Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terkait dengan karakteristik pekerjaan dan budaya organisasi di Gramedia Majalah akhir-akhir ini tidak menunjukkan kondisi yang memuaskan. Berkenaan dengan karakteristik pekerjaan di antaranya masih cukup banyak karyawan yang mengeluh bosan dalam menghadapi rutinitas kerja, otonomi dalam melakukan tugas yang dirasakan relatif minim, dan kekurangsesuaian antara tugas dengan harapan-harapannya, sedangkan berhubungan dengan budaya organisasi dapat dilihat dari komunikasi dalam organisasi yang kurang. mendapat perhatian, semangat kerjasama yang kurang ditanamkan, integritas para karyawan dan pimpinan, serta dorangan untuk mencapai tujuan yang masih kurang. Berdasarkan latar belakang masalah itulah, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap hubungan antara karakteristik pekerjaan dan budaya organisasi dengan kinerja karyawan-wartawan Gramedia Majalah.Budaya organisasi adalah nilai-nilai dan semangat yang mendasar dalam cara mengelola serta mengorganisasikan perusahaan (Miller, 1984: 98). Indikator budaya organisasi adalah terdorong oleh tujuan/tanpa tujuan, pengambilan keputusan secara, konsesus/komando, etika unggul-kenyamanan-kepuasan yang dominan, kesatuan kepentingan-kepentingan perbedaan kelas, imbalan berdasarkan prestasi/imbalan berdasarkan kekuasaan atau masa kerja, pengambilan keputusan empiris/non rasional, perhatian keakraban/pekerja yang dapat ditiadakan, dan prioritas integritas/prioritas keuntungan. Karakteristik pekerjaan adalah dimensi inti pekerjaan yang berisi sifat-sifat tugas yang bersifat khusus yang ada di dalam semua pekerjaan dan dirasakan oleh para pekerja dan dianggap dapat mempengaruhi sikap dan perilaku pekerja terhadap pekerjaan (Hackman & Oldham, dalam Munandar, 2001: 357-358). Indikator yang digunakan untuk mengukur karakteristik pekerjaan adalah variasi keterampilan, Identitas tugas, signifikansi tugas, otomoni, dan umpan baik Sedangkan kinerja karyawan menurut Mondy, Sharplin & Flipo (1988: 568) adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh karyawan berdasarkan standar waktu, produktivitas, biaya, kualitas dan perilaku.Untuk sampai pada tujuan tersebut digunakan desain penelitian korelasional dengan melibatkan 172 responden yang diambil secara purposive dari 311 jumlah populasi. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan dianalisis dengan menggunakan formula statistika, yakni korelasi Rank Spearmans dan uji t yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 11.Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa kondisi kinerja dan karakteristik pekerjaan wartawan Gramedia Majalah tergolong sangat baik, sedangkan budaya organisasi yang berlaku di lingkungan kelompok usaha Gramedia Majalah terkategori baik. Sementara itu, dari hasil analisis statistik, untuk hubungan antara karakteristik pekerjaan dengan kinerja diperoleh nilai korelasi 0.354, dan t hitung (4.935) > t tabel (1.645), sedangkan untuk hubungan antara budaya organisasi dengan kinerja diperoleh nilai korelasi 0.427 dan t hitung (6.157) > t tabel (1.645). Dengan hasil demikian maka kesimpulannya adalah karakteristik pekerjaan dan budaya organisasi memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kinerja wartawan Gramedia Majalah.Karena karakteristik pekerjaan dan budaya organisasi terbukti memiliki hubungan positif dengan kinerja wartawan, maka perlu adanya upaya untuk memperbaiki keduanya, di antaranya dengan cara:(1) mengembangkan lebih lanjut atribut-atribut karaktaristik pekerjaan yang belum optimal, khususnya mengenai respon atau kepedulian teman-teman sekerja atas hasil kerja yang dicapai para wartawan,(2) melakukan revitalisasi nilai-nilai (atribut-atribut) budaya organisasi yang selama ini kurang disosialisasikan oleh manajemen perusahaan, terutama nilai-nilai yang menyangkut: dorongan kuat untuk mewujudkan tujuan organisasi, proses pengambilan keputusan dengan konsesus, prioritas pada kenyamanan dan kepuasan, kesatuan kepentingan, imbalan berdasarkan prestasi, pengambilan keputusan secara empiris, memperhatikan keakraban, prioritas integritas, fokus pada pelanggan/produk, pengendalian yang disiplin, semangat kewiraswastaan, pengambilan keputusan yang cepat/tepat, fokus pada jangka panjang/pendek, dan prioritas pada teknologi yang canggih, dan,(3) melakukan penelitian lanjutan di perusahaan-perusahaan penerbitan majalah yang sejenis dengan jumlah sampel yang lebih besar agar ditemukan komparatif studi yang dapat memperkaya hasil penelitian ini."

"ABSTRAKJurnalisme bencana adalah bagaimana media memberitakan bencana. Jurnalisme bencana menjadi bahasan penting dalam dunia jurnalistik karena Indonesia adalah negeri rentan bencana. Namun pemberitaan mengenai bencana oleh media massa di Indonesia selama ini selalu menuai kritik karena cenderung ditampilkan secara dramatis. Pemberitaan tersebut terbentuk lewat pemahaman subjektif jurnalis.Penelitian ini ingin mengetahui pemahaman jurnalis mengenai konsep jurnalisme bencana, dilihat dari proses peliputan bencana, pemahaman mengenai prinsip peliputan jurnalisme bencana, dan peliputan di tiap fase bencana. Peneliti menemukan bahwa jurnalis memahami mengenai konsep jurnalisme bencana dalam ranah kognitif.

---

ABSTRACTDisaster journalism is how a mass media reports about disaster. Disaster journalism is very important topic because Indonesia is susceptible country of disaster. However, reporting of disaster by mass media has always criticized because there was dramatization tendency in journalism report. That reporting is established through a subjective understanding of journalist.This research aims to determine the comprehension of journalist on the concept of disaster journalism, ranging from the process of disaster reporting, a comprehension of the principles of disaster reporting, and coverage in each phases of disaster. The research found that journalists has understanding about disaster journalism concept in the realm of cognitive."

"ABSTRAKIndustri jurnalisme berkembang kian pesat dengan munculnya teknologi internet.Perkembangan tersebut memberi jalan bagi lahirnya produk berita alternatif yang dibuat olehjurnalis warga citizen journalism . Lewat konsep jurnalisme warga citizen journalism ,masyarakat dapat berperan untuk merekam berita dan informasi di sekitarnya lalumempublikasikannya melalui kanal media mainstream. Hal ini juga selaras dengan kebutuhanmasyarakat untuk mendapatkan berita yang independen dan objektif. Organisasi media,khususnya stasiun televisi, melihat fenomena ini sebagai peluang yang perlu untukdikembangkan lebih lanjut. Artikel ini secara khusus menuliskan bagaimana peran NET TV,salah satu stasiun televisi nasional, untuk melatih dan mengembangkan kemampuan parajurnalis warga, lewat serangkaian pelatihan di berbagai wilayah di Indonesia. Penelitian inimenemukan bahwa pilihan redaksi NET TV berfokus pada pengembangan segmenmahasiswa karena mahasiswa dianggap sudah mempunyai kemampuan teknologi yang cukupmumpuni untuk menggunakan gadget serta adanya kebiasaan mahasiswa yang merupakangenerasi muda untuk upload and share, dimana mahasiswa dapat mengabadikan momen lalumenguploadnya untuk dijadikan berita. Lalu, untuk mengatasi minimnya pengetahuanmasyarakat khususnya mahasiswa mengenai jurnalisme warga, maka NET TV perlu untukmengadakan pelatihan dalam bentuk workshop atau coaching clinic kepada mahasiswa, yaitusegmen khalayak penonton NET TV, serta mengadakan follow up kepada peserta pelatihanuntuk menggunggah apa pun penting atau menarik yang ada di sekeliling mereka untukdijadikan berita.

---

ABSTRACTThe journalism industry develops rapidly, in line with the rise of the internettechnology. Such development encourages the citizen journalism to produce an alternative ofnews product. By the concept of citizen journalism, public could contribute to obtain anumber of news and information around them and they could publish it through anymainstream media channel thereafter. This is also in line with the society needs which theyneed to obtain an independent and objective news. Media organizations, particularlytelevision stations, remark this phenomenon as an opportunity to be further developed. Thisarticle is specifically written about the role of NET TV, a national television station, to trainand develop the ability of citizen journalists, through a series of trainings in various regionsin Indonesia. A research found that NET TV editorial selection focuses on the studentsegment development as a student has already considered to own a qualified technologyability in using a gadget as well as their habit in uploading and sharing, where they couldcapturing moments, and further uploading as a news . Further, to resolve the lack ofcommunity 39 s knowledge, especially for students with respect to the citizen journalism, thusNET TV shall provide training in the form of workshop or coaching clinic for students,namely segment audiences NET TV, and also shall conduct follow up workshop for suchparticipants to upload any essential or interesting around them to be newsworthy."

"Temuan kajian ini adalah bahwa Harlan Merdeka, salah satu surat kabar perjuangan, yang khusus berbicara mengenai politik dan lahir pada tanggal 1 Oktober 1945, sangat konsisten melaksanakan garis politiknya hingga pendirinya B.M.Diah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 1996.Pada awal tahun 1950-an, muncul istilah Personal Journalism, sebuah corak jumalistik yang berkembang setelah penyerahan kedaulatan dari Belanda. Istilah ini begitu lekat pads Harian Merdeka, sehingga nama Harlan Merdeka tidak dapat dilepaskan dari nama pendirinya B.M.Diah. Sebaliknya, nama B.M.Diah tidak dapat dilepaskan pula dari nama Harlan Merdeka yang didirikan dan dipimpinnya.Yang menjadi ciri khas di Harian Merdeka adalah munculnya istilah personal journalism tidak didahului oleh subyektifitas B.M.Diah, tetapi lebih terkait dengan sikap B.M.Diah yang konsekuen melaksanakan garis politik yang telah digariskannya, baik dalam berita-berita, editorial, gagasan atau pikiran-pikiran di surat kabar yang dipimpinnya. Ini pula yang menjadi salah satu faktor mengapa Harian Merdeka mampu bertahan lama bila dibandingkan dengan surat kabar lain di masa perjuangan. Jika pada akhirnya muncul istilah Kerajaan B.M.Diah dan Keluarga Besar B.M.Diah, hal itu adalah aki.bat dari sikap konsekuennya tersebut.Pada waktu itu, berdasarkan kenyataan di lapangan, hanya B.M.Diah yang mampu memahami ke arah mana surat kabarya berjalan. Inilah ciri khas dari Harian Merdeka yang tidak dapat ditemukan di surat kabar-surat kabar perjuangan semasanya. Bagi masyarakat pers, tentu bisa melihat kelebihan-kelebihan dan kelemahan kelemahan dari personal journalism yang diterapkan di Harian Merdeka sejak 1945-1996 tersebut. Kelebihan dan kelemahan ini sudah tentu dapat dijadikan masukan berharga bagi perkembangan pers Indonesia di masa mendatang.Boleh jadi istilah personal journalism pada masa sekarang bisa saja muncul, baik di media cetak maupun elektronik, karena kelebihan-kelebihan seorang figur di dalam menata dan mengendalikan medianya tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Hanya personal journalism yang diterapkan sekarang sudah tentu berbeda dengan personal journalism yang berkembang di masa perjuangan. Untuk itu perlu diberi pemaknaan baru tentang istilah personal journalism

---

This study discovers that the Merdeka Daily, one of the newspapers of struggle, which especially speaks about politics and was established on 1 October 1945, was very consistent in implementing its political line until the founder B.M.Diah passed away on 10 June 1996.In the early 1950s, a terminology Personal Journalism emerged a journalistic form, which developed after the transfer of sovereignty from the Dutch. This terminology sticks to the Merdeka Daily. Thereby, the name Harian Merdeka (Merdeka Daily) could not be separated from the founder B.M.Diah. Conversely the name B.M.Diah cold not be separated from the name Harian Merdeka, which he established and led.But, what has become the special characteristics in the Merdeka Daily, was that the emergence of the personal journalism terminology was unpreceded by the subjectivity of B.M.Diah, but more related to the behaviour of B.M.Diah who consistently implemented the political line which he had outlined either in the news, in the editorials, in a concept or in his thoughts, in the newspaper he led. It was this, which became one of the factors why was the Merdeka Daily able to survive longer compared to other newspapers in the time of struggle. If eventually the term B.M.Diah Kingdom and B.M.Diah Extended Family, emerged, it was owing to his being consistent.At that time only B.M.Diah who was capable of understanding in which direction is his newspaper going. This was special feature of the Merdeka Daily unlikely to be found in other newspapers of struggle in its period. The press community would have certainly observed the superiorities and weaknesses of personal journalism applied in the Merdeka Daily from 1945 to 1996. The superiority and the weakness could surely be made as invaluable input for the development of the future Indonesian press.It is probable that the personal journalism terminology may emerge at the present time, either in the printed as well as electronic media, because the superiority of a figure in arranging and leading his media cannot be ignored. Only that the personal journalism applied nowadays of course differ from the personal journalism which developed during the time of struggle. Therefore, it needs to be given a new meaning regarding the personal journalism terminology."

"Setelah dibentuknya UU. No. 40 Tabun 1999 tentang Pers, pemberlakuan delik pers menurut KUHP terhadap pers ternyata tidak lagi disepakati oleh sebagian kalangan terutama pers, karena dianggap bertentangan dengan asas lex specialis derogar lex generalis. Untuk menelusuri persepsi lex specialis terhadap UU Pers tersebut, permasalahan yang penulis ajukan tertuju pada tiga hal, yaitu berkaitan dengan pengkonstruksian delik-delik terhadap pers menurut UU Pers yang dihubungkan dengan asas legalitas dan asas lex specialis derogal lex generalis, kemudian sistim pertanggung jawaban pidana pers yang hams dibangun, dan terakhir mengenai pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam menentukan hokum terhadap pers.Untuk rnenjawab ketiga permasalahan tersebut, penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan metode penelitian normatif yuridis. Sedangkan mengenai bahan ataupun data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, berupa bahan hokum primer (peraturan perundang-undangan dan sebuah kasus pidana pers pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan), bahan hukum sekunder (literatur mengenai hukum pidana materiil dan hukum pers) dan bahan hukum tarsier (bibiliografi dan kamus). Untuk memperoleb data sekunder tersebut, alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumen (kasus). Dalam penyajian dan analisa data, hal itu dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya materi pembahasan yang dituangkan dalam penulisan ini akan dikonstruksikan kedalam suatu uraian analisa hukum.Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kesimpulan yang penulis peroleh terdiri atas tiga bagian. Pertama, konstruksi delik pets yang tercanturn dalam UU Pers ternyata tidak dimaksudkan untuk menghapuskan ataupun untuk menarik delik pers menurut KUHP kedalam UU Pers. Tetapi delik pers menurut UU Pers merupakan delik yang ditujukan pada perusahaan pets dan terbatas pada lima jenis delik pers. Sehingga delik pers menurut KUHP tetap berlaku bagi pers. Delik yang memang dapat dikatakan sebagai lex specialis terletak dalam gabungan pelanggaran norma, atau suatu pemberitaan pers itu baru dapat dituntut jika isinya secara keseluruhan melanggar norma agama, rasa kesusilaan dan asas praduga tidak bersalah.Kedua, sistim pertanggung jawaban pers merupakan bentuk pertanggung jawaban korporasi. Dalam pertanggung jawaban pidananya, korporasi akan diwakili oleh penanggung jawab bidang redaksi dan bidang usaha. Sedangkan untuk pertanggung jawaban personal, konstruksinya ditempuh berdasarkan asas penyertaan dalam KUHP. Ketiga, dalam menentukan hukum terhadap pers, ternyata UU Pers memang turut dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hukum terhadap pers. Khususnya dalam hal norma delik dan pertanggung jawaban pers. Dalam putusannya, ternyata haldm tetap menerapkan delik pers menurut KUHP, karena unsur deliknya telah terpenuhi."

"Perkembangan Majalah Islam di Indonesia selama ini belum sebaik majalah umum. Pertentangan antara idealisme dan bisnis adalah persoalan klasik yang sering dihadapi majalah Islam sehingga menjadi kendala untuk meraih sukses secara fenomenal. Kesulitan mendapat iklan hingga manajemen yang belum professional adalah beberapa faktor yang seringkali dianggap sebagai penyebab majalah islam sulit bersaing di pasaran. Fenomena ini adalah sebuah ironi karena mayoritas penduduk Indonesia beragama islam di mana hal ini seharusnya menjadi peluang besar bagi majalah islam. Era kebebasan pers setelah era reformasi membuat majalah majalah Islam bermunculan, termasuk majalah islam yang ditujukan untuk segmen remaja. Namun majalah-majalah tersebut akhirnya banyak yang tidak mampu bertahan dalam jangka waktu yang lama. Annida dan Muslimah adalah dua contoh majalah remaja islam yang mampu eksis di saat majalah sejenis harus gulung tikar. Penulis melihat strategi komunikasi pemasaran pada suatu media, adalah suatu hal yang sangat esensial untuk dapat bersaing di pasaran. Tesis ini bertujuan untuk menemukan faktor-faktor apa saja yang menjadikan Annida dan Muslimah tetap eksis hingga saat ini.Berdasarkan data yang didapat dari in-depth interview dan observasi, penulis menemukan adanya keunikan pada masing-masing majalah hingga menjadikannya berbeda dengan majalah sejenis. Penentuan sasaran konsumen yang dibidik secara spesifik, produk yang mempunyai identitas khas, penetapan harga yang sangat terjangkau, adanya jalur distribusi khusus, serta berbagai berbagai kegiatan promosi yang mendukung identitas khas masing-masing majalah Annida dan majalah Muslimah merupakan faktor-faktor yang menyebabkan tingkat penjualan keduanya cukup tinggi hingga sampai saat ini mereka mampu mempertahankan eksistensinya."

"Ideologi bekerja melalui bahasa oleh karena itu mempelajari ideologi berarti mempelajari cara-cara di mana makna (pemberi makna) secara terus menerus menjalankan relasi dominasi. Hassan Hanafi menyebut teks sebagai praktik ideologi, dalam hal ini teks pun bersifat arbiter karena merupakan pilihan penulisnya pada satu maksud tertentu dari keragaman fenomena yang ia hadapi untuk sesuatu di masa mendatang. Tujuan penulisan teks tidak lain bersifat etis dan ideologis, disebut etis karena penulisan suatu momentum sejarah ke dalam teks berkaitan dengan keinginan memberi petunjuk tertulis kepada generasi mendatang, sementara ideologis karena teks merupakan sarana efektif untuk mewariskan kekuasaan. Bahasa kebijakan dalam Undang-undang pars dicurigai sebagai sebuah teks yang mengalami dinamika kepentingan antara kepentingan penguasa, kepentingan pemilik media dan kepentingan publik. Penelitian ini menyandarkan diri pada paradigma konstruktivisme. Alasannya adalah sebuah bahasa kebijakan, baik itu Undang-undang Pokok Pers No.21 Tahun 1982 dan Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999 merupakan hasil dari proses pembentukan realitas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode yang digunakan dalarn penelitian ini adalah Hermeneutika Habermas. Hermeneutika memberikan fokus pada teks, pembacaan, pemahaman, tujuan penulisan, konteks, situasi historis, dan kondisi psikologis pembaca maupun pengarang teks. Adapun Hermeneutika Habermas merupakan hermeneutika kecurigaan karena berkepentingan untuk menyingkap tabir-tabir ideologis dibalik sebuah teks. Penelusuran data maupun analisis dilakukan pada tiga level pemahaman: Pemahaman langsung terhadap alam material dengan menginterpretasikan isi teks kebijakan, Pemahaman Manusia lain dengan meneliti pemahaman para penafsir terhadap teks kebijakan dan Pemahaman atas kebudayaan dengan meneliti fenomena regulasi kebijakan dikaitkan dengan situasi dan kondisi sosial dan ekonomi politik yang berlaku pada saat pembuatan teks kebijakan. Dari seluruh proses penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pemaknaan terhadap Undang-undang Pokok Pers No. 21 Tahun 1982 dan Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999 tidak terlepas dari sejumlah faktor individu dan faktor sosial dalam dimensi situasi dan zaman yang melingkupinya. Pada Undan-gundang Pokok Pers No. 21 Tahun 1982, kekuasan terhadap kebebasan pers sepenuhnya tergantung kepada pemerintah, tidak hanya terhadap makna kebebasan pers itu sendiri, tapi juga undang-undang ini memberikan "kekuasaan penuh" kepada pemerintah untuk membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kehidupan pers serta penempatan para birokrasi pada lembaga-lembaga yang berfungsi untuk mengontrol kehidupan pers. Pada Undang-undang Pers No. 40 tahun 1999, terlihat kuatnya "ideologi Pasar" pada kehidupan pers. Kekuasaan terhadap pers sepenuhnya tergantung pada pasar, kuat dugaan kehidupan pers menjadi monopoli konglomerasi media, pers lebih banyak menyajikan berita-berita yang di inginkan masyarakat dibandingkan berita-berita yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pada kondisi ini, pers belum mampu menjalankan fungsinya sebagai ruang publik dalam proses demokratisasi yang dinamis. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Undang-undang Pers No.40 tahun 1999, bukan merupakan UU lex specialis derogat lex generalis terhadap undang-undang lain seperti yang di kemukakan sebagian kalangan pers, dikarenakan undang-undang ini hanya mengatur tiga hal yang dapat dituduhkan terhadap pelanggaran jurnalistik yakni norma-norma agama, rasa kesusilaan masyarakat dan asas praduga tidak bersalah, di luar ketiga haI ini Undang-undang ini membuka diri diberlakukannya Undang-undang lain, di samping itu juga Undang-undang ini tidak memenuhi syarat untuk menjadikan dirinya sebagai lex specialis, yakni Rezim hukumnya tidak sama dan serumpun dengan undang-undang yang mau di lex specialrs-km, tidak adanya satu perbuatan dilarang oleh dua aturan yang berbeda dan tidak ada ancaman hukum dari lex specialis yang jauh lebih berat dari lex generalis. Kebebasan kehidupan pers, pada akhirnya merupakan keinginan semua pihak agar ruang publik sebagai wahana pengimplementasian kehidupan demokratis yang dinamis dapat berjalan, tetapi tentu saja kebebasan ini tidak boleh hanya sebatas kebebasan yang dimonopoli oleh segelintir orang, tetapi harus dibumikan menjadi kenyataan yang memberikan realitas kesempatan bagi semua elemen masyarakat dalam mengakses seluruh informasi yang dibutuhkannya. Kepentingan publik harus menjadi prioritas media massa, karenanya kebebasan pers harus didasarkan pada paradigma etis, norma hukum dan profesionalisme para jurnalis dalam menyajikan pemberitaannya."