Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar belakang: Epidemi HIV secara global masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius. Pada tahun 2011 terdapat 2.5 juta (2.2 – 2.8 juta) kasus baru infeksi HIV di seluruh dunia, dengan kamatian karena AIDS mencapai 1.7 juta jiwa. Penularan infeksi HIV di Indonesia saat ini terutama melalui hubungan seks heteroseksual terutama terjadi dari WPS kepada pelanggan seks komersial, yaitu kelompok lelaki berperilaku risiko tinggi. Populasi ini merupakan jembatan penularan infeksi HIV (bridging population) dari populasi risiko tinggi ke populasi umum. Data menunjukkan jumlah laki-laki di Indonesia yang menjadi klien WPS lebih banyak dibandingkan pengguna napza suntik dan kelompok MSM (men who have sex with men). Prevalensi HIV pada kelompok LBT meningkat 7 kali lipat dari 0.1% (STBP 2007) menjadi 0.7% (STBP 2011). Keberadaan IMS meningkatkan kemudahan seseorang terkena infeksi HIV. Sebagian besar IMS akan menimbulkan peradangan dan kerusakan jaringan kulit/selaput lendir genital yang memudahkan masuknya HIV. Infeksi menular seksual dengan gejala ulkus genital, misalnya sifilis, menyebabkan kemudahan terkena infeksi HIV meningkat 4 – 6 kali. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh faktor perilaku seks yang berhubungan dengan infeksi HIV dengan mempertimbangkan penyakit sifilis sebagai efek modifikasi, pada populasi LBT 12 kabupaten/kota di Indonesia. Metode: cross sectional, analisis data hasil STBP 2011.Hasil: Prevalensi HIV pada LBT sebesar 0.7%, LBT dengan perilaku seks berisiko rendah sebesar 91.5%. Perilaku seks risiko tinggi terdapat pada 6.6% LBT dan 1.9% di antaranya berperilaku seks risiko sedang. Prevalensi LBT yang mengaku setia pada pasangan sebesar 49.8%. Kejadian infeksi HIV berhubungan secara signifikan dengan riwayat hubungan seks dengan WPS, setia pada pasangan, jumlah WPS dalam 1 tahun terakhir, penggunaan napza suntik, serta keluhan IMS. Keberadaan sifilis tidak memodifikasi efek perilaku seks terhadap infeksi HIV, karena kejadiannya kecil. Pada analisis multivariat didapat perilaku seks yang berisiko untuk tertular HIV adalah pernah berhubungan dengan WPS memiliki risiko tertular HIV dengan OR 2.113(0.883-5.052) dan pernah berhubungan dengan casual partner memiliki OR sebesar 1.347(0.506-3.589) setelah dikontrol dengan variabel penggunaan napza suntik dan keluhan IMS.

---

Background: Global HIV epidemic still reveal serious public health issue. In 2011 there was 2.5 million (2.2 – 2.8 million) HIV new cases worldwide with mortality reach 1.7 million people. Heterosexual transmission of HIV in Indonesia mainly occurs from FSW to their clients, which is identifying as high risk men (HRM). HRM population is HIV transmission bridging population from high to low risk population. Data shows FSW’s clients amounted much more than the IDUs or MSM. HIV prevalence in HRM had been increased 7 times from 0.1% (IBBS 2007) to 0.7% (IBBS 2011). The presence of STD increases risk of HIV infection, so that STD is believed as HIV infection cofactor. Most STD caused inflammation and genital mucosa/skin damage which make HIV infection easier. Genital ulcer disease, such as syphilis, raised HIV infection 4-6 times. This study aims to see sexual behavior effect on HIV infection with regard of syphilis as modification effect on HRM population in 12 districts in Indonesia.

Method: Cross sectional. The IBBS 2011 data analyses.

Result: HIV prevalence among HRM amounted 0.7%. Of 91.5% HRM have low risk of sexual behavior, 1.9% medium risk, and 6.6% experience high risk sexual behavior. 49.8% HRM was faithful. There was significant association between HIV infection and having sex with FSW, faithfulness, the amount of FSW in 1 year, injecting drug user, and the presence of STI symptoms. The presence of syphilis has not modified the association between sexual behavior and HIV infection, statistically. Multivariate analyses founded that having sex with FSW and/or casual partner were risky sexual behavior with OR of being infected by HIV were 2.113(0.883-5.052) and 1.347(0.506-3.589) respectively, after being controlled with variables injecting drug user and the presence of STI symptoms."

"Tesis ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi surveilans imunisasi di Kota Bekasi yang dapat memudahkan dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisa data serta memudahkan pengambil kebijakan dalam monitoring dan evaluasi program. Pengembangan sistem menggunakan model incremental dan iteratif dengan tahapan: perencanaan, analisis, desain, dan implementasi. Hasil penelitian berupa prototype yang menghasilkan basis data menggunakan MySQL untuk data-data imunisasi dan KLB PD3I dan inputing data secara online menggunakan PHP. Output prototype berupa tabel, grafik dan peta diharapkan dapat membantu pengambil kebijakan baik di dinas kesehatan maupun puskesmas dalam mencegah terjadinya KLB PD3I dan dapat melakukan perencanaan dengan evidence based.

---

This thesis aims to develop an immunization surveillance information system in Bekasi Municipality which can facilitate the collection, processing, and analysis of data and enable policy makers in monitoring and evaluation program. The system development uses the incremental and iterative model with phases: planning, analysis, design, and implementation. The thesis results a prototype that generates database using MySQL for immunization data and outbreak of diseases that can be prevented by immunization and inputing data online using PHP. The output are in tables, graphs and maps. These can support decision makers in both the district health office and public health care in preventing outbreaks of diseases that can be prevented by immunization and making evidence based policy."

"Tesis ini membahas kesiapan puskesmas di Kabupaten Ketapang dalam menyongsong Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional 2014 nanti. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional dilengkapi dengan wawancara. Dari hasil analisis variabel penelitian didapatkan bahwa tidak ada puskesmas yang siap dilihat dari dimensi utilisasi dan kualitas pelayanan kesehatan. Peneliti menyarankan agar Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang menambah sumber daya puskesmas seperti tenaga kesehatan inti yaitu dokter, dokter gigi, perawat, dan bidan; juga peralatan dan obat pelayanan kesehatan dasar; dengan melakukan advokasi ke pemerintah daerah untuk menambah anggaran kesehatan.

---

Readiness in order to facing the implementation of the National Health Insurance 2014. This study was a quantitative research with cross sectional design features interview with key informants. From the analysis of the study variables mentioned that no primary health care is ready viewed from the dimensions of utilization and quality of health services. Researchers suggested that the health departement in Ketapang Regency to adds resources center specially for the core professional such as doctors, dentists, nurses, and midwives; other things is also for equipment and primary health care medicines; by advocating to local governments for increase the health budget."

"Sumber daya kesehatan yang terbatas dan cakupan yang rendah merupakan masalah kesehatan di Indonesia, hal ini disebabkan karena anggaran yang terbatas untuk kesehatan. Program-program kesehatan tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena ketidakcukupan anggaran operasional. Pelayanan antenatal adalah bagian dari program KIA yang sangat penting untuk menurunkan angka kematian dan kesakitan ibu dan bayi serta mendeteksi secara dini komplikasi kehamilan. Cakupan pelayanan antenatal di Kota Cilegon rendah, yaitu K4 = 68,91%, Fe1= 77,4 %, Fe3 = 57,8 %, TT1 = 36,8 % dan TT2 = 28,7 %. Tujuan umum penelitian untuk mengatasi kekurangan sumber daya pelayanan antenatal di Puskesmas, Puskesmas pembantu, Polindes dan Posyandu. Tujuan khusus untuk mendapatkan gambaran besarnya kecukupan tenaga, biaya operasional serta sarana pelayanan antenatal sesuai standar di Puskesmas, Pustu, Polindes dan Posyandu. Penelitian ini menganalisa kecukupan sumber daya tenaga (beban kerja, tugas rangkap, jumlah tenaga bidan di desa), biaya operasional (biaya administrasi dan biaya transport) , sarana pelayanan antenatal yang dilaksanakan di Puskesmas Purwakarta, Citangkil, Ciwandan dan Jombang pada akhir Desember 2005 sampai awal Januari 2006. Penelitian memanfaatkan data sekunder tahun 2004 dan data primer dari bidan. Disain penelitian non eksperimental dan deskriptif. Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner, format isian dan check list. Sumber daya pelayanan antenatal dari masing-masing Puskesmas, Puskesmas pembantu, Polindes dan Posyandu dianalisa dengan membuat perbandingan sumber daya aktual dengan normatif. Hasil penelitian sumber daya tenaga pelayanan antenatal didapatkan bahwa semua bidan di Puskesmas dan bidan di desa beban kerjanya ringan. Bidan Puskesmas mempunyai kerja rangkap, sedangkan bidan di desa sebagian besar tidak mampunyai tugas rangkap. Tenaga bidan di desa di empat Puskesmas masih kurang. Biaya administrasi pelayanan antenatal yang dibutuhkan di seluruh jenis tempat pelayanan (Puskesmas, Puskesmas pembantu, Polindes dan Posyandu) berkisar antara Rp 18.255.000,00 – Rp 26.225.000,00. Kurangnya antara Rp 10.926.000,00 – Rp 19.844.500,00. Biaya transport pelayanan antenatal yang dibutuhkan di seluruh jenis tempat pelayanan berkisar antara Rp 12.800.000,00 – Rp 19.680.000,00. Kurangnya berkisar antara Rp 6.862.000,00 – Rp 16.192.000,00. Biaya biaya administrasi dan transport pelayanan antenatal di Puskesmas Kecamatan berkisar antara Rp 31.055.000,00 – Rp 45.905.000,00. Kurangnya berkisar Rp 19.097.500,00 – Rp 35.809.500,00. Sarana pelayanan antenatal di seluruh Puskesmas, Puskesmas pembantu, Polindes dan Posyandu masih kurang, kecuali di Puskesmas pembantu Purwakarta sarana sudah cukup. Saran untuk Puskesmas agar melaksanakan kunjungan K4 bersamaan dengan hari Posyandu, mengusulkan agar Dinas Kesehatan membuat kebijakan penggunaan dana pelayanan dasar PKPS-BBM untuk kegiatan pelayanan antenatal, mengusulkan retribusi 100 % dikembalikan ke Puskesmas serta membuat proposal ke pihak swasta. Saran untuk Dinas Kesehatan agar membuat perhitungan kebutuhan tenaga bidan, menerapkan P2KT (Perencanaan dan Penganggaran Kesehatan Terpadu) untuk menyusun kegiatan program kesehatan sesuai kebutuhan, mengusulkan agar Depkes membuat kebijakan tertulis untuk penggunaan dana PKPS-BBM agar lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kegiatan di Puskesmas.

---

The insufficiency of health resources and the low of health service coverage are health problems in Indonesia, which is caused by the limitation of health budget. Health programs cannot be carried out well because of the insufficiency of operational budget. Antenatal care is part of KIA program, which is very important to decrease mortality rate and morbidity rate of mother and infant, to early detect pregnancy complication. Antenatal care coverage in Cilegon City is low; many of the programs have not reached the targets, namely K4=68.91%, Fe1=77.4%, Fe3=57.8%, TT1=36.8%, and TT2=28.7%.

The general objective of this research are to address the lack of resources of the antenatal care at Health center, sub Health center, Polindes, and Posyandu. Particularly, this research is aimed at obtaining the description of the sufficiency rate of manpower, operational budget and antenatal care facilities in line with standards at Health center, sub Health center, Polindes, and Posyandu.

This research only analyze the sufficiency of manpower resources (workload, concurrent responsibilities, the number of midwives in villages), operational budget (administration budget and transport budget), and facilities for the antenatal care carried out at Health center of Purwakarta, Citangkil, Ciwandan, and Jombang from the end of December 2005 until the beginning of January 2006. The research uses secondary data from KIA at 2004 treasurer and primary data from the whole midwives.

The design of the research is non-experimental and descriptive. The instruments used to collect the data are questionnaires, forms, and check lists. The antenatal care resources from each Health center, sub Health center, Polindes, and Posyandu were analyzed by comparing the actual resources with the normative ones.

The result shows that all midwives at Health center and villages have mild workload. Health center midwives have concurrent responsibilities, whereas midwives at villages do not. The number of midwives in all villages still lack.

The administration budget for antenatal care needed in all type of service place (Health center, sub Health center, Polindes and Posyandu) ranging from IDR 18.255.000,00 to IDR 26.225.000,00, lack of ranging from IDR 10.926.000,00 to IDR 19.844.500,00.

The transport budget for antenatal care needed in all type of service place range from the IDR 12.800.000,00 to IDR 19.680.000,00. Lack of ranging from IDR 6.862.000,00 – IDR 16.192.000,00.

The administration and transport budget for antenatal care at Health center District range from the IDR 31.055.000,00 to IDR 45.905.000,00. Lack of range IDR 19.097.500,00 to IDR 35.809.500,00.

Facilities for antenatal care in all Health center, sub Health center, Polindes and Posyandu are still less, except in sub Health center of Purwakarta have enough.

It is recommended that Health center optimize home visit especially K4 for pregnant women at the same time with the day of Posyandu, proposing the Health Office to make the policy of elementary service fund usage of PKPS-BBM for the activity of antenatal care, proposing retribution 100 % returned to health center and also make the proposal to private sector.

It is recommended that Health Office to making calculation of requirement of midwives, implement P2KT (Integrated Health Planning and Budgeting) to compile the Health services activity of according to requirement, proposing Depkes to make the policy written by usage of to fund of PKPS-BBM more flexible can be adapted for activity in Health Center."

"Indonesia mempunyai target untuk menurunkan kematian ibu menjadi 125 kematian maternal per 100.000 kelahiran hidup. Padahal Indonesia menghadapi tantangan geografis dan variabel social lainnya yang menyebabkan kelahiran kebanyakan di rumah dan ditolong bukan oleh tenaga kesehatan. Salah satu pilihan pemerintah Indonesia untuk mengurangi kematian maternal adalah dengan meningkatkan angka utilisasi penolong persalinan oleh tenaga kesehatan. Agar kebijakan penanggulangan masalah ini lebih tepat perlu diketahui determinan yang menyebabkan ibu melahirkan dengan pertolongan tenaga kesehatan. Dengan menggunakan beberapa teori atau model dari beberapa studi sebelumnya maka disusunlah kerangka konsep yang dapat memahami determinan utilisasi linakes. Data Susenas 2005 dan PODES 2005 digunakan dalam analisis ini. Hasilnya berdasarkan lebih dari 91.000 sampel anak balita, diperoleh hasil prdiksi proporsi pemanfaat pertolongan tenaga kesehatan pada kelahiran sebesar 75,5 %. Model binomial logistic digunakan untuk analisis inferensial. Hasilnya menunjukkan variabel yang signifikan adalah pendidikan ibu, kunjungan ANC, area, kepemilikan jaminan pembiayaan kesehatan, urutan kelahiran, umur ibu, status bekerja ibu, sektor pekerjaan ibu, pekerjaan KRT, pendidikan KRT, jumlah anggota rumah tangga, fasilitas kesehatan seperti puskesmas, polindes dan bidan di desa serta pengeluaran rumah tangga per kapita.

---

Indonesia has set a target of reducing its maternal mortality rate to 125 maternal deaths per 100,000 live births by the year 2010. This poses formidable challenges in geographically diverse country where the majority of births occur at home by unskilled birth attendant. One option for the Indonesian government in oder to reduce its maternal mortality would be to increase rates of skilled assistance for home deliveries. In order to design appropriate policies to achieve this, it is imperative to understand the determinant of use of skilled birth attendants by mothers. We use several model as an theoretical framework to understand the determinant of the use of a trained provider in Indonesia. The 2005 National Social Economic Survey was used, and data PODES was abstracted for analysis. Out of a total sampel of 91.000 under 5 years, 75% used services of skilled birth attendants. A binomial logistic model was used to predict determinant of use. Our results that maternal education, household expenditure per capita quintile, occupation, and number of antenatal care visit are significant determinants among all choice set."

"Pencahayaan dibutuhkan untuk mendukung aktivitas kerja, salah satunya di konveksi. Penelitian ini meneliti gambaran intensitas pencahayaan dan keluhan subyektif kelelahan mata pada pekerja di Konveksi Jeans Daerah Kemayoran Jakarta Pusat. Jenis penelitian adalah semi kuantitatif, berupa pengukuran instensitas pencahayaan dan wawancara mendalam dengan pekerja dan pemilik konveksi jeans. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing titik pengukuran tidak sesuai dengan Kepmen No 1405 Tahun 2002 yaitu 1000 Lux untuk kategori pekerjaan halus dan terdapat keluhan subyektif kelelahan mata pada pekerja yang dipengaruhi oleh durasi kerja, istirahatakan mata, masa kerja, riwayat pekerjaan, dan faktor prilaku pekerja.

---

Illumination is needed to support the work activities, one of them in the garment. This study examines the illumination intensity and subjective complaints of eyestrain in workers in jeans’ garment Kemayoran, Central Jakarta. The design study of this research is semi-quantitative; measurements of illumination intensity and in-depth interviews with workers and owners of jeans’ garment. The results showed that each measurement point is not in accordance with Secretary Decree No. 1405 of 2002 which is 1000 Lux for smooth job categories and there are subjective complaints of eyestrain in workers who are affected by the duration of the work, break eyes, tenure, employment history, and behavioral factors workers. "

"Banyak tantangan yang dihadapi Sistem Informasi Kesehatan, khususnya pada sarana pelayanan kesehatan di negara-negara berkembang. Indonesia salah satunya, yang berada dalam upaya pergerakan dari sistem manual menuju sistem elektronik. Bersamaan dengan diterapkannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang membutuhkan sistem berbasis komputer sebagai cara untuk klaim biaya perawatan pasien. Rumah sakit mulai beralih dari sistem manual ke sistem elektronik. Tujuan penelitian adalah mengambarkan Kesiapan Rumah Sakit untuk Implementasi Rekam Medis Elektronik dalam Menyambut Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian di Rumah Sakit X, dengan 3 variabel utama; kesiapan sumber daya manusia, kesiapan organisasi dan pertimbangan untuk penerapan JKN. Data dikumpulkan melalui review restrospektif dokumen rekam medis dan wawancara mendalam pada SDM level operasional dan manajemen. Hasil yang didapatkan organisasi dan infrastruktur IT mulai mengembangkan RKE, pergerakan level manajemen sudah menuju RKE. SDM level masih membutuhkan sosialisasi dan training.

---

There are many challenges facing health information systems, particularly in health care facilities of developing countries; Indonesia being one of them. Along with the implementation of National Health Insurance (which requires computerbased systems to track cost of care for patients), Indonesia is moving from a manual system to a electronic system. Many hospitals in Indonesia have already begun this process. The purpose of the study is to describe hospital readiness in anticipating the application of electronic medical record system for the national health insurance. There are two main variables: readiness of human resources, and organizational readiness for implementation of national health insurance (JKN). Data was collected through a retrospective review of medical records, documents, and in-depth interviews of human resources at the operational and management level. Once research was completed, the organization began to develop an Electronic Medical Record IT infrastructure. Progress has so far taken place mostly at the RKE management level. Operational levels still need socialization and training."