"
ABSTRAKStudi ini berangkat dari anggapan bahwa jika partisipasi ekonomi perempuan dipandang sebagai hak dasar (basic right), maka persoalan demokrasi ekonomi dalam konteks Otoda menjadi pertanyaan yang relevan dan signifikan dengan isu keadilan gender. Artinya, kebijakan desentralisasi diharapkan mampu mendorong demokratisasi ekonomi yang berkeadilan gender sekaligus memberdayakan perempuan sebagai subyek/aktor pembangunan.
Permasalahannya, setelah kebijakan desentralisasi berjalan lebih dari 5 (lima) tahun, apakah gagasan normatif diatas terealisasi dalam tataran empiris?. Secara sosiologis, studi ini menggambarkan dinamika lokal dalam mengagendakan perempuan dalam pembangunan, juga menunjukkan bagaimana perempuan berpartisipasi di dalamnya. Studi dengan pendekatan kualitatif ini dilakukan di kabupaten Lombok Timur dan kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, yang kemudian dilakukan analisis komparatif pada kedua kasus. Analisis bersumber pada data kualitatif maupun kuantitatif. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam, wawancara kelompok terfokus (FGD), pengamatan, serta data sekunder. Adapun data kuantitatif dikumpulkan dengan metode survey melalui wawancara berstruktur terhadap perempuan pelaku usaha.
Berdasar hasil kajian di kabupaten Lotim dan Bima, NTB, terindikasi masih terbatasnya respon lokal karena tidak banyak inisatif lokal dalam merancang kebijakan atau program yang bertujuan memberdayakan perempuan sebagai pelaku ekonomi. Kebijakan/program yang ada masih cenderung mereplikasi upaya penguatan kapasitas usaha dan pelaku usaha, namun belum membangun kesadaran kritis dan keberdayaan/kemampuan perempuan untuk bersuara dan melakukan pilihan tindakan dalam tatanan ekonomi yang tidak berkeadilan. Artinya, merujuk pada terminologi Chafetz (1988), belum terjadi pemberdayaan sebagai upaya transformasi struktural, yang mana transformasi ini hanya dimungkinkan apabila kebijakan ekonomi lokal tanggap terhadap perempuan dengan hak ekonominya serta kemarginalannya, baik secara individu maupun sebagai kelompok sosial.
Salah satu akar persoalannya adalah desentralisasi ternyata belum menumbuhkan komitmen pemerintah lokal dalam membuka ruang partisipasi masyarakat. Dalam konteks ekonomi lokal, partisipasi perempuan masih bersifat instrumental bahkan nominal, belum mengarah pada partisipasi yang transformatif. Fasilitasi pemerintah masih sangat terbatas, khususnya pada upaya peningkatan potensi dan partisipasi ekonomi perempuan. Pengorganisasian perempuan masih terbatas, tercermin dari lemahnya aksi kolektif perempuan. Keterbatasan fasilitasi ini merefleksikan bagaimana relasi negara dan perempuan. (Moore, 1988). Untuk itu, perlu pemaknaan ulang atas asumsi-asumsi dasar yang menjadi sumber kebijakan dan parameter ekonomi yang merugikan perempuan. Selain itu, diperlukan upaya pengembangan strategi pengorganisasian perempuan.
ABSTRACTThis study have started from an assumption if women economic participation perceived as basic right, then economic democracy in relation to gender equity in the context of regional autonomy raised relevant and significant questions. It means decentralization is expected to push gender equity in economic democratization and empowering women as development actor at once. After 5 years of Otoda implementation, whether this normative notion can be realized in the empirical level? Sociologically, this study describes the local dynamics in putting women in the development agenda, and how women participate on its. Using qualitative approach, the study carried out in West Lombok and Bima districts. This studi tried to do a comparative analytical on both cases which relies on quanitative as well as qualitative data. Indepth interview, FGD, observation and secondary data were carried out to collect qualitative data. Quantitative data were collected through survey to women entrepreneurs. Data were managed and analysed intercases by looking at similarities and differences among them.
This study revealed that local response to design policy or program to empower women as economic actor still weak. The program focuses more on empowering business capacity and actor, but not increasing critical consciousness and women?s capacity to voice and to choice action in the economic inequity context. Referring to Chafetz (1988), empowerment as structural transformation effort -- which only possible if local economy policy responsive to women?s economic right and its marginality, individually or socially -- is not take place yet.
One of the root problems is local government commitment in opening community participation is still weak. In the context of local economy, women?s participation remains instrumental for it is not lead to transformative participation yet. Limited facilitating from government particularly in the effort to enhance women?s economic potency and participation. Another research finding reveals constraint in organizing women and commitment to do collective action. It reflects how relation between state and women (Moore 1988). It needs reinterpretation over policies basic assumptions which become various economic blinkers that disadvantaging women. Moreover, it?s needed developing a strategy for women?s organizing to enhance their roles."
