Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1680 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Silaen, Chandra
"Penelitian ini menganalisis kerugian negara yang terjadi akibat keputusan bisnis yang dilakukan oleh Direksi BUMN Persero. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah yang terjadi akibat disharmoni pengertian dari kerugian yang dialami BUMN yang pada akhirnya dipersepsikan sebagai kerugian negaraDisharmoni ini menyebabkan keragu-raguan yang dialami Direksi BUMN Persero dalam menjalakan perusahaan, sebab khawatir akan terjadi kerugian pada BUMN persero yang menyebabkan terjerat pada tindak pidana korupsi. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini mengenai bagaimana dampak putusan pidana atas kerugian Negara yang dialami BUMN Persero bagi Direksi BUMN Persero lainnya dalam menjalankan perusahaan serta bagaimana Direksi BUMN Persero dapat terbebas dari pertanggungjawaban pidana bila dalam menjalankan perusahaan. Penulisan tesis ini menggunakan penelitian normatif dengan berfokus pada sumber data sekunder yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian ini menyarankan bagi pemerintah untuk melakukan harmonisasi pengertian keuangan Negara dan menyarankan agar Direksi BUMN Persero dapat memahami betul doktrin-doktrin yang terdapat pada UU PT Tahun 2007 agar terbebas dari jerat pidana dalam menjalankan perusahaan.

This Study analysis financial state loses which occured by State Owned Entrepreneurship (SOE) Director Decision’s. This study identified some problems which occured by misunderstanding about financial loss in SOE which finally as financial state loses. Disharmony causes doubt by SOE Director to running the business, because they worry if SOE loses it will make them entangled corruption act. Issues raised in this study about how impact criminal verdict upon financial state loses which occured in SOE to others SOE Director when they running the business and How to make SOE Director can aside from criminal responsibility when running the business. This study used normative research which focused on secunder data which is divided as primary legal matters, secunder legal matters and tertiary legal matters. Result of this study suggest Goverment to make harmonization of financial state loses and suggest to all SOE in order to detail understand about doctrines contained in Limited Company Law in order to be free from criminal meshes in running the company."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Raden Ismail Alam Saputra
"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kontradiksi antara dua putusan Mahkamah Konstitusi yakni putusan nomor 77/PUU-IX/2011 dan putusan nomor 43/PUU-XI/2013 terkait status kekayaan pada BUMN yang berasal dari modal negara. Pada putusan pertama, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan piutang Bank BUMN dari piutang negara karena kekayaan BUMN dianggap sebagai kekayaan perseroan. Namun pada putusan kedua, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kekayaan BUMN bukan semata kekayaan perseroan melainkan termasuk kekayaan negara. Tesis ini akan mengulas lebih dalam mengenai ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi No 77/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 48/PUU-XI/2013 tentang status hukum keuangan BUMN serta  implikasi hukum dari kedua putusan tersebut terhadap pengurusan piutang Bank BUMN. Tesis ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menjadikan peraturan perundang-undangan    sebagai sumber hukum primer dan kepustakaan sebagai bahan sekunder. Hasil dari tesis ini menunjukan dua temuan utama, yaitu; Pertama, Perbedaan ratio decidendi antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 terletak pada perbedaan politik hukum yang mendasari masing-masing judicial review tersebut.  Kedua, dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 menyebabkan Bank BUMN dapat mengurus sendiri piutang yang dimilikinya. Adapun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 tidak memberikan implikasi terhadap pengurusan piutang Bank BUMN yang telah diserahkan oleh PUPN kepada Bank BUMN untuk diselesaikan berdasarkan hukum perseroan.

This research is motivated by the contradiction between the two decisions of the Constitutional Court, namely the decision number 77/PUU-IX/2011 and the decision number 43/PUU-XI/2013 regarding the status of wealth in SOEs originating from state capital. In the first decision, the Constitutional Court excluded BUMN Bank's receivables from state receivables because BUMN assets were considered as company assets. However, in the second decision, the Constitutional Court is of the opinion that the wealth of SOEs is not only company assets but includes state assets. This thesis will review in more detail the ratio decidendi of the Constitutional Court Decision No. 77/PUU-IX/2011 and the Constitutional Court Decision No. 48/PUU-XI/2013 regarding the legal status of SOEs' finances and the legal implications of these two decisions on the management of state-owned banks' receivables. This thesis is prepared based on normative juridical research that uses laws and regulations as the primary source of law and literature as secondary material. The results of this thesis show two main findings, namely; First, the difference in the ratio decidendi between the Constitutional Court's Decision Number 77/PUU-IX/2011 and the Constitutional Court's Decision Number 48/PUU-XI/2013 lies in the differences in the legal politics underlying each of these judicial reviews. Second, the issuance of the Constitutional Court Decision Number 77/PUU-IX/2011 caused state-owned banks to be able to manage their own receivables. The Constitutional Court's Decision Number 48/PUU-XI/2013 does not have any implications for the management of state-owned bank receivables that have been submitted by PUPN to state-owned banks to be settled based on company law."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
A.B. Kusuma
"Soekarno, Penggali" dari "Pancasila dasar negara" (Pancasila, filsafat, negara) mengutamakan untuk menggunakan Weltanschauung daripada Filosofiische Grondslag atau prinsip filsafat untuk menjelaskan makna dari Fundantion of the state (dasar negara)."
Jakarta: Lembaga Pangkajian MPR RI, 2016
342 JKTN 001 (2016)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Utari Nindyaningrum
"Penelitian ini pada intinya membahas mengenai upaya yang dilakukan negara dalam mengatasi spekulasi tanah sebagai perwujudan hak menguasai negara. Pada tahun 2022, Indonesia memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Dalam pemindahan ibu kota, pemerintah perlu mengantisipasi muncul spekulasi tanah. Hal ini penting karena proses pembangunan ibu kota baru dilakukan secara bertahap dan bukan merupakan proyek yang singkat karena membutuhkan waktu kurang lebih 23 tahun, selain itu spekulasi tanah akan menganggu kehidupan masyarakat di wilayah IKN. Negara sebagai pemegang hak menguasai negara seharusnya telah membuat peraturan yang dapat menanggulangi praktik spekulasi tanah sebagai salah satu risiko pembangunan. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dilakukan analisis terhadap upaya pemerintah untuk menanggulangi praktek spekulasi tanah dan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat dari spekulasi tanah sebagai wujud hak menguasai negara atas pengelolaan tanah. Upaya pemerintah dalam menanggulangi spekulasi tanah antara lain adalah dalam pembatasan peralihan hak atas tanah dan juga pembentukan satgas mafia tanah. Dalam upaya tersebut masih ada celah seperti peralihan hak atas tanah bawah tangan dan menganggu kepemilikan tanah masyarakat sekitar. Lebih lanjut dikarenakan celah masih ada, negara juga tidak dapat melindungi masyarakat dari praktik spekulasi tanah.

This research discusses the efforts made by the state in overcoming land speculation as a manifestation of the state's right to control. In 2022, Indonesia will move the national capital from DKI Jakarta to East Kalimantan. In moving the capital city, the government needs to anticipate the emergence of land speculation activities. This is important because the process of building a new capital city is carried out in stages and is not a short project because it takes approximately 23 years, besides that land speculation activities will disrupt people's lives in the IKN area. The state as the holder of the right to control the state should have made regulations that can deal with the practice of land speculation as one of the risks of development. By using doctrinal research methods, an analysis was carried out of the government's efforts to tackle the practice of land speculation and the protection given to the public from land speculation as a form of the state's right to control over land management. The government's efforts in tackling land revocation include terminating the transfer of land rights and also establishing a land mafia task force. In this effort there are still loopholes such as the transfer of private land rights and disturbing the land ownership of the surrounding community. Furthermore, because gaps still exist, the state is also unable to protect the public from the practice of land cancellation."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dinar Prasetyawati
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1983
S-pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Bhaduri, Amit
London: London Academic Press , 1983
338.1 BHA e (1)
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Djafar Saidi
Jakarta: Rajawali, 2013
343.03 MUH h
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
"Buku ini menyajikan ulasan mengenai Hukum Administrasi Negara dari tiga titik penekanan pada: (i) sisi teorertis konseptual; (ii) n perkembangan pengaturan yang terjadi dalam satu dasawarsa terakhir – dengan catatan apresiasi dan/atau kritik – terhadapnya; (iii) kasus-kasus yang dihadapi oleh Pemerintah atau yang dihadapi masyarakat, baik yang tidak sampai bersengketa di lembaga peradilan hingga yang sampai diputus di lembaga peradilan. Kasus-kasus yang dibahas pada buku ini ada yang kasus-kasus besar yang menyita perhatian publik, sampai kasus yang kurang mendapatkan pemberitaan media, namun secara substansi relevan untuk dibahas. Sebagian uraian juga diperkaya dengan pendekatan perbandingan hukum.
Buku ini berisi tujuh bab: (i) Pengantar HAN; (ii) Tata Pemerintahan; (iii) Landasan Bertindak Badan/Pejabat Administrasi Negara; (iv) Batasan Kewenangan; (v) Perbuatan Pemerintah – termasuk pelayanan publik dan perizinan; (vi) (lima) Ragam Perbuatan Pemerintah plus pembahasan mengenai penegakan hukum dan sanksi administrasi; dan bab terakhir adalah (vii) Pelindungan Hukum terhadap Keputusan/Perbuatan Pemerintah: Perkembangan, Kasus, dan Kritik. Masing – masing bab tersebut ada yang ditulis oleh satu orang, dua orang, hingga tiga orang.
Buku ini lahir dari proses meeting berulang kali kali, diskusi – tukar pikiran yang berkesinambungan, dan proses peningkatan kualitas naskah yang simultan di bawah koordinasi Departemen HAN FH UGM. Disusun oleh kombinasi dosen – dosen departemen yang berpengalaman dengan rekam jejak nasional yang kuat; dosen – dosen muda enerjik dengan pengalaman international exposure; dan para asisten yang cekatan dan berdedikasi."
Depok: Rajawali Press, 2024
342.06 HUK
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Djafar Saidi
Depok: Rajawali Press, 2022
343.03 MUH h
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Fajlurrahman Jurdi
Malang: Setara Press, 2016
342 FAJ t
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library