Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional yang bersifat deskriptif analitik. Penulis melakukan observasi dan wawancara berdasarkan form QEC. Analisis risiko MSDs menggunakan QEC dan REBA. Hasilnya, baik pekerjaan sebagai kuli panggul di Toko X maupun pedagang roti pikul di Agen Roti Y Kelapa Dua memiliki tingkat risiko MSDs yang tinggi sehingga harus segera dilakukan tindakan perubahan. Hal ini terjadi karena kombinasi beberapa faktor yang ada dalam pekerjaanya, yaitu postur janggal, gerakan berulang, durasi, berat beban, usia, masa kerja, dan lingkungan tempat tinggal.

---

This research is a quantitative research with a cross sectional descriptive analytical design. Authors conducted observations and interviews based on the QEC form. MSDs risk analysis using the QEC and REBA. The result, both work as porters in Store X and the carry bread merchant in Store Y has a high level of MSDs risk and should be done immediately change action. This happens because there is a combination of several factors at work, which is awkward postures, repetitive movements, duration, heavy load, age, tenure, and neighborhood."

"Sejak penerbitan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 890/MENKES/PER/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan, di lingkungan Departemen Kesehatan (kini Kementerian Kesehatan) terdapat tiga puluh tiga (33) Politeknik Kesehatan. Dari kesemuanya yang tersebar di seluruh Indonesia, terdapat institusi pendidikan Jurusan Kesehatan Gigi atau disingkat JKG yang belum pelaksanaan implementasi nama jenis pendidikan Diploma bidang kesehatan sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor:1192/MENKES/PER/X/2004 tertanggal 19 Oktober 2004 yaitu Jurusan Keperawatan Gigi dan bukan Jurusan Kesehatan Gigi -sebagaimana yang digunakan hingga kini-.Tesis ini membahas mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi PerMenKes tersebut (faktor komunikasi,sumber daya dan disposisi) dan sebagaimana teori yang terkait sebagaimana peneliti George C.Edward III,2006 dalam riset implementasi kebijakan.Penelitian ini menggunakan data primer dengan pendekatan studi deskriptif cross sectional terhadap Pejabat Pelaksana Jurusan Kesehatan Gigi pada 18 Poltekkes seluruh Indonesia. Dari 36 orang yang masing-masing Jurusan diambil data dari Ketua dan Sekretaris Jurusan. Teknik pengambilan sampelnya adalah nonprobability sampling. Pengolahan datanya menggunakan SPSS Complex Sample versi 13. Analisis datanya menggunakan chi square dan regresi linear ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum semua responden siap mengimplementasikan PerMenKes tersebut sedangkan menurut pernyataan Edward III(1984:P.1) bahwa implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan ouput atau outcomes bagi masyarakat. Variabel yang paling berpengaruh atau dominan terhadap implementasi kebijakan adalah pemberian wewenang Exp.(b) = Hasil penelitian menyarankan perlunya pemberian wewenang secara formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif, berkenaan pula dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik. Dengan demikian melakukan hubungan dan mengaktifkan berbagai saluran komunikasi secara baik, serta ketersediaan sumber daya dalam hal ini adalah Standar Operasional Prosedur sebagai petunjuk dan pedoman. Dan kesemuanya sangat diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan untuk implementasi nama jenis institusi pendidikan Jurusan Keperawatan Gigi berlangsung lancar.

---

Since the publication of Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number: 890/MENKES/PER/VIII/2007 on Organization and Administration of Health Polytechnic, in the Ministry of Health (now Ministry of Health) there were thirty-three (33) Health Polytechnic. From all of which spread across Indonesia, there are educational institutions or abbreviated Dental Health Programs JKG but until now there has been implementation of the name of the type of education diploma in the field of health as contained in the Minister of Health number: 1192/MENKES/PER/X/2004 dated October 19, 2004 the Department of Nursing and Dental Health Programs Dental-not as used up to now-.

This thesis discusses the factors that influence the readiness of the implementation of the Health Minister (individual factors, communication, resources and disposition) and as relevant as the researcher's theory that George C. Edward III, 2006, inresearch policy implementation. This study uses primary data in a cross-sectional descriptive study approach to Officer Executing Dental Health Programs in 18 polytechnic entire Indonesia.Dari 36 people who each retrieved data from the Department Chair and the Secretary of the Department. Sample collection techniques are nonprobability sampling. Processing the data using SPSS Complex Sample version 13. Analysis of the data using chi square and logistic regression.

The results showed that not all respondents are ready to implement it while according to a statement Health Minister Edward III (1984: P.1) that policy implementation is an activity that looks after the legal directives issued from a policy that includes efforts to manage the inputs to produce outputs or outcomes for the community . Variables of the most influential or dominant over the readiness of policy implementation is the empowerment Exp. (b) = The results suggest the necessity of giving formal authority to command can be executed effectively, is also concerned with how policy is communicated to the organization and or the public. Thereby engage and activate a variety of communication channels are good, and the availability of resources in this regard is the Standard Operating Procedures as instructions and guidelines. And all of them indispensable in the implementation of policies for implementation type name Programs Nursing Dental education institutions takes place smoothly."

"Tenaga kesehatan di luar dokter, dokter gigi dan pekerja kefarmasian selama ini melakukan perizinan dalam bentuk registrasi yang bersifat administrasi tanpa melihat dan menilai kemampuan tenaga tersebut. Hal ini menjadi pertanyaan bagaimana mutu dan kualitas tenaga kesehatan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi mutu layanan kesehatan saat ini. Penelitian ini difokuskan pada proses formulasi kebijakan registrasi tenaga kesehatan yang meliputi bagaimana proses formulasi kebijakan, sumberdaya pendukung, peran dan fungsi dan peran pemangku kebijakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa formulasi kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan dalam Permenkes Nomor 1796/MENKES/PER/VIII/2011 dalam menjamin mutu tenaga kesehatan terhadap peningkatan pelayanan terhadap tenaga kesehatan."