Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menggunakan panel data dari 33 provinsi di Indonesia selama 10 tahun, antara tahun 2006 s.d 2015, penelitian ini mengkaji dampak tidak langsung dari anggaran belanja pemerintah di bidang pertanian, total anggaran belanja pemerintah per PDRB, dan anggaran belanja pemerintah di sektor publik terhadap deforestasi. Penelitian ini menganalisis hubungan antara anggaran belanja pemerintah dan deforestasi dengan menggunakan system generalized method of moment estimation (GMM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dampak tidak langsung dari peningkatan belanja pemerintah, yaitu adanya peningkatan konversi lahan dari hutan untuk pertanian. Peningkatan anggaran belanja pemerintah di bidang pertanian dan total anggaran belanja pemerintah per PDRB berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap deforestasi. Sedangkan anggaran belanja pemerintah untuk publik sektor tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap deforestasi.

---

Using balanced panel data from 33 provinces in Indonesia and covering a ten-year period between 2006 and 2015, this study examines the indirect effects of government spending on agriculture, total government spending over GRDP, and public spending on land use conversion. Applying the system generalized method of moment estimation (GMM) technique, this research investigates relationship between government spending and forest land clearing. The result shows that there is an indirect impact from increasing government spending: there is an increase in the total amount of land use conversion from forest to agriculture in Indonesia. This study points out that an increase in government spending on agriculture and total government spending over GRDP have a significant positive impact on deforestation. Meanwhile, public spending has no significant effect on forest clearance."

"

---

ABSTRACTThe research was held from December 2010 up to February 2011 in Kerinci District, Jambi Province. The data collecting was doing by interview, direct observation, participation, and vegetation analysis in the field. The result shows that local community group the unit of land use in their area into 10, those are sawah or sawauh (rice fields), batang ayik or bati ayay (rivers), dusun or neghiw (villages), pelak or kandaw or cuguk (fields of vegetables and annual crops around the village), ladang pnanam mudo (annuals and vegetables crops fields), ladang pnanam tuo (complex agroforestry fields), bluka mudo (young secondary forest), bluka tuo (old secondary forest), imbo adat or imbew adaik (customary forest), and imbo lengang or imbew suwaw or imbo gano (primary forest). The people take multiple use strategy in using land and resources around them to complete their daily needs. Dual economy system makes them able to deal with the differences of ecological, social economy, cultural conditions, and the pressure of population growth. The social activity concerned with environmental antrophisation creates heterogeneity of ecosystem with the differences of floristic compositions and structures"

"Kota Serang terletak di tengah provinsi Banten, yang merupakan pintu gerbang pergerakan manusia, barang, dan jasa antar regional yang sangat strategis sehingga akan dibangun pusat perbelanjaan dan bisnis. Rencana pembangunan Mall of Serang ini akan mempengaruhi perubahan tata guna lahan yang ada di daerah sekitarnya. Tentunya ini juga akan berdampak pada perubahan transportasi di wilayah Kota Serang khususnya daerah sekitar pembangunan Mall of Serang. Dengan memperhatikan segala aspek rencana pembangunan Mall of Serang perlu dilakukan analisis kinerja lalu lintas. Analisis menggunakan perencanaan empat model transportasi yaitu bangkitan perjalanan yang menghasilkan model hubungan antara parameter tata guna lahan dengan jumlah perjalanan yang menuju ke suatu zona atau meninggalkan suatu zona. Analisis model bangkitan perjalanan menggunakan metode ITE dengan berdasarkan tipe tata guna lahan dimana luas lahan mall pembanding, yang nantinya sebagai acuan untuk memprediksikan pengunjung Mall of Serang. Model distribusi perjalanan untuk mendapatkan data arus lalu lintas dari zona asal ke zona tujuan dalam suatu lingkup studi. Yang menjadi objek adalah 3 jenis kendaraan yaitu kendaraan ringan (LV), kendaraan berat (HV), dan Sepeda motor (MC). Dari hasil pengamatan yang dilakukan sekitar Mall of Serang didapat jumlah pengunjung Mall of Serang dengan mengestimasi luas lahan dari suatu daerah studi yaitu dengan mengetahui luas bangunan mall pembanding adalah sebesar 241 smp, yang terdiri dari angkutan umum, sepeda motor dan mobil pribadi. Memprediksikan kondisi yang akan datang mengasumsikan nilai tingkat pertumbuhan setiap zona. Dengan nilai tingkat pertumbuhan sebesar 1.022. Dengan metode seragam, semua matriks asal-tujuan dikalikan dengan factor 1.022 untuk mendapat matriks asal-tujuan pada masa mendatang.

---

Serang town located in the middle of province Banten, Serang is a gate of people movement, thing, and service inter regional that very strategic so it will build center of shopping and bussines. Plan of contruction Mall of Serang will influence use areas system in surroundings region. Certainly it's also impact to transportation in Serang town especially in araound contraction Mall of Serang.

With look all of aspect the plan of contruction Mall os Serang need traffic perfomance analysis. The analysis using four models of transport planning is trip generation resulting model of the correlation between land use parameters with number of trips towards to a zone or leaving to a zone. Analysis model trip generation using methode ITE by type land use where the mall area as a reference, and it use to give a prediction of visitor Mall of Serang. Model trip distribution to get the data of traffic flow from origin zone to destination zone within a scope study. The object are the three types of the vehicle specifically light vehicle, heavy vehicle, and motorcycle.

From the result of observations around the Mall of Serang can be obtained the visitors Mall of Serang with in estimating land of the studi area by knowing the comprasion another mall area is 241 smp, consist of public tranport, motorcycle, and private car. To predict the condition of the future we can assuming the value of the zones growth rate.With get the value of growth is 1.022. With the same methode, all of matrix origin-destination multiplied by factor 1.022 to get the matrix origin-destination of the future."

"Sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997, wakaf di Indonesia belum tercatat dengan baik, sehingga mudah terjadi penyimpangan dari hakikat dan tujuan wakaf itu sendiri, terutama sekali disebabkan terdapatnya dua bentuk perwakafan (wakaf keluarga dan wakaf umum) dan tidak ada keharusan untuk didaftarkannya benda-benda yang diwakafkan itu. sehingga seolah-olah sudah menjadi milik ahli waris atau pengurus (Nazhir). Dalam tesis ini dianalisis kasus tentang seseorang telah mewakafkan tanah untuk makam keluarga. Namun akhirnya peruntukannya menjadi pemakaman umum. Kasus ini menarik untuk dikaji karena wakaf tersebut tidak didaftarkan dan menimbulkan sengketa, ahli waris menganggap tanah tersebut bukanlah tanah wakaf. Pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis dari penelitian ini adalah bagaimanakah pembuktian tanah wakaf menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis tidak setuju dengan pendapat Hakim Kasasi yang menganggap bahwa tanah tersebut bukan tanah wakaf dengan pertimbangan tidak adanya saksi-saksi yang mendengar ikrar wakaf. Menurut penulis, pembuktian tanah wakaf dapat dilakukan dengan Saksi-saksi Testimonium De Auditu, yang walaupun tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung, tetapi sebagai persangkaan adalah dibenarkan, sebagaimana yang ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959.

---

Prior to the enactment of Government Regulation No. 28 of 1997, waqf in Indonesia has not been well documented, so it was easy to deviating the nature and purpose of the waqf itself, primarily because of the presence of two forms of waqf (family waqf and general waqf) and there is no requirement for the registration of objects that has become waqf. so as if it belonged to the heirs or the caretaker (Nazhir).

In this thesis has analyzed the case of a person donating the land for a family tomb. But eventually the designation became public cemetery. This case is interesting to study because it is not registered waqf and cause disputes, the heirs assume that land is not a waqf land. The principal issues raised by the authors of this study is how to prove the land of waqf according to legislation No. 41 of 2004 about Waqf. The research method used is a normative juridical research, with the type of descriptive analytical study.

Based on the results of the study, author do not agree with the opinion of Supreme Court Judges who consider that the land is not of waqf land with consideration absence of witnesses who heard the pledge of waqf. According to the author, evidence of waqf land can be done with witnesses Testimonium De auditu, which although can not be used as a direct witness, but as a presupposition is justified, as affirmed in the Supreme Court jurisprudence 308 K / Sip / 1959 dated November 11, 1959."

"This book brings together a multidisciplinary group of authors exploring the ethical dimensions of climate change and food. Conceptual clarifications provide a necessary basis for putting sustainable development into practice. Adaptation and mitigation demand altering both agricultural and consumption practices. Intensive vs. extensive production is reassessed with regard to animal welfare, efficiency and environmental implications. Property rights pay an ever-increasing role, as do shifting land-use practices, agro-energy, biotechnology, food policy to green consumerism. And, last but not least, tools are suggested for teaching agricultural and food ethics. Notwithstanding the plurality of ethical analyses and their outcome, it becomes apparent that governance of agri-food is faced by new needs and new approaches of bringing in the value dimension much more explicitly. "

"ABSTRAKKabupaten Subang merupakan lumbung padi terbesar ketiga di Jawa Barat setelah Karawang dan Indramayu. Pada Tahun 2008 berhasil melakukan swasembada beras, namun saat ini pada tahun 2015 ketahanan pangan Kabupaten Subang terancam karena dialokasikan sebagai target perluasan pembangunan baik industri manufaktur, perumahan, dan lainnya. Kondisi tersebut terjadi karena tata letak kabupaten Subang yang strategis, berbatasan dengan daerah industri, serta dilintasi jalur Pantura dan Tol Cikopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lokasi perubahan penggunaan tanah sawah dan kaitannya dengan ketahanan pangan. Penelitian ini dilakukan secara temporal yaitu tahun 2008 dan 2015. Variabel yang digunakan adalah kepadatan penduduk, jumlah penduduk, kebutuhan pangan, dan jumlah produksi padi. Analisis yang digunakan adalah analisis overlay antara peta penggunaan tanah tahun 2008 dan 2015 untuk mengetahui perubahan penggunaan tanah sawah, dan analisis statistik Pearson Product Moment untuk mengetahui pengaruh perubahan penggunaan tanah sawah terhadap ketahanan pangan. Hasil penelitiannya adalah Perubahan penggunaan tanah sawah menjadi wilayah terbangun di Kabupaten Subang mayoritas terjadi pada penggunaan tanah sawah irigasi dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi. Beberapa Kecamatan dengan perubahan penggunaan tanah sawah yang tinggi memiliki nilai ketahanan pangan yang rendah (kurang pangan). Semakin tinggi perubahan penggunaan tanah sawah menjadi wilayah terbangun, maka nilai ketahanan pangan akan semakin rendah.

---

ABSTRACTSubang Regency is the third largest rice producers in West Java after Karawang and Indramayu. In 2008 successfully rice self-sufficiency, but this time in 2015 food security in Subang Regency is threatened because Subang is allocated as a target expansion of manufacturing, housing, and others. The condition occurs because Subang is in a srategic position like a bordering the industrial area, and crossed PANTURA line and CIKOPO Toll. The aims of this research is to find out where the change of agricultural land use occurs and the relation of food security. This research was carried out in temporal terms, namely in 2008 and 2015. The variables are population density, food needs, and rice production, The method of this research is overlay analysis between land use maps in 2008 and 2015 to assess changes in land use fields, and analysis Pearson Product Moment statistic to know the effect of changes of agricultural land use to food security. The result of this research is agricultural land use change into the constructed area in Subang occur in the type of land use irrigated ricefield with a high density population. Some of sub-district that the high level of agricultural land use chnage have the low value of food security (less food). The higher of agriculturalland use change into constructed area, the value of food security would be lower."

"ABSTRACTSitu Rawa Kalong merupakan sumber air utama yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pembudidayaan ikan air tawar. Namun, situ yang dimanfaatkan ini berada dalam kondisi yang tercemar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh penggunaan lahan terhadap pencemaran di situ ini dan bagaimana zona beban cemarannya. Dengan pengambilan beberapa sampel air di situ ini, maka didapatkan kualitas air dan status mutunya. Status mutu sampel air ini ditentukan dengan menggunakan metode STORET. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan lahan yang berada di sekitar Situ Rawa Kalong mempengaruhi pencemaran dengan nilai BOD, COD dan Pb yang melebihi baku mutu. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa zona beban cemaran yang tinggi terakumulasi di bagian situ yang lebih dalam.Situ Rawa Kalong is the main sources of water that is used by the peoples for fresh water fish cultivation. However, the ponds that used to be in contaminated conditions. This study aimed to acknowledge the impact of land use toward contamination and to acknowledge the contaminated zone at it. By taking several samples of water in it, then the water quality and quality status are determined. The quality status of water samples is determined using STORET method. The results of this study indicate that the land use that located around Situ Rawa Kalong affect the value of BOD, COD and Pb exceeding quality standards. In then, the results of this study also indicate that the zone of high contaminant load accumulated in the deeper parts of the pond."

"Pengembangan Mix Land Use merupakan salah satu bagian kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas perkotaan, salah satunya dalam pemenuhan kelangkaan (scarcity) lahan fasilitas publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola pemanfaatan ruang dengan konsep Mix Land Use sehingga pemanfaatan ruang akan optimal dalam pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta melihat autokorelasi spasial keberadaan fasilitas prasarana pendidikan dan kesehatan terhadap penetapan NJOP. Penelitian dilakukan berdasarkan data GIS di Kota Batam dengan metode analisis yang digunakan adalah Analisis Entropy; Analisis Skalogram dan Indeks Marshal; serta Analisis Gap. Untuk melihat faktor-faktor determinan yang mempengaruhi NJOP dan autokorelasi spasial NJOP digunakan metode Analisis Model Panel dan Indeks Moran dengan Stata 14. Hasil penelitian ini mengidentifikasi lebih dari 50% pemanfaatan ruang di Pulau Batam yang berkonsep zoning berubah kearah pola pemanfaatan Mix Land Use. Karakteristik wilayah yang memanfaatkan pola Mix Land Use adalah: 1) merupakan kecamatan dengan hirarki pelayanan tinggi; 2) memiliki prasarana pendidikan dan kesehatan yang lebih lengkap dan tersebar secara merata untuk dapat diakses oleh masyarakat; 3) gap kebutuhan akan prasarana pendidikan dan kesehatan lebih kecil. Variabel kepadatan penduduk menjadi faktor yang dominan mempengaruhi NJOP, sedangkan keberadaan prasarana pendidikan dan kesehatan tidak menjadi memberikan pengaruh signifikan. Dalam analisis spasial menunjukkan adanya autokorelasi spasial penetapan NJOP antar kecamatan. Hasil studi ini merekomendasikan perlunya penerapan konsep Mix Land Use dalam penyusunan Perda RTRW Kota Batam serta perlunya Pemerintah Pusat melakukan peninjauan ulang terhadap pemberlakuan sistem sewa tanah di Kota Batam sehingga dapat dilakukan reformulasi penetapan nilai NJOP sebagai potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

---

Mix Land Use has become one of the key planning strategies at improving the quality of urban areas, especially fulfillment scarcity of public facilities area. This research aims to identify the patterns of spatial use with the concept of Mix Land Use in order to optimalization the use of space within equal distribution of education and health well as see the spatial correlation within the existence of education infrastructure facilities and health to the NJOP determination. The research was conducted based on the GIS data in Batam City with an analytical methods used are Entropy Analysis; Schallogram Analysis and Marshal Index; and Gap analysis. To see the spatial correlation are used Panel and Moran?s Index with Stata 14.

The results of this research identified more than 50% the use of space on Batam city with the concept Zoning to turn toward adopt Mix Land Use pattern. Characteristics of the region that used Mix Land Use are: 1) is a district with a high service hierarchy; 2) have the education and health infrastructure which is more detailed and spread equally to be accessible for the public; 3) The necessity gap between education and health infrastructure are smaller.

In the spatial analysis shows the spatial correlation of NJOP determination between regions, but the existence of education and health infrastructure does not affect the formulations on the value of NJOP determination. The results of these studies, recommends the need of review the Mix Land Use in RTRW Batam City as well as the the need for the Central Government to conduct a review of the implementation of the land lease system in Batam, as well as the fixing the reformulation NJOP as the potential for increased Original Local Income (PAD)."

"Lahan bekas tambang batubara sering dipandang sebagai lahan yang marginal, namun jika reklamasi dilakukan dengan baik dan didukung dengan perencanaan pemanfaatan lahannya, maka lahan bekas tambang dapat menjadi sumber-sumber ekonomi baru sekaligus untuk tujuan perbaikan kondisi lingkungan dan menjaga keseimbangan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji preferensi para pemangku kepentingan atas komoditas yang dapat dikembangkan pada kawasan budidaya lahan bekas tambang yang berisi ragam penggunaan lahan, (2) merumuskan sustainable development sequential lahan bekas tambang batubara dan rencana tata ruangnya agar menjadi lanskap yang terintegrasi dan multifungsi, (3) mengevaluasi nilai ekonomi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berisi ragam penggunaan lahan, (4) mengkaji kelayakan usaha dengan menghitung potensi yang dapat dihasilkan dari pemanfaatan kawasan budidaya sampai penutupan kegiatan pertambangan. Metode yang digunakan yaitu: (1) Analytical Hierarchy Process, (2) Geographical Information System, (3) valuasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan (4) kajian kelayakan usaha (NPV, IRR, dan B/C Ratio). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) perhatian utama stakeholders adalah terhadap kesesuaian lahan dan komoditas yang dipilih sejalan dengan kebiasaan masyarakat, (2) lahan bekas tambang bisa ditransformasi menjadi lahan produktif yang menghasilkan beragam produk ekonomi dan jasa lingkungan tanpa harus menunggu selesainya seluruh kegiatan pertambangan, (3) nilai lingkungan lahan bekas tambang batubara PT Bukit Asam dengan konsep tata ruang yang terintegrasi dan multifungsi lebih tinggi jika dibandingkan dengan konsep pemulihan lahan untuk tujuan penghijauan lingkungan sesuai standar keberhasilan reklamasi, (4) Berdasarkan kajian kelayakan usaha dapat disimpulkan bahwa pengembangan hutan tanaman industri jenis Jabon Merah, budidaya perikanan, pengembangan tanaman Kayuputih, dan pengembangan peternakan sapi potong layak diusahakan, estimasi pendapatan sebelum pajak sampai dengan penutupan tambang tahun 2043 sebesar Rp. 1.216.073.145.000,00 (untuk area izin pertambangan 15,421 ha). Jika terdapat sumber ekonomi baru setelah pertambangan berakhir, kondisi sosial dan kelestarian lingkungan dapat dipertahankan.

---

Mined land is often seen as marginal land, but if the reclamation is done well and is supported with land use planning, the mined land can be sources of new economy at the same time serving the purpose of environmental conditions improvement and maintaining social balance. This study aims to: (1) assess the preferences of stakeholders on a commodity that can be developed in the area of mined land that contains a variety of land use; (2) formulate sustainable sequential development of ex-coal mining land and its spatial planning for landscape integration and multifunctional; (3) evaluating the economic value of natural resources and environment that contains a variety of land use; and (4) assess the feasibility to calculate the potential that can be generated from the utilization of cultivated area until the closing of the mining activities. The methods used are: (1) analytical hierarchy process, (2) geographical information system, (3) economic valuation of natural resources and the environment, and (4) study the feasibility (NPV, IRR, and B/C Ratio).

The results found: (1) the main concern of stakeholders is the land suitability and commodities are selected in line with people's habits; (2) mined land can be transformed into productive land that produces various products of economic and environmental services without having to wait for the completion of all activities mining; (3) the value of land environment of mined land PT Bukit Asam with spatial concepts that are integrated and multifunctional is higher than the land recovery concept for the purpose of greening the environment according to the standard of reclamation; and (4) based on the feasibility study it can be concluded that the development of the red Jabon plantation, Aquaculture, Cajuput crop development, and beef cattle farms, the estimated pre-tax income until the closing in 2043 amounted Rp1,216,073,145,000.00 (for the mining permit area 15.421 ha). If there is a source of a new economy after mining ends, the social conditions and environmental sustainability can be maintained."