Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pesatnya pertumbuhan pembangunan perkotaan telah membawa implikasi makin terbebaninya kondisi lingkungan perkotaan. Meningkatnya laju migrasi penduduk yang mengarah ke kawasan perkotaan disebabkan kurang meratanya pembangunan antara kota dan desa di mana sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat lebih banyak terdapat di perkotaan. Lahan pekerjaan yang menjanjikan lebih tersedia di perkotaan. Banyaknya penduduk yang masuk dan menetap diperkotaan mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara penyediaan kebutuhan prasarana kota dengan kebutuhan penduduk.Menurut data yang dikemukakan dalam RT/RW Palembang 1999-2009 menyebutkan bahwa dari total luas Kota Palembang yaitu 40.061 ha, dengan total luas daratan 38.253 ha dan luas perairan 1.808 ha. Kawasan daratan yang diperuntukkan sebagai kawasan budi daya pada tahun 1998 seluas 33.688 ha, sementara kawasan lindung yang ditetapkan seluas 485 ha. Pada tahun 1999 kawasan budi daya bertambah menjadi 37768 ha, sementara kawasan lindung masih dengan luasan yang sama, yaitu 485 ha. Luas kawasan yang diperuntukan sebagai lahan perumahan seluas 15522 ha. Saat ini lahan yang diperuntukan sebagai lahan perumahan baru mencapai 25% dari total kawasan peruntukannya.Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian: belum optimalnya pemanfaatan lahan untuk perumahan di kota Palembang. Selanjutnya pertanyaan penelitian di kemukakan sebagai berikut:Faktor-faktor apakah yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan perumahan di Kota Palembang?Bagaimana prediksi tekanan pertumbuhan penduduk terhadap ketersediaan lahan untuk perumahan?Bagaimana model dinamik yang menggambarkan rencana tata ruang Kota Palembang yang didasarkan pada pertumbuhan penduduk dan keterbatasan sumberdaya lahan perumahan?Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah1. Mengetahui faktor-faktor apakah yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan untuk perumahan di Kota Palembang2. Mengetahui prediksi pemanfaatan lahan untuk perumahan diKota Palembang3. Membuat model Pemanfaatan lahan untuk perumahan di PalembangUntuk mencapai tujuan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan metode ex post facto dan metode survey. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang menggambarkan pertumbuhan penduduk dan unit perumahan di Kota Palembang. Pendekatan analisis yang digunakan disamping pendekatan deskriptif dan analisis spacial juga dilakukan pendekatan dengan model sistem dinamik, menggunakan software Powersim Versi 2.5. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pendekatan analisis yang dilakukan untuk pemecahan masalah digunakan pendekatan secara deskriptif berdasarkan output simulasi model. Pendekatan analisis ini dilakukan untuk melihat prediksi pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan unit perumahan di Kota Palembang. Model yang dihasilkan disimulasikan selama kurun waktu 50 tahun simulasi yaitu 1997-2047.Berdasarkan simulasi model yang dibangun, daya dukung kola Palembang yang dapat menampung unit perumahan yang dibangun akan mencapai puncaknya pada tahun ke 37 (2033), Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:- Faktor-faktor yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan di Kota Palembang diantaranya adalah faktor ekonomi, transportasi, karateristik lahan dan fear of crime.- Lahan yang diperuntukan sebagai kawasan perumahan di Kota Palembang masih dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk sampai dengan tahun 2033 (tahun ke 37).- Lahan dimaksud sudah termasuk lahan rawa yang diperuntukkan sebagai kawasan perumahan.Pendekatan model dinamika sistem dapat mengakomodasi dan membantu dalam menganalisis kebijakan pemanfaatan lahan perumahan yang termasuk dalam perencanaan tata ruang Kota Palembang.

---

The rapid growth of urban development has led to implication of burden on environmental condition. The increase of civilian migration to urban region is caused by the unbalanced development between urban and rural area. The great number of people migrating living in urban area results in the imbalance of infrastructure availability and civilian necessity.

According to the mentioned data in The regional city planning (RTRW) in 1994-2004, the total area of Palembang city is 40. 061 acre. The total area of mainland is 38.253 acres, while the total area of sea is 1.808 acres. The total area that is used for preservation in 1998 as wide as 33.688 acres, while the conservation that was determined is 485 acres. The preservation area in 1999 increased to 37768 acre, while the conservation is still the same.

The total area of open space is located at non-profitable area economically. The dependence of inhabitants on the area whose sufficient economic instrument causes the land use for housing not optimum.

Based on the description that was mentioned above, the writer formulates problems as follows:

- What factors that influence the land use for housing in Palembang city?

- How is prediction the increase of population and land availability for housing?

- Is that an existing dynamic model that describes the regional city planning in Palembang city, which is based on the increase of population and the limited resources for housing?

The aim of this research is the optimum of land use for housing to achieve this aim, the researcher uses the qualitative and quantitative approach with the ex post-facto and survey method. The character of this research is descriptive method, which describes the growth of population and housing unit in Palembang city.

Besides the descriptive method, which is based on output simulation model, the researcher also applies the dynamic system model using the powersim software version 2.5. The data used this study is: primary and secondary data.

This analysis conducted to predict the increase of population and the growth of housing unit in Palembang city. The result of this model was simulated as long as fifty years from 1996-2033.

According model simulation, the carrying capacity of Palembang city that can accommodate the housing unit will reach the peak in 2033.

Based pn explanation above, the researcher draws the conclusion as follows:

1. Factors that influence land use in Palembang city are economy, transportation, Land characterization and fear of crime.

2. The natural population growth and movement or urbanization influenced the increase of population.

3. The model of dynamic system enables to direct policy of land use for housing, which is based on the increase of population growth."

"Tanah atau sumber daya agraria lainnya dalam masyarakat agraris disamping sebagai faktor produksi, juga memiliki fungsi sosial dan politik. Oleh karenanya. setiap kelompok masyarakat mempunyal mekanisme masing-masing dalam mengatur hubungan antar manusia berkaitan dengan tanah. Implikasi dari masalah hubungan tersebut adalah adanya aturan kepemilikan atas tanah oleh masyarakat. Oleh karena itu pula hukum positif atau perundang-undangan formal mengatur hubungan antar manusia dalam hal pemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah untuk menghindari terjadinya konflik dalam masyarakat. Atas dasar pemikiran diatas, penulis mencoba mempelajari masalah konflik yang berkaitan dengan kepemilikan lahan/tanah dalam tesis yang berjudul: Konflik Kepemilikan atas Lahan Perkebunan Antara Masyarakat dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Kikim Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. Secara umum munculnya masalah kepemilikan tanah di daerah Kikim Kabupaten Lahat Sumatera Selatan berawal dari perbedaan persepsi dalam menafsirkan hak kepemilikan atas tanah oleh pemerintah dan pengusaha perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat setempat. Hal ini sangat dimungkinkan karena pada satu pihak persepsi hak kepemilikan atas tanah atau lahan didasarkan atas persepsi dari ketentuan pokok agraria sementara pada pihak yang lain, masyarakat melihat masalah hak kepemilikan atas tanah atau lahan menggunakan acuan hukum adat yang secara turun temurun ada dan telah menjadi tata nilai dalam kehidupan masyarakat. Kompleksitas persoalan diatas ditambah lagi dengan tidak berfungsinya lembaga adat sebagai institusi masyarakat yang legitimet dan muncul dari tata nilai masyarakat setempat. Ketidak berfungsian lembaga adat yang ada justru disebabkan karena pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1979 yang berkaitan dengan pembentukan kelembagaan pemerintah desa. Dari hasil pengamatan lapangan menunjukkan, upaya-upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh birokrasi setempat justru tidak menyentuh substansi persoalan yang sebenarnya. Persoalan ganti rugi seringkali teridentiftkasi sebagai penyebab munculnya konflik, sehingga upaya penyelesaian yang dilakukan hanya sebatas pemberian ganti rugi atas lahan masyarakat yang terpakai. Sementara substansi persoalan adalah pada persepsi kepemilikan tanah yang berbeda antara masyarakat dan pemerintah maupun perusahaan perkebunan, disamping persoalan hilangnya sumber penghidupan masyarakat Kikim yang disebabkan karena tidak tersubtitusi sumber penghidupan masyarakat dengan pilihan-pilihan lain yang semestinya diberikan oleh pihak perusahaan perkebunan. Dari hasil analisa mendalam terhadap fenomena-fenomena sosial yang muncul serta persoalan yang dihadapi masyarakat Kikim berkaitan dengan konflik kepemilikan atas lahan perkebunan, maka penulis mencoba menawarkan beberapa rekomendasi penelitian sebagai upaya menjembatani persoalan yang berkembang secara taktis dan strategis dan berorientasi jangka panjang. Beberapa rekomendasi guna penyelesaian konflik tersebut adalah sebagai berikut:1. Menciptakan Model hubungan antar elemen masyarakat yang terlibat secara langsung dalam proses pembangunan pada umumnya dan khususnya masalah konflik lahan/tanah. 2. Penguatan Kelembagaan Lokal di tingkat masyarakat, dengan menempatkan Lembaga adat sebagai buffer bagi kepentingan pembangunan masyarakat lokal dengan mengembalikan fungsi dan peran lembaga adat dalam tata nilai kehidupan bermasyarakat. Beberapa persoalan dan model penyelesaian yang penulis tampilkan tentunya masih perlu pengujian pada tataran implementasinya. Namun demikian, penelitian ini paling tidak mencoba membedah secara mendalam dan subtantif terhadap persoalan-persoalan yang melatar belakangi terjadi konflik, sehingga upaya-upaya penyelesaian yang ditempuh dapat efektif dan tepat sasaran."

"Masalah utama perkotaan yang dihadapi oleh kota- kota di dunia termasuk Jakarta adalah pertambahan penduduk yang kurang terkendali, pertumbuhan kota yang serba cepat dan kompleks dan kompleks dalam hal pengembangan fungsi-fungsi sebagai pusat dan berbagai kegiatan yang kesemuanya belum dapat tertampung secara semestinya di ruang-ruang yang diperuntukkan bagi kegiatan kegiatan tersebut Salah satu upaya Pemerintah DKI Jakarta dalam mengatur ruang wilayahnya yaitu dengan mengadakan penataan pada pemukiman kumuh. Dalam upaya penataan kumuh tersebut, rumah susun merupakan satu pilihan utama bagi daerah kumuh yang ditata kembali, melalui konsep membangun tanpa menggusur."

"ABSTRACTGlomalean fungi are natural resources commonly found in different natural ecosystems and associated with different potential forest, agriculture, horticulture and pasture plant. Natural resource exploitation may lead to ecosystem destruction and may affect population status of these fungi. The objective of this study is to determine the diversity of glomalean fungi and their inoculum potential in five land-use types, i.e.: forest, agroforest, "sengon" (Paraserianthes) plantation, cassava plantation and "alang-alang" (lmperata) at Kecamatan Tebo Ulu, Kecamatan Rantau Pandan, Kecamatan Muara Bungo, and Kecamatan Tebo Tengah, Bungo Tebo District, Jambi Province. Fifteen soil samples were collected from the five land-use types at a depth of 0 - 5 cm (K1) and 5 - 15 cm (K2). The glomalean fungi spores were extracted and isolated using wet sieving-decanting technique (Gerdemann, 1971) followed by sucrose centrifugation technique (Setiadi et al., 1992)_ isolated spores were identified by using the Manual for identification of VA mycorrhizal fungi (Schenck & Perez, 1990), and diversity glomalean fungi in each land-use type was analyzed using Shannon-Wiener Index, while their inoculum potential was assessed using most probable number (MPN) following procedure of Felmann & ldczak (1994). Degree of inoculum potential of the five land-use types was analyzed using varian one-way classification (Sakai & Rohlf, 1992). The results show that glomalean fungi population at the five land-use types varied. Among the six genera in the world, four genera of glomalean fungi i.e. (Glomus, Sclerocystls, Acaulospora, and Gigaspora) were found at all land-use types. Glomus spp. were dominant at the five land-use types. Genus of Gigaspora was only found at cassava plantation. Compared with the other land use types, number of species and spores found in cassava (9 species of glomalean fungi with 323 spores/100 g of sample) and in "alang-alang° (11 species with 318 spores/100 g of sample) were the highest at the value of diversity index (1,44) and (1,23) respectively. Spores of glomalean fungi increase gradually from undisturbed forest to degraded "alang-alang". Results also indicate that the inoculum potential of the five land-use types are different. Compared to the other land-use types, inoculum potential of "sengon" (39,5 active propagule/cm3 soil) and cassava plantation (37,75 active propagulelcm3 soil) were the highest. The results also show that the value of inoculum potential is not always positively correlated with the abundance of spores. Further research to determine the relationship between glomalean fungi diversity with their inoculum potential and the soil productivity is recommended. This approach can be used as an alternative strategy to improve sustainable agriculture development using microbial processes. "

"Dalam usaha pengamanan penerimaan negara dari sektor pajak pemerintah menetapkan suatu Peraturan Pemerintah tentang PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN.Dalam kenyataannya kebijakan perpajakan ini tidak saja bersubstansi sebagai kebijakan pelaksanaan dari Undang-undang Pajak Penghasilan tetapi lebih bersubstansi sebagai kebijakan yang memperkenalkan suatu pengenaan pajak penghasilan yang berbeda dari konsep dasarnya. Persoalannya ialah apakah pengenaan pajak seperti yang ditetapkan oleh kebijakan perpajakan dimaksud merupakan pengenaan pajak penghasilan yang memenuhi prinsip-prinsip keadilan.Teori dasar perpajakan mendeskripsikan bahwa sistem pajak adil apabila pajak yang dirancang mencerminkan prinsip prinsip keadilan horizontal maupun keadilan vertikal, artinya bahwa pajak yang adil adalah pajak yang dipungut berdasarkan basis dasar pengenaan pajak dan basis struktur tarif yang ditentukan secara tepat. Dalam sistem pajak penghasilan prinsip keadilan horizontal dirumuskan oleh pengertian penghasilan kena pajak sedang prinsip keadilan vertikal dirumuskan oleh struktur tarif progresif yang bermakna bahwa bagi yang berpenghasilan yang lebih besar akan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang lebih besar.Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian kualitatif berdasarkan pendekatan positivistik dengan metoda analisis teoritis dan analisis empiris terhadap kasus nyata mengenai pengenaan pajak yang dipungut berdasarkan kebijakan perpajakan yang diteliti.Telaah teoritis mendeskripsikan bahwa pajak penghasilan yang didefinisikan oleh kebijakan perpajakan dimaksud tidak mencerminkan pajak penghasilan yang adil. Analisis empiris juga mendeskripsikan bahwa pajak penghasilan yang dipungut berdasarkan kebijakan perpajakan ini tidak adil berdasarkan kenyataan yang memperlihatkan kecenderungan beban pajak yang lebih besar dibandingkan beban pajak yang seharusnya. Pajak yang didefinisikan dalam kebijakan perpajakan ini lebih mengarah sebagai rancangan bagi suatu jenis pajak yang lain."

"Ada banyak kasus pembebasan tanah untuk kepentingan umum di Aceh Besar yang menimbulkan protes aktor pemilik tanah sanpai ke pengadilan. Namun belun ada kasus seperti itu yang berakhir dengan penguncitan aktor oleh Lembaga Adat dari status penduduk desa setempat. Sanksi itu bahkan diberikan setelah putusan Pengadilan Negeri Aceh Besar dimenangkan Kades; dengan demikian, aktor dikalahkan secara substantif dan formal.Fenomena ini menjadi pokok masalah yang urgen karena (1) dengan tindakan protes itu telah menimbulkan suasana disorder dalam komunitas bersangkutan; (2) keadaan tersebut memperlihatkan indikasi ada hubungan konflik antara aktor protes dari kelompok acuan uleeba-_Zang dan pemimpin desa sebagai reference aktor setuju.Tujuan penelitian ini untuk (1) menggali dan nenemukan penjelasan substantif, yakni faktor pendorong timbulnya tindakan setuju dan protes aktor; (2) memahami makna tindakan protes dengan kerangka tipologi Weber; dan (3) mengetahui bagaimana kaitan antara ciri tindakan aktor sebagai temuan dengan studi teoretik yang relevan.Penelitian ini menggunakan kerangka pikir kualitatif dan didukung kuantitatif. Karena itu, pertama, digunakan perspektif substantif untuk menenukan faktor atau kategori yang mendorong timbulnya tindakan setuju dan protes aktor. Setelah mendapat penjelasan epic, kedua, dipakai perspektif formal, tipologi Weber, untuk mengukur makna protes; dan ketiga, temuan itu dibandingkan dengan hipotesis hasil telaah pustaka yang relevan.Metode yang dipakai dalan proses pengumpulan data adalah wawancara mendalam dengan empat subjek dan sembilan informan kunci serta observasi langsung tindakan subjek. Survei dilakukan untuk memahani karakteristik dua belas aktor pemilik tanah yang menjadi subjek.Temuan menunjukkan (1) bahwa kelompok setuju dan protes muncul karena nilai sejarah sosial budaya yang dihayati mereka saling berbeda, ini berimplikasi pada cara nereka memandang pembebasan tanah tidak sama. Bagi aktor protes cara yang rasional adalah yang menjamin hak mendapatkan gantirugi. (2) Ditemukan bahwa aktor protes lebih cenderung memaknai tanah dari aspek ekonomis dan untuk mencapai tujuan digunakan cara efisien dan efektif. Ciri itu mengarah pada tipe rasional instrumental weber. (3) Kondisi sejarah sosial budaya kelompok aktor dan cara pendekatan merupakan dua hal yang signifikan dalam melakukan pembebasan tanah untuk kepentingan umum.Disimpulkan bahwa protes terjadi karena nilai sos-bud yang berujud cara aktor memaknai tanah tak sama. Disarankan agar pengambil kebijakan memahani protes secara substantif terlebih dahulu, baru tindakan formal."

"Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan beberapa tahun terakhir ini sering menimbulkan masalah, terutama jika dikaitkan dengan proses pelepasan hak oleh pihak yang memerlukan tanah. Permasalahan itu terfokus pada tata cara pelepasan hak, jumlah dan besarnya ganti kerugian serta tidak efektifnya penggunaan tanah oleh para pengembang setelah berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu untuk mengantisipasi timbulnya masalah baru di bidang pertanahan, pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan dibidang pertanahan dalam hubungannya dengan penanaman modal, yaitu paket deregulasi yang berlaku pada tanggal 23 Oktober 1993. Tujuan Penelitian adalah untuk mengungkap secara jelas mengenai pengaruh paket deregulasi, tingkat pendapatan, tingkat kepadatan penduduk, jumlah dan besarnya ganti kerugian serta tata cara atau sistem pendekatan yang dilakukan oleh para pengembang terhadap kelancaran kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan. Tatacara pengolahan dan analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan metode perhitungan statistik dan metode deskriktif dengan menggunakan bentuk non probability sampling dengan tata cara purposive sampling. Adapun jumlah sampel yang ditentukan berdasarkan jumlah populasi 750 KKlorang dari jumlah penduduk keseluruhan ialah sebanyak 251100 atau 0,25 % dari jumlah populasi. Paket deregulasi merupakan faktor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan oleh para pengembang untuk kepentingan pembangunan perumahan. Selain itu faktor pemberian jumlah ganti kerugian dan tata cara atau sistem pendekatan yang dilakukan oleh para pengembang juga berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah. Mengenai tingkat pendapatan dan kepadatan penduduk, yang sebelumnya diduga berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah, ternyata tidak mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah. Penelitian ini diharapkan untuk memberi masukan bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan pada umumnya dan pembangunan perumahan pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi bahan koreksi bagi pelaksanaan pengadaan tanah oleh para pengembang pada masa yang akan datang, sehingga pada akhirnya dapat meminimalkan permasalahan yang timbul dalam kegiatan pengadaan tanah."

"Dengan intensitas perkembangan yang tinggi, salah satu masalah yang dihadapi DKI Jakarta saat ini adalah perubahan pemanfaatan ruang yang tidak terkendali. Kawasan Kemang di Jakarta Selatan adalah kawasan yang diarahkan sebagai kawasan perumahan pada dokumen Rencana Tata Ruang. Namun pada kenyataannya, kini pola kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan tersebut semakin bergeser menuju ke arah yang lebih komersial.Perubahan pemanfaatan ruang ini meningkatkan intensitas kegiatan dan berdampak pada menurunnya tingkat pelayanan prasarana pendukung yang pada awalnya ditujukan untuk pelayanan perumahan. Berbagai kegiatan yang berlangsung di wilayah penelitian berlangsung di luar asumsi perencanaan sehingga dampak Lingkungan akibat berubahnya pemanfaatan ruang ditelusuri berdasarkan fenomena yang terjadi dengan adanya perubahan tersebut. Dampak pada Lingkungan fisik yaitu kemacetan lalu lintas, meningkatnya limbah padat dan cair, dan kebisingan. Selain itu, secara sadar pelaku usaha juga menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan usahanya (free riders). Dampak pada Lingkungan sosial ekonomi adalah terjadinya konflik sosial, meningkatnya kesempatan kerja masyarakat dan penerimaan pemerintah dan pajak dan retribusi.Untuk mengakomodasi munculnya kegiatan-kegiatan usaha di kawasan ini, dengan tetap mempertahankan peruntukan utama Kawasan Kemang sebagai kawasan perumahan, Pemerintah DKI memberlakukan Kawasan Kemang sebagai Kampung Modern, yaitu kawasan permukiman yang terintegrasi dengan kegiatan usaha yang ada, agar kawasan permukiman tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhan penghuninya sendiri. Akan tetapi, sampai saat ini masih banyak kegiatan usaha yang kelengkapan izinnya belum memenuhi syarat, masih bermunculannya tempat-tempat usaha Baru, dan masih adanya kegiatan usaha yang berlokasi di Luar kawasan yang diperbolehkan. Hal ini secara langsung melanggar peraturan hasil penyesuaian tersebut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut sangat dibutuhkan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dan dapat diandalkan. Mengingat sudah banyaknya dokumen yang mengatur pemanfaatan ruang di Kawasan Kemang, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini menyangkut keefektifan institusi yang terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Kemang.Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan evaluasi formatif pada keefektifan produk dan proses pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Kemang. Kriteria utama yang digunakan dalam evaluasi adalah kriteria keefektifan yang berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Penelitian dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan by product dan pendekatan by process. Pendekatan by product menilai keefektifan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang melalui evaluasi keefektifan produk yang mengatur pemanfaatan ruang, dan pendekatan by process, menilai keefektifan institusi yang terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang dengan menganalisis proses dan prosedur pengendalian pemanfaatan ruang yang dijalankan oleh institusi tersebut.Dari sisi produk, pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Kemang dikatakan efektif, jika ketiga indikator yaitu pemanfaatan lahan, kegiatan penunjang perumahan, dan pemanfaatan ruang di lokasi yang diizinkan dapat dipenuhi. Dari sisi proses, pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Kemang dikatakan efektif, jika keenam indikator yaitu proses pelayanan IMB, proses pelayanan IPB, proses pelayanan izin UUG, proses pelayanan SKM, pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan, serta pelaksanaan tugas dan wewenang penertiban dapat dipenuhi.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa institusi yang terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang di Kemang belum efektif. Untuk penyempurnaan kinerja institusi terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang Kawasan Kemang, maka perlu dilakukan upaya untuk: 1) Melaksanakan up-grading atau peningkatan kualitas (capacity building) aparat institusi, terutama dalam hal pengaktifan monitoring dan pencegahan dampak; 2) Melakukan pemantauan, pendataan, dan pelaporan atas kegiatan pemanfaatan ruang secara menyeluruh dan periodik/rutin untuk mendapatkan basis data dalam melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang; 3) Melakukan penajaman tugas pokok dan fungsi institusi yang terkait atau mengupayakan dibentuknya tim khusus yang secara formal berada dalam struktur kepemerintahan daerah dan resmi berwenang.

---

With its high intensity development, Jakarta is currently faced with the problem of uncontrolled change of spatial use. South Jakarta's Kemang is an area determined by the city Spatial Planning document for housing. However, facts show that the area had gradually been used for more commercial purposes.

The change in spatial use has resulted in higher level of activities and consequently lower level of service of the supporting facilities initially planned for residences. Various activities in the research area took place beyond what had been settled. Therefore, the environmental impacts due to the change of spatial use in Kemang were measured based on the phenomena resulting from such change. Impacts on the physical environment included traffic jams, increased volume of solid and liquid waste and higher level of noise disturbance. Business owners consciously acted as free riders by intentionally making use of public facilities. Impacts on socio-economic conditions were social conflicts, more employment opportunities for residents in the area and increased government revenues from taxes and levies.

In order to make room for new businesses in Kemang while maintaining its status as a residential area, Jakarta city administration has determined the area as a Kampung Modern (Modem Village), i.e. an area integrated with existing business activities to enable it to meet the needs of its residents. However, there are still many businesses with no proper business licenses, and new ones keep springing up despite the fact that these violate the revised city regulation. People have even set up their businesses outside permitted zones. To solve this problem, it is crucial to have effective and reliable control measures regarding the area spatial use. Since there are already many documents concerning spatial use in Kemang, this research focused on the effectiveness of institutions related to spatial use control in the area.

Using formative evaluation approach, the research assessed the effectiveness of the products and spatial use control in Kemang. The key criterion used was effectiveness. It had to do with whether an alternative had achieved the expected result or had reached the target of the action. By product and by process approaches were used. The by product approach measured the effectiveness of spatial use control by evaluating the product controlling spatial use in Kemang while the by process approach reviewed the effectiveness of institutions dealing with spatial use by analyzing the process and procedure of spatial use control implemented by these institutions.

In terms of product, spatial use control in Kemang would be considered to have been effective when the following three indicators, i.e. land use, housing supporting activities and spatial use in permitted locations had been in place. In terms of process, such control would be effective when six indicators such as building construction permit, building use permit, nuisance law permit and construction certificate applications as well as monitoring and control duties and responsibilities had been properly in place.

It can be concluded from the research results that the institutions dealing with spatial use control in Kemang had not been performing effectively. Improving the performance of institutions concerned with spatial use control in Kemang calls for: 1) Upgrading or building the capacity of the institutions' officers, particularly in monitoring implementation and impact prevention; 2) Monitoring, collecting data and preparing comprehensive and periodic/routine reports of spatial use activities to develop a database to support spatial use monitoring and controlling; 3) Enhancing related institutions' key responsibilities and functions with one institution authorized to monitor the implementation, or establishing a special team which will be within the formal regional government structure and given the official authority to perform spatial use control."

"Sebagian besar lahan tanah milik Perum Pegadaian yang ada saat ini, hanya dimanfaatkan untuk usaha gadai. Padahal jika dilihat dari letaknya, cukup banyak lokasi tanah yang berada pada daerah strategis (pusat kota dan sentra bisnis). Sehingga sangat memungkinkan untuk dapat dikelola lebih optimal lagi melalui diversifikasi usaha properti sehingga dapat menjadi suatu central business unit yang menguntungkan. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah keterbatasan dana yang dimiliki untuk menjadikan eksistensi lahan-lahan tersebut menjadi profit centre. Dalam tesis ini, akan dilakukan analisis dengan metode factor analysis terhadap beberapa alternatif jenis investasi properti yang layak diterapkan pada salah satu lahan yang cukup strategis untuk dikembangkan. melalui pendekatan institutional engineering dengan model project financing yang dioptimalkan dengan monte carlo. Hasilnya adalah pola kelembagaan yang optimal dapat mendorong suatu kelayakan investasi. Terlihat dari hasil detail Baseline Joint Operation atau Joint Venture NPV= 133,576,999,657.37 dan IRR = 22%. Sedangkan untuk Baseline Cash Flow 30th NPV= 46,529,098,320.62 dan IRR = 16%.

---

The existing land areas of Perum Pegadaian mostly are exploited in the effort of pawn. There is plenty of land location, which located in strategic area (Central Business District and Down town). Trough business diversification in property development, there are some possibility in land usage optimalization in gaining profit. One of the main problems that faced by Perum Pegadaian is lack of fund resource to develop the unprofitable land into beneficial central business unit. In this thesis, factor analysis will be used to analyze the alternative selecting types of property investment to be applied at one of the strategic land area, with an approach of institutional engineering in project financing models in the process of Monte Carlo optimalization. The result is with institutional engineering optimal, feasibility study can be driven, this appear on the result of detail Baseline Cash Flow with 30'h Joint Operation or Joint Venture, the NPV = 133,576,999,657.37 and IRR = 22%, which is higher comparing with 30'h Baseline Cash Flow, the NPV = 46,529,098,320.62 and [RR= 16%."

"Dalam melibatkan pemindahan penduduk ke daerah baru yang tadinya belum digarap, sudah dilaksanakan di banyak negara di dunia, yang disebut dengan istilah pemukiman. Proyek-proyek pemukiman dapat dijumpai di berbagai daerah seperti Afrika, Amerika Selatan, Timur Tengah, Asia Selatan dan Asia Tenggara. Proyek-proyek pemukiman tersebut sekaligus pula digunakan untuk membantu tercapainya sasaran-sasaran berbagai kebijakan dimulai dari penyebaran penduduk, penyediaan tanah dan penghasilan yang lebih baik, sampai pada masalah-masalah yang berkaitan dengan keamanan nasional.Masalah kependudukan identik dengan masalah pemukiman. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa masalah kependudukan merupakan masalah yang menimpa hampir seluruh negara di dunia. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya usaha-usaha penanganan masalah kependudukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Konferensi Kependudukan Sedunia (United Nations World Population Confrence) yang diselenggarakan pada tahun 1965 di Belgrado.Dalam menangani masalah kependudukan di negara berkembang lebih mudah memecahkannya dibandingkan dengan negara yang sedang berkembang. Hal tersebut disebabkan karena pada negara berkembang, hal yang dihadapi hanya terbatas pada masalah kependudukan saja. Sedangkan pada negara yang sedang berkembang, bukan saja usaha pemecahan masalah tersebut di atas, tetapi lebih kompleks lagi, baik menghadapi usaha-usaha konsolidasi politik, ekonomi, sosial budaya dan lain-lain maupun lajunya perkembangan penduduk yang pesat per tahunnya.Program pemukiman pedesaan di negara-negara Asia Tenggara telah lama sekali dilaksanakan dengan berbagai alasan-alasan kebijakan (alasan ekonomi, sosial, politik dan strategi) dalam menangani masalah kependudukan yang dikaitkan dengan kebijakan-kebijakan pembangunan nasional.Misalnya di Indonesia, program pemukiman telah berlangsung sejak tahun 1905, yaitu pada waktu pemerintahan Belanda dengan istilah kolonisasi. Program ini dimaksudkan untuk mengurangi tekanan penduduk di pulau Jawa yang merupakan salah satu faktor penyebab meningkatnya kemiskinan di pulau tersebut. Demikian pula di Filipina, sejarah pemukiman di mulai sejak tahun 1930-an, Malaysia pada tahun 1957 sedangkan Muangthai sejak tahun 1940-an.Pemerintah kolonial Belanda pada abad kedua puluh, telah menyadari meningkatnya kemiskinan di pulau Jawa akibat dari kepadatan penduduk. Dari hasil sensus yang diselenggarakan pada tahun 1905, menunjukkan bahwa terdapat 30,1 juta jiwa penduduk yang berdiam di pulau Jawa sedangkan 7,5 juta jiwa penduduk berada di luar pulau Jawa. Namun terjadinya ketimpangan penyebaran jumlah penduduk di atas bukan hanya alasan satu-satunya penyebab kemelaratan di pedesaan Jawa, akan tetapi perubahan-perubahan yang terjadi pada ekonomi pedesaan sebagai akibat dari kegiatan perusahaan-perusahaan asing yang bekerja di bidang produksi dan ekspor tanaman perdagangan seperti tembakau dan tebu, membawa akibat buruk bagi penduduk pulau Jawa. Walaupun perusahaan-perusahaan perkebunan telah mulai mengubah fokus kegiatannya ke pulau Sumatera sesudah tahun 1900, namun keadaan sosio-ekonomi di pedesaan Jawa tetap suram. Di dalam usaha memperbaiki kondisi rakyat pedesaan Jawa, pemerintah kolonial Belanda melaksanakan kolonisasi, yaitu penempatan petani-petani dari daerah yang padat penduduknya di Jawa ke desa-desa baru yang berada di luar Jawa yang disebut koloni sebagai salah satu jalan untuk memecahkan masalah kemiskinan di pulau Jawa."