Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSecara teori, dampak tarif input dan output terhadap kinerja perusahaan berbeda. Namun, hal tersebut belum terbukti secara empiris di Indonesia. Penelitian ini akan membuktikan dampak berbeda antara tarif output dan tarif input terhadap probabilitas perusahaan untuk keluar dari pasar. Dengan menggunakan data IBS tahun 2003-2012 kami menemukan bahwa efek kompetisi yang dihasilkan akibat penurunan tarif output akan meningkatkan probabilitas perusahaan untuk keluar dari pasar namun penurunan tarif input akan menurunkan probabilitas perusahaan untuk keluar dari pasar. Setelah mendisagregasi perusahaan berdasarkan beberapa karakteristik yang dapat diobservasi kami menemukan bahwa perusahaan yang memproduksi barang konsumsi, perusahaan dalam industri yang padat karya, perusahaan kecil, dan perusahaan yang terdapat pada industri yang lebih kompetitif memiliki peluang utuk keluar dari pasar lebih tinggi.

---

ABSTRACTTheoretically, the impact of output and input import tariff on firms performance is different. But it has never been proven empirically in Indonesia. This study will prove the opposite effect between input and output tariffs on probability firm exit. Using Indonesian Manufacturing Firms Data from 2003 2012 we found that competition effects resulting from lower output tariffs exerts greater impact on the likelihood of exit but decreasing input tariffs will actually reduce the probability of exit firms. After classifying our sample into a different group based on observed characteristics of industry and firm, we found firms that produce consumer good, labor intensive firm, small firms, firms in competitive industry have a higher probability to exit."

"ABSTRAKPada Maret 2018, Presiden Donald Trump memberlakukan tarif impor baja dan aluminium dengan alasan bahwa itu akan membantu industri baja dan aluminium domestik untuk meningkatkan produksi domestik dan melindungi keterampilan yang diperlukan sehingga produsen domestik dapat memenuhi permintaan nasional dan dapat meminimalkan ketergantungan pada produsen asing. Namun, kekhawatiran penting mengenai perubahan kebijakan ini adalah dampak ekonomi, distribusi, dan kesejahteraan, terutama pada ekonomi US. Maka dari itu esai ini mencoba untuk mengkaji secara teoritis dan empiris dampak yang mungkin terjadi dari tarif tersebut pada kesejahteraan ekonomi US dalam konteks konsumen, perusahaan domestik, pemerintah, dan perusahaan berorientasi ekspor dalam negeri.

---

ABSTRACTOn March 2018, President Donald Trump imposed tariff on foreign imports of steel and aluminium with the reasons that it will help domestic steel and aluminium industries to raise domestic productions and protect necessary skills so domestic producers can meet the national demand and hence reliance on foreign producers can be minimized. However, the important concerns regarding this policy change are its economic, distributional, and welfare impacts, particularly on US economy. This essay therefore attempts to theoretically and empirically examine the probable impacts of such tariffs on the welfare of US economy in context of consumers, protected firms, government, and domestic export oriented firms. "

"rade in service has become a bigger part in the worlds economy, including facilitating trade in goods. Previous studies found that service trade liberalization does improve the performance of goods trade by acting as a trade facilitator. Regulations which lower the restrictiveness of service trade have become more equitable, shown by the decreasing trend of Service Trade Restrictieness Index and trade in service percentage to GDP. This research is aimed to see whether service trade openness within the members of  ASEAN+3 countries, which have been bounded in free trade agreement and major trading partners for the three additional countries, has significantly improved bilateral goods trade among the countries. Using gravity model and panel data regression, the author found that in the case of these countries, service trade openness has a negative correlation with goods trade. Instead of acting as goods trade facilitator, service trade acts as a substitution of goods trade, service trade, liberalization, openness, bilateral trade, goods trade.

---

Perdagangan jasa memegang peranan penting dalam perekonomian dunia, termasuk berperan dalam memfasilitasi perdagangan barang. Penelitian sebelumnya membuktikan bahwa liberalisasi perdagangan jasa memiliki dampak yang positif terhadap performa perdagangan barang. Regulasi yang mengatur restriksi dalam perdagangan jasa telah mengarah pada liberalisasi perdagangan jasa, ditunjukan oleh penurunan nilai Service Trade Restrictieness Index dan Trade in Service Percentage to GDP yang semakin menurun. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah keterbukaan dalam perdagangan jasa diantara negara-negara ASEAN+3 memiliki dampak yang positif terhadap perdagangan bilateral antar negara-negara tersebut. Dengan menggunakan model gravitasi dan regresi data panel, penulis menguji hubungan keterbukaan perdagangan jasa dan perdagangan barang yang terbukti memiliki korelasi negatif. Perdagangan jasa diantara negara-negara ASEAN+3 tidak berperan sebagai fasilitator untuk perdagangan barang, melaikan bertindak sebagai substitusi."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam kerangka General Agreement on Trades in Service di sektor pendidikan tinggi. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada implementasi GATS dalam pendidikan tinggi, penelitian ini akan berfokus pada upaya diplomasi Indonesia dalam kerangka GATS terkait liberalisasi jasa pendidikan tinggi. Penelitian ini akan menjelaskan proses yang Indonesia lalui dalam usahanya untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya dalam sektor pendidikan tinggi di World Trade Organization. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa selama putaran perundingan perdagangan dalam kerangka GATS di WTO, Indonesia berusaha cukup keras untuk mempertahankan kepentingannya dalam hal pendidikan tinggi, hal ini dilakukan melalui berbagai strategi, mulai dari koalisi yang dilakukan dengan negara-negara berkembang lainnya dalam forum-forum GATS, hingga melalui sistem kualifikasi kualitas dalam negeri. Dalam penelitian ini juga dipaparkan seperti apa posisi Indonesia di tengah tekanan global terkait perdagangan bebas, utamanya di sektor jasa pendidikan tinggi.

---

This research aims to explain the diplomacy efforts undertaken by Indonesia on the discussion of the General Agreement on Trade in Services in the higher education sector. Compared to previous studies that are more focused on the implementation of GATS in higher education, this research will be focused on Indonesia's diplomacy strategies in GATS in terms of the liberalization of higher education services. This research will explain the diplomacy process carried out by Indonesia to defend its national interests in the World Trade Organization. The result found that during trade negotiations of GATS at the WTO, Indonesia tried a variety of strategies to defend its national interests in terms of higher education, ranging from coalitions conducted with other developing countries in the ministerial conferences, until making a domestic quality qualification system. This study also explained the position of Indonesia in the midst of global pressure related to free trade, specifically, in terms of liberalizing the higher education service sector."

"Dampak liberalisasi perdagangan terhadap kemiskinan di negara-negara berkembang tidak menunjukkan hasil yang konvergen dan masih ambigu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data panel dari 34 provinsi di Indonesia dalam periode tahun 2015 sampai tahun 2019. Menggunakan pendekatan kemiskinan berbasis hak-hak dasar mendasari penambahan variabel dalam model yang terdiri dari akses fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sanitasi, dan pekerjaan yang layak. Adapula tambahan variabel kontrol seperti dummy untuk pelabuhan utama dan PDRB per kapita. Hasil penelitian ini menemukan bahwasanya liberalisasi perdagangan dapat meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan penduduk di Indonesia. Kebijakan perdagangan bebas diduga tidak berpihak pada penduduk miskin. Oleh karena itu, penting untuk pemerintah mengadopsi tata kelola yang kuat dan kebijakan makro yang baik agar dapat memperoleh manfaat dari liberalisasi perdagangan.

---

Trade Liberalization impacts on poverty in developing countries were not showing convergent results and still ambiguous. In this research, writer used panel data of 34 provinces in Indonesia from 2015 until 2019. Using right-based poverty approach, which underlie variable selection in the model consisting of access to educational facilities, health facilities, infrastructure, sanitation, and decent job. There are additional variables such as dummy variable for main port and gross regional domestic product per capita. The finding of this model is that trade liberalization may increase poverty and income inequality of societies in Indonesia. With this view, free trade policy seems don’t favor the poorer. Therefore, it’s essentials for government to adopt strong governance and proper macro policy, so we can gain the benefit from trade.

"

"Setelah bergabung dengan UE, ekonomi negara-negara Visegrad semakin terbuka dan mengalami peningkatan PDB. Hal ini disebabkan oleh kebijakan liberalisasi perdagangan, yang telah diterapkan sejak negara-negara Visegrad masih dalam tahap persiapan keanggotaan UE. Kebijakan liberalisasi perdagangan yang diterapkan berupa peningkatan kuota, penghapusan bea, dan kemudahan dalam regulasi pada barang impor. Di pihak lain, UE juga memperoleh keuntungan dengan bergabungnya negara-negara Visegrad karena pangsa pasar UE semakin luas.

---

Having joined the Euopean Union, the economy of the Visegrad countries become more open and get the increase of the GDP. This is due to the trade liberalization policy, which has been applied since the Visegrad countries were still in the preparation stage of the EU membership. The trade liberalization policy that was implemented is in the form of the quota increase, the elimination of the duties, and the ease in the regulations on the imported goods. On the other hand, the EU also get the benefit by joining the Visegrad countries because the EU?s market share more expand."

"Beras merupakan kebutuhan yang paling utama. Beras dalam komposisi pangan masyarakat sangat dominan. Beras dikonsumsi oleh 95% penduduk, menyumbang 56% kebutuhan kalori dan 46% penyumbang protein. Konsumsi beras masih terus meningkat karena pertumbuhan penduduk, konsumsi kelompok miskin masih rendah (101,4kg/kap/tahun) dan elastisitas pendapatannya sebesar 0,911.Di dalam industri beras di Indonesia, berdasarkan mata rantai produksi penggilingan selaku pihak yang memproses gabah menjadi beras. Selanjutnya dari sisi distribusi, mata rantai itu dimulai dari petani selaku produsen gabah, tengkulak gabah, pengusaha penggilingan, makelar betas, pengumpul. beras, dan pedagang.Karena siratnya sebagai simpul kawasan industri pedesaan, maka penggilingan padi memainkan peranan yang sangat besar dalam masalah perberasan. Penggilingan padi ikut menentukan jumlah ketersediaan pangan, mutu pangan yang dikonsumsi masyarakat, tingkat harga dan pendapatan yang diperoleh petani dan tingkat harga yang harus dibayar oleh konsumen serta turut menentukan ketersediaan lapangan pekerjaan di pedesaan. Disamping itu, penggilingan padi dapat berperan sebagai saluran bagi penyebaran teknologi pertanian di kalangan petani.Industri penggilingan padi di Indonesia masih menggunakan teknologi yang sederhana. Sebagai akibatnya, beras yang dihasilkan memiliki kualitas dan rendemen beras yang rendah. Kapasitas giling di Indonesia juga jauh lebih besar daripada produksi gabah nasional. Dengan demikian persaingan diantara penggilingan - penggilingan sangat ketat. Banyak diantara penggilingan padi tidak bekerja secara maksimal bahkan rata rata hanya bekerja sekitar sepertiga dari kapasitas maksimalnya.Dengan diserahkannya perdagangan beras ke pasar babas, tidak hanya memberikan dampak negatif kepada harga jual gabah petani namun juga industri penggilingan padi karena kinerja beberapa penggilingan padi menjadi semakin menurun. Penjualan beras hasil giling menurun karena persaingan dengan beras impor yang masuk ke pasar domestik.Penelitian ini bertujuan untuk (a) Melihat pengaruh kapital, tenaga kerja dan perkembangan teknologi terhadap output industri penggilingan padi di Indonesia, (b) Menganalisis dampak liberalisasi perdagangan terhadap output industri penggilingan padi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder panel dari tahun 1994-2002. Model Fungsi produksi yang dipakai adalah Cobb Douglas Production Function yang dikembangkan oleh Dasgupta. Secara matematis fungsi produksinya: In t? In k? + + t TFP + Dirac? + u,,, dimana ),, adalah output, K`? adalah stok modal fisik (physical capital), L,,adalah jumlah tenaga kerja penggilingan padi, TFP adalah pertumbuhan Total Faktor Produktifitas, Dummy adalah kebijakan liberalisasi perdagangan, U adalah galat (error), i adalah indeks propinsi dan t adalah indeks waktu.Dari hasil estimasi, kapital berpengaruh nyata dan berhubungan positif terhadap output industri penggilingan padi di Indonesia. Elastisitas modal terhadap output pada industri penggilingan padi bersifat inelastis sehingga dampaknya adalah setiap penambahan stok modalnya, maka kenaikan output tidak sebesar penambahan stok modalnya. Hal ini disebabkan masih belum maksimalnya utilitas kapasitas mesin karena tingginya persaingan untuk memperoleh bahan baku (gabah).Tenaga kerja berpengaruh nyata dan berhubungan positif terhadap output industri penggilingan. Elastisitas tenaga kerja terhadap output pada industri penggilingan padi bersifat inelastis sehingga dampaknya adalah setiap penambahan tenaga kerja, maka kenaikan output tidak sebesar penambahan tenaga kerjanya. Penggunaan jumlah tenaga kerja yang tidak efisien disebabkan perusahaan penggilingan padi menggunakan tenaga kerja yang kurang trampil serta tingkat pendidikan yang rendah.Total Faktor Produktifitas berpengaruh nyata terhadap output industri penggilingan padi di beberapa wilayah kecuali di Sumsel, NTB dan Sulsel. Kemajuan teknologi yang baik di Pulau Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur) dan sebagian Sumatera (Sumut dan Lampung). Sedangkan di Sumsel, Bali, NTB, Sulsel, Sulut pertumbuhan Total Faktor Produktifitas masih memberikan kontribusi yang rendah pada kenaikan output. Hal ini disebabkan permasalahan permodalan sehingga masih menggunakan teknologi yang tradisional.Dampak kebijakan liberalisasi perdagangan berpengaruh nyata terhadap di beberapa wilayah industri penggilingan padi yaitu Sumut, Lampung, Jabar, Jateng, Bali dan Sulut. Sedangkan di wilayah Sumsel, Jatim, NTB dan Sulsel kurang berpengaruh nyata. Pengaruh liberalisasi perdagangae beras melalui swasta telah menurunkan output Carl penggilingan padi di propinsi Sumut, Jateng dan Bali. Hal ini disebabkan produk hasil gilingnya kalah bersaing dalam pemasaran dengan beras impor yang harga lebih murah. Sedangkan wilayah lainnya seperti Jabar, Lampung, Sulut mengalami peningkatan output. Wilayah-wilayah tersebut mengolah kembali beras Impor (disosoh dan dicampur dengan beras lokal) untuk dijual ke pasar."

"Studi ini bertujuan untuk mengukur dampak liberalisasi perdagangan, dengan membedakan antara barang jadi dan setengah jadi, terhadap kesenjangan tingkat Kabupaten/Kota pada 236 Kabupaten/Kota di Indonesia selama periode 1993-2002. Studi ini menggunakan kombinasi antara struktur pasar tenaga kerja sebelum periode liberalisasi perdagangan dan data tingkat tarif yang bersifat eksogen untuk mengukur tingkat keterbukaan masing-masing Kabupaten/Kota terhadap liberalisasi perdagangan. Kami menemukan bahwa Kabupaten/Kota yang lebih terbuka terhadap liberalisasi tarif barang jadi mengalami penurunan ketimpangan yang lebih besar, sementara Kabupaten/Kota yang lebih terbuka terhadap liberalisasi tarif barang setengah jadi justru mengalami peningkatan ketimpangan yang lebih besar. Terakhir, kami menemukan bahwa dampak liberalisasi perdagangan terhadap ketimpangan didorong oleh rumah tangga dengan pendapatan rendah.

---

This study measures the effects of trade liberalization, differentiating between input and output tariffs, on district-level inequality for 236 districts in Indonesia over the period 1993-2002. We rely on the combination of labor market structure before the tariff liberalization episode and changes in exogenous tariff rate to see the district exposure of input and output tariff liberalization. We found districts that are more exposed to input tariff liberalization experience a greater decrease in inequality, while districts more exposed to output tariff liberalization experience a greater increase in inequality. Lastly, we find that the effect of trade liberalization on inequality is primarily driven by its impact on poorer households. "

"Liberalisasi politik yang melanda Indonesia di era reformasi ternyata berdampak pula terhadap eksistensi kekuatan politik Islam, yakni dengan hadirnya sejumlah besar partai politik Islam. Dari fenomena ini ada dua pertanyaan elementer yang mengemuka. Pertama, faktor-faktor apa sajakah yang melatarbelakangi kemunculan partai politik Islam di era reformasi ini? Kedua, bagaimana aksi partai politik Islam itu dalam menghadapi pemilu 1999 dan Sidang Umum MPR 1999? Domestikasi Islam di dua rezim terdahulu melatarbelakangi lahirnya kehendak kolektif untuk memperkuat posisi politik Islam di era reformasi ini. Ketika kehidupan politik terbuka, kaum muslimin berkesempatan berpartisipasi di dalam sistem yang baru itu. Konteks semacam ini tidak bisa hadir jika eksistensi Soeharto sebagai lambang otoritarianisme Orde Baru masih bercokol. Di sisi lain, liberalisasi politik itu juga membuat kekuatan politik Islam melakukan perubahan strategi perjuangan, dari "Islam kultural" menjadi "Islam struktural." Namun bukan berarti kehadiran partai politik Islam itu sepi polemik, terutama dilihat dari tiga hal berikut: kebangkitan kembali politik aliran, perlu tidaknya kehadiran partai politik Islam, serta jumlah partai politik Islam yang tepat bagi wadah aspirasi politik kalangan Islam. Di tengah-tengah polemik itulah, partai-partai politik Islam menghadapi pemilu 1999 yang secara kualitatif berbeda dengan pemilu-pemilu Orde Baru. Hasilnya, kekuatan politik non Islam berhasil memporakporandakan mitos mayoritas angka. Kekalahan elektoral kekuatan politik Islam itu tentu menghentak kesadaran kolektif para aktivis partai politik Islam. Hanya saja mereka diuntungkan dengan sistem politik Indonesia yang tidak menempatkan pemilu sebagai penentu segala-galanya. Terlebih lagi jika perolehan suara PDI Perjuangan selaku pemenang pemilu 1999 tidak mencukupi untuk meraih posisi mayoritas mutlak di parlemen (single majority) atau sekalipun dengan simple majority. PDI Perjuangan yang memperoleh 153 kursi di DPR dan Partai Golkar 120 kursi, ternyata lebih kecil dari perolehan total kursi yang diraup partai-partai Islam, yakni 172 kursi. Dalam menghadapi pertarungan politik di SU MPR, muncul inisiatif untuk mengkonsolidasikan kekuatan politik Islam dalam sebuah barisan politik, yang dikenal dengan nama Poros Tengah. Sebelum ide di atas mengemuka, benih-benih penyatuan kekuatan politik Islam sebenarnya telah muncul. Pertama, pembentukan Forum Silaturahmi Partai-partai Politik Islam pada pra pemilu 1999. Kedua, Stembus Accord delapan partai politik Islam setelah pemilu 1999. Hasilnya, Poros Tengah yang bertumpu pada kekuatan lobi ternyata tampil mengesankan dengan merebut sejumlah posisi strategis. "

"Tesis yang ditulis dengan deskriptif analitis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak yang terjadi akibat adanya penghapusan sistem kuota ekspor pada industri Tekstil dan Produk Tekstil di Indonesia sebagai bagian dari kebijakan yang telah ditetapkan dalan ketentuan hasil perundingan WTO. Penulisan secara metode kualitatif kali ini akan membahas perkembangan industri TPT Indonesia sebagai dampak dari penghapusan sistem kuota. Dimana tingkat pertumbuhan ekspor tekstil Indonesia cenderung mengalami penurunan sejak pertengahan periode penghapusan sistem kuota diberlakukan.Hasil perundingan yang telah disepakati oleh semua negara-negara anggota tersebut, pada awalnya memang merupakan permintaan dari kelompok negara-negara berkembang untuk mempercepat proses penghapusan sistem kuota akan tetapi mendekati berakhirnya periode tahapan sistem kuota tersebut kelompok negara-negara berkembang mulai merasa tidak mampu untuk bersaing di dalam perdagangan bebas dunia. Peran WTO dalam hat ini sangat membantu kelompok negara-negara berkembang tersebut yang di kombinasikan dengan kebijakan yang di tetapkan oleh pemerintah setempat.Dengan keluarnya kebijakan-kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia diharapkan dapat memberikan arah bagi perkembangan perdagangan industri Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia."