapi keterbatasan kemampuan sehingga masih kurang sejahtera. Berangkat dan permasalahan tersebut, maka pertanyaan penelitian adalah: Mengapa kondisi kehidupan komunitas di RSK masih kurang sejahtera?. Bagaimana alternatif solusi upaya untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas warga di RSK?Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu melalui wawancara mendalam guna menggali informasi yang penting. Untuk itu telah dipenuhi oleh enam orang informan. Seianjutnya untuk mempertajam analisis penelitian ini didukung pula dengan data kuantitatif melalui kegiatan survei dengan sampel kuesioner kepada 100 orang responden. Responden tersebut dipilih secara acak eksidental, ditambah pula dengan studi keputakaan.Dalam penelitian ini peneliti mencoba mengungkapkan bagaimana upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut agar kehidupan sosial komunitas RSK meningkat kesejahteraannya. Upaya tersebut dilandasi kerangka berpikir/teori sebagai berikut. Saat ini komunitas warga RSK kondiisinya masih tetap kurang sejahtera. Maka alternatif solusinya adalah upaya pemberdayaan komunitas lokal, yaitu melalui kegiatan program pemberdayaan guna meningkatkan kekuatan sosial, politik, dan psikologis para rumah tangga warga RSK sebagaimna pandangan teori Friedmann (1998).Sehingga mereka menjadi meningkat kemampuannya, yaitu mampu mengambil keputusan, tahu berdemokrasi, mampu berpartisipasi mengidentifikasikan masalah, dan bersama-sama menyusun program yang sesuai keinginan mereka, untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Secara garis besar mampu menangani masalah dan memenuhi kebutuhannya (Payne, 1986 dan Hikmat,RH : 2001).Kegiatan ini merupakan bagian den aktivitas manajemen komunitas RSK. RWIPPRS melakukan manajemen komunitas dengan menerapkan teori "community - based resource management system" (Korten 1987), yaitu mengelola RSK dengan mendayagunakan sumber lokal secara produktif untuk memenuhi kebutuhan dan pelayanan warga.Pelaksanaan ini diikuti dengan program strategic yang berdasarkan teori analisis SWOT (Robbins, SP: 2000 dan Rajan, Des : 2000). Program strategis tersebut antara lain adalah program pemberdayaan warga dan pengurus serta program pengembangan kapasitas organisasi bagi pengurus kelompok/organisasi formal dan non formal (Korten, 1986). Tujuannya untuk mencapai komunitas RSK yang kesejahteraannya mendekati suatu masyarakat yang oleh Elizabeth A. Segal (1998) disebut asocial welfare", masyarakat yang well - being, warga sehat, ekonomi mapan, bahagia, dan hidup berkualitas. Penanganan komunitas RS yang kondisinya kurang sejahtera dengan cara - cara tersebut diatas, diusulkan sebagai model pemberdayaan komunitas RS.Beberapa temuan penting hasil penelitian ini adalah pertama di RSK sejak tahun 1990 telah dibangun sebanyak 2.640 unit, memberikan kontribusi sebanyak 13,53% dari target Pemda DKI Jakarta. Temuan kedua adalah komunitas RSK setelah lebih dari sepuluh tahun tinggal di RS, ternyata masih belum meningkat kesejahteraannya. Berdasarkan analisis studi, komunitas RSK yang kondisinya sebagaimana tersebut di atas, upaya untuk mengatasinya adalah dengan program pemberdayaan terhadap komunitas tersebut.Kesimpulannya komunitas RSK kondisinya masih kurang sejahtera , maka alternatif solusinya dengan pemberdayaan komunitas lokal.Rekomendasi yang diusulkan adalah bilamana ada komunitas rumah susun yang kondisinya kurang sejahtera, maka upaya penanganannya melalui Model Pemberdayaan Komunitas Lokal Rumah Susun."

"Prosedur pemasangan reklame yang lama menemui banyak kendala dalam pelasksanaanya, karena prosedurnya suiit dan panjang sehingga penyelesaiannya memerlukan waktu yang lama. Untuk mengatasi hal itu Pemerintah daerah melakukan penyederhanaan prosedur pemasangan reklame, dengan tujuan utama penerimaan Pajak Reklame dapat dicapai seoptimal mungkin.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penyenderhaan prosedur pemasangan reklame. dan untuk mengetahui penerimaan Pajak Reklame di Jakarta Utara setelah adanya prosedur baru tersebut.Pembahasan dilakukan dengan pendekatan ilmu administrasi khususnya melalui penyederhanaan prosedur pemberian izin pemasangan reklame, dibidang penatausahaan dan pelayanan terhadap hak dan kewajiban wajib pajak, dalam rangka reformasi pajak daerah, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame di Jakarta Utara.Penelitian yang dilakukan di Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Utara menggunakan metode deskriptif. Data dalam penelitian ini berupa data skunder dan data primer dengan penelitian literatur dan penelitian lapangan yang berupa observasi dan wawancara, sedangkan teknik analisis data menggunakan perhitungan statistik dengan metode trend linier.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijaksanaan Pemerintah Daerah untuk menyederhanakan prosedur pemasangan reklame tersebut menghasilkan hal sebagai berikut:1. Hambatan pada prosedur sebagaimana diatur dalam keputusan gubernur nomor 37 tahun 2000 dapat diatasi, sehingga prosedur menjadi lebih mudah dan penyelesaiannya menjadi lebih cepat.2. Penyederhanaan prosedur pemasangan reklame yang baru sebagaimana diatur dalam Keputusan gubernur Nomor 127 tahun 2001, adalah merupakan suatu alternatif pemecahan masalah yang hasilnya sangat efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak Reklame di Jakarta Utara.3. Hambatan utama pada prosedur lama yang disebabkan karena belum mampunya Suku Dinas Tata Kota untuk menyelesaikan prosedur dengan waktu yang sesuai dengan ketentuan, dapat diatasi dengan menghilangkan peran Suku Dinas Tata Kota dalam rangkaian prosedur pemasangan reklame.4. Dengan dilaksanakannya penyerderhanaan prosedur pemasangan reklame tersebut, penerimaan Pajak Reklame tahun 2002 di Jakarta Utara mengalami peningkatan yang tinggi yaitu sebesar 74 % bila dibandingkan dengan penerimaan tahun 2001.5. Tidak stabilnya peningkatan penerimaan antara tahun 1996/1997 sampai dengan tahun 2002, menghasilkan standar deviasi yang tinggi berdasarkan perhitungan statistik dengan metoe trend linier dan mengakibatkan sangat besarnya range antara kurva optimis dan kurva pesimis, sehingga akan mempersulit dalam menentukan rencana penerimaan Pajak Reklame yang akurat untuk tahun berikutnya.Selanjutnya rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah :1. Suku Dinas Tata Kota sebagai pelaksana fungsi regulair dibidang ketatakotaan harus tetap dilibatkan pada prosedur pemasangan reklame.2. Menyederhanakan prosedur yang berlaku secara intern di Suku Dinas Tata Kota yang menghambat kelancaran dalam penyelesaian prosedur.3. Meningkatkan koordinasi antar Sudin Dipenda dengan Suku Dinas Tata Kota dan menunjuk koordinatornya.4. Pemerintah Daerah harus konsisten dalam menerapkan peraturan, agar ada kepastian hukum, adil dan tidak merugikan masyarakat pemasang reklame."

"Telah dilakukan pencacahan secara kualitatif dengan metode subsampel terhadap sampel fitoplankton dan zooplankton yang berasal perairan Teluk Jakarta, Sungai Ciliwung, dan Situ Cikaret. Sampel plankton dicuplik dari stasiun yang telah ditetapkan di masing-masing tipe perairan pada bulan Agustus dan Oktober 1998. Untuk mengetahui hubungan kuantitatif antara fitoplankton dengan zooplankton dilakukan uji korelasi Spearman. Hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara fitoplankton dan zooplankton di perairan Teluk Jakarta dan Situ Cikaret pada bulan Oktober bersifat positip. Korelasi negatip ditunjukkan oleh hubungan antara fitoplankton dan zooplankton di Sungai Ciliwung dan Situ Cikaret pada bulan Agustus. Hubungan negatip antara fitoplankton dan zooplankton di Situ Cikaret disebabkan oleh tingkat pemakanan fitoplankton oleh zooplankton. Alasan ini tidak berlaku untuk hubungan yang sama di Sungai Ciliwung. Secara keseluruhan, hubungan antara fitoplankton dan zooplankton yang terjadi di tiga tipe perairan tersebut di atas tidak dapat diterangkan oleh ketiga teori hubungan fitoplankton dan zooplankton yang ada. Perbedaan kimia fisik perairan dan komposisi struktur komunitas plankton diduga sebagai salah satu penyebab tidak selarasnya hubungan antara fitoplankton dan zooplankton dari ketiga tipe perairan dengan teori yang ada. Hasil pencacahan menunjukkan bahwa kepadatan plankton (dalam log 10) di tiga tipe perairan sangat fluktuatif berkisar antara 4,1541 - 7,7962 untuk fitoplankton di perairan Teluk Jakarta dan 0 - 6,2286 untuk zooplankton di Sungai Ciliwung. Kelompok fitoplankon yang dominan adalah Bascillariophyta di perairan Teluk Jakarta dan Sungai Ciliwung, sedangkan di Situ Cikaret adalah Cyanophyta. Untuk zooplankton Copepoda merupakan kelompok dominan di perairan Teluk Jakarta, sedangkan di Sungai Ciliwung dan Situ Cikaret didominasi oleh kelompok Rotifera."

"Seiring trend swastanisasi, penyelenggaraan dan pembinaan haji di wilayah DKI Jakarta yang selama ini hanya dilakukan oleh pemerintah, dikeluarkan kebijakan kepada masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Keterlibatan masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan perhajian berbentuk dalam Kelompok Bimbingan lbadah Haji (KBIH). Namun, keberadaan KBIH ini dirasakan masih belum memberikan hasil yang optimal. Hal ini bisa dilihat dari masih adanya jamaah calon haji yang tidak bisa diberangkatkan, adanya jamaah colon haji yang masuk asrama tanpa SPMA, dan keterlibatan lembaga yang terlalu jauh dalam membimbing jamaah calon haji sehingga terkesan arogan, dsb. Ini sangat tidak mendukung keinginan untuk memandirikan jamaah. Untuk itu, pemerintah membatasi peran KBIH sebatas sebagai "pembantu". Studi ini dimaksudkan untuk melihat kinerja KBIH, berikut factor-faktor yang mempengaruhinya. Tujuannya adalah mendeskripsikan kinerja KBIH, dan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya, serta menganalisis tingkat hubungan di antaranya. Diharapkan dengan tercapainya tujuan ini maka akan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi penyempurnaan peran serta KBIH dalam penyelenggaraan dan pembinaan haji. Analisis dilakukan secara deskriptif dan juga menyertakan analisis hubungan dengan menggunakan teknik statistik Kai Kuadrat untuk mengetahui tingkat hubungan, serta teknik analisis Kontingensi untuk mengukur intensitas/signifikansinya. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara univariate didapati Kondisi Kelembagaan umumnya dianggap "mendukung" penyelenggaraan perhajian, Respons terhadap Kebijakan Pemerintah cukup "positif", dan Tingkat Kinerja KBIH umumnya "sedang". Namun, melalui analisis hubungan diperoleh hasil bahwa perubahan pada Kondisi Kelembagaan tidak cukup signifikan untuk mempengaruhi Kinerja KBIH. Demikian juga, Respons terhadap Kebijakan Pemerintah tidak cukup signifikan untuk mempengaruhi Kinerja KBIH. Rekomendasi dari penulis adalah perlu penggunaan indikator lain dalam menggunakan kedua variabel bebas. Disamping itu, secara substansial perlu meningkatkan koordinasi antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan KBIH dalam penyelenggaraan haji, sehingga lembaga KBIH ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya untuk melayani para jamaah calon haji."

"ABSTRAKJakarta dengan kedudukannya sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan pintu gerbang Internasional telah berkembang menjadi kota industri, perdagangan dan pariwisata. Saat ini penduduk Jakarta diperkirakan lebih dari 8 Juta jiwa dan rata-rata pertumbuhannya 2,41 % per tahun, di mana arus urbanisasi diperkirakan rata-rata 3 % per tahun.Di satu sisi kota Jakarta mengalami proses pembangunan mulai dari industri kecil, industri besar dan kegiatan usaha lain, namun disisi lain juga dihadapkan pada problematik yang sangat rumit yaitu keterbatasan lahan yang tersedia, dan timbulnya limbah sebagai akibat dari kegiatan hidup masyarakat kota Jakarta.Penanganan Kebersihan lingkungan, khususnya penanganan sampah telah diupayakan Oleh Pemerintah Daerah dari waktu ke waktu untuk meningkatkan pelayanannya agar membuat kota Jakarta bersih, indah, sehat serta tertib.Perkiraan jumlah sampah yang di hasilkan oleh masyarakat mencapai 3,70 liter/orang/hari , sehingga produksi sampah kota Jakarta saat ini diperkirakan mencapai 25,404 m3/hari. Dan volume sampah tersebut, yang dapat terangkut baru mencapai 21,085m3/hari atau 83 %, sedang sisanya (17 %) dimanfaatkan oleh masyarakat dan didaur ulang oleh pemulung/pengais sampah.Dengan volume sampah yang tidak tertangani sebesar 17 % dari volume yang diproduksi masyarakat Jakarta, maka dengan pertumbuhan penduduk Jakarta rata-rata diasumsikan sebesar 2 % , secara matematis pada tahun 2005, sampah yang diproduksi volumenya adalah 35.000 m3/hari. Jika dari volume tersebut yang tidak tertangani oleh karena kemampuan dari Dinas Kebersihan yang tidak bertambah, maka volume tersebut adalah 5950 m3/hari. Ini tentu suatu angka yang perlu memperoleh perhatian yang sangat khusus. Masalahnya akan semakin rumit jika bukan hanya volume yang bertambah, tetapi juga kualitas dan sampah yang bertambah, dalam arti memerlukan penanganan yang lebih khusus.Keadaan yang demikian tentu saja tidak akan dapat teratasi jika struktur organisasi tidak dibenahi dan dikembangkan. Pembenahan dan pengembangan atas kelemahan tersebut terutama antara lain pada bagian penunjang (technostructure) yang tidak terisi, bahkan fungsi tersebut terdapat pada operating core. Kelemahan lainnya yaitu pada sisi mekanisme koordinasi yang dijumpai, seperti terlihat adanya kepentingan pada operating core, namun koordinasinya harus dengan bagian penunjang (support staff) melalui strategic apex. Kondisi demikian tentu saja menjadi kendala dalam kecepatan pelayanan. Dan beberapa keadaan yang digambarkan itu maka salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan dari organisasi oleh karena perubahan yang terjadi pada lingkungan sedemikian besar, maka memperbaiki konfigurasi organisasi serta melakukan penyesuaian struktur pada fungsi yang baru adalah salah satu alternatif penyelesaian, guna mengantisipasi perkembangan sampai pada era 2005."