Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBesarnya desakan reformasi terhadap militer pasca jatuhnya Orde Baru, menyebabkan TNI mereposisi dan meredefinisi fungsi dan perannya sebagai alat pertahanan negara. Namun demikian, persoalan pembangunan kekuatan TNI yang profesional di Indonesia sampai sewindu masa reformasi sekarang ini masih menyisakan dua permasalahan mendasar. Pertama, menyangkut perumusan dan penyusunan Iandasan serta kerangka hukum yang mengatur peran dan posisi TNI dan hubungannya dengan lembaga Iain dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Kedua, menyangkut persoalan rendahnya anggaran pertahanan negara sehingga diperlukan peramalan (defence forecasting) dan pengelolaan yang tepat mengenai pengaturan alokasi sumber daya nasional yang ada ke sektor pertahanan.Berangkat dari pemikiran tersebut, penelitian ini memiliki dua tujuan, pertama, merumuskan kebiakan sipil yang ideal mengenai pengaturan mekanisme kerjasama antar lembaga negara yang terkait dengan persoalan pertahanan, baik menciptakan efisiensi birokrasi dalam penurunan anggaran TNI maupun efektifitas dan efisiensi kerjasama antar lembaga negara dalam mengelola sumber daya pertahanan. Kedua, merumuskan perencanaan pembangunan Postur TNI yang ideal dalam menjaIankan fungsi pertahanan negara dimasa mendatang secara efektif dan efisien sesuai defence forecasting selain berdasarkan anggaran yang terbatas.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara baku dan terbuka dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kasad, Kasal, Kasau, serta Mantan Pangkostrad, Irjen TNI, dan Dansesko dengan pertimbangan bahwa perwira tinggi tersebut dapat mewakili (representatif) pihak militer.Berangkat dari persepsi ancaman berdasarkan perubahan Iingkungan internasional yang memandang globalisasi dengan karakter teknologi yang dibawanya sebagai ancaman utama terhadap kedauIatan negara kedepan, dan juga melakukan identifikasi terhadap kendaIa dan kelemahan nyata dalam pembangunan postur TNI dibandingkan dengan kekuatan militer Asia Pasifik, serta merumuskan kebijakan eksternal dan internal dalam penyelenggaraan pertahanan negara, maka penelitian ini menyimpuIkan bahwa;Dalam mewujudkan Postur TNI yang tangguh, kuat, berwibawa dan profesional sebagai upaya penyelenggaraan pertahanan nasional seperti diamanatkan dalam UUD 1945, membutuhkan berbagai kebijakan sipil yang Iengkap dan mendetail, baik pengaturan kerjasama antara TNI dan Polri, pelibatan rakyat, mobilisasi dan demobilisasi, mekanisme hubungan dengan Iembaga Iain, penggunaan dan pengelolaan semua sumber daya pertahanan, serta pengembangan teknologi pertahanan.Strategi pertahanan dilakukan dengan pendekatan outside-inside we are dove menuju outside we are fox, inside we are dove berdasarkan kapasitas alutsista yang berbasis teknologi melalui formulasi Postur TNI yang ideal yang dirumuskan berdasarkan hitungan rata-rata dan trend analisis kekuatan jumlah, komposisi serta spesifikasi prajurit dan alutsista yang dibandingkan dengan militer Singapura, Asia Tenggara, maupun Asia Pasifik.Berdasarkan teknik forecasting dengan menggunakan metode Mickey Finn, Blindman?s Buff dan Tranquilizer, kebutuhan anggaran pertahanan guna memenuhi pembangunan Postur TNI ideal yang telah dirumuskan dapat dilakukan melalui tiga tahap langkah yang dapat dimulai dengan meningkatkan anggaran gaji prajurit TNI, anggaran operasional, dan anggaran pengadaan Alutsista dengan catatan pemerintah sipil harus secara pro-aktif mendukung usaha pembangunan militer yang profesionaI dan berwibawa guna meningkatkan kekuatan dan ketahanan bangsa dalam pergaulan di dunia intemasional, terutama demi peningkatan bargaining position di bidang ekonomi."

"Tesis ini membahas mengenai sudut pandang hukum terhadap kekayaan BUMN sebagai Kekayaan Negara dipisahkan. BUMN sebagai Badan Hukum tunduk pada peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Namun terdapat ketidakpastian hukum yang ditemukan dalam ketentuan Undang-undang nomor : 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 (g) bahwa Kekayaan negara/kekayaan daerah adalah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah, sementara ketentuan Undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, Pasal 1 secara tegas disebutkan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Tidak terbatasnya keuangan Negara dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tersebut di atas mengeliminisasi semangat entrepreneurship jajaran manajemen BUMN dan berimplikasi pada kurang optimalnya BUMN didalam mewujudkan maksud dan tujuan pendiriannya.Kurangnya koordinasi dan pemahaman yang baik pada penyusunan peraturan perundangundangan dalam menerjemahkan pengertian dan batasan keuangan Negara, menyebabkan tidak sinkronnya peraturan perundangan-undangan yang diberlakukan dengan fakta yang ada berlaku dilapangan. Dibutuhkan segera penyelarasan dan perbaikan uundang-undang yang mengatur tentang keuangan Negara agar dapat mendudukan fungsi hukum pada posisi ideal yang sebenarnya mengingat suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan dipelihara oleh Negara yang bersifat mengikat dan ada sangsi tegas bagi setiap orang atau pihak yang melanggarnya.

---

This theses briefly reviews State Owned Enterprise (SOE) as a separated state wealth in Law point of view. The theses explores the conditions of Indonesian SOE status, in which as a corporation, SOE has to comply with all related state?s laws and regulations. However, in some conditions, there is uncertainty in law body itself in delivering SOE's code of conduct particularly on those related to regulation of state wealth arrangement. This theses uses Law No. 17/2003 article 2 (g) as a case, where in this regulation is mentioned that state/local government wealth refers to wealth that is managed by the government itself or other parties consists of money, securities, state accounts, goods, and other rights based on price measurement, including separated wealth in SOEs. Meanwhile, the Law No. 19/2003 mentions that SOE is a corporation with its entire or partial capital is owned by the government, through direct allocation from state's separated wealth. In turns, this jurisdictions uncertainty will lead to SOEs profit loss.Unlimited government finance scope as mentioned in Law No. 17/2003 may discourage self entrepreneurship within SOEs managerial layers and in turn will influence the organization performance in achieving its goals and objectives. Insufficient coordination and comprehensive understanding of laws and regulations arrangement including interpretation and decision about financial limitation in this context, might create barrier to the synchronization process between stipulated laws and the real situation and condition faced by the government and SOEs. Further harmonization and correction effort in laws and regulation related to government finance management are needed in order to put the ideal function of laws and regulation themselves in a state, to achieve law supremacy."