Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini berisi tentang pendeskripsian perjalanan Partai Komunis Indonesia antara tahun 1950 _ 1955. Hal utama yang menjadi pokok pembahasan pada skripsi ini adalah adanya sejumlah perubahan penting yang terjadi pada Partai Komunis Indonesia pada era Demokrasi Liberal. Pada saat itu, PKI tidak dapat berkembang menjadi Partai Komunis pada umumnya yang memiliki ciri khas sebagai partai yang revolusioner. Hal tersebut dikarenakan situasi dan kondisi pada. saat itu seperti tekanan dari pemerintahan yang saat itu didominasi oleh koalisi PNI dan Masyumi yang anti Komunis, ketidaksetujuan Presiden Sukarno terhadap konsep perjuangan kelas, dan faktor-faktor kultural yang ada pada masyarakat. Hal-hal tersebut menjadikan PKI melakukan revisi besar-besaran pada strategi dan taktik gerakannya. Apalagi pada era 1950-an awal, PKI sudah mencanangkan program pemenangan Pemilihan Umum yang diselenggarakan pada tahun 1955. Keinginan PKI yang sangat besar untuk ikut dalam Pemilihan Umum itulah yang mendorong PKI meninggalkan pedoman teoritis organisasinya yang selama ini mengacu kepada Marxisme-Leninisme. Pada masa itu, PKI di bawah kepemimpinan Aidit menempuh jalur damai yang oleh beberapa penulis disebut garis kanan melalui aksi-aksi sosial kemasyarakatan. Strategi ini disatu sisi telah mengangkat perolehan suara PKI, sehingga keluar sebagai salah satu Partai yang memperoleh strata empat terbesar dalam Pemilihan Umum 1955. Tetapi disisi lain garis partai tersebut telah menghilangkan identitas idiologis yang sebelumnya menjadi ciri khas PKI. Skripsi ini tentu saja masih memiliki banyak sekali kekurangan baik dalam hal penggunaan diksi maupun dalam hal penyajian data. Oleh karena itu saya herharap agar penelitian ini dapat diteruskan dengan lebih dalam lagi mengingat masih banyak aspek yang belum tercakup di dalam skripsi ini."

"ABSTRAKPemilu konvensional memiliki banyak kekurangan, beberapa di antaranya adalah perhitungan real count yang lama, biaya pencetakan kertas surat suara dan biaya distribusinya baik dari pusat ke daerah maupun sebaliknya yang besar, kemungkinan terjadinya kekurangan kertas suara saat pemilu berlangsung, kemungkinan terjadinya kecurangan terjadi karena satu orang memberikan suara lebih dari satu kali, dan lain-lain. Melihat hal tersebut, penggunaan teknologi e-voting dalam proses pemilihan umum (pemilu) diyakini dapat membuat penyelenggaraan pemilu menjadi efektif dan efisien. Pada penelitian ini dilakukan pengembangan skema verifikasi dan validasi e-voting yang dapat mengatasi masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam pemilu konvensional tersebut dan tetap memenuhi asas-asas yang terdapat dalam pemilu di Indonesia, yaitu Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil). Sistem e-voting dilengkapi dengan e-recap yang juga berfungsi untuk verifikasi suara sehingga seluruh masyarakat dapat melihat, memeriksa, dan mengontrol hasil dari sistem e-voting ini. Skema e-voting dan e-recap ini berbasis penerapan Message Authentication Codes (MAC) dan Public Key Infrastructure (PKI) dengan tujuan pada hasil rekapitulasi, tidak tercantum siapa pemilih dan suara yang diberikan sehingga tetap memenuhi asas rahasia dalam pemilu, namun seluruh suara dapat terkumpul dan terverifikasi kebenarannya. Pemilih sendiri bisa melakukan verifikasi terhadap suara yang telah diberikan agar tidak ada modifikasi suara saat masuk ke sistem e-recap sehingga pemilu tetap dapat berlangsung transparan, akuntabel, dan dapat diuji oleh publik. Penelitian ini melakukan pembuktian skema dengan menerapkan algoritma HMAC yang dikonstruksi dengan fungsi hash SHA3. Hal ini dilakukan sebagai pembuktian apakah terdapat collision pada skema e-voting dan e-recap yang menggunakan algoritma HMAC SHA3-256. Hasil pembuktian menyatakan bahwa dengan 10 juta sampel yang digunakan, tidak ditemukan collision pada skema e-voting dan e-recap yang menggunakan algoritma HMAC SHA3-256. Hal tersebut menunjukkan bahwa skema verifikasi dan validasi pada e-voting dan e-recap ini tidak akan menimbulkan collision sehingga masing-masing pemilih akan mendapatkan vote code yang unik. Dengan begitu, diharapkan dengan skema verifikasi dan validasi pada e-voting dan e-recap ini, pemilu secara konvensional dapat diganti dengan sistem e-voting, namun tetap memenuhi asas-asas yang terdapat dalam pemilu, yaitu Luber Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil). Selain itu, pemilu tetap dapat berlangsung transparan, akuntabel, dan dapat diuji oleh publik.

---

ABSTRACTConventional elections have many shortcomings, some of them are the calculation of a real count that takes a long time, the big costs of printing ballot papers and distribution costs both from the center to the regions and vice versa, the possibility of ballot paper shortages during the election, the possibility of fraud occurs because one person votes more than once, et cetera. Seeing this, the use of e-voting technology in the general election process is believed to be able to make the election effective and efficient. This research aims to develop an e-voting verification and validation scheme that can solve these problems that might occur in conventional elections and still fulfill the election principles of Indonesia, namely Direct, General, Free, Confidential, Honest, and Fair. The e-voting system is equipped with an e-recap system which has a function for ballot verification so that all of the people can see, examine, and control the results of this e-voting system. This e-voting and e-recap scheme is based on the application of Message Authentication Codes (MAC) and Public Key Infrastructure (PKI) with the aim is in the recapitulation results, there is not listed who the voters are and the votes given so that they still fulfill the confidential principles in elections, but all votes can be collected and verified. The voters themselves can verify the vote that has been given, so that there is no vote modification when entering the e-recap system. Thus, the election can be transparent, accountable, and can be examined by the public. This research proves the scheme by applying the HMAC algorithm which is constructed with the SHA3 hash function. This is done as a proof whether there is a collision in the e-voting and e-recap scheme using the HMAC SHA3-256 algorithm. The results show that with 10 million samples used, no collision was found in the e-voting and e-recap scheme using the HMAC SHA3-256 algorithm. This shows that the verification and validation scheme in e-voting and e-recap will not cause collisions so that each voter will get a unique vote code. Thus, it is expected that with this verification and validation scheme on e-voting and e-recap, conventional elections can be replaced with an e-voting system, but still fulfill the election principles of Indonesia, such as Direct, General, Free, Confidential, Honest, and Fair. In addition, the election can still be transparent, accountable, and can be examined by the public."

"Artikel ini menganalisis prinsip berdiri di atas kaki sendiri oleh Dipa Nusantara Aidit dalam kurun waktu 1963-1965. Prinsip tersebut populer di khalayak umum sebagai prinsip yang dikemukakan oleh Presiden Sukarno. Namun, prinsip tersebut nyatanya juga digunakan oleh D.N. Aidit, Ketua Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI berhubungan erat dengan Presiden Sukarno selama masa Demokrasi Terpimpin. Periode penelitian ini dimulai dari tahun 1963, di mana saat itu D.N. Aidit menggunakan semboyan “berdiri di atas kaki sendiri” dalam menolak rencana pemberian bantuan ekonomi dari Amerika Serikat untuk Indonesia. Aidit menekankan bahwa perekonomian Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri tanpa bergantung pada bantuan luar negeri, terlebih lagi bantuan dari Blok Barat. Kemudian, prinsip ini juga digunakan Aidit untuk menekankan independensi Partai Komunis Indonesia dalam menyikapi Perpecahan Tiongkok-Soviet, dan dalam menekankan pentingnya pelaksanaan landreform secara sepihak. Penggunaan prinsip berdiri di atas kaki sendiri oleh Aidit dalam perkembangannya memberikan pengaruh kepada kebijakan ekonomi dan politik Presiden Sukarno dan pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Periode penelitian ini berakhir pada tahun 1965, yaitu tahun di mana terjadi Gerakan 30 September yang menjadi awal dari kehancuran PKI. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai pidato dan tulisan D.N. Aidit, arsip, surat kabar sezaman, serta berbagai buku dan artikel jurnal.

---

This article analyzes the principle of self-reliance by Dipa Nusantara Aidit in the period 1963-1965. The principle is popular among the general public as a principle put forward by President Sukarno. However, the principle was actually also used by D.N. Aidit, the Chairman of the Communist Party of Indonesia (PKI). The PKI was in closely relation with President Sukarno during the Guided Democracy era. The research period began in 1963, when D.N. Aidit used the slogan "self-reliance" in rejecting the plan to provide economic assistance from the United States to Indonesia. Aidit emphasized that the Indonesian economy must be self-reliant without relying on foreign aid, especially aid from the Western Bloc. Later, Aidit also used this principle to emphasize the independence of the Communist Party of Indonesia in responding to the Sino-Soviet Split, and in emphasizing the importance of implementing land reform unilaterally. The use of the principle of self-reliance by Aidit in its development influenced the economic and political policies of President Sukarno and the Guided Democracy government. The research period ended in 1965, the year in which the September 30th Movement occurred, which was the beginning of the destruction of the PKI. This research uses the historical method which consists of several stages, namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The sources used in this research are various speeches and writings of D.N. Aidit, archives, contemporary newspapers, and various books and journal articles."

"Artikel ini menganalisis prinsip berdiri di atas kaki sendiri oleh Dipa Nusantara Aidit dalam kurun waktu 1963-1965. Prinsip tersebut populer di khalayak umum sebagai prinsip yang dikemukakan oleh Presiden Sukarno. Namun, prinsip tersebut nyatanya juga digunakan oleh D.N. Aidit, Ketua Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI berhubungan erat dengan Presiden Sukarno selama masa Demokrasi Terpimpin. Periode penelitian ini dimulai dari tahun 1963, di mana saat itu D.N. Aidit menggunakan semboyan “berdiri di atas kaki sendiri” dalam menolak rencana pemberian bantuan ekonomi dari Amerika Serikat untuk Indonesia. Aidit menekankan bahwa perekonomian Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri tanpa bergantung pada bantuan luar negeri, terlebih lagi bantuan dari Blok Barat. Kemudian, prinsip ini juga digunakan Aidit untuk menekankan independensi Partai Komunis Indonesia dalam menyikapi Perpecahan Tiongkok-Soviet, dan dalam menekankan pentingnya pelaksanaan landreform secara sepihak. Penggunaan prinsip berdiri di atas kaki sendiri oleh Aidit dalam perkembangannya memberikan pengaruh kepada kebijakan ekonomi dan politik Presiden Sukarno dan pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Periode penelitian ini berakhir pada tahun 1965, yaitu tahun di mana terjadi Gerakan 30 September yang menjadi awal dari kehancuran PKI. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai pidato dan tulisan D.N. Aidit, arsip, surat kabar sezaman, serta berbagai buku dan artikel jurnal.

---

This article analyzes the principle of self-reliance by Dipa Nusantara Aidit in the period 1963-1965. The principle is popular among the general public as a principle put forward by President Sukarno. However, the principle was actually also used by D.N. Aidit, the Chairman of the Communist Party of Indonesia (PKI). The PKI was in closely relation with President Sukarno during the Guided Democracy era. The research period began in 1963, when D.N. Aidit used the slogan "self-reliance" in rejecting the plan to provide economic assistance from the United States to Indonesia. Aidit emphasized that the Indonesian economy must be self-reliant without relying on foreign aid, especially aid from the Western Bloc. Later, Aidit also used this principle to emphasize the independence of the Communist Party of Indonesia in responding to the Sino-Soviet Split, and in emphasizing the importance of implementing land reform unilaterally. The use of the principle of self-reliance by Aidit in its development influenced the economic and political policies of President Sukarno and the Guided Democracy government. The research period ended in 1965, the year in which the September 30th Movement occurred, which was the beginning of the destruction of the PKI. This research uses the historical method which consists of several stages, namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The sources used in this research are various speeches and writings of D.N. Aidit, archives, contemporary newspapers, and various books and journal articles."

"This article presents brief life stories of select Indonesians who were forced into exile by the Suharto regime after the 1965 National Tragedy in Indonesia. It focuses on staunch nationalist exiles who were rendered stateless by the self-proclaimed “New Order“ for refusing to accept the overthrow of President Sukarno and declare loyalty to the military regime. Faced with a life in exile, they sought refuge in the former colonial nation of the Netherlands. After exploring a brief history of exile in the bilateral relationship, it explores the choices made by select individuals who moved to the Netherlands from a variety of other locations of initial refuge. It then explores the frameworks of support which bolster the exiles’ sense of identity as Indonesian (trans)nationalists who reside in the Netherlands, before finally locating the experiences of the exiles in the context of their changing engagement with their homeland."